Erwin Prastowo – 125120501111013

Nama              : Erwin Prastowo

NIM                : 125120501111013

Tugas              : 1

Bidang Studi  : Ilmu Politik

 

 

Pengertian ilmu politik menurut para ahli :

Menurut Miriam Budiarjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsure paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu. ((Miriam Budiarjo; Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hal 8)

Menurut Inu Kencana Syafiie, politik dalam bahasa Arabnya disebut “siyasyah” atau dalam bahasa Inggris “politics”. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan politik galibnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakekat Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat umum, peranan partai, dan pemilihan umum. (Inu Kencana Syafiie; ilmu politik, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hal 7)

Menurut Arifin Rahman kata politik berasal dari bahasa Yunani “polis” adalah kota yang berstatus Negara/Negara kota….segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut “politike techne”. Kemudian ia juga berpendapat politik ialah pengertian dan kemahiran untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan Negara. (Arifin Rahman; Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsional, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hal 7)

 

MAKNA ILMU POLITIK

Makna pollitik maupun ilmu politik sangat beragam, tidak ada kesatuan pandangan tentang politik maupun ilmu politik. Karena perspektif yang digunakan para ahli memang berbeda-beda. Ramlan Surbakti mengajukan 6 pendekatan untuk memahami arti politik.

 

1. Pendekatan Kekuasaan

Menurut ppndekatan ini, yang dimaksud politik adalah cara-cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekausaan. Dalam pendekatan ini perspektif politik merupakan sesuatu yang kotor, karena usaha untuk memperoleh atau mempertahankan kekausaan dilakukan dengan car-cara yang tidak legal dan amoral. Misalnay dengan memanipulasi, sikut-sikutan atau kalau perlu menendang lawan dan menghilankan nyawa lawan politik. Para politisi dalam pndekatan ini sering digambarkan dengan politik kodok atau bunglon.

2. Pendekatan Institusional

Menurut pendekatan ini, politik adalah negara dengan institusi-institusinya. Jadi yag dipelajari tentang politik adalah mengenai tugas dan kewenangan atau apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.

3. Pendekatan moral

Pendekatan ini memandang politik adalah sesuatu yang mulia, karena politik merupakan kegiatan untuk mendiskusikan dan merumuskan “good society” atau “the best regime”. Misalnya dengan kegiatan ini kemudian muncul pemikiran tentang pemerintah yang bersih dan melayani publik.

4. Pendekatan Konflik

Menurut pendekatan ini politik adlah kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kepentingan. Konflik yang dimaksud disini mencakup semua pertentangan yang menyangkut upaya mencari dan mempertahankan kepentingan.

5. Pendekatan fungsional

Politik adalah kegiatan yang menyangkut alokasi nilai-nilai kepentingan yang diumuskan dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, politik dapat dinyatakan menyangkut pembahasan menyangkut siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, sebagaimana hal ini dirumuskan dalam kebijakan politik.

6. Pendekatan Analisis Wacana Politik

Politik adalah kegiatan mendiskusikan atau mendefinisikan situasi dari suatu fenomena politik, tetapi ada pula yang mendefinisikan sebagai hak prerogatif, juga mencul definisi sebagai upaya konsolidasi kekuatan dengan mengangkat orang-orangnya sendiri yang pada dasarnya melakukan KKN. Jadi menurut pendekatan ini politik merupakan kompetisi definisi situasi. Definisi yang akan muncul sebagai pemenang adalahyang mampu menjadi opini publik, dan menjadi isu pollitik yang pada akhirynyadapat menjadi agenda pembahasan para pembuat keputusan dan menjadi kebijakan politik.

 

 

Kesimpulan

 

Ilmu Politik adalah  bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dalam ruang lingkup negara

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDE YUSUF DAN FENOMENA POLITIK BARU DI INDONESIA

 

Siapa sangka Dede Yusuf yang pernah diremehkan justru menang. Dede bahkan dipandang sebelah mata oleh politisi partainya sendiri. Tokoh gaek Amin Rais dan ketua Majelis Permusyawaratan Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Amir Mafhud secara terbuka pernah menyatakan Dede Yusuf tidak pantas memimpin Jawa Barat.

Tapi pencalonan Dede dengan setia didukung Ketua PAN Soetrisno Bachir. Dan akhirnya ia bisa memperoleh surat keputusan persetujuan dari Dewan Pemimpin Pusat PAN sebagai kandidat resmi partai ini.

Tantangan Dede yang lain, tidak ada calon gubernur dari kubu lain yang bersedia meminangnya sebagai pasangan mereka. Danny Setiawan, Agum Gumelar, ataupun Ahmad Heryawan sama sekali tidak memperhitungkan posisinya. Biang keladinya adalah pendapat lembaga survai bahwa nama Dede Yusuf takkan menjual secara politik.

Ahmad Heryawan dikenal di kalangan aktivis PKS sebagai seorang ustad, seorang da’i. Ia sering dijadikan rujukan media komunitas partai ini atau pembicara dalam acara atau kegiatan Islam.

Di kalangan yang lebih luas, Dede Yusuf lebih tenar daripada Ahamad Heryawan. Pada akhir 1980-an Dede membintangi film-film layar lebar bertema remaja. Dan pada awal 1990-an masyarakat mengenalnya sebagai pemeran sinetron Jendela Rumah Kita yang tayang di satu-satunya stasiun televisi Indonesia saat itu: TVRI. Lantas, pada masa bermekaran stasiun televisi swasta, Dede membintangi sinteron-sinetron laga. Semenjak awal masa reformasi ia bergabung sebagai penggiat PAN dan menjadi anggota DPR dari partai itu.

Kembali ke pemilihan gubernur Jawa Barat. Lembaga-lembaga survei pra-pilkada jika bukan salah memilih sampel, mungkin memang telah benar-benar menerapkan metode ilmiah. Tapi, jika demikian, telah terjadi distorsi penyebaran sampel yang signifikan, lantaran pada kenyataannya para responden hanya bersuara untuk lembar kuesioner, bukan untuk kertas suara itu sendiri. Mereka ternyata cenderung golput pada saat pemilihan. Di sinilah letak titik lemah yang tidak ditangkap lembaga survai.

Mereka mungkin bisa mengantisipasinya dengan pertanyaan saringan di lembar kuesioner untuk menggali data apakah responden berniat memungut suara pada hari H, atau cenderung golput. Satu butir pertanyaan, tapi jika dilupakan, fatal. Inilah yang menyebabkan distorsi antara sampel dan populasi, antara survei dan hasil penghitungan suara.

Dalam tingkat golput yang tinggi tersebut, pemilu akan gampang dimenangi partai kader semacam PKS. Sebab, partai kader mempunyai simpatisan yang loyal serta dibangun melalui proses kaderisasi ideologis yang baik dan sistematis. Dengan begitu, ketika ada peristiwa-peristiwa politik semacam pemilu, tidaklah sukar memobilisasi massa atau menggalang dana. Bayangkan, jika seorang kader yang setia secara militan mempengaruhi tiga atau empat anggota keluarga, kerabat, atau teman mereka yang mengambang secara politik, hasilnya adalah pilkada Jawa Barat ini.

Saksikan juga pemilihan gubernur Jakarta Raya sebelumnya. Di sini PKS berhasil menggaet angka 40 persen untuk kandidat mereka meskipun harus melawan koalisi partai-partai besar. Padahal jumlah kader mereka lebih rendah dari persentase itu. Fenomena itu sukar dijelaskan kecuali dengan memahami bahwa PKS mempunyai basis pendukung yang sangat setia, militan, dan akur.

Kecenderungan ini yang harus dibaca partai massa, yaitu partai yang memiliki pendukung tidak loyal dan berubah-ubah, cenderung pragmatis. Partai-partai semacam ini mungkin hanya mampu mengandalkan nama besar, tokoh-tokoh tenar, dan tampan. Tapi kemenangan mereka harus dicapai dengan biaya politik dan sosial yang jauh lebih besar ketimbang partai kader.

Partai kader telah menginvestasikan kemenangan mereka melalui kaderisasi, pendidikan politik, ikatan komunitas yang kuat, dan agenda politik lebih terstruktur di bawah ideologi yang jelas. Singkat kata, tanpa ideologi, tanpa kaderisasi, partai massa sukar berjaya menggaet pemilih khusus, yaitu yang punya wawasan tertentu tentang bagaimana seharusnya mengelola negara.

Boleh dibilang PKS berpotensi berkembang pesat, dan dengan kader-kader yang terdidik, mereka akan menuai banyak kemenangan di masa depan. Dalam hal ini, partai-partai lain hendaknya mulai membakukan ideologi mereka untuk dapat memperoleh basis pendukung yang loyal, bukan mengutamakan kepentingan sesaat belaka. Sayangnya, kebanyakan partai politik kita cenderung pengambil untung sesaat.

Pelajaran lain: Jangan gampang percaya terhadap hasil lembaga survai tanpa memahami metodologinya. Distorsi yang besar, apapun penyebabnya, menunjukkan bahwa ada masalah dalam metodologi mereka. Istilahnya: operasionalisasi konsep tidak andal dan tidak sahih.

Fenomena lain yang perlu diperhitungkan adalah, jangan sepelekan artis karena mereka punya tabungan suara berupa para penggemar fanatik. Paling tidak Dede Yusuf, telah berhasil membuktikan bahwa dia mempunyai nilai jual politik yang tinggi. Tapi, tentu saja, untuk memimpin wilayah Jawa Barat yang luasnya berkali-kali ketimbang Jakarta, dibutuhkan lebih daripada kemampuan seorang artis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama              : Erwin Prastowo

NIM                : 125120501111013

Tugas              : 2

Bidang Studi  : Ilmu Politik

 

 

DEFINISI NEGARA

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

 

Awal Mula Terbentuknya Negara

 

Proses Terjadinya Negara Secara Primer
Terjadinya negara secara primer adalah bertahap yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia.

Menurut G. Jellinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan (Fase) yaitu :
• Fase Persekutuan manusia.
• Fase Kerajaan.
• Fase Negara.
• Fase Negara demokrasi dan Diktatur

Di samping itu untuk mempelajari asal mula terjadinya negara yang pertama dapat pula menggunakan pendekatan teoritis yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kerangka pemikiran logis yang hipotesanya belum dibuktikan secara kenyataan. Atas dasar pendekatan tersebut, ada beberapa teori tentang asal mula terjadinya negara :

a. Teori Ketuhanan (Theokratis).
Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan, demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa–sisa perlambang teori theokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai Undang–Undang Dasar negara, seperti : “….. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” atau “By the grace of God”.

b. Teori Kekuasaan.
Menurut teori ini negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa, sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan/kekuasaan menaklukkan yang lemah.

c. Teori Perjanjian Masyarakat.
Menurut teori ini, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing–masing hidup sendiri–sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Teori ini didasarkan pada suatu paham kehidupan manusia dipisahkan dalam dua jaman yaitu pra negara (jaman alamiah) dan negara.

d. Teori Hukum Alam.
Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri–sendiri.

Proses Terjadinya Negara Secara Sekunder

Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan hal tersebut maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru.
Untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar–benar terjadi.
Menurut kenyataan sejarah, terjadinya suatu negara karena :

a. Penaklukan/Pendudukan (Occupasi).
Suatu daerah belum ada yang menguasai kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Contoh : Liberia diduduki budak–budak negro yang dimerdekakan tahun 1847.

b. Pelepasan diri (Proklamasi).
Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh : Belgia melepaskan diri dari Belanda tahun 1839, Indonesia tahun 1945, Pakistan tahun 1947 (semula wilayah Hindustan), Banglades tahun 1971 (semula wilayah Pakistan), Papua Nugini tahun1975 (semula wilayah Australia), 3 negara Baltik (Latvia, Estonia, Lituania) melepaskan diri dari Uni Soviet tahun 1991, dsb.

c. Peleburan menjadi satu (Fusi).
Beberapa negara mengadakan peleburan menjadi satu negara baru. Contoh : Kerajaan Jerman (1871), Vietnam (1975), Jerman (1990), dsb.

d. Aneksasi.
Suatu daerah/negara yang diambil alih (dicaplok) oleh bangsa lain, kemudian di wilayah itu berdiri negara. Contoh : Israel tahun 1948.

e. Pelenyapan dan pembentukan negara baru.
Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian diatas wilayah itu muncul negara baru.
Contoh : Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur tahun 1945.

 

 

 

Perkembangan Pemikiran Politik

Teori Politik mempelajari tentang pemikiran-pemikiran politik secara umum dari masa klasik sampai pada masa sekarang ini. Para pemikir politik kuno memusatkan perhatiannya kepada masalah negara ideal, para pemikir politik abad pertengahan melibatkan diri mereka pada pengembangan suatu kerangka bagi adanya pendirian Kerajaan Allah di dunia, sedangkan para pemikir politik pada zaman sesudahnya telah melibatkan diri mereka pada masalah-masalah lainnya seperti kekuasaan, wewenang dan lain-lain. Tetapi pada masa selanjutnya, ilmu politik berfokus pada masalah kelembagaan dan pendekatannya yang digunakan juga semakin luas. Pendekatan yang digunakan sepanjang masa itu bersifat historis, dalam pengertian bahwa para pemikir politik lebih memusatkan perhatiannya pada upaya melacak serta menggambarkan berbagai fenomena politik yang ada, atau pada perkembangan lembaga politik yang bersifat khusus, dari pada menganalisa fenomena serta lembaga-lembaga tersebut, serta melibatkan diri dengan elemen-elemen yang bersifat abstrak. Pendekatan ini mendapat pengaruh dari Eichorn dan Sovigni dari aliran hukum yang bersifat historis.

Paham ini berasal dari Eropa Kontinental yang kemudian mempengaruhi Amerika. Namun, berbeda dengan negara asalnya, politik di Amerika memiliki keyakinan bahwa politik secara analitisdan pada derajat tertentu secara empirisdapat dibedakan dengan keseluruhan bidang ilmu sosial lainnya. Pada kuartal pertama abad ke 19 pendekatan ini telah ditambah dengan suatu perspektif yang bersifat normatif.

Karena pendekatan yang digunakan bersifat historis maka banyak orang yang dapat membedakan ilmu ini dengan sejarah. Namun, James Bryce dalam karyanya yang berjudul American Commonwealth pada tahun 1988 dan dalam Modern Democracies, ia selalu menekankan bahwa ilmu politik bukanlah cabang ilmu filsafat yang bersifat spekulatif namun ilmu yang bersifat deduktif dan mendukung upaya pencarian fakta yang tak terhingga jumlahnya.

Perkembangan-perkembangan Baru

Setelah didirikannya American Political Science Association, American Historical Association dan American Economic Association, ilmu politik telah berkembang sebagai pendekatan yang bersifat taksonomi deskriptif. Pendekatan ini berarti penekanan yang begitu besar diletakan pada pengumpulan dan penggolongan fakta-fakta tentang lembaga-lembaga serta proses-proses politik.

Dan pada awal abad 19 telah mengembangkan pengetahuan yang lebih luas tentang cara kerja berbagai lembaga politik daripada abad-abad sebelumnya. Penekanan sekarang lebih diterapkan pada kecenderungan-kecenderungan yang lebih besar dalam meneliti lembaga-lembaga dan organisasi.

Pada awal abad ke-20, Gettell mengemukakan bahwa ilmu politik mulai dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahap penelitian kalangan intelektual. Sementara itu Bryce mengemukakan bahwa ilmu politik masih belum menjangkau metode-metode pengumpulan data, pengumpulan data serta analisa data yang canggih dan teliti yang dikembangkan pada era behavioral.

Seorang pengamat yang tajam dapat melihat adanya suatu perubahan yang besar dan cepat dalam karakter ilmu politik. Charles Beard A.L Lowell serta Arthur Bentley contohnya, merekalah yang memperluas ruang lingkup ilmu politik. AL Lowell adalah pelopor pertama pendekatan baru yang menerapkan teknik statistik secara sistematis. Dalam Essays on Government ia menyadari pentingnya meneliti fungsi-fungsi pemerintahan daripada meneliti lembaga-lembaganya. Ia juga menyatakan meskipun atribut-atribut legal dari Raja dan Lords the Commons sudah begitu sering digambarkan dengan tepat, tetapi fungsi-fungsi yang dimilikinya sama sekali masih diabaikan. Graham Wallas juga menyatakan bahwa semua orang yang mempelajari politik hanya menganalisa berbagai macam lembaga  tetapi mengabaikan analisa terhadap faktor manusianya sendiri.

 

Arthur Bentley dan Konsep Tentang Proses

Bentley mengemukakan dua pendapat dalam The Process of Government yaitu: a. Gagasan tentang kelompok, sebagai tingkat kenyataan yang tepat bagi pemahaman serta penelitian politik dan b. konsep tentang proses, sebagai satu-satunya pendekatan yang andal untuk memahami realitas. Ia sangat mengecam ilmu politik tradisional yang dinilai terlalu formalistis, animistis, dan statis. Ia mempunyai keyakinan yang besar pada kuantifikasi dan pengukuran.

Charles Merriam dan Awal Suatu Pendekatan Ilmiah

Merriam ialah seorang bapak pembaptis intelektual dari ilmu politik yang bersifat behavioral. Ia mengorganisir suatu panitia penelitian politik serta suatu konferensi nasional tentang ilmu politik dan pendiri “social Science Research Council” sekaligus pemberi bantuan keuangan pada penelitian sosial ilmiah. Penelitiannya didasarkan pada pemanfaatan kemajuan intelejensi manusia yang dibawa ke dunia oleh ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam

Merriam juga mendirikan “The Chicago School off Behavioral Political Science” lewat hasil karyanya New Aspects Of Politics. Dalam setiap penelitiannya ia selalu mengutamakan sifat kooperatif serta upaya kolaboratif dan menganjurkan bahwa ilmu politik harus memanfaatkan semua kemajuan berpikir manusia.

William B Munro melihat fisika sebgaai model yang paling pantas bagi adanya suatu ilmu politik yang sejati dan sementara itu G.E.C Catlin menganjurkan agar ilmu politik mengambil posisi sebagai ilmu murni yang bebas nilai.

Merriam sangat tertarik pada demokrasi, dan percaya akan pentingnya manfaat ilmu dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Ia juga tak pernah menentang pentingnya ilmu politik menjadi suatu ilmu tentang kebijaksanaan.

Pengaruh Ahli-ahli Sosiologi Eropa

Pengaruh dari para sosiologi Eropa sangat mempengaruhi perkembangan politik di Amerika. Banyak nama yang memberi pengaruh besar seperti Comte, Durkheim, Weber dan Freud. Mereka dianggap sebagai perintis jalan bagi behavioralis. Mereka menyebutkan bahwa pengaruh dari suatu masyarakat yang sedang berubah mempengaruhi negara dan lembaga-lembaga politik lainnya serta menjaga adanya analisa masyarakat yang besifat netral secara etik atau bebas nilai atau yang disebut dengan teori tindakan

Perang Dunia II dan Pengaruhnya

Setelah perang, behavioralis yang bersifatThurstonian mulai ditinggalkan karena konsepsinya tentang metode ilmiah dirasakan terlalu sempit dan pilihannya terhadap sikap sebagai unit yang fundamental dianggap terlalu terbatas. Ilmu politik ketika itu mendapat pengeruh besar dari para ahli sosiologi . Perkembangan ilmu politik behavioralis dengan gerakan dan penelitian baru tidak mungkin terjadi tanpa dukungan para pemberi donatur. Merekalah yang membiayai proyek penelitian baru yang didasarkan pada aspek perilaku yang dianggap paling obyektif.

Gerakan yang terus dikembangkan oleh kaum behavioralis ditentang oleh ilmuwan politik yang beraliran humanisme. Menurut mereka behavioralisme dianggap sebagai penyangkalan yang biadap terhadap warisan-warisan yang tak ternilai.

Pendekatan-pendekatan Inter-Disipliner

Pada awalnya ilmu sosial merupakan suatu ilmu yang kemudian terpecah-pecah, akan tetapi ilmu politiklah yang paling lamban. Karena itu para ilmuwan politik menyerap pendekatan-pendekatan teoritis metodelogi dari beberapa cabang ilmu sosial lainnya. Teori yang paling berhasil adalah teori sistem dan analisa struktural yang diadaptasi dari ahli antropologi dan sosiologi . Teori ini dianggap dapat memahami proses-proses politik di negara-negara baru.

Ilmu Politik, Ekonomi, dan Psikologi

Pendekatan ekonomi sangat penting bagi politik. Karena kebijakan-kebijakan yang diambil umumnya selalu berpengaruh pada ekonomi. Sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi akibat-akibat ekonomi yang akan timbul.

Pendekatan psikologi digunakan dengan mengacu pada struktur konseptual yang didasarkan pada sifat-sifat psikologis dari individu atau kelompok-kelompok sering menjadi bagian penting dalam analisa politik. Bagian dari psikologi yang digunakan untuk penelitian politik adalah psiko-analisa oleh Freud. Digunakan untuk menganalisa keinginan menyerang dan mendominasi oleh manusia. Selain itu psikiatri oleh Dollard yang digunakan untuk memecahkan masalah konflik apabila ilmu politik harus dipahami sebagai ilmu yang bersifat terapis

Dari Behavioralisme ke Post Behavioralisme

Setelah diadakannya forum rapat (Caucus) para pendukung behavioralisme  menyadari bahwa relevansi dalam kehidupan berpolitik sangat diperlukan baik dari segi partai politik, lembaga-lembaga politik, kebijakan, desentralisasi, demokrasi dan lain-lain untuk menyelesaikan permasalahan politik. Karena itulah muncul suatu aliran Post Behavioralisme yang memiliki dua karakter utama, yaitu relevansi dan tindakan. Teori ini muncul dari David Easton

Pemahaman ini adalah suatu pemahaman terhadap implikasi-implikasi yang penuh, tindakan menentang, bahkan bersifat memberontak. Namun post behavioralisme ini tidak disebut sebagai ideologi karena didukung oleh para pendukung dari berbagai pendukung.

Menurut Easton post behavioralisme memiliki tujuh karakter utama yang menggambarkan sebagai The Credo Relevance, yaitu:

1.       Dalam penelitian politik “substansi atau isi pokok harus mendahului tekhnik

2.       Memberi penekanan utamanya pada perubahan sosial dan bukan kepada pemeliharaannya

3.       Melihat pada realitas politik yang sifatnya masih kasar

4.       Memperhatikan sistem nilai dalam penelitian politik

5.       Kaum intelektual mempunyai peranan yang harus dimainkan

6.       Ilmu yang mempunyai komitmen untuk bertindak daripada bertindak kontemplatif

7.       Politisasi profesi dari semua asosiasi sangat diperluka[1]n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi Ilmu Politik Menurut Beberapa Ahli

 

Berikut ini adalah pengertian dan definisi politik menurut beberapa ahli:

# ROD HAGUE
Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya

# ANDREW HEYWOOD
Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama

# CARL SCHMIDT
Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan – keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak.

# LITRE
Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara

# ROBERT
Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia

# IBNU AQIL
Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama              : Erwin Prastowo

NIM                : 125120501111013

Tugas              : 4

Bidang Studi  : Ilmu Politik

 

 

Sistem Pemerintahan Di Dunia

 

Untuk menjalankan sebuah negara, dibutuhkan pemerintah atau pemerintahan. Pemerintahan memerlukan sebuah sistem yang disebut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan diperlukan untuk menjaga kestabilan negara. Secara luas, sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antarsemua organ negara, termasuk hubungan pemerintahan pusat dan bagian di tingkat lokal.

 

Sementara itu, dalam definisi sempit, sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat, khususnya antara eksekutif dan legislatif. Tiap negara menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara lain. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi di negara tersebut.

 

Sistem Pemerintahan di Dunia

 

Berikut ini adalah beberapa macam sistem pemerintahan yang saat ini digunakan oleh berbagai negara.

 

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

 

Pemerintahan presidensial disebut juga sistem kongresional. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, kekuasaan eksekutif dipilih melalui Pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Rod Haque membagi sistem pemerintahan presidensial ke dalam tiga unsur, di antaranya sebagai berikut.

 

Presiden yang terpilih oleh rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat para pejabat pemerintahan terkait.

Presiden dan dewan perwakilan mempunyai masa jabatan yang tetap. Mereka juga tidak bisa saling menjatuhkan.

Antara badan eksekutif dan badan legislatif tidak terjadi tumpang tindih.

 

Di dalam sistem pemerintahan presidensial, biasanya, presiden berada pada posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan. Meskipun demikian, presiden tetap bisa dikontrol. Ia juga bisa dijatuhkan apabila melakukan pengkhianatan terhadap negara atau terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Contoh negaranya yaitu Amerika serikat, Filipina, Dan Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

 

Sistem pemerintahan parlementer pernah diterapkan di Republik Weimar Jerman dan Republik keempat Prancis. Sistem parlementer, biasanya, memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepada negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri dan kepala negara ditunjuk dengan kekuasaan yang sedikit atau seremonial.

 

Di beberapa negara, sistem parlementer juga memiliki presiden yang berfungsi sebagai kepala negara. Di dalam sistem parlementer, parlemen memiliki peranan yang sangat penting. Parlemen mempunyai wewenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya.

Contoh negaranya Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia

 

3. Sistem Pemerintahan Komunis

 

Komunisme merupakan sebuah ideologi yang lahir untuk menentang paham kapitalisme di awal abad ke-19. Pencetusnya adalah Karl Marx dan Fredrich Engels yang menulis pemikiran berjudul Manifest der Kommunistischen. Komunisme mengambil alih kekuasaan dengan menggunakan sistem partai komunis. Mereka sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu.

 

Komunisme mempunyai prinsip bahwa semua harus dipresentasikan sebagai milik rakyat. Semua alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara merata. Mereka juga beranggapan bahwa perubahan sosial harus dimulai dari kaum buruh atau proletar. Kenyataannya, produksi beserta alat-alat produksi negara hanya dikelola untuk menguntungkan elit politik saja.

 

Komunisme coba menerapkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan elit-elit partai komunis. Mereka sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan bagian dari anggota partai komunis. Oleh karena itulah, di dalam paham komunisme, tidak dikenal hak perorangan seperti dalam paham liberalisme. Contoh negaranya Korea Utara

 

4. Sistem Pemerintahan Liberal

 

Pemerintahan liberal merupakan pandangan politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik utama. Liberalisme menginginkan masyarakatnya mempunyai kebebasan yang ditandai dengan kebebasan berpikir bagi para individu. Paham ini sangat menolak adanya pembatasan, baik pembatasan dari pemerintah maupun agama.

 

5. Sistem Pemerintahan Demokrasi

 

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: