RIZQIETA EKKY HAPSARI 125120501111001

I. Konsep dan Teori Ilmu Politik dari beberapa filsuf.

1. Pemikiran Plato Mengenai Politea

Konsep Plato : The Philosopher King.

Plato adalah seorang filsuf yang hidup pada masa sekitar 428 hingga 348 SM di Athena. Ia menulis konsepnya dengan nama Politea pada 365 SM. Pada waktu telah diterapakannya konsep demokrasi Athena (polis). Pokok pemikiran Politea membicarakan mengenai konsep Negara sebagai makro-antropos. Plato memusatkan kajiannya mengenai konsep keadilan dan keutamaan serta tatanan politik. Dari pemikiran Plato inilah, filsafat politik mengalami perkembangan.

Selain mempunyai pandangan atau pemikiran tentang filsafat dalam politik Plato juga memiliki pemikiran dari berbagai ide, dunia ide juga dunia Indrawi.Pandangan Plato terhadap idea mendapat pengaruh dari pandangan Sokrates mengenai apa itu definisi. Menurut Plato pikiran dari manusialah yang tergantung pada sebuah idea. Ide tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk berkembang lebih baik lagi namun perlu ide satu dengan ide yang lainnya.Pandangan plato tentang sebuah keindahan.Sebenarnya pandangannya mengenai ini masih berhubungan dengan ide.Plato berpendapat bahwa keindahan sesungguhnya berasal dari dunia ide. Dan ciri khas dari sebuah keindahan adalah sebuah kesederhanaan.

2. Pemikiran Aristoteles Mengenai Politica

Konsep Aristoteles : Ideal Constitution, Zoon Politicon

Aristoteles juga merupakan seorang filsuf dari Yunani yang hidup pada sekitar 348 hingga 322 SM. Ia lahir di Stagira dan meninggal di Chalkis. Aristoteles menyusun konsep Politica setelah ia mempelajari konsep Plato mengenai Politea. Pemikiran mengenai Politica ia tujukan untuk menanggapai pemikiran Plato tersebut. Aristoteles mencetuskan pemikirannya ketika mulai runtuhnya konsep pemerintahan Polis di Athena. Saat itu berlaku konsep mengenai Kosmopolitan Hellenisme yang diprakasrasi oleh Alexander de Great. Di dalam Politica menegaskan tentang harus adanya jarak antara ruang pribadi dengan ruang awam, dan ruang politik dengan ruang non-politik.

Karena pemikiran itulah, akhirnya Plato memaparkan inti-inti mengenai konsep warga Negara, konsep hak-milik, dan konsep komunitas politik. Konsep mengenai hak-milik ini kemudian dikembangkan oleh John Locke.

3. Pemikiran Aurelius Agustinus

Konsep Aurelius : Scholatism

Agustinus menulis magnum opus-nya De Civitate Dei (Kota Tuhan). Ia membagi negara ke dalam dua substansi: Sekuler dan Surgawi. Negara sekuler (diaboli) adalah negara yang jauh dari penyelenggaraan hukum-hukum Tuhan, sementara negara surgawi sebaliknya. Negara Surgawi (disebut pula negara Allah) ditandai oleh penjunjungan tinggi atas kejujuran, keadilan, keluhuran budi, serta keindahan. Negara sekuler ditandai oleh kebohongan, pengumbaran hawa nafsu, ketidakadilan, penghianatan, kebobrokan moral, dan kemaksiatan. Konsepsi negara surgawi dan diaboli dianalogikan Agustinus seperti kisah Kain dan Habel. Perilaku Kain yang negatif mencerminkan pengumbaran hawa nafsu, sementara perilaku Habel mencerminkan ketaatan pada Tuhan.Aurelius Agustinus merupakan seorang Bapak Gereja yang termasyhur sepanjang abad. Ia lahir di Tagase, Afrika Utara pada 354 Masehi. Meski lahir sebagai putra Afrika, namun Agustinus mempunyai nama besar di Romawi. Agustinus hidup pada awal abad pertengahan Kristian (pascaromawi). Pada saat itu terjadi perhijrahan anatara bangsa-bangsa yang kemudian menimbulkan kontroversi antara Kristiani dan non-Kritstiani.

Pada himpitan masa itulah Agustinus kemudian mengumpulka pemikirannya tentang filsafat politik ke dalam sebuah karya besarnya yang bernama “De Civitate Dei”.  Di dalam karya besarnya itu Agustinus menguraikan gagasannya mengenai “keadilan sebagai kriteria legitimasi bangsa”. Agustinus juga menekankan mengenai “Negara Tuhan” dan “Negara Dunia”, berbaur di dalam negara empirik.

Yang paling menarik adalah mengenai munculnya ungkapan tentang “agama sebagai kritik kekuasaan”. Mungkin pemikirannya merupakan yang pertama dalam sejarah, agama digunakan sebagai kritik politik. Selain itu, Agustinus juga banyak menguraikan mengenai konsep legitimasi kekuasaan.

5. Thomas Hobbes

Konsep Thomas Hobbes: Social Contract, Leviathan

Dasar pemikiran Thomas Hobbes adalah empirisme. Dalam ilmu politik maupun politik Thomas Hobbes dicurahkan dalam buku berjudul Leviathan. Thomas Hobbes juga berperan penting dalam teorinya tentang Negara. Magnum opus-nya Thomas Hobbes adalah “Leviathan.” Bagi Hobbes, manusia adalah serigala bagi sesamanya (homo homini lupus), sebab manusia secara mendasar memiliki naluri-naluri ‘buas’ di dalam dirinya. Situasi dalam masyarakat sebelum adanya negara adalah Bellum Omnium Contra Omnes (perang semua lawan semua). Untuk mengatasi situasi perang tersebut perlu dibentuk negara guna menciptakan stabilitas dan kedamaian.Hobbes berbeda dengan Aristoteles sebab memperbolehkan pemerintahan tanpa konstitusi. Bagaimana raja terjaga dari kemungkinan penyelewengan kekuasaan? Hobbes menjawa: “Tidak mungkin sebab raja dituntun oleh hukum moral di alam dirinya!”

6. John Locke

Konsep John Locke : Liberalism

Filsuf era modern ini juga mampunyai pengaruh yang besar dalam filsafat politik. Pemikiran tentang politik tertuang dalam buku karyanya yang berjudul Dua Tulisan Tentang Pemerintah atau judul aslinya Two Treatises of Civil Government. Ia menyebutkan bahwa perkembangan masyarakat didasarkan kepada tiga tahap, yaitu keadaan alamiah, keadaan perang dan negara.Menurut Locke kekuasaan negara adalah terbatas dan tidak mutlak karene kekuasaan yang sebenarnya ada pada mesyarakat, masyarakatlah yang mendirikannya. Sedangkan tujuan dari pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak manusia apalagi rakyatnya. Dengan karya dan pemikirannya ini sudah jelas bahwa John Locke menentang pandangan filsafat poitik Hobbes dalam hal kekuasaan negara.

Oleh karena masyarakatlah yang mengatur dan membuat peraturan suatu negara maka sistem negara harus mempunyai batasan. Pembatasan dapat dilakukan melalui dua cara, yang pertama dengan membentuk konstitusi Undang-Undang Dasar yang disusun dan dipertimbangkan oleh anggota parlemen dan cara yang kedaua adalah dibaginya tiga unsur kekuasaan yang meliputi legislatif, eksekutif dan federatif.Untuk unsur legislatif dijalankan oleh parlemen yang mewakili berbagai golongan dan dalam pembuatan undang-undang didasarkan pada hukum alam yang mewajibkan untuk menghormati hak-hak sebagai manusia.Untuk unsur eksekutif yang melaksanakan undang-undang adalah raja dan bawahannya. Berarti untuk negara demokratis seperti Indonesia yang melaksanakan ini adalah presiden, wakil dan para menterinya.Sedangkan untuk unsur federatif kekuasaan mengatur masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerja sama dan menyatakan perang.

John Locke juga telah membuat karya berupa buku lainnya yang berjudul Surat-Surat atau dalam bahasa Inggrisnya Letters of Toleration yang didalamnya membahas mengenai toleransi yang berisi tentang hubungan agama dengan negara.Dalam bukunya ini Locke mengatakan bahwa jangan menyamakan antara agama dan negara, antara keduanya harus mempunyai pemisah karena tujuannya yang sudah berbeda. Jadi negara tidak boleh menganut agama apapun apalagi sampai menghapus dan meniadakan agama yang dipegang oleh masyarakatnya.Tujuan negara adalah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan sebaliknya agama mengatur kehidupan manusia di dunia akhir.Dengan begitu pemikiran John Locke tentang filsafat politik digunakan untuk sistem negara demokratis seperti halnya di Indonesia.

7. Niccolo Machiavelli

Konsep Niccolo Machiavelli: Alasan dan Tujuan Negara

Niccolo Machiavelli adalah seorang politikus maupun filsuf yang lahir dan memimpin di Italia. Dua bukunya yang terkenal,Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Diskursus tentang Livio) dan Il Principe(Sang Pangeran), awalnya ditulis sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara, kemudian menjadi buku umum dalam berpolitik pada masa itu.Il Principe, atau Sang Pangeran menguraikan tindakan yang bisa atau perlu dilakukan seorang seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.Nama Machiavelli, kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, untuk menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Orang yang melakukan tindakan seperti ini disebut makiavelis.

Karya-karya Machiavelli tidak hanya di bidang politik, tetapi juga sejaraharya-karya Machiavelli mengakibatkan banyak pihak yang menempatkannya sebagai salah satu pemikir brilian pada masa renaissance, sekaligus figur yang sedikit tragis. Pemikiran Machiavelli berkembang luas pada abad ke-16 dan ke-17 sehingga namanya selalu diasosiasikan penuh liku-liku, kejam, serta dipenuhi keinginan rasional yang destruktif. Tidak ada pemikir yang selalu disalahpahami dari pada Machiavelli. Kesalahpahaman tersebut terutama bersumber pada karyanya yang berjudul The Prince yang memberikan metode untuk mendapatkan dan mengamankan kekuasaan politik. Selain itu, juga terdapat karya lain yang banyak menjadi rujukan yaitu Discourses on the Ten Books of Titus Livy.

Inovasi Machiavelli dalam buku Discourses on Livy dan The Prince adalah memisahkan teori politik dari etika. Hal itu bertolakbelakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik dan kebijakan sangat erat kaitannya dengan etika seperti pemikiran Aristoteles yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika. Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Saat itu, Machiavelli telah menggunakan istilah la stato, yang berasal dari istilah latin status, yang menunjuk pada ada dan berjalannya kekuasaan dalam arti yang memaksa, tidak menggunakan istilah dominium yang lebih menunjuk pada kekuasaan privat.

8. Karl Marx

Konsep Karl Marx : Komunisme dan Marxisme

Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunismePada tahun 1849 Marx pindah ke London, dan karena kegagalan revolusi politiknya pada tahun 1848, ia mulai menarik diri dari aktivitas revolusioner lalu beralih ke penelitian yang lebih serius dan terperinci tentang bekerjanya sistem kapitalis.[5] Pada tahun 1852, ia mulai studi terkenalnya tentang kondisi kerja dalam kapitalisme di British Museum. Studi-studi ini akhirnya menghasilkan tiga jilid buku Capital, yang jilid pertamanya terbit pada tahun 1867; dua jilid lainnya terbit setelah ia meninggal. Ia hidup miskin selama tahun-tahun itu, dan hampir tidak mampu bertahan hidup dengan sedikitnya pendapatan dari tulisan-tulisannya dan dari bantuan Engels.

Pada tahun 1864 Marx terlibat dalam aktivitas politik dengan bergabung dengan gerakan pekerja Internasional. Ia segera mengemuka dalam gerakan ini dan menghabiskan selama beberapa tahun di dalamnya. Namun disintegrasi yang terjadi di dalam gerakan ini pada tahun 1876, gagalnya sejumlah gerakan revolusioner.Dalam hidupnya, Marx terkenal sebagai orang yang sukar dimengerti. Ide-ide nya mulai menunjukkan pengaruh yang besar dalam perkembangan pekerja segera setelah ia meninggal. Pengaruh ini berkembang karena didorong oleh kemenangan dari Marxist Bolsheviks dalam Revolusi Oktober Rusia. Ide Marxian baru mulai mendunia pada abad ke-20. Karya Karl Marx adalah Manifest der Kommunistischen Partei dan Achtzehnte Brumaire

9. Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M).

Magnum opus Rousseau adalah “The Social Contract.” Dalam karya tersebut, Rousseau menyebutkan bahwa negara terbentuk lewat suatu perjanjian sosial. Artinya, individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara.

Negara berdaulat selama diberi mandat oleh rakyat. Kedaulatan tersebut akan tetap absah selama negara tetap menjalankan fungsi sesuai kehendak rakyat. Dalam menjalankan hidup keseharian negara, Rousseau tidak menghendaki demokrasi perwakilan melainkan lagsung. Artinya, setiap masyarakat tidak mewakilkan kepentinga politiknya pada seseorang atau sekelompok orang, tetapi sendiri melakukannya di kehidupan publik. Masing-masing rakyat datang ke pertemuan umum dan menegosiasikan kepentingannya dengan individu lain.

Secara umum, pendekatan filsafat politik tradisi pencerahan dapat dilihat pada bagan berikut:

II. Kesimpulan mengenai teori politik maupun politik.

  • Politik adalah pembantu manusia dalam pembagian kekuasaan, mensejahterakan masyarakat, menjalankan sebuah negara, menjalin kerjasama yang baik dalam hubungan negara dan juga sebagai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan Publik
  • Ilmu Politik adalah hakikat dan berbagai macam definisi dari Politik itu sendiri.

III. Fenomena Politik

Kasus Fenomena Politik : Politik Indonesia Dilanda Narsisme

MEDAN, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta berpendapat, dunia politik Indonesia dewasa ini tengah dilanda sebuah fenomena aneh yang disebutnya “wabah” narsisme.”Di dunia politik kita kini terlalu banyak narsisnya, yang kemudian memunculkan politik pencitraan,” katanya dalam pidato politik pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara di Medan.

Fenomena Politik yang saya sebutkan dapat diartikan bahwa wabah ke “ narsisan “ Yang tengah melanda ranah Politisi ini mengakibatkan Politisi cenderung suka memperlihatkan bahwa mereka selalu sibuk, telah banyak berbuat dan senang disanjung untuk hal hal yang tidak mereka lakukan. Mereka memperlihatkan kesibukan mereka, tetapi sesungguhnya mereka tidak produktif. Sikap politik seperti ini dapat mengakibatkan Tidak produktifnya para politisi bagi bangsa dan negara. Politisi hanya akan memedulikan bagaimana pencitraan dirinya di mata masyarakat tanpa memperbaiki kualitas kerja. Apabila narsisme tersebut dapat menaikkan kualitas kerja para politisi, hal ini tidak akan dianggap penyakit bagi beberapa orang. Tapi setelah ditelisik cukup jauh, performa dan kualitas kerja para politisi tetap sama. Hal yang memperparah keadaan dari “ penyakit “ ini adalah cepat bangga atas prestasi – prestasi kecil dan cepat sekali puas dengan keadaan yang ada. Serta menginginkan pujian dan penghargaan jauh diatas performa kerja mereka..

Media massa cukup berperan dalam menyebarnya masalah ini. Dikarenakan media massa selalu mencari dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencari berita. Dan dibutuhkan politisi yang dapat bicara di depan umumlah yang dapat membicarakan masalah yang sedang hangat. Bahkan ada beberapa yang sempat sengaja menceburkan dirinya dalam sebuah kasus agar dapat diliput oleh media massa. Kegiatan kegiatan yang dapat menaikkan popularitas disiarkan dalam media massa. Agar seluruh masyarakat mengerti bahwa hal hal seperti ini adalah hal yang biasanya dilakukan. Serta tak jarang banyak politisi yang sangat bahagia apabila menerima penghargaan tentang suatu hal yang dimana dilakukan oleh masyarakat luas. Dan pada saat menerima penghargaan tersebut seakan akan dirinya adalah orang yang bekerja paling keras, tanpa memperdulikan orang yang telah membantunya.

Pencitraan diri memang tidak bisa dipisahkan dari para politisi. Hal ini seperti hidup dan mati bagi politisi. Memang tidak dilarang apabila para politisi membangun pencitraan dirinya. Tapi seharusnya pencitraan itu datang pada saat kualitas dan kebenaran pekerjaan yang dilakukan sudah dapat di pertanggungjawabkan.

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: