Kiftya ulfa malinda (125120501111025)

Pemahaman tentang negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baikpolitik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Pengertian Negara menurut para ahli

Prof. Farid S.

Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

Georg Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

Roelof Krannenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Roger H. Soltau

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

 

Prof. R. Djokosoetono

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Prof. Mr. Soenarko

Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Aristoteles

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

GEORGE JELLINEK
Negara adalah organisasi yang dilengkapi dengan suatu kekuatan yang asli yang didapat bukan dari suatu kekuatan yang ebih tinggi derajatnya.

HAROLD J. LASKI
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat

MAC IVER
Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

 MIRIAM BUDIARDJO
Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolist dari kekuasaan yang sah

 

 

 

TEORI-TEORI PEMBENTUKAN NEGARA

F. Isjwara membagi teori-teori negara kedalam dua golongan besar yaitu teori-teori yang soekulatif dan teori-teori yang historis (evolusionistis). Yang termasuk dalam teori-teori yang spekulatif ini adalah teori perjanjian masyarakat, teori theokrartis, teori kekuatan, teori patriarchal serta teori mastriarkal, teori organis, teori daluwarsa, teori alamiah dan teori idealistis. Berikut adalah pemaparan dari setiap teori-teori tersebut.

Teori Perjanjian Masyarakat

Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak social menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Ini merupakan teori yang disusun berdasarkan keinginan untuk melawan tirani atau menetang rezim penguasa. Tokoh dari teori ini adalah Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J. Rousseau. Teori ini mengasumsikan adanya keadaan alamiah yang terjadi sebelum manusia mengenal negara. Keadaan alamiah itu merupakan keadaan dimana manusia masih bebas, belum mengenal hukum dan masih memiliki hak asasi yang ada pada dirinya. Akan tetapi karena akibat pekembangan kehidupan yang menghasilkan kompleksitas kebutuhan maka manusia membutuhkan sebuah kehidupan bersama.  Dimana dibentuk berdasarkan perjanjian bersama untuk menyerahkan kedaulatan kepada sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan bersama tersebut.

Perbedaan antara Hobbes dan Locke adalah pada penyerahan hak dalam kontrak social. Menurut hobbes masyarakat harus dengan mutlak menyerahkan seluruh haknya kepada pemerintah, sedangkan menurut Locke ada hak-hak yang tidak bisa diserahkan manusia kepada pemerintah yaitu life, liberty dan estate. Sedangkan teori kontrak sosial menurut Rousseau lebih dekat kepada model perjanjian Jhon Locke daripada Hobbes.

Teori Theokrartis

Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa kekuasaan seorang penguasa negara merupakan pemberian dari Tuhan kepada manusia. Teori ini mendapatkan kesempurnaannya pada abad pertengahan di eropa dimana kemudian kekuasaan raja mendapatkan legitimasi mutlak dari gereja. Maka dalam teori ini penentangan terhadap perintah raja merupakan penetangan terhadap Tuhan.

 

Teori Kekuatan

Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dalam teori ini factor kekuatan merupakan unsur utama pembentukan negara.

Teori Patriarkhal serta Teori Matriarkhal

Keluarga sebagai pengelompokan patriarkhal adalah kesatuan social yang paling utama dalam masyarakat primitif. Keluarga-keluarga ini kemudian semakin meluas sehingga hubungan antar keluarga juga semakin meluas samapai terbetuntuklah suku. Suku-suku yang juga terus berkembang dan diiringi hubungan yang semakin intens antara susku yang satu dengan suku yang lain kemudian menjadi cikal-bakal negara. Dalam teori patriarkhal hubungan kekeluargaan ditarik dari garis keturunan ayah, sedangkan dalam teori matriarkhal keluarga ditarik dari garis keterunan ibu.

Teori Organis

Teori organis ini adalah teori yang kemudian menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut dengan sel, kemudian sel berkumpul membentuk jaringan dan jaringan membentuk organ, sistem organ begitu seterusnya sampai individu. Pertumbuhan negara juga dalam hal ini seperti itu. dimulai dari unitas menu ju pluralitas dengan cara sintesis fungsi pada setiap tingkatan unitas.

Teori ini dianggap sebagai teori tertua tentang negara karena ditarik dari asumsi plato yang mempersamakan individu dengan negara dengan menarik persamaan antara fungsi-fungsi negara dan fungsi-fungsi individividu

Teori Daluwarsa

Teori daluwarsa menyatakan bahwa raja bertakhta bukan karena jure divino (kekuasaan dari Tuhan) akan tetapi karena jure consuetudinario (kebiasaan) . Raja dan organisasinya karena adanya milik yang sudah lama yang kemudian akan melahirkan hak milik.  Teori ini juga dikenal sebagai doktrin legitimisme dan dikembangkan di Perancis pada abad ke-17.

Teori Alamiah

Teori alamiah adalah teori yang menyatakan bahwa negara dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang alamiah terjadi dan merupakan esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Teori ini diperkenalkan oleh Aristoteles yang menyebut manusia sebagai zoon politicon. Penyebutan manusia sebagai zoon politicon adalah bahwa manusia bar dikatakan sempurna apabila hidup dalam ikatan kenegaraan. Negara adalah organisasi yang rasional dan ethis yang dibentuk untuk menyempurnakan tujuan manusia dalam hidup.

Teori Idealistis

Disebut sebagai teori idealistis dikarenakan negara dianggap sebagai sebuah kesatuan yang mistis dan memiliki aspek supranatural.

Teori Historis

Bahwa negara sebagai sebuah organisasi social tidak dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Dalam hukum evolusi lembaga-lembaga sosial mendapatkan keniscayaan, dan sangat bergantung pada kondisi, waktu dan tempat dimana evolusi itu bergantung. Lembaga sosial merupakan sebuah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang hadir dan bertambah mengikuti perubahan yang terjadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliran Pemikiran Politik indonesia

AliranPemikiranPolitikIndonesia
Kelima aliran politik oleh Herbert faith dan lance castle itu antara lain:

 

1. Komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka seringkali menggunakan ideom politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam Partai Komunis Indonesia.

Paham komunisme yang dicetuskan melalui pemikiran Karl Marx memandang bahwa hakikat kebabasan dan hak individu itu tidak ada. Paham komunisme dalam memandang hakikat hubungan Negara dengan agama meletakkan pada pandangan filosofisnya yaitu materialisme diakletis dan materialisme historis. Hakikat kenyataan tertinggi menurut komunsime adalah materi. Komunis di Indonesia dimulai dari terbentuknya PKI pada tahun 1920an.Alasan kaum pribumi yang mengikuti aliran tersebut dikarenakan tindakan-tindakannya yang melawan kaum kapitalis dan pemerintahan, selain itu iming-iming propaganda PKI juga menarik perhatian mereka.

Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP (Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel). Gerakan PKI lahir pula pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang diawali oleh kedatangan Muso secara misterius dari Uni Sovyet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan kepercayaannya yang murni komunisme. Disana ia juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit. Musso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun.

2. Sosialisme Demokrat yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran barat. Aliran ini muncul dalam Partai Sosialis Indonesia.

“Hari depan revolusi Indonesia bukanlah menuju ke kapitalisme, dan sama sekali bukan menuju ke feudalisme… Hari depan Revolusi Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur atau… Sosialisme Indonesia” – (Soekarno – Manifesto Politik RI)

·

(sosialism) secara etimologi berasal dari bahasa Perancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi . Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan (pandangan hidup) tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata (W.Surya Indra, 1979: 309).

Berawal dari fusi dua partai sosialis, yaitu Partai Sosialis yang diketuai Amir Sjarifuddin dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan oleh Sutan Syahrir, yang kemudian tergabung dengan nama Partai Sosialis. Partai Sosialis inilah yang sejak November 1945 menguasai kabinet Republik Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1947 dengan pembentukan Kabinet Syahrir I,II,III dan Kabinet Amir Sjarifuddin I,II. Ketika terjadi keretakan antara kelompok Syahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin. Syahrir lalu membentuk partai baru yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada 12 Februari 1948. dalam karyanya yang monumental Islam, Society, Democracy and Peace (1955: 24) Hatta berpendapat bahwa masyarakat dari berbagai negeri berkewajiban untuk berjuang menegakkan keadilan sosial. Pada dasarnya keadilan sosial merupakan refleksi dari  keadilan Ilahi,  di mana tidak ada lagi kemiskinan, karena orang-orang miskin menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama dari masyarakat

·                       Menurut pandangan Sri Edi Swasonon(1990), Sosialisme Indonesia menurut Hatta dicirikan oleh 3 hal :

1.      Sosialisme Indonesia muncul karena dorongan etnis agama yang menghendaki adanya persaudaraan dan tolong menolong antar sesama

2.      Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari jiwa berontak Bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari penjajahan

3.      Hatta yang kurang menerima pandangan Marxisme, mencari sumber-sumber Sosialisme dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hatta menegaskan bahwa dasar-dasar Sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang kecil, yang bercorak kolektif yang sedikit banyaknya masih bertahan sampai sekarang

 

3. Islam, yang terbagi menjadi dua varian: kelompok Islam Reformis (dalam bahasa Feith)- atau Modernis dalam istilah yang digunakan secara umum- yang berpusat pada Partai Masyumi, serta kelompok Islam konservatif –atau sering disebut tradisionalis- yang berpusat pada Nadhatul Ulama.

·                         Daya tarik islam sendiri di arena politik indonesia memang ruang gerakannya masih dalm skala kecil atau hanya bersifat golongan-golongan saja dari pada nasional. Contohnya partai-partai islam memperoleh dukungan dari kalangan pedagang pribumi dan petani di daerah yang ortodoks – jabar. islam sendiri blum berhasil mencapai kesatuan organisasi, SI yang cukup menonjol di arena politik pada tahun 20-an mengalami kemunduran,dan disimulkan setidaknya ada dua kelompok/ elemen islam yang muncul cukup besar yakni Muahmmadiyah 1912 yang terinspirasi dari gerakan Muahmmad Abduh di mesir dan Nahdlatul Ulama 1926 yang ingin mempertahankan bentuk-bentuk budaya. kemudian pada 1945khususnya pada masa penjajahan jepang dua ormas besar ini (NU dan Muhammadiyah) bersatu dalam wadah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) kooperatif dengan harapan merdeka – ibadah dengan tenang kemudian realitas agak sedikit melenceng dari harapan setelah proklamasi RI ternyata negara lebih memilih pancasila sebagai ideologi dan kenyataan ini di rasa mencederai beberapa pihak atau individu.

·                        Pihak-pihak yang kecewa tersebut pada akhirnya menjadi bumerang pada RI sendiri. contohnya Darul Islam SM Kartosoeryo 1953, Teungku M Daud Beureuh di aceh. sebagaian umat islam ada yang berjuang melalui saluran konstitusional dengan harapan menjadi partai pemenang, namun persatuan yang berhasil di capai pada tahun 40-an tidak lah bertahan lama maka pada 1945 kondisinya Masyumi (sebagai partai ormas-ormas islam) mengalami kemunduran dan semakin pada kenyataan di kuasai oleh mayoritas kelompok pembaru / M natsir.mkemudian pada 1952 NU sebagai salah satu elemen yang ada di Masyumi memisahkan diri menjadi partai baru, (kondisi ini semakin mengkotak-kotakan suara islam. contohny pemilu 1955 suara islam terpecah-pecah. Masyumi dan NU mempunyai pandangan yang sama pada umumnya namun kedua partai ini sejak tahun 1952 memainan peran yang cukup berbeda, NU pada umumnya kooperatif dengan unsur-unsur nasionalis radikal.

Sedangkan Masyumi berusaha membendung arus Soekarno walaupun pada akhirnya berhenti pula, Masyumi semakin di deskreditkan dan dianggap terlibat dalam pemberontakan 1958 dua tahun setelah itu Masyumi di jadikan sebagai partai terlarang dan NU sendiri semakin besar masanya dan mempunyai peran riil dalam pemerintahan RI, namun banyak yang mengira adalah agenda oportunisme belaka.

4. Nasionalisme Radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai nasionalis Indonesia (PNI).

·         Di kemukakan oleh David Miuller bahwa  bangsa atau tepatnya nasionalitas adalah suatu komunitas yang :

1.terbentuk dari keyakinan bersama dan komitmen yang saling menguntukan

2.mempunyai latar belakang sejarah

3.berkarakter aktif

4.berhubungan dengan suatu wilayah

·  Nasionalisme (Webster)

Loyalitas dan kecintaaan kepada suatu bangsa khususnya sebagai suatu rasa kesadaran nasionaluntuk memuliakan suatu bangsa di atas yang lain dan memberikan penekanan utama pada upaya mempromosikan kebudayaandan kepentingan bangsa sebagai sesuatu yangpantas di antara bangsa-bangsa lain atau kelompok-kelompok supranasional

·         Perkembangan nasionalisme indonesia dapat diidentifikasi ke dalam tahapan ,

  • pertama tahun 1945 -1950 yaitu disebut masa transitif
  • Kedua periode 1950 -1960 yaitu fase destruktif
  • Ketiga periode 1960 -1965 yaitu fase agresif
  • Keempat periode 1965 -1978 yaitu masa itegrasif
  • Selanjutnya tahun 1980 revolusi komunikasi dan informasi cenderung membawa kedalam globalisasi

 

5. Tradisionalisme Jawa, penganut tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan sangat mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR), kelompok-kelompok Teosufis (kebatinan) dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan (pamong Praja).

Soekarno sebagai Founding Father dirasa banyak dipengaruhi pemikiran politik jawa/tradisionlisme jawa & mungin tradisionalisme jawa pun memengaruhi pemikiran Nasionalisme radikal lainnya.

Nasionalisme Radikal& tradisionalisme jawa memang agak sukar dibedakan, hal ini disebabkan karna :

1.      Sama bersifat eklektif

2.      Sama menghormati NKRI& pemimpinnya

3.      Sama menolak Individualisme& kapitalisme

·                   Pada masa kejayaan soekarno sangat kental tradisi jawa. Raja bergelar Narasoma (memperhatikan rakyatnya), soekarno dgn marhaenisme/sarinah . Salya(bijaksana), soekarno dgn penyambung lidah rakyat

·                                             Konsepsi tradisionalisme jawa bisa terlihat dalam masa pemerintahn soekarno, dan pula pihak-pihak lain spt dlm pidato seopomo dg konsep negara integralistik(staatsidee) Juga dlm pihak-pihak yang menentang implementasi negara islam, contohnya dlm tulisan pidato atmodarmito di dpn sidang konstituante 12 novbr 1957. Menurt ia rakyat indonesia belum menjiwai islam walaupun secara sejarah pernah diwarnai kerajaan-kerajaan islam namun peninggalan-peninggalan slalu dari hindu budha,seperti keris

 

Kebudayaan politik di Indonesia pada dasarnya bersumber dari tingkah laku, pola dan interaksi yang majemuk, Menurut Herbert Feith dan Lance Castles dalam buku ”Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965”. ada lima aliran pemikiran politik yang mewarnai perpolitikan di Indoensia, yakni: nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokrat, dan komunisme. Kelima aliran pemikiran inilah yang membentuk budaya politik dan sistem politik di Indonesia dari masa lampau sampai masa sekarang, dengan berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia. Membicarakan Budaya politik di Indonesia tak lepas dari pemikiran politik yang secara historis mewarnai perpolitikan di Indonesia. Aliran politik Indonesia menurut Herbert Feith dan Lance Castles dalam buku ”Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965”. yang mewarnai perpolitikan di Indoensia, yakni:

Aliran pemikiran ini dalam pemilu 1955 direfleksikan melalui partai-partai peserta pemilu, diantaranya komunisme diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), nasionalisme radikal (PNI), Islam (Masyumi, NU), tradisionalisme Jawa (PNI, NU, PKI), dan sosialisme demokrat (PSI,Masyumi,PNI).

 

Aliran pemikiran politik Herbert faith dan lance castle dan aliran pemikiran politik soekarno dan alasan keduanya tidak setuju dengan pembagian yang dilakukan oleh seokarno

 

Pemikiran Radikal-progressif Soekarno sudah terbentuk sejak usianya masih sangat muda, salah satu tulisannya yang bisa menjadi acuan adalah “Nasionalisme, Islam dan Marxisme” cikal bakal munculnya NASAKOM. Dalam Tulisan yang dimuat di Jurnal Indonesia Muda tahun 1926 itu, Soekarno dengan terang-terangan mengatakan bahwa maksud kedatangan kolonialis datang ke Indonesia adalah untuk memenuhi hasratnya mengakumulasi modal dan keuntungan (ekonomis). Dengan kepentingan Akumulasi Modal itulah, Soekarno membedah hubungan Imperialisme dan Kapitalisme Itu sendiri, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut sebagai exploitation de l’homme par l’homme atau eksploitasi manusia oleh manusia lain. Keberpihakan pada teori perjuangan kelas sangat kental dalam pemikiran Soekarno, Dalam sejumlah pidatonya ia menjelaskan tentang keberadaan tiga unsur sosial mendasar yang ada di kalangan massa yang dimiskinkan tersebut. Yakni proletariat, petani dan orang-orang yang dimiskinkan lainnya (pedagang asongan, dan mereka yang sedang mencari penghidupan). Pada tahun 1920-an, ia juga merumuskan konsep Marhaen (secara harfiah adalah nama seorang petani miskin yang pernah ia ajak bicara). Awal mulanya, Marhaen mengacu pada lapisan penduduk yang memiliki beberapa perkakas produksi sendiri (misalnya, seekor kerbau) dan bekerja untuk diri mereka sendiri tetapi masih tetap miskin, sebagaimana juga yang dialami buruh pabrik atau buruh perkebunan. Soekarno mengidentifisir realitas keberadaan negeri yang dipenuhi lautan semi-proletariat dan borjuis kecil yang miskin.

Pemikiran politik Soekarno kemudian di Praksiskan dengan mendirikan Partai progressif Partai Nasionalis Indonesia (PNI) tanggal 4 Juli 1927, Tujuannya jelas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul Jerit Kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya. Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, Soekarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pledoinya yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan Radikal non-koperatif dengan kolonialis belanda  yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan PNI yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Meskipun mengakui dekat dan mengagumi Marxisme, Namun Soekarno mencoba membuat pemilahan dengan teori-teori umum Marxisme. Selain istilah Marhaen yang memiliki perbedaan dengan proletariat menurut Marx, ia lebih condong memodifikasi Marxisme untuk kebutuhan perjuangan pembebasan nasional melawan kolonialisme dengan menyerukan persatuan nasional dari unsur-unsur tertindas dari massa rakyat.

pada awal tahun 1960 Soekarno memperkenalkan pemikiran baru untuk melengkapi doktrin revolusinya. Doktrin tersebut bernama NASAKOM yang merupakan akronim dari Nasionalis, Agama, Komunis. Nasakom adalah lambang persatuan atas pencerminan golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia yang meliputi golongan nasionalis, agama, dan komunis.

Menurut John D. Legge, sebenarnya ia menghidupkan kembali pemikirannya pada tahun 1926 bahwa kepentingan kaum nasionalis, islam, dan marxis dapat sama dan cocok satu sama lain. Dari sini sebenarnya dapat diketahui bahwa Soekarno tetap konsisten akan tujuannya, yaitu persatuan nasional. Di masa mudanya, pada tahun-tahun 1920-an sampai 1940-an cita-cita persatuan nasional itu ditujukan untuk menggalang kekuatan dalam mengusir kolonialisme di Indonesia dan  di masa tuanya pada tahun 1950-an konsep persatuan dari golongan-golongan utama di Indonesia ditujukan untuk melawan imperialisme, suatu bentuk dari kolonialisme modern. Konsepsi-konsepsi seperti Pancasila, Nasakom, Manifesto Politik/ USDEK, dikembangkan Soekarno untuk mendukung cita-cita persatuan nasional yang diperjuangkannya sejak dahulu.

Aliran pemikiran politik soekarno (NASAKOM) :

1.      Nasionalisme

2.      Islam

3.      Komunis

Namun herbert dan lance tidak setuju dengan pembagian yang dilakukan oleh soekarno didalam NASAKOMnya. Menurut herbert dan lance pembagian yang dilakukan oleh soekarno tersebut masing-masing sifatnya terlalu heterogen , tidak membedakan antara aliran komunis dengan sosialis serta banyak aliran yang tidak dapat dimasukkan kedalam ketiga golongan tersebut.

 

Pengaruh kelima aliran versi herbert dan lance dan versi soekarno terhadap pemikiran politik indonesia pada masa reformasi

Pada masa reformasi, kelima aliran yang dikemukakan oleh herbert dan lance masih sangat mempengaruhi pemikiran politik pada masa reformasi ini yang tidak berlaku adalah komunisme.

Pengaruh dari kelima pemikiran yang dikemukakan oleh herbert dan lance terlihat pada pemilu 2004 di mana warna ideologi kepartaian di Indonesia tinggal dua corak. Yakni, nasionalis yang direpresentasi PDI-P, Partai Golkar,dan Partai Demokrat, dan partai lain. Kedua, Islam yang diwakili PPP, PBB, PKS, dan partai lain. Dan hal ini juga terlihat pada pemilu tahun 2009.

Sedangkan pengaruh pemikiran soekarno dengan konsep NASAKOMnya, hanya 2 aliran yang sampai saat sekarang ini mempengaruhi pemikiran politik Indonesia, kedua aliran itu adalah nasionalisme dan islam, sedangkan komunisme sudah tidak di pakai lagi.

 

Sejarah Perkembangan Ilmu politik

Untuk mengetahui perkembangan ilmu  politik,  kita    harus   meninjau   ilmu   politikdalam   kerangka    yang    luas.Sebagaimana   telah    diterangkan    pada    bagian pendahuluan ilmu politik ditinjau dari kerangka yang luas telah ada sekitar tahun  427  S.M.  terbukti  dari  hasil karya filosof seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato yang telah meletakan dasar-dasar pemikiran  ilmu  politik dikenal  sebagai  Bapak   filsafat   politik,   sedangkan Aristoteles yang  telah  meletakan  dasar-dasar  keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai Bapak ilmu politik.

Baik  Plato  maupun  Aristoteles   pada   dasarnya menjadikan  negara  sebagai  persefektif  filosofis,  dan pandangan mereka tentang  pengetahuan  merupakan  sesuatu yang utuh. Perbedaan keduanya terletak pada  tekanan  dan obyek pengamatan yang  dilakukan,  kalau  Plato  bersifat    normatif-deskriptif,    sedangkan    Aristoteles    sudah    mendekati  empiris   dengan   memberikan   dukungan   dan preferensi nilai melalui fakta yang dapat diamati  dengan nyata. Jaman ini yang terkenal dengan zaman  Romawi  Kuno memberikan sumbangan yang  berharga  bagi  ilmu  politik, antara lain: bidang hukum, yurisprudensi dan administrasi    negara.   Bidang-bidang    tersebut    didasarkan    atas    persefektif  mengenai  kesamaan   manusia,   persaudaraan    setiap  orang,  ke-Tuhan-an   dan   keunikan   nilai-nilai individu.

Para  filosof  pada  zaman  ini  berusaha  mencari esensi  ide-ide  seperti  keadilan  dan  kebaikan,   juga mempertimbangkan masalah-masalah esensial lainnya seperti pemerintahan  yang  baik,  kedaulatan,  kewajiban  negara terhadap warga negara atau sebaliknya.  Analisis-analisis yang digunakan bersifat analisis normatif  dan  deduktif. Analisis normatif adalah membicarakan asumsi-asumsi bahwa ciri khas tertentu adalah baik atau diinginkan, sedangkan analisis deduktif adalah didasarakan pada penalaran  dari premis umum menuju kesimpulan khusus.

Memasuki abad pertengahan eksistensi ilmu  politik justru mengalami kemandekkan. Hal ini  disebabkan  karena telah terjadi pergeseran institusi kekuasaan dari  negara kepada  gereja.  Pada  masa  ini  negara  menjadi  kurang penting,  sehingga  pemikiran  politik  didominasi   oleh intelektual dan politik  gereja  Kristen.  Dalam  keadaan seperti pemikiran politik lebih cenderung berurusan untuk menjawab apa yang seharusnya, apa yang baik/buruk,  bukan pernyataan  tentang  apa  yang  ada/nyata.  Jadi   kajian politik pada masa ini mengalami  kemunduran  seperti  era Plato (filosofis) bukan bersifat  keilmuan.  Namun,  abad ini  tetap  memberikan  sumbangan  konsepsial  bagi  ilmu politik, seperti konsepsi mengenai penyatauan dunia, upah yang  jujur,  dan  hukum  tertinggiyang   perlu   ditaati manusia.

Setelah memasuki abad kelima  belas  ilmu  politik mengalami kemajuan yang berarti terutama dalam obyek  dan    metode   yang   digunakan   dalam    pengkajian    maupun    pengamatan/penelitian   di   bidang   politikdibandingkan masa-masa  sebelumnnya.  Analisa  normatif  dan  deduktif walau tetap masih dipergunakan tetapi telah  terpengaruhi oleh penemuan-penemuan baru dan teori  diberbagai  bidang pengetahuan kemanusiaan lainnya.

Sedangkan perkembangan politik  di  negara  Eropa. Anda  tentu  mengenal  beberapa  negara  di  Eropa   yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi  perkembangan ilmu-ilmu sosial  pada  umumnya  dan  ilmu  politik  pada khusunya. Di negara-negara seperti  Jerman,  Prancis  dan Austria perkembangan ilmu politik memasuki abad kedelapan belas sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Itulah sebabnya fokus  perhatian   perhatiannya   hanya   terpusat   pada negara.

 

Lain halnya perkembangan ilmu politik  di  Inggris dan  Amerika  serikat.  Pada  abad  kedelapan  belas,  di Inggris  permasalahan  politik  lebih  banyak   merupakan kajian filsafat serta pembahasannya tidak  terlepas  dari sejarah.  Sedangkan  di  Amerika   Serikat   yang   telah menempatkan pangajaran politik  di  universitas  semenjak tahun 1858, mula-mula studinya  lebih  bersifat  yuridis, akan tetapi semenjak abad ini telah melepaskan diri  dari kajian yang bersifat  yuridis  dengan  lebih  memfokuskan diri atas pengumpulan data empiris.

Baru memasuki awal abad kedua  puluh  kajian  ilmu politik telah menjauhi studi yang semata-mata  legalistis normatif maupun yang murni normatif dan deduktif. Hal ini dipengaruhi  oleh  perkembangan  teori  ilmu  pengetahuan sosial lainnya, terutama konsepsi  yang  berubah  tentang hakekat manusia, pragmatisme dan pluralisme.

Faktor  pertama  tentang  hakekat  manusia,  telah diakui bahwa sifat manusia sangat beragam  dan  kompleks. Pengakuan  akan  sifat   manusia tersebut   menimbulkan implikasi-implikasi yaitu: pertama, digugatnya pernyataan mengenai hukum menentukan pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan sifat manusia yang berbeda-beda. Kedua,  tidak semua manusia akan berperilaku sama dalam  suatu  lembaga tertentu. Ketiga, sifat itu diyakini sebagai obyek  resmi penelitian.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi  ilmu  politik adalah fragmatisme. Ini berarti  bahwa  tindakan-tindakan yang dilakukan manusia tidak dapat dinilai  dari  logika, melainkan dari hasil  tindakan  atau  perilaku  tersebut. Misanya, sesorang dicap sebagai a-nasionalis, karena hasil dari tindakan dan perilakunya  selalu  menunjukkan  sikap antipati terhadap bangsa sendiri, terhadap produksi  dalam negeri, menjelek-jelekan bangsa sendiri di hadapan  bangsa lain, dan sebagainya.

Sedangkan faktor yang  ketiga,  yakni  pluralisme, mengandung    pengertian    bahwa     kekuasaan     dalam politik dibagi-bagi antara berbagai kelompok, partai  dan lembaga-lembaga   pemerintahan.   Misalnya,    organisasi kemasyarakatan, golongan, partai politik, dan yang  lebih ekstrim seperti partai oposisi memiliki  kekuasaan  untuk mempengaruhi  berbagai  kebijakan  pemerintah.  Hal   ini disebabkan karena organisasi  kemasyarakatan  dan  partai politik tersebut memiliki kekuasaan untuk  melakukan  itu walaupun   kekuasaan   tersebut   belum    tentu    mampu mempengarui kekuasaan yang lainnya.

 

Sebelum mendefinisikan apa itu ilmu politik, maka perlu diketahui lebih dulu apa itu politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani ”polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life(kehidupan yang baik).
Menurut Goodin dalam buku “A New Handbook of Political Science”, politik dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan social secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut.

Beberapa definisi berbeda juga diberikan oleh para ahli , misalnya:
• Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
• Menurut Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.
• Dilain pihak pemikir Prancis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :
• Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.
• Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.

Perkembangan Ilmu Politik
Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).
Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948.
Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.

 

 

 

Tugas 2 pengantar ilmu politik

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: