Skolastika Meitrisya Aprodite 125120500111025

TUGAS 2

PEMAHAMAN ILMU POLITIK

  1. Menurut Robson

Ilmu Politik adalah llmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan.

  1. Menurut Roger H Soltau

Ilmu Politik adalah pelajaran tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang mengajar hal tersebut, hubungan antara negara dan warga negara, apa yang dipikirkan warga negara dan keluhannya.

  1. Robert A Dahl

Ilmu Politik adalah pelajaran tentan siasat / sebagai pelajaran terinci dari berbagai cara yaitu usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau.

Ilmu Politik dikategorikan menjadi 2 aliran, yaitu secara tradisional dan behavioralisme. Ilmu Politik secara tradisional hanya melihat dari segi normatif, hanya sekedar memahami dan memberikan gejala politik serta merupakan perwujudan tujuan negara. Berdasarkan paper penulis sebelumnya, yang dikategorikan sebagai aliran ini adalah konsep klasik dan kelembagaan. Sedangkan aliran behavioralisme melihal ilmu politik apa adanya dan berusaha menjelaskan mengapa gejala politik terjadi dan jika memungkinkan memperkirakan juga gejala politik apa yang mungkin terjadi. Berdasarkan paper penulis sebelumnya yang termasuk aliran ini adalah konsep kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik.

Konsep Pokok Ilmu Politik

Meliputi :

  1. Negara = Suatu wilayah tertinggi kekuasaannya dan wajib ditaati rakyat
  2. Kekuasaan = Kemampun untuk mempengaruhi
    1. Pengambilan keputusan = membuat pilihan dan melihat pross yang terjadi sampai keputusan tercapai.
    2. Kebijakan Umum = Kumpulan keputusan yang diambil dalam usaha memilih tujuan – tujuan dan cara – cara untuk mencapai tujuan itu.
    3. Pembagian = Penjatahan dari nilai – nilai dalam mayarakat yang diteknkan bahwa nilai tersebut tidak rata sehingga menjadi  konflik.

Yang mempengaruhi perkembangan Ilmu Politik

  1. Faktor pertama tentang hakekat manusia, telah diakui bahwa sifat manusia sangat beragam dan  kompleks. Pengakuan akan sifat manusia tersebut menimbulkan implikasi-implikasi yaitu: pertama, digugatnya pernyataan mengenai hukum menentukan pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan sifat manusia yang berbeda-beda. Kedua, tidak semua manusia akan berperilaku sama dalam  suatu  lembaga tertentu. Ketiga, sifat itu diyakini sebagai obyek  resmi penelitian.
  2. Faktor yang kedua yang mempengaruhi ilmu politik adalah fragmatisme. Ini berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan manusia tidak dapat dinilai dari logika, melainkan dari hasil tindakan atau  perilaku tersebut.
  3.  Sedangkan faktor yang ketiga, yakni pluralisme, mengandung pengertian bahwa kekuasaan dalam politik dibagi-bagi antara berbagai kelompok, partai dan lembaga-lembaga pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kuliah sebelumnya, dijelaskan mengenai politik. Secara sederhana politik didefinisikan sebagai cara mendapatkan sesuatu dengan disertai tindakan politik

Sedangkan ilmu, dalam pemahaman saya setelah sedikit membaca buku pengantar filsafat ilmu The Liang Gie, ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara ilmiah dan telah mengalami pengujian validitas keilmiahan.

Sehingga menurut saya, ilmu politik adalah pengetahuan cara mendapatkan sesuatu dengan tindakan politik yang tersusun secara ilmiah dan telah mengalami pengujian validitas.

Jika digabungkan dengan pendapat – pendapat ahli, maka definisi ilmu politik adalah pengetahuan mengenai cara mengatur hubungan antar masyarakat, masyarakat dengan negara, negara dengan negara, serta berkaitan dengan kekuasaan, dan prinsip – prinsip pemerintahan yang diteliti secara ilmiah dan telah mengalami uji validitas keilmiahan.

 

 

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK

  1. 1.      Pemikiran Politik Barat zaman Klasik

Diawali sejak tahun 427 SM oleh Plato yang meletakan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai Bapak  filsafat   politik,  sedangkan Aristoteles yang  telah meletakan dasar-dasar keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai Bapak ilmu politik. Perbedaan keduanya terletak pada tekanan dan obyek pengamatan yang dilakukan, kalau Plato bersifat normatif-deskriptif, sedangkan Aristoteles sudah mendekati empiris dengan memberikan dukungan dan preferensi nilai melalui fakta yang dapat diamati dengan nyata.

Para filosof pada zaman ini berusaha mencari esensi ide-ide seperti keadilan dan kebaikan, juga mempertimbangkan masalah-masalah esensial lainnya seperti pemerintahan yang baik, kedaulatan,  kewajiban negara terhadap warga negara atau sebaliknya. Analisis-analisis yang digunakan bersifat analisis normatif  dan  deduktif. Analisis normatif adalah membicarakan asumsi-asumsi bahwa ciri khas tertentu adalah baik atau diinginkan, sedangkan analisis deduktif adalah didasarakan pada penalaran  dari premis umum menuju kesimpulan khusus.

 

  1. 2.      Pemikiran Politik Islam zaman Klasik

Di masa ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani Abbas (750-1258 M). Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kejayaan. Secara politis, masa itu Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode Bani Umayyah, kajian fiqih politik (siyasah) masih belum juga muncul. Bani Ummayah lebih mengarahkan kebijakan pada pengembang-an wilayah kekuasaan. Pada masa Bani Abbasiyah barulah kajian fiqih Siyasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama -sunni- waktu itu cenderung akomodatif dan mendukung kekuasaan.

Berdasarkan kenyataan ini, Harun Nasution menyimpulkan bahwa teori politik sunni abad klasik ini cenderung memberi legitimasi terhadap kekuasaan ditengah kepentingan-kepentingan golongan. Karena sifat akomodatif itu sunni mendominasi percaturan politik saat itu dan para pemikir politiknya mampu mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan.

 

  1. 3.      Pemikiran Politik Barat abad Pertengahan

Memasuki abad pertengahan eksistensi ilmu politik justru mengalami kemandekkan. Hal ini disebabkan  karena telah terjadi pergeseran institusi kekuasaan dari negara kepada gereja karena pada saat itu gereja katolik diberi legitimasi tertinggi untuk menentukan kebijakan namun ternyata hal ini disalahgunakan oleh petinggi gereja saat itu. Pada masa ini negara menjadi  kurang penting, sehingga pemikiran politik didominasi oleh intelektual dan politik gereja Kristen. Dalam  keadaan seperti pemikiran politik lebih cenderung berurusan untuk menjawab apa yang seharusnya, apa yang baik/buruk,  bukan pernyataan  tentang  apa  yang  ada/nyata.  Jadi  kajian politik pada masa ini mengalami  kemunduran seperti era Plato (filosofis) bukan bersifat keilmuan. Namun, abad ini tetap memberikan sumbangan konsepsial bagi ilmu politik, seperti konsepsi mengenai penyatauan dunia, upah yang jujur, dan  hukum  tertinggiyang  perlu ditaati manusia.

Setelah memasuki abad kelima belas ilmu politik mengalami kemajuan yang berarti terutama dalam obyek dan metode yang digunakan dalam pengkajian maupun pengamatan/penelitian dibidang   politik dibandingkan masa-masa sebelumnnya. Analisa normatif dan deduktif walau tetap masih dipergunakan tetapi telah terpengaruhi oleh penemuan-penemuan baru dan teori  diberbagai  bidang pengetahuan kemanusiaan lainnya.

Sedangkan perkembangan politik  di  negara  Eropa. Anda  tentu  mengenal  beberapa  negara  di  Eropa   yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi  perkembangan ilmu-ilmu sosial  pada umumnya dan  ilmu politik pada khusunya.

 

  1. 4.      Pemikiran Politik Islam abad Pertengahan

Memasuki periode pertengahan (1250 M – 1500 M), kekuatan politik Islam mengalami kemunduran.Kemunduran tersebut ditandai dengan puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak serta moral, serta kaum muslim terpecah – pecah dan saling berperang.

Dalam pemerintahan, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan-mencegah keburukan (amar ma’ruf nahi munkar). Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang.

Tugas utama Negara adalah tegaknya syariat yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal.Hakikat pemerintahan menurut Islam, adalah kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama. Penguasa dengan demikian, dapat menuntut  kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat.

 

  1. 5.      Pemikiran Politik Barat Modern Kontemporer

Baru memasuki awal abad kedua puluh kajian ilmu politik telah menjauhi studi yang semata-mata  legalistis normatif maupun yang murni normatif dan deduktif. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teori ilmu pengetahuan sosial lainnya, terutama konsepsi yang berubah tentang hakekat manusia, pragmatisme dan pluralisme.

Perkembangan pemikiran politik modern juga banyak disebabkan karena dorongan badan internasional seperti UNESCO. arena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.

 

  1. 6.      Pemikiran Politik Islam Modern Kontemporer 

Pemikiran Politik Islam modern mulai tampak  arusnya ketika  dunia Islam dalam kondisi terjajah  oleh  kekuatan barat.  Selama  ini  pemikiran  politik  Islam,   merespon persoalan  I internal bergeser kepada  persoalan  eksternal. Kondisi  keterpurukan  dunia  Islam  menjadikan   pengaruh ajaran Islam  dalam  keseharian  menjadi  pudar   bahkan terancam  punah.

Corak  yang  mendasar dari pemikiran  politik  Islam modern adalah sebagai berikut:

  1. a.  Formulasi  pemikiran  sedikit  banyak  sebagai   respon kekalahan  dunia  Islam  atas    Barat   daripada   sistem internal masyarakat Islam sendiri

b. Formulasi pemikiran sedikit banyak ingin  mengembalikan pelaksanaan ajaran Islam secara murni (salafi)

  1. c.  Dalam   sifat   kenegaraan,  terpusatkan   pada   usaha pembebasan negara.[12]

Dalam  perkembangan  lanjut  terjadi  dinamika  yang cukup  beragam dalam meletakkan landasan  dasar  formulasi pemikiran.  Setidaknya formulasi pemikiran terpilah  dalam dua kelompok besar; pertama, Kalangan-kalangan yang  ingin meletakkan  usaha  permurnian  ajaran  Islam  (Purifikasi) sebagai  jalan  satu-satunya usaha menghadapi  Barat. Mereka menolak pemikiran barat sama sekali.

Sedangkan  kalangan yang kedua, yakni kalangan  yang sebelumnya melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang cenderung  konservatif. Setidaknya pandangan ini berawal dari sikap akomodatif  kepada Barat, di mana tercermin  dengan sikap untuk  membangkitkan Islam setidaknya meniru  model Barat dan  membangun  peradaban  Renaisance.  Hal  inilah yang kemudian mengilhami konsep sekulerisasi pemikiran politik Islam  yang selama ini difahami digunakan  secara sepihak oleh penguasa demi kelangsungan status quo.

 

 

PEMAHAMAN MENGENAI NEGARA

  1. Pemahaman negara pada awalnya, sebelum masehi, hanya meliputi lingkungan kecil / negara kota ( Polis ).
  2. Hegel  :  memandang Negara sebagai organisasi kesusilaan.
  3. Logemann  :  memandang Negara sebagai organisasi kekuasaan.
  4.  R.M. Mac Iver:  memandang Negara sebagai organisasi politik.
  5.  G. Jellinek  :  yang dianggap sebagai Bapak Ilmu Negara, melihat Negara dari dua aspek yaitu aspek sosial dan aspek yuridis.
  6.  Hans Kelsen :  murid Jellinek, memandang Negara dari satu aspek yaitu aspek hukum.
  7.  Oppeinheim :  meninjau Negara menurut konsep sosiologis.

Sedangkan pengertian Negara menurut para ahli:

1. Roger H. Soltou : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

2. Bellefroid : Negara itu suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

3. H.J Laski : Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah, lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

4.  Karl Marx : Negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia (pengusaha) untuk menindas kelas manusia lainnya.

5. Max Weber : Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Konsep mengenai Negara

  1. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang pentinng adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.
  2. Negara berdiri atas unsur – unsur tertentu, yaitu
    1. Unsur konstitutif, unsur ini mutlak perlu ada, yang meliputi : adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintah yang berdaulat.
    2. Unsur deklaratif, tidak mutlak ada, yang meliputi : adanya pengakuan dari negara lain, adanya Undang – undang / aturan hokum yang berlaku dan adanya tujuan negara.
    3. Berdasarkan beberapa pengertian Negara, maka Negara itu merupakan:
    4.  Suatu organisasi kekuasaan yang teratur
    5. b.    Mempunyai kekuasaan yang bersifat memaksa dan monopoli
    6.   Suatu organisasi untuk mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat

d. Persekutuan yang mempunyai wilayah tertentu dan dilengkapi dengan alat perlengkapan Negara.

 

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

(Skolastika Meitrisya Aprodite)

A pol 1 / 125120500111025

Terjadinya negara dapat dipelajari melalui 3 pendekatan, yakni secara teoritis, faktual, dan melalui proses pertumbuhan primer dan sekunder.

  1. Pendekatan Teoritis

Terdiri atas :

  1. Teori Ketuhanan

Teori ketuhanan pada awalnya banyak dianut oleh sebagian besar ilmuwan politik pada abad 18 M, dengan tokohnya Thomas Aquinas. Kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dalam implementasinya setiap kebijakan negara senantiasa mengatasnamakan Tuhan, sehingga rakyat harus mematuhi apa yang telah diputuskan pemimpinya.

 

  1. Teori Perjanjian Masyarakat

Negara dalam pandangan John Locke tidak berkuasa secara absolut sebagaimana pandangan Hobbes. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat dengan tokoh utamanya adalah Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan JJ. Rosseau. Teori ini mengemukakan bahwa negara didirikan atas dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Mereka kemudian menyerahkan hak-hak yang dimilikinya untuk diatur oleh negara. Atas dasar ini lah negara memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat.

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa lahirnya negara adalah dengan adanya kesepakatan untuk membentuk negara, maka rakyat menyerahkan semua hak yang mereka miliki sebelumnya secara alamiah (sebelum adanya negara), untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan negara.

John Locke mengatakan bahwa sebagian besar anggota masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, baru kemudian anggota masyarakat tersebut menjadi rakyat dari suatu negara yang didirikanyaitu hak asasi.

 

  1. Teori Kekuasaan

Menurut teori ini negara muncul terbentuk dari salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat.  Dari sifat ini pula mendorong kaum kuat untuk menjajah kaum lemah. Jean bodin, D. hume, Oppenheimer dan Jenks merupakan ahli Filsafat dimasa modern dimana mereka memegang dan menyokong teori ini.

Ide Leacock tentang teori ini: pengertian menurut histori bahwa pemerintahan muncul dari agresip manusia, dimana permulaan negara ditemukan dalam perebutan dan perbudakan dari manusia sendiri, dalam perebutan hati dan penaklukan kaum lemah dimana dilakukan layaknya kampanye, pencarian yang diperoleh tidak jauh dari dominasi dirinya dalam kekuatan fisik. Salah satu bentuk teori kekusaan adalah dengan cara penaklukan dan pendudukan.

Ludwig Gumplowitz, Gustav Ratzenhover, Georg Simmel, dan Lester Frank Ward. Teori penaklukan erat kaitanya dengan doktrin “ kekuatan menimbulkan hak”. Bahwa pihak atau kelompok yang kuat, akan menaklukan pihak atau kelompok lainya, dan selanjutnya mendirikan sebuah negara. Pembuktian dan penggunaan kekuatan berlaku sebagai dasar terbentuknya negara.

 

  1. Pendekatan Faktual

Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan yang benar – benar terjadi. Menurut fakta sejarah, suatu negara terbentuk, antara lain karena :

  1. Pendudukan ( Occopatie )

Negara terbentuk karena pendudukan bangsa tertentu di wilayah yang belum terorganisir. Misalnya Belanda menjadikan tanah jajahannya menjadi negara yaitu Hindia Belanda ( sekarang Indonesia).

  1. Proklamasi ( Proclamation )

Negara terbentuk karena adanya perebutan kemerdekaan negara yang dijajah terhadap negara yang menjajah. Contohnya adalah Proklamasi RI atas penjajahan Jepang tahun 1945.

  1. Penarikan ( Accesie )

Mulanya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar

laut (   delta ). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang hingga akhirnya membentuk negara. Contoh: Negara Mesir terbentuk dari delta sungai Nil.

  1. Penyerahan ( Cessie )

Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain atas dasar perjanjian tertentu. Contoh: Wilayah Sleewijk diserahkan oleh Austria pada Prussia ( Jerman ).

  1. Pencaplokan / Penguasaan ( Anexatie )

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai ( dicaplok ) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh: negara Israel ketika dibentuk tahun 1948 banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania dan Mesir.

  1. Pemisahan ( Separatise )

Suatu wilayah yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan merdeka.

  1. Peleburan ( Fusi )

Terjadi ketika negara – negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk melebur menjadi satu negara baru. Contoh: terbentuknya federasi kerajaan Jerman tahun 1871.

  1. Pembentukan baru

Wilayah negara yang berdiri di wilayah negara yang sudah pecah. Contoh: Uni Soviet pecah kemudian muncul negara – negara baru.

 

  1. Pertumbuhan Primer dan Sekunder

Pertumbuhan primer

Terjadinya negara berdasarkan pendekatan ini melalui beberapa fase, sebagai berikut:

  1. Fase suku, kehidupan diawali dari sebuah keluarga, kemudian menjadi kelompok masyarakat hukum tertentu atau disebut suku yang akhirnya berkembang menjadi lebih besar dan dipimpin oleh kepala suku yang merupakan primus interpares.
  2. Fase kerajaan, pada fase ini kepala suku sebagai primus interpares kemudian menjadi raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas akibat fakta alamiah maupun karena penaklukan – penaklukan wilayah lain.
  3. Fase negara nasional, awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dengan pemerintahan yang tersentralisasi semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan diperintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan, maka fase ini disebut fase nasional.
  4. Fase negara demokrasi, setelah rakyat memiliki kesadaran kebangsaan, kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Rakyat ingin mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka yang lebih dikenal dengan “kedaulatan rakyat” maka lahirlah negara demokrasi

Pertumbuhan sekunder

Kenyataan terbentuknya negara secara sekunder tidak dapat dipungkiri, meskipun cara terbentuknya kadang – kadang tidak sah menurut hukum. Menurut pendekatan ini, negara sebelumnya sudah ada, namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan muncullah negara yang menggantikan negara yang sudah ada tersebut. Contoh: lahirnya negara Indonesia setelah melewati revolusi yang panjang.

 

 

 

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: