dhimas dwi fakhrozi – 125120500111013

TUGAS KE-4

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana perlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlementer memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang bewenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Negara yang pertama menganut sistem parlementer adalah inggris yang sering disebut “mother of parliament” dimana kedudukan raja tidak dapat diganggu gugat, maka jika terjadi perselisihan raja dengan rakyat, menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai contoh, pada masa Raja Karel 1 salah seorang menteri yang bernama Thomas Wentworth dituduh melakukan tindak pidana oleh majelis rendah. Kemudian karena terbukti, menteri tersebut dijatuhi hukuman mati oleh majelis tinggi. begitu juga kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara akan tetapi kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi.

Sistem parlementer terlahir dari adanya pertanggung jawaban menteri dimana kedudukan perdana menteri beserta menteri-menterinya sebagai lembaga eksekutifyang bertanggung jawab kepada parlemen. Pertanggung jawaban menteri terhadap parlemen dapat berakibat kabinet meletakan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara mana kala parlemen tidak lagi mempercayai kabinet.

Parlemen adalah lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan besar sebagai lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat,sedangkan perdana menteri dan menteri-menterinya dipilih melalui suara terbanyak di parlemen. Oleh karena itu sering terjadi bahwa kabinet yang terpilih adalah orang-orang yang berasal dari kalangan mereka sendiri yang berasal dari satu partai atau koalisi.

Ciri-ciri sistem parlementer adalah sebagai berikut:

a)      Raja / ratu atau presiden adalah kepala negara. Kepala negara ini tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet.

b)      Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara tak memiliki kekuasaan pemerintahan,ia hanya berperan hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.

c)      Kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif.

d)     Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet ( perdana menteri beserta menteri-menterinya )

e)      Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

f)       Sedangkan kabinet dipilih melalui suara terbanyak di parlemen atau partai politik yang memenangkan pemilu.

g)      Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif yang artinya jika kabinet menerima mosi tidak percaya dari parlemen maka kabinet harus meletakan atau mengembalikan mandat kepada kepala negara.

h)      Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah berlaku sebagai pihak oposisi.

i)        Dalam sistem multi partai, formatur harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

j)        Kepala negara dapat membubarkan parlemen jika dinyatakan parlemen melanggar konstitusi dan menjadi tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo 30 hari setelah pembubaran itu.

Dalam hal terjadinya suatu krisis kabinet karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif, kadang-kadang dialami kesukaran untuk membentuk kabinet baru. Oleh karena itu pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Dalam keadaan semacam ini terpaksa dibentuk suatu kabinet ekstra-parlementer yaitu suatu kabinet yang dibentuk tanpa formatur yang terikat kekuatan politik dalam badan legislatif.

Dengan demikian, formatur kabinet memiliki cukup peluang untuk menunjuk menteri berdasarkan keahlian yang diperlukan tanpa menghiraukan apakah dia mempunyai dukungan partai. Kalaupun ada menteri yang merupakan anggota partai, secara formil dia tidak mewakili partainya. Biasanya suatu kabinet ekstra-parlementer mempunyai program kerja yang terbatas dan mengikat diri untuk menangguhkan pemecahan masalah-masalah yang bersifat fundamental.

Kelebihan sistem pemerintahan parlementer

 

a)      Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai.

b)      Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

c)      Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

 

Kekurangan sistem pemerintahan parlementer

a)      Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung dukungan mayoritas parlemen, sehingga  sewaktu waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

b)      Kabinet sewaktu-waktu dapat bubar tergantung dukungan mayoritas parlemen.

c)      Kabinet yang berasal dari partai pemenang pemilu dapat menguasai parlemen.

d)     Parlemen tempat pengkaderan bagi jabatan eksekutif.  Anggota parlemen merangkap menteri atau kabinet.

Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Parlementer ada 2 yaitu :

 

a)      Rangkap jabatan karena anggota parlemen adalah para menteri.

b)      Dominasi resmi parlemen sebab merupakan lembaga legislatif tertinggi, memiliki kekuasaan membuat UU, merivisi, mencabut suatu UU.  Parlemen dapat menentukan suatu UU itu konstitusional atau tidak.

Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer:

  1. Inggris
  2. India
  3. Jepang
  4. Australia

Sistem PemerintahanPresidensial

 

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemenya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tak bergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri pun tak bisa diberhentikan olehnya.

Negara yang terkenal penganut sistem ini adalah amerika serikat yaitu yang mempertahankan ajaran Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif     yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan ( check and balance ). Kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan DPR atau congress,sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat itu. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan kabinetnya yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab supreme court ( mahkamah agung ), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atao conggres ( senat dan parlmen di amerika ). Dalam praktiknya, sistem presidensial menerapkan Trias Politica Montequieu secara murni melalui pemisahan kekuasaan ( separation of  power ). Contohnya adalah amerika serikat dengan check and balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan ( distribution of  power ).

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

a)      Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen,tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.

b)      Kabinet ( dewan menteri ) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

c)      Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen.

d)     Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

e)      Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan, anggotanya pun dipilih oleh rakyat.

f)       Presiden tidak berada di bawah langsung parlemen.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen.Kedua badan tersebut tidan berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.Dan mereka pun dipilih secara terpisah.

Kelebihan sistem pemerintahanpresidensial

 

a)      Kedudukan eksekutif stabil sebab tidak tergantung pada legislatif atau parlemen.

b)      Masa jabatan eksekutif jelas, misalnya 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun.

c)      Penyususnan program kabinet mudah karena disesuaikan dengan masa jabatan.

d)     Legislatif bukan tempat kaderisasi eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh dirangkap pejabat eksekutif.

 

Kekurangan sistem pemerintahan presidensial

 

a)      Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

b)      Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

c)      Pembuatan kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu lama.

Prinsip-perinsip sistem pemerintahan presidensial

a)      Pemisahan jabatan karena larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dengan menteri atau kabinet.

b)      Kontrol dan keseimbangan (check and balances) yaitu masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain.

 

 

 

Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial:

 

  1. 1.    Amerika Serikat
  2. 2.    Brasil
  3. 3.    Argentina
  4. 4.    Mesir

   

Sistem Pemerintahan Referendum

Referendum berasal dari kata “refer” yang berarti mengembalikan. Sistem referendum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama kebijakan yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif atau legislatif.

Sistem pemerintahan referendum adalah variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.Di negara swiss, tugas pembuat undang-undang berada di bawah tangan rakyat yang mempunyai hak pilih.Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum yang terdiri dari referendum obligatoir, referendum fakultatif, dan referendum konsultatif.

  • Referendum obligatoir adalah referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting. Contoh, adalah persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar.
  • Referendum Fakultatifadalah referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara menginginkan diadakannya referendum. Dalam hal ini apabila referandum menghendaki undang-undang tersebut dilaskanakan, maka undang-undang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang itu ditolak dalam referendum tersebut, maka undang-undang itu tidak berlaku lagi.
  • Referendum Konsultatif, adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi undang-undang yang dimintakan persertujuaannya.

Pada pemerintahan dengan sistem referendum, pertentangan yang terjadi antara eksekutif (bundesrat) dan legislatif (keputusan daripada rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota dari bundesrat ini dipilih oleh bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya dan bisa dipilih kembali.

 Kelebihan sistem pemerintahan referendum

a)      Setiap masalah negara, rakyat langsung ikut serta menanggulanginya.

b)      Kedudukan pemerintah itu stabil sehingga pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya.

Kekurangansistem pemerintahan referendum

a)      Tidak semua masalah mampu diselesaikan oleh rakyat karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup yang harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri.­

b)      Sistem ini tidak bisa dilaksanakan jika terdapat banyak perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif menyangkut kebijakan politik.

Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan referendum:

  1. Swiss
  2. Prancis di masa Raja Louis XIV
Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: