( TUGAS 2 ) RIZQIETA EKKY HAPSARI 125120501111001

 

1.PEMAHAMAN TENTANG NEGARA OLEH PARA PEMIKIR ATAU FILSUF.

 

v     Benedictus de Spinoza: Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis).

v     Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat . Masyarakat adalah sekolompok manusia yang hidup dan bekerja bersama untuk memperoleh kepuasan untuk medapat kepuasan masing masing. Seperti masyarakat di kota dimana ketika jalan hidup antara kehidupan individu dan berkelompok harus sesuai dengan otoritas atau kepentingan yang mengikat mereka.

v     Dr. W.L.G. Lemaire: Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan.

v     Leon Duguit: Hampir di seluruh negara, dan di golongan masyarakat tertentu diberikan penjelasan tentang adanya perbedaan politik ( Antara penguasa dan yang dikuasai

v      R.M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

v     Prof. Mr. Kranenburg: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.

v     Herman Finer: Negara adalah asosiasi teritorial di mana kekuatan-kekuatan sosial dan individu dari setiap jenis perjuangan dalam semua berbagai besar mereka untuk mengontrol pemerintah yang diberikan dengan kekuasaan tertinggi yang sah.

v     Prof.Dr. J.H.A. Logemann: Negara ialah suatu organisasi kekuasaan/ kewibawaan.

v     Prof. Miriam Budiardjo: Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

2. ASAL MULA TERBENTUKNYA NEGARA

 

2.1 Terjadinya negara dapat dipelajari melalui 3 pendekatan, yakni secara teoritis, faktual, dan melalui proses pertumbuhan primer dan sekunder.

2.1.1 Pendekatan Teoritis

Terdiri atas :

v     Teori Ketuhanan

v     Teori Perjanjian Masyarakat

v     Teori Kekuasaan :

2.2  Pendekatan Faktual

Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan yang benar – benar terjadi. Menurut fakta sejarah, suatu negara terbentuk, antara lain karena :

v     Pendudukan ( Occopatie ) : Terjadi ketka suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku / kelompok tertentu.

v     Proklamasi ( Proclamation ) : Suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan sehingga berhasil merebut wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan.

v     Penarikan ( Accesie ) : Mulanya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar laut ( delta ). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang hingga akhirnya membentuk negara.

v     Penyerahan ( Cessie ): Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain atas dasar perjanjian tertentu. Contoh: Wilayah Sleewijk diserahkan oleh Austria pada Prussia ( Jerman ).

v     Pencaplokan / Penguasaan ( Anexatie ) : Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai ( dicaplok ) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh: negara Israel ketika dibentuk tahun 1948 banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania dan Mesir.

v     Pemisahan ( Separatise ) : Suatu wilayah yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan merdeka.

v     Peleburan ( Fusi ) : Terjadi ketika negara – negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk melebur menjadi satu negara baru. Pembentukan baru. Wilayah negara yang berdiri di wilayah negara yang sudah pecah.

2.1.2 Pertumbuhan Primer dan Sekunder

2.1.2.1 Pertumbuhan Primer

Terjadinya negara berdasarkan pendekatan ini melalui beberapa fase, sebagai berikut:

v     Fase suku : kehidupan diawali dari sebuah keluarga, kemudian menjadi kelompok masyarakat hukum tertentu atau disebut suku yang akhirnya berkembang menjadi lebih besar dan dipimpin oleh kepala suku yang merupakan primus interpares.

v     Fase kerajaan : pada fase ini kepala suku sebagaiprimus interpares kemudian menjadi raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas akibat fakta alamiah maupun karena penaklukan – penaklukan wilayah lain.

v     Fase negara nasional : awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dengan pemerintahan yang tersentralisasi semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan diperintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan, maka fase ini disebut fase nasional.

v     Fase negara demokrasi : setelah rakyat memiliki kesadaran kebangsaan, kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Rakyat ingin mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka yang lebih dikenal dengan “kedaulatan rakyat” maka lahirlah negara demokrasi

2.1.2.2 Pertumbuhan sekunder

Kenyataan terbentuknya negara secara sekunder tidak dapat dipungkiri, meskipun cara terbentuknya kadang – kadang tidak sah menurut hukum. Menurut pendekatan ini, negara sebelumnya sudah ada, namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan muncullah negara yang menggantikan negara yang sudah ada tersebut.

 

 

2.2 TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT THOMAS HOBBES

Manusia terpisah dalam 2 zaman, yakni keadaan sebelum ada negara dan keadaan setelah ada negara. Keadaaan sebelum ada negara atau keadaan alamiah merupakan keadaan sosial yang kacau karena hanya hukum yang dibuat oleh yang terkuat yang digunakan. Manusia saling berperang, manusia menjadi mangsa bagi manusia yang lainnya/ homo homini lupus. Kemudian masyarakat mulai menyadari bahwa keadaan ini tidak boleh berlangsung selamanya. Oleh karena itu mereka mengadakan perjanjian bersama. Mereka berjanji menyerahkan semua hak-hak yang dimilikinya kepada badan hukum atau seseorang. Pactum Subjectionis, negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun.

2.3 TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT JOHN LOCKE

Keadaan alamia adalah keadaan dimana manusia hidup sederajat, bebas menurut kehendak hatinya sendiri. Setiap individu adalah hakim dari perbuatan dan tindakannya sendiri. Keadaan alamiah mengandung potensi untuk menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu manusia membentuk negara dengan perjanjian bersama. Kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak sebab individu-individu yang membuat perjanjian tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Fungsi rangkap perjanjian atau kontrak itu :

2.3.1        Individu dengan individu lainnya mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara.

2.3.2        Pemufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat. Perjanjian masyarakat ialah untuk menjamin dan melindungi hak-hak kodrat tersebut.

2.4 TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT JEAN JACQUES ROUSSEAU

Rousseau selalu menanyakan pada dirinya sendiri Bagaimanakah mungkinnya dapat terjadi bahwa manusia yang pada awalnya, yaitu pada waktu manusia itu masih hidup dalam keadaan alamiahnya, bebas dan merdeka, sekarang menjadi manusia yang hidup dibawah kekuasaan negara? Maka Rousseau mempelajari tentang Negara. Jika dilihat dari segi perjanjian masyarakat. Akan tetapi ada beberapa hal yang mempunyai persamaan, yaitu bahwa jika dalam keadaan alam bebas terjadi kekacauan, maka orang-orang akan memerlukan jaminan untuk keselamatan jiwa miliknya. Untuk itu mereka pun menyelenggarakan perjanjian masyarakat.

Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu, berarti bahwa tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua hak nya kepada kesatuan yaitu masyarakat. Jadi sebnagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini adalah :

2.4.1  Terciptanya kemauan umum, yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat, dan inilah yang bisa disebut sebuah keadulatan.

2.4.2  Terbentuknya masyarakat, yaitu kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat, masyarakat inilah yang mempunyai kemauan umum yaitu sebuah kekuasaan tertinggi dan kedaulatan yang tidak bisa dilepaskan.

Jadi dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat, terciptalah sebuah negara. Hal ini berarti telah terjadi suatu peralihan dari keadaan alam bebas ke dalam keadaan bernegara. Karena adanya perlalihan ini, naluri manusia telah diganti dengan keadilan dan tinndakan-tindakan yang mengandung kesusilaan. Kemudian, sebagai pengganti dari kemerdekaan alamiah serta kebebasan alamiah, manusia kini mendapatkan kemerdekaan yang telah dibatasi dengan kemauan umum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kekuasaan teringgi.

Menurut Rousseau, kekuasaan raja bersifat hanya sebuah pinjaman. Hal ini dikarenakan ketika individu-individu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka tidak menyerahkan hak-hak dan kekuasaan seutuhnya kepada raja. Akan tetapi mereka menyerahkan sebuah kehendak dan kemauannya kepada masyarakat yang masyarakat ini sendiri merupakan sebuah kesatuan sendiri yang timbul karena perjanjian masyarakat.

Rousseau menambahkan, masyarakat akan menyerahkan kekuasaan ke tangan penguasa, tetapi sebuah kedaulatan tidak dapat berpindah tangan atau diberikan kepada siapa pun termasuk penguasa. Jadi kedaulatan ini tetap dipegang masyarakat atau rakyat. Sifat kekuasaan yang dimiliki penguasa ini, hanya untuk melaksanakan kehendak umum dan penguasa hanya sebuah wakil dari rakyat. Apabila seorang penguasa melakukan tindakan yang bertentangan dan menyimpang dengan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka penguasa itu dapat diganti dengan penguasa yang baru.

 

3. KESIMPULAN

v     Negara terbentuk karena masyarakat menginginkan adanya sebuah organisasi yang menaungi mereka untuk mencapai tujuan dan kehidupan bersama yang lebih baik. Dengan terbentuknya negara masyarakat memiliki tempat untuk hidup dan menjalani hidup dengan baik. Dikarenakan sebuah negara mempunyai pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat secara kesuluruhan. Dan mempunyai tujuan yang sama yaitu, memuliakan negara, individu, dan kelompok.

 

 

4. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK

Pemikiran politik dizaman Klasik dimulai dari kota Yunani oleh Aristoteles dan Plato.dilanjutkan dengan pemikiran  Politik yang berasal dari China Pramodern oleh Confucius. Lalu oleh Abad Pertengahan oleh Santo Acquinus dan Thomas Acquinas. Dan terdapat masa Pemikiran Politik Pencerahan oleh Machiavelli dan Thomas Hobbes. Diteruskan oleh Pemikiran Politik Islam, pemikiran politik abad ke – 19. Dan Pemikiran politik di Eropa daratan pada abad ke – 20

Pemikiran Politik di Yunani kuno di awali oleh Aristoteles dan plato. Orang-orang Yunani kuno memang menaruh perhatian pada permasalahan kehidupan, termasuk masalah sosial dan politik. Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi:Pertama, adanya kebebasan untuk berbicara. Jadi yang ditekankan ketika itu adalah argumentasi, bukan senjata. Adu argumentasi seperti ini pada akhirnya memancing nalar untuk berpikir kritis dan akhirnya menghasilkan banyak sekali pemikiran. Kedua, negara-negara di Yunani kuno sering berganti-ganti sistem pemerintahan, dari mulai aristrokasi, tirani, hingga demokrasi. Pergantian yang sering ini juga memancing nalar mereka untuk berpikir. Ketiga, ketika itu adanya persamaan tentang pengertian masyarakat dan negara. Karena wilayahnya yang kecil, jadi tidak ada pemisahan antara masyarakat dengan negara. Masyarakat sama dengan negara, begitupun sebaliknya. Masalah hidup dan masalah pergaulan bersama merupakan masalah negara.Keempat, keadaan dan cara hidup orang Yunani kuno ketika itu memang mengharuskan mereka untuk selalu memperhatikan dan mendiskusikan masalah-masalah kehidupan.

Plato merupakan murid setia dari Socrates. Kematian gurunya ditengah iklim demokrasi yang sedang berkembang di Athena, menimbulkan kekecewaan Plato terhadap sistem demokrasi. Menurutnya, demokrasi hanya akan membawa hal-hal buruk, salah satunya adalah kematian gurunya. Oleh karena itu, dalam pemikirannya, ia merupakan penentang demokrasi dan anti terhadap individualisme. Karir intelektualnya dimulai ketika ia membuat sekolah di Athena yang bernama Akademi, dan dari sekolah itulah ia membuat sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu Politeia (Republik). Dalam Politeia, Plato tidak berbicara tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berargumen. Tapi sebetulnya Plato beranggapan bahwa pemimpin haruslah orang pintar, cerdas, dan berpengetahuan luas. Mengapa demikian ? Karena kepintaran hanya bisa didapat ketika nalar bisa bekerja dengan sangat baik, dan nalar hanya bisa dikembangkan melalui argumen, kritik, pendapat, dan pemikiran. Satu hal lagi yang perlu dicermati, menurutnya, jika pemimpin sudah tidak mampu mewujudkan negara yang ideal, maka pemimpin bisa diganti, namun ia tidak berpikir tentang bagaimana caranya.

Jika dicermati, pemikiran Plato merupakan antitesa dari keadaan Athena sebelum keruntuhannya. Sistem demokrasi, individualisme, kebebasan berpendapat yang diusung Athena ketika itu nyatanya hancur lebur ketika Peloponnesia, dan sistem yang aristokratis dan ototriterlah yang lebih unggul (Sparta). Kehancuran Athena itu, negara yang sangat dicintainya, dan juga kematian gurunya ditengah iklim demokrasi, membuatnya berpikir demikian. Banyak ilmuwan yang beranggapan bahwa pemikiran Platonik inilah yang kemudian menjadi inspirator Marx dan Engel untuk mengembangkan ide-ide komunisme.

Lalu hadirlah Aristoteles yang juga adalah murid dari Plato. Tetapi sudut pandang Aristoteles dalam menyelesaikan masalah sangat berbeda jauh dengan Plato. Aristoteles merupakan seorang filsuf yang realis-empiris, dan mendasarkan pemikirannya berdaarkan fakta, bukan hasil kontemplasi yang imajinatif, logika yang digunakannya pun adalah induktif.

Aristoteles juga menulis buku berjudul Politics. Dalam buku tersebut, Aristoteles menuliskan gagasannya tentang asal mula negara yang menurutnya berawal dari individu. Individu-individu ini tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan individu lainnya agar tetap hidup, maka secara fitrah, individu tadi akan bergantung kepada individu lainnya, dan membentuk sebuah kelompok yang berdasarkan keturunan, atau yang disebut keluarga. Keluarga inipun pada hakikatnya juga membutuhkan keluarga-keluarga yang lain untuk bisa tetap bertahan, maka kumpulan dari keluarga-keluarga tersebut akan membentuk sebuah masyarakat/negara. Perlu dipahami bahwa Aristoteles tidak membedakan antara masyarakat dan negara, sama halnya dengan keadaan di Yunani Kuno ketika itu. Aristoteles menganggap bahwa, negara merupakan bentuk akhir dari gabungan unsur-unsur tadi, sehingga negara merupakan bentuk yang paling sempurna dan bia mewujudkan kesempurnaan hidup.

Menurutnya, manusia adalah zoon politicon, atau makhluk politik yang berarti secara fitrah manusia membutuhkan politik, membutuhkan negara untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnannya. Disinilah menurut Aristoteles, negara merupakan hal yang perlu ada dalam kehidupan. Berbeda dengan gurunya yang mengusung ide kolektifisme, Aristoteles justru memperbolehkan adanya hak milik individu. Ada dua alasan mengapa Aristoteles memperbolehkan dan bahkan menganggap penting kepemilikan individu, yaitu: (1) hak kepemilikan individu akan membuat orang memiliki lebih banyak waktu luang untuk berpikir dan mngurus masalah negara. Menurutnya, milik adalah alat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga tersedia banyak waktu luang untuk berpikir tentang urusan masyarakat. (2) Kepemilikan akan mendatangkan kebahagiaan, karena kebahagiaan hanya bisa diperoleh jika seseorang memiliki harta dan kekayaan. Jalan pikir seperti ini agaknya menunjukkan bahwa Aristoteles merupakan pemikir yang materialis.

Pada zaman China Pramodern, pemikiran politik dapat dilihat dalam 2 perspektif yaitu, Eksternalis dan Internalis. Eksternalis lebih menekankan pada hal yang teoritikus politik di luar kebudayaan tradisi China. Dan sebaliknya pada Internalis. Pemikir Politik terkenal China adalah Confucius. Pemikiran politik Konfusius ‘didasarkan pada pemikiran etika nya. Confucius berpendapat bahwa pemerintah yang terbaik adalah salah satu yang aturan melalui “upacara” dan orang yang memiliki moralitas alami , bukan dengan menggunakan suap dan pemaksaan. Dia menjelaskan bahwa hal tersebut  adalah salah satu kumpulan kesusasteraan yang paling penting:. “Jika orang-orang akan dipimpin oleh hukum, dan keseragaman berusaha untuk diberikan kepada mereka oleh hukuman, mereka akan mencoba untuk menghindari hukuman, tetapi tidak memiliki rasa malu Jika mereka akan dipimpin berdasarkan, dan keseragaman berusaha untuk diberikan mereka oleh aturan kesopanan, mereka akan memiliki rasa malu, dan terlebih lagi akan menjadi baik. ”

Confucius mendesak Cina, terutama mereka dengan kekuasaan politik, untuk model diri pada contoh sebelumnya. Pada saat divisi, kekacauan, dan perang tak berujung antara negara-negara feodal, ia ingin mengembalikan mandat dari surga yang bisa menyatukan dunia dan melimpahkan kedamaian dan kemakmuran pada rakyat. Karena visinya kesempurnaan pribadi dan sosial dibingkai sebagai kebangkitan masyarakat memerintahkan kali sebelumnya, Konfusius sering dianggap pendukung besar konservatisme, tetapi melihat lebih dekat pada apa yang ia sering usulkan, menunjukkan bahwa ia menggunakan masa lalu lembaga dan ritual untuk mendorong sebuah agenda politik baru sendiri. Kebangkitan dari kerajaan bersatu negara, yang penguasa akan berhasil kekuasaan atas dasar manfaat moral mereka.Hal ini akan menjadikan penguasa yang ditunjuk oleh masyarakat, berjuang untuk pribadi dan kesempurnaan sosial, dan akan menyebarkan kebajikan kepada orang-orang secara ikhlas bukan memaksakan perilaku yang tepat dengan hukum dan aturan.

Sementara ia mendukung gagasan pemerintah. Ide-idenya berisi sejumlah elemen untuk membatasi kekuasaan penguasa. Dia berargumen untuk kebenaran, dan kejujuran karena bagi Konfusius 2 hal tersebut adalah hal terpenting. Bahkan dalam ekspresi wajah, kebenaran selalu harus diwakili. Konfusius percaya bahwa jika seorang penguasa yang memimpin dengan benar, dengan tindakan, serta saat perintah tersebut dianggap perlu. Orang lain, baik masyarakat atau orang lain akan mengikuti perintah dari pemimpin mereka. Dalam membahas hubungan antara raja dan subjek (atau ayah dan anaknya), dia menggaris bawahi perlunya untuk memberikan hormat kepada atasan. Ini menuntut bahwa orang yang memiliki jabatan rendah harus memberikan nasihat kepada atasannya jika atasan tersebut dianggap mengambil tindakan yang salah. Konfusius percaya apabila pemimpin memimpin dengan baik, maka, perintah adalah hal yang tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan.

Lalu pada teori Politik Abad Pertengahan yang dikemukakan oleh Santo Agustinus dan Thomas Acquinas. Santo Agustinus meletakkan bentuk negara politea yang berdasarkan dengan konsep ketuhanan sebagai konsep negara paling baik. Secara simbolis ia mengungkapkan bahwa penguasa tunggal, monarki, merupakan representasi Tuhan di dunia. Ia melihat wewenang representasi Tuhan tersebut mesti diikuti oleh rakyat umum atas dasar nilai kebaikan dan kepatuhan bersama. Secara singkat ini menyiratkan seolah Tuhan mengatur kehidupan ketatanegaraan, semacam bentuk negara kesemakmuran Kristiani. Sehingga ia melihat konsep negara dengan wewenang terletak pada rakyat luas—demokrasi, sebagai suatu negara yang tidak ideal karena negara demokrasi merupakan refleksi negara duniawi yang penuh dengan kekacauan, pertikaian, dan peperangan. Dalam beberapa tulisannya dia memperkenalkan konsep pemahaman dalam memahami fenomena budak sebagai keadaan alamiah yang mesti diterima dengan lapang sebagai suatu keadaan dalam rangka upaya untuk menebus dosa. Masyarakat bawah menurutnya terdiri dari banyak orang yang masih berposisi budak. Sehingga ketika wewenang diberikan pada rakyat secara luas, maka wewenang tersebut cenderung dilaksanakan jauh dari cita-cita negara Tuhan.

Dan Thomas Acquino menyatakan bahwa hakikat manusia adalah berasal dari tuhan, yang mana tuhan kemudian menetapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik. Dalam tulisanya ia juga sering mengusung pola hukum yang meliputi hukum kodrat, hukum alam dan hukum abadi. Menurutnya negara merupakan aktualisasi sifat alamiah manusia, sehingga terbentuknya suatu negara merupakan cerminan kebutuhan kodrati manusia.

Negara memuat serangkaian kewajiban salah satunya adalah mengarahkan setiap kelas-kelas sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan doktrin kristiani meyakini keberadaan alam akhirat yang abadi.

Dalam hal ini, pemikiran Thomas Aquinas tidak jauh berbeda dengan Santo Agustinus. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa negara mesti dibentuk oleh nilai ketuhanan. Bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita keduanya yakni politea.

Thomas Aquinas berpikirn bahwa tentang kehendak bebas manusia dan tujuan akhir manusia yang selalu bermuara pada kebaikan, idealnya, pada tujuan ketuhanan. Meski tidak dijelaskan secara tersurat dalam berbagai tulisan baik Santo Agustinus dan Thomas Aquinas mengenai posisi demokrasi. sedikit sekali mereka menyinggung bentuk negara demokrasi. adapun Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa bentuk negara terbaik adalah monarki, dan yang terburuk adalah tirani denga tambahan demokrasi, setidaknya telah mendapatkan posisi yang lebih baik daripada dulu pada zaman filsuf. Menurutnya, demokrasi, meskipun buruk, tapi masih lebih baik daripada tirani.

Masa pemikiran politik masuk pada masa Pemikiran Politik Pencerahan oleh Machiavelli dan Thomas Hobbes. Hobbes menyatakan bahwa secara kodrati manusia itu sama satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu (appetite) dan keengganan (aversions), yang menggerakkan tindakan mereka. Appetites manusia adalah hasrat atau nafsu akan kekuasaan, akan kekayaan, akan pengetahuan, dan akan kehormatan. Sedangkan aversions manusia adalah keengganan untuk hidup sengsara dan mati.

Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat atau nafsu yang tidak terbatas itu, manusia mempunyai power. Oleh karena setiap manusia berusaha untuk memenuhi hasrat dan keengganannya, dengan menggunakan power-nya masing-masing, maka yang terjadi adalah benturan power antarsesama manusia, yang meningkatkan keengganan untuk mati. Hobbes menyatakan bahwa dalam kondisi alamiah, terdapat perjuangan untuk power dari manusia atas manusia yang lain. Dalam kondisi alamiah seperti itu manusia menjadi tidak aman dan ancaman kematian menjadi semakin mencekam. Karena kondisi alamiah tidak aman, maka dengan akalnya manusia berusaha menghindari kondisi perang-satu-dengan-lainnya itu dengan menciptakan kondisi artifisial (buatan). Dengan penciptaan ini manusia tidak lagi dalam kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil.

Caranya adalah masing-masing anggota masyarakat mengadakan kesepakatan di antara mereka untuk melepaskan hak-hak mereka dan menstransfer hak-hak itu kepada beberapa orang atau lembaga yang akan menjaga kesepakatan itu agar terlaksana dengan sempurna. Untuk itu orang atau lembaga itu harus diberi hak sepenuhnya untuk menggunakan semua kekuatan dari masyarakat.Beberapa orang atau lembaga itulah yang memegang kedaulatan penuh. Tugasnya adalah menciptakan dan menjaga keselamatan rakyat (the safety of the people) [Hobbes: hal. 376]. Masyarakat sebagai pihak yang menyerahkan hak-hak mereka, tidak mempunyai hak lagi untuk menarik kembali atau menuntut atau mempertanyakan kedaulatan penguasa, karena pada prinsipnya penyerahan total kewenangan itu adalah pilihan paling masuk akal dari upaya mereka untuk lepas dari kondisi perang-satu-dengan-lainnya yang mengancam hidup mereka.

Di lain pihak, pemegang kedaulatan mempunyai seluruh hak untuk memerintah dan menjaga keselamatan yang diperintah itu. Pemegang kedaulatan tidak bisa digugat, karena pemegang kedaulatan itu tidak terikat kontrak dengan masyarakat. Jelasnya, yang mengadakan kontrak adalah masyarakat sendiri, sehingga istilahnya adalah kontrak sosial, bukan kontrak antara pemerintah dengan yang diperintah.

Sedangkan Machiavelli beranggapan bahwa bagaimana kekuasaan ini diraih dan dipertahankan. Sumber kekuasaan bagi Machiavelli adalah negara, oleh karena itu negara dalam pandangannya memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Namun pemikirannya mengenai bentuk negara ini bukanlah negara demokrasi seperti yang sedang menjadi kecenderungan sekarang ini. Yang menjadi perhatian Machiavelli tentang bentuk negara ini adalah, kekuasaan despotik, kolonial, dan aneksasi. Pemikiran ini tampaknya sudah tidak bisa dipakai karena sangat bertentangan dengan demokrasi dan kesamaan derajat antara bangsa-bangsa. Selain itu, sebagian pemikirannya tampak diwarnai ide kekerasan, kelicikan, dan egoisme dalam rangka meraih dan mempertahankan kekuasaan. Namun apakah seluruh pemikirannya sudah tidak sesuai zaman dan tidak terpakai lagi. Apakah sebenarnya masih ada, paling tidak unsur-unsur pemikirannya yang masih bisa diterapkan dalam praktek negara demokrasi.

Sebenarnya tidak seluruh pemikiran Machiavelli tidak terpakai lagi. Banyak unsur-unsur pemikirannya yang bisa diterapkan dalam praktek negara demokrasi. Tentu saja ajaran-ajarannya tentang kekerasan seperti menumpas habis seluruh keluarga penguasa lama, bertindak jahat jika diperlukan, sudah tidak bisa dipraktekan lagi. Namun ajaran-ajaran lainnya dalam hal strategi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, sejauh masih dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku, tentu saja masih layak untuk dipraktekkan.

Kekuasaan menurut Machiavelli merupakan alat yang mengabdi pada kepentingan negara. Kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan militer, juga merupakan dasar negara yang utama, bahkan melampaui hukum. Oleh karena itu, ajaran Machiavelli dinamakan ajaran tentang “kepentingan Negara” (staatraison). Jadi, negara adalah tujuan akhir dari kekuasaan. Bahkan demi tujuan akhir tersebut, Machiavelli mengabaikan tujuan-tujuan lainnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kebaikan bagi warga negara. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan etika kekuasaan di negara demokrasi dimana rakyat adalah tema

Namun ada unsur pemikiran Machiavelli yang masih relevan dengan konteks negara demokrasi, yaitu, dalam hal bagaimana meraih kekuasaan. Seseorang dapat meraih kekuasaan, menurut Machiavelli apabila dalam dirinya terdapat dua hal, yaitu, keberuntungan (fortuna) dan kecerdikan (virtu). Keberuntungan menentukan separuh dari dapat diraihnya kekuasaan, separuh lainnya, atau hampir sebanyak itu, ditentukan oleh kecerdikan individu tersebut. Digambarkan olehnya bahwa manusia harus mempersiapkan diri dengan virtunya agar ketika “banjir” keberuntungan itu datang, dia telah siap untuk menghadapinya dan menggunakan keberuntungan tersebut sebaik-baiknya demi meraih kekuasaan.

Ada kecenderungan bahwa orang yang kekuasaannya lebih didasarkan pada kecerdikan, lebih kuat kedudukannya. Semakin orang tidak mengandalkan keberuntungan, akan semakin kuat kedudukannya. Sebaliknya, orang yang meraih kekuasaan lebih karena keberuntungan sehingga didapatkannya tanpa usaha keras, akan mengalami kesulitan besar dalam usahanya mempertahankan kekuasaan.

Dalam era demokrasi pun banyak unsur pemikiran Machiavelli tentang mempertahankan kekuasaan yang layak untuk dipakai, namun tentunya dengan penyesuaian berupa penghalusan cara-cara tindakan. Misalnya, pemikirannya tentang seorang penguasa harus mengetahui bagaimana menggunakan sifat manusia dan sifat binatang, dan bahwa menggunakan salah satu tanpa yang lainnya tidak akan dapat bertahan. Kedua sifat ini memang harus dimiliki penguasa. Dalam hal sifat binatang, Machiavelli mengatakan bahwa seorang penguasa harus menjadi rubah agar mengenal perangkap-perangkap dan menjadi singa untuk menghalau serigala-serigala.

Jelas sifat ini perlu dimiliki penguasa sebab dalam politik di era demokrasi ini terdapat banyak perangkap-perangkap dan ancaman-ancaman dari lawan-lawan politik. Sifat binatang ini hanya dipakai apabila terdapat ancaman bagi kelangsungan kekuasaan, diluar kondisi itu, penguasa sepatutnya kembali bersifat manusia. Untuk menghindari datangnya perangkap dan ancaman, dapat diantisipasi dengan beberapa cara, misalnya, tidak menambah kekuasaan seseorang (bawahan) yang sudah kuat, tidak memasukkan orang yang terlalu kuat ke dalam jajaran kabinet, kalau seandainya ada seseorang yang menjadi terlalu kuat di dalam kabinet sehingga berpotensi melampaui kekuasaannya, sebaiknya diberhentikan.

Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadp sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Pada dasarnya, teori keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal yaituutilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara liberty (kemerdekaan) dan equality (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan Rawls secara eksplisit memposisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak pertengahan abad 19 mendominasi pemikiran moralitaspolitiknormatif liberalisme

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tindak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak  para pakar dari berbegai didiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aqunas, Aristoteles, John Rawls, R. Dowkrin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

5. DEFINISI ATAU PEMAHAMAN POLITIK DAN ILMU POLITIK

5.1 ILMU POLITIK

5.1.1 Kosasih Djahiri : “Ilmu politik yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang atau pihak yang memengaruhi.”

5.1.2 Deliar Noer : Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.

5.1.3 Ossip K. Fleitchteim : Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: