Falah Sulthanah Anggarwati – 125120500111009

TUGAS 1
PENGANTAR ILMU POLITIK

DEFINISI POLITIK DAN ILMU POLITIK

DOSEN : WAWAN E. KUSUWANDORO

Oleh

Falah Sulthanah Anggarwati

125120500111009

 

Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

1. Teori dan Konsep tentang politik atau ilmu politik yang di kemukakan oleh pakar/filosof politik.

a.      Teori politik Machiavelli

Inti pemikiran politik Machiavelli adalah kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diraih dan dipertahankan. Sumber kekuasaan bagi Machiavelli adalah Negara, oleh karena itu negara dalam pandangannya memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Namun pemikirannya tentang bentuk negara ini bukanlah negara yang demokratis seperti yang menjadi kecenderungan sekarang ini. Yang menjadi perhatian Machiavelli tentang bentuk negara ini adalah kekuasaan despotic, kolonial, dan aneksasi.

b.      Teori  politik Thoma P. Jenkin

. Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan menjadi dua, yaitu :

a.       Norms for political behavior, yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moril dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan valuational (mengandung nilai). Yang termasuk golongan antara lain filsafat politk, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.

 

b.      Teori-teori politik yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politk dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai (non valuational), atau biasa dipakai istilah “value free” (bebas nilai). Teori-teori kelompok (a) dibagi menjadi tiga golongan :

·         Filsafat politik (political philosophy), yaitu mencari penjelasan berdasarkan ratio. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi.

·         Teori politik sistematis (systematic political theory), yaitu mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masanya. Dengan kata lain teori ini hanya mencoba merealisasikan norma-norma dalam suatu program politik.

·         Ideologi politik (political ideology), yaitu himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan, yang dimiliki seorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politk yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah lakunya

c.   Teori Politik Socrates

1. Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR).

2. Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi.

3. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.

d.   Teori Politik Plato

Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik.Dalam teori ini yakni filsafat  politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian:
1. Pikiran atau akal

2. Semangat/keberanian

3. Nafsu/keinginan berkuasa.

Idealisme Plato yang secara operasional meliputi:

1. Pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan nilai dari pada penghidupan etik.

2. Pengertian matematik.

3. Etika hidup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional.

4. Teori tentang negara ideal.

5. Teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara.

6. Penggolongan dari kelas dalam negara.

7. Teori tentang keadilan dalam negara.

8. Teori kekuasaan Plato.

e.   Teori Politik Aristoteles

1. Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi:

• Filsafat teoritis

• Filsafat praktek

• Filsafat produktif

2. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis).

3. Asal mula negara. Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota.

4. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi.

5. Bentuk pemerintahan negara menurut Aristoteles diklasifikasi atas:

– 3 bentuk pemerintah yang baik

– 3 bentuk pemerintah yang buruk.

6. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan.

7. Revolusi dapat dilihat dari faktor-faktor penyebab dan cara mencegahnya.

f.    Teori Politik Thomas Aquinas

Kegiatan Belajar 2 membahas tentang teori politik Thomas Aquinas yang meliputi:

1. Tentang pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik.

2. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi.

3. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.

g.  Teori Politik Marthen Luther

Kegiatan Belajar 3 membahas tentang teori politik Marthen Luther yang meliputi :

1. Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.

2. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.

3. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia

h.   Teori Politik John Locke

Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori politik John Locke yang mencakup:

1. Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT.

2. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:

• Kebingungan

• Ketidak pastian

• Ketidak aturan

• Tidak ada kematian.

3. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut:

• hak akan hidup

• hak atas kebebasan dan kemerdekaan

• hak memiliki sesuatu.

4. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga:

• legislatif

• eksekutif dan yudikatif

• federatif

5. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:

• Monarkhi

• Aristokrasi

• Demokrasi

6. Dan tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.

2.  Kesimpulan

             suatu negara perlu adanya manajemen sistem yang direalisasikan ke dalam suatu aturan, dan hubungannya dengan demokrasi terdapat beberapa aturan yang menghimbau masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini terlihat dalam pemberian hak dalam keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang politik, peran pemerintah sangat penting karena pemerintah adalah masyarkat dan masyarakat adalah pemerintah, dan dengan partisipasi politik masyarakat dapat mendorong kesadaran berpolitik dalam masyarakat.

 

 

3. Fenomena politik

                        Kualitas pendidikan di Negara Indonesia perlu di benahi. Tidak adanya perbaikan radikal dari institusi yang membuat siswa SD-SMA rajin belajar, akan menjadikan SDM di negeri ini tertinggal dengan SDM di Negara lain. Dengan SDM yang kalah kualitas, tentu saja pembangunan atau kemajuan negeri ini akan tertinggal dari Negara lain.

            Dalam hal ini institusi sangat berperan dalam proses kemajuan bangsa. Kualitas institusi penentu utama kemajuan bangsa. Oleh karena itu, upaya pembangunan bangsa semestinya memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan institusi.

            Kualitas kinerja institusi pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia-manusia yang melaksanakan fungsi institusi itu, terutama dalam sikap dan kompetensinya. Di sinilah kita melihat jelas peran sentral pendidikan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Melalui pendidikan kita dapat menanamkan sikap yang pas dan memberikan bekal kompetensi yang diperlukan kepada manusia-manusia yang menjalankan fungsi institusi-institusi yang menentukan kemajuan bangsa.

            Di sini penting dibedakan dua sasaran pendidikan. Pertama, membentuk sikap dan kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara di mana pun mereka berkarya. Ini merupakan tugas dari pendidikan umum. Adapun sasaran kedua: mendidik sikap dan kompetensi khusus yang diperlukan bagi mereka yang bekerja di bidang-bidang tertentu. Ini adalah bidang tugas dari pendidikan khusus. Pendidikan umum membekali anak didik soft skills untuk menjadi manusia dan warga negara yang baik. Pendidikan khusus memberikan hard skills untuk menjadi pekerja yang baik.

Pada hakikatnya pendidikan umum wajib diberikan kepada semua anak didik di semua jenjang, mulai dari SD hingga perguruan tinggi (S-1). Tentu materi di setiap jenjang disesuaikan dengan umur dan tingkat kematangan anak didik. Adapun substansi pendidikan khusus diberikan sesuai vokasi atau profesi yang dipilih oleh siswa atau mahasiswa dalam kariernya nanti. Materi pendidikan khusus diberikan sebagai tambahan materi pendidikan umum. Dalam pendidikan khusus inilah dibangun, antara lain, kemampuan iptek manusia Indonesia.

Dalam strategi pendidikan yang utuh, kedua komponen pendidikan ini dirumuskan secara rinci, konsisten, dan seimbang. Keduanya membentuk kurikulum minimal pada tiap jenjang pendidikan dengan standar yang berlaku, dan diberlakukan secara nasional. Tentu ruang untuk muatan lokal harus tetap diberikan sesuai kekhasan setiap daerah dan kelompok masyarakat. Inilah yang saya maksud dengan benang merah substansi pendidikan nasional yang perlu kita rumuskan secara lebih jelas dan cermat.

Apabila kita menerima bahwa konsolidasi demokrasi adalah simpul kritis penentu kemajuan bangsa, strategi pendidikan perlu diarahkan sepenuhnya dan secara nyata mendukung sasaran ini. Pintu masuk kita adalah melalui pendidikan umum. Substansi pendidikan umum harus mencakup semua hal yang diperlukan untuk membekali anak didik agar jadi pelaku demokrasi yang efektif, yang tahu hak dan tanggung jawabnya, yang punya komitmen untuk menyukseskan proses konsolidasi demokrasi. Apabila ini kita lakukan, kita dapat optimistis, risiko-risiko kegagalan demokrasi dalam masa konsolidasi ini dapat diminimalkan. Demokrasi kita akan makin mantap dan institusi-institusi politik akan makin efektif, yang selanjutnya akan makin memperkuat demokrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 2

PENGANTAR ILMU POLITIK

PEMAHAMAN TENTANG NEGARA

DOSEN : WAWAN E. KUSUWANDORO

Oleh

Falah Sulthanah Anggarwati

125120500111009

 

Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

 

1a. Definisi Negara

Ø  John Locke dan Rousseau

Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.

 

Ø  Max Weber

Negara adalah Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

 

Ø  Roger F. Soltau

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (autghority) yang mengatur atau mengendalikan persoaan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

 

Ø  Mac Iver

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

 

Ø  Miriam Budiardjo

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolist dari kekuasaan yang sah.

 

Ø  Prof. Farid S.

Negara adalah suatu wilayah merdeka yang medapat pengakuan Negara lain serta memiliki kedaulatan.

 

Ø  Georg Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

 

Ø  Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

 

 

Ø  Roelof krannenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

 

Ø  Roger H. Soltau

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

 

Ø  Prof. R. Djokosoetono

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

 

Ø  Prof. Mr. Soenarko

Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

 

Ø  Aristoteles

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa,hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

 

1b. Asal mula terbentuknya suatu Negara

           

Teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial)

Ø  Thomas Hobbes

Mengemukakan bahwa lahirnya suatu Negara adalah dengan adanya kesepakatan untuk membentuk Negara, maka rakyat menyerahkan semua hak yang mereka miliki sebelumnya secara alamiah (sebelum adanya Negara), untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan Negara.

 

Ø  John Locke

Mengatakan bahwa sebagian besar anggota masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, baru kemudian anggota masyarakat tersebut menjadi rakyat dari suatu Negara yang didirikan. Negara dalam pandangan John Locke tidak berkuasa secara absolute sebagaimana pandangan hobbes. Hal ini karena dalam realitasnya, ada bagian yang dimiliki masing-masing orang yaitu hak asasi.

 

Teori pengalihan hak

Ø  Teori pengalihan hak merupakan teori Negara yang dipelopori oleh Sir Robert Filmer dan Loyseau. Pengertian umumnya adalah bahwa hak yang dimiliki oleh Negara pada hakikatnya diperoleh setelah rakyat melepaskan sebagian hak yang dimilikinya atau rakyat membiarkan berlakunya hak tersebut untuk dikelola oleh Negara. Pada umumnya pengalihan hak tepat diterapkan untuk mengkaji terbentuknya Negara monarkhi. Pengalihan hak ini dapat dianalogikan kepada pembentukan Negara sebagai hasil revolusi.

 

Teori penaklukan

Ø  Teori penaklukan banyak dikemukakan oleh ilmuwan politik antara lain, ludwih Gumplowitz, Gustav Ratzenhover, Georg Simmel, dan Lester Frank Ward. Teori ini kaitannya dengan dokrin “kekuatan menimbulkan hak”. Bahwa pihak atau kelompok yang kuat akan menaklukan pihak atau kelompok lainya, dan selanjutnya mendirikan sebuah negara. Pembuktian dan penggunaan kekuatan berlaku sebagai dasar terbentuknya Negara.

 

Teori Organis

Ø  Teori organis merupakan teori yang banyak dipengaruhi oleh cara pandang dalam ilmu eksakta, dengan tokohnya, Georg Wilhelm Hegel, J.K. Bluntscli, John Salisbury, Marsiglio Padua, Pfufendrorf, Henrich Ahrens, J.W Scelling, FJ Schitenenner.

Negara adalah suatu organism. Negara lahir sebagai analogi kelahiran makhluk hidup lainnya. Jika ada embrionya dari masyarakat-masyarakat atau suku-suku bangsa, maka perlahan-lahan berkembang masyarakat atau suku bangsa tersebut menjadi sebuah Negara. Teori organis mengenai lahirnya Negara dapat dianalogikan dengan teori historis atau teori evolusi. Negara tumbuh sebagai hasil suatu evolusi yang memerlukan proses panjang.

 

Teori Metafisis (Idealistis)

Ø  Teori metafisis banyak mendapat pengaruh dari para ahli filsafat, dengan tokohnya yang terkemuka adalah Immanuel Kant. Negara ada, lahir, dan terbentuk karena memang seharusnya ada dengan sendirinya, maka ketika jumlah manusia semakin banyak secara otomatis Negara akan lahir dengan sendirinya. Dalam prosesnya, Negara adalah kesatuan supranatural, terbentuknya pun karena dorongan supranatural atau metafisis.

Teori Alamiah

Teori alamiah merupakan pandangan awal tentang berdirinya sebuah Negara, dengan tokohnya Aristoteles. Negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia. Sebagai zoon politikon (manusia politik yang bermasyarakat), maka manusia membutuhkan adanya Negara. Sehubungan dengan kebutuhan alamiah inilah maka dibentuk sebuah Negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

1c. Kesimpulan

Suatu negara terbentuk atas dasar adanya suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu peratutan demi tercapainnya kebaikan bersama. Di dalam suatu negara terdapat beberapa instansi pemerintahan, di dalam suatu negara diselenggarakan penertiban suatu masyarakat dengan berdasarkan sistem hokum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bermaksud untuk di beri kekuasaan yang bersifat memaksa.

2.  Perkembangan Ilmu Politik

Ilmu Politik merupakan salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. sejak manusia mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu Politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substasial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. Dibeberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu.

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh nagara-negara penjajah dari barat.

Di negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad 18 dan abad 19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hokum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

                        Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948. Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.

3a. Definisi tentang ilmu politik

                  Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan ilmu secara etimologi berarti tahu atau pengetahuan.

Kata ilmu berasal dari bahasa arab “Alima-ya’lamu”, dan science dari bahasa latin scio, scrie artinya to know. Sinonim yang paling kuat dalam bahasa Yunani adalah epitisteme. Sedangkan secara terminology ilmu atau science adalah semacam pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda dan syarat-syarat tertentu. Menurut ensiklopedia pengertian ilmu adalah  “ilmu pengetahuan yaitu suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengetahuan tertentu, yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, sehingga menjadi kesatuan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode tertentu (induksi, deduksi).

Ø  J Barents dalam “ilmu Politika” (1965).

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

 

 

 

Ø  Harold D. Laswell dan A.Kaplan dalam Power and Soceity

Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

 

Ø  Miriam Budiardjo dalam buku “Dasar-dasar Ilmu Politik”

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik.

 

Ø  Goodin dalam buku “A new Handbook of Political Science”

Politik dapat diartikan sebagai pengunaan kekuasaan social secara paksa. Jadi Ilmu Politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut.

 

Ø  Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.

 

Ø  Seely dan Stephen Leacock

Ilmu Politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.

 

Ø  Paul Janet

Ilmu Politik adalah Ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan.

 

Ø  Lasweel

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik.Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.

 

3b. Pendapat pribadi tentang ilmu politik

                    Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu negara dan lembaga-lembaga negara serta hubungan negara dengan warganya, ataupun hubungan antar negara. Di dalam ilmu politik juga mempelajari kekuasaan dalam masyarakat dan kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan dalam suatu negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 3

PENGANTAR ILMU POLITIK

IDEOLOGI PANCASILA

Anggota Kelompok

A POL 1

1.     Falah  Sulthanah Anggarwati 125120500111009

2.     Skolastika Meitrisya Aprodite 125120500111025

3.     Agung Tri Atmojo                           125120500111039

4.     Jose Rizal Sihotang                 125120501111009

5.     Joko Wandiro                          125120501111015

Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

 

Pengertian Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara

 http://2.bp.blogspot.com/-2lI64zwszOs/T6WqQrSUjRI/AAAAAAAAEvM/ki0I5k8f3gs/s1600/lambang-negara-garuda-pancasila.jpg

Ideologi berasal dari kata “idea” yang artinya gagasan, pengertian kata “logi” yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian pengertian dasar.Istilah ideologi pertama kali di kemukakan oleh Destutt de Tracy seorang perangcis pada tahun 1796. Karl Marx mengartikan Ideologi sebagai pandangan hidup yang di kembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial atau sosial ekonomi.
Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi secara fungsional dan ideology secara struktural. Ideologi secara fungsional di golongkan menjadi dua tipe yaitu ideologi doktriner dan ideologi yang pragmatis.

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Notonegoro sebagaimana di kutip oleh kaelam mengemukakan, bahawa ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar atau yang menjadi suatu sisitem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri:

1)      Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilali hidup kebangsaandan kenegaraan

2)      Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup, yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban

Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang di hayati menjadi sesuatu keyakinan. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang maka akan semakin tinggi pula komitmen nya untuk melaksanaknya.

Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimilikanya dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagi wawasan atau pedoman hidup mereka. Pengertian yang demikian itu juga dapat di kembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.

     

Pengertian Ideologi sebagai Ideologi Negara

 

Nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalam nya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemabusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Nilai-nilai pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, maksudnya sumber acuan dalam betingkah laku dan bertindak dalam menetukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian nilai-nilai pancasila menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dari harta kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri.

Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh negara menjadikan pancasila sebagai ideologi juga merupakan sumber Indonesia dan meliputi suasana kebatinan dari undang –undang nilai sehingga pancasila merupakan asa kerohanian bagi tertib hukum  Indonesia dan meliputi suasana kebatinan dari undang undang dasar 1945 serata mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.

 

Pentingnya Ideologi bagi suatu bangsa dan negara (Fungsi Ideologi)

 

Ideologi dimaknai sebagai  keseluruhan pandangan, citap-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya mewujudkan dalam kehidupan penyelenggara negara.

Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsinya. Adapaun fungsi idelogi adalah sebagai berikut:

1.      Membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa

2.      Mempersatukan sesama

3.      Mempersatukan orang dari berbagai agama

4.      Mengatasi berbagai pertentangan / konflik / ketegangan sosial

5.      Pembentukan solidariatas

 

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Fungsi Pancasila Sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara adalah kehidupan bernegara.

Fungisi pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah harus selalu berpedoman pada pancasila dan tetap memegang teguh cita-cita moral bangsa.

 

Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Ideologi dan dasar negara kita adalah pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila kelima sila itu adalah

1.   Ketuhanan yang maha esa

2.   Kemanusiaan yang adil dan beradap

3.   Persatuan Indonesia

4.   Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.   Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebelum tanggal 17 agustus 1945 Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain seperti portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Paling lama menjajah adalah Belanda. Sebelum kedatangan bangsa asing, indonesia terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut bangsa Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun politik.

Pejuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami kegagalan. Penjajah Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatbya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia di duduki oleh tentara Jepang.

Mulai tahun 1945 , tentara jepang kalah oleh sekutu. Untuk menarik simpati, jepang memberikan janji kemerdekaan janji ini diucapkan oleh perdana menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Karena keadaan jepang terus menerus mendesak, maka pada tanggal 39 april 1945 jepang memberikan janji kemerdekaan bangsa indonesia yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan (pembesar tertinggin sipil dari pemerintah militer jaepang di jawa dan madura) no 23. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentkan BPUPKI. Tugas badan ini adalh menyelidiki dan mengumpulkan usul-uslu untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintahan jepang untuk dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945-1 Juni 1945.

Pada sidang pertama banyak orang yang berbicara dua diantarany Muhammad yamin dan Bung kiarno yang masing-masin g mengusulkan caloin dasr negara. Muhammad yamin mengajukan usul secara lisan dan tertulis. Contoh srcara lisan:

1.      Peri kebangsaan

2.      Peri kemanusiaan

3.      Peri ketuhanan

4.      Peri kerakyatan

5.      Kesejahteraan

Contoh secara tertulis:

1.      Ketuhanan yang maha esa

2.      Persatuan indonesia

3.      Rasa kemanusiaan yang adil dan beradap

4.      Kerakyatn yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bung karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal yaitu:

1.      Nasionalisme

2.      Internasionalisme

3.      Mufakat/demokrasi

4.      Kesejahteraan sosial

5.      Ketuhanan yang berkebudayaan

Kelima hal ini oleh bung Karno diberi nama pancasila. Kelima sila tersebut dapt dipers menjadi Trisila yaitu:

1.      Sosionasionalisme

2.      Sosiodemokrasi

3.      Ketuhanan

Selesai sidang pertama pada 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk panitai kecil tugasnya adlah menampung usul-usul yang masuk dan memriksa serta melaporkan kepadasidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil terdiri dari 8 orng yaitu:

1.      Ir. Sukarno

2.      Ki bagus Hadi Kusumo

3.      KH Wahid Hasyim

4.      Mr. Muh Yamin

5.      M. Sutardjo Kartohadi Kusumo

6.      Mr. A.A Maramis

7.      R. Otto Iskandar Dinata

8.      Drs. Muh. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil, dengan para panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisil di jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujinya dibentuk sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul perumus dasar negara, yang terdiri atas sembilan orang.

Panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang itu pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon mukadimah hukum dasar atau dikenal “piagam Jakarta”

Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1946, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Pada tanggal 9 agustus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan sejak itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan mengadakan sidang.

Bung hatta mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus sore hari ada utusan dari Indonesia bagian Timur  yang menemuinya. Intinya rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea ke empat preambul, dibelakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasiakan. Usul ini oleh Muh Hatta disampaikan kepada tokoh-tokoh islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan mrngingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh Islam merelazkan dicoretnya kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat0-syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “ketuhanan yang maha esa”.

 

Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi lain (ideologi liberalisme dan idelogi sosialisme)

 

No

Aspek

Ideologi Liberalisme

Ideologi Sosialisme

Ideologi Pancasila

1

Politik (hubungan negara dengan warga negara)

Negara sebagai penjaga malam. Rakyat atau warganya mempunyai kebebasan atau bertinddak apa saja asal tidak melanggar tats tertib hukum, kepentingan dan hak warganegara lebih diutamakn dari, pada kepentingsn negara

Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. Kebebasan atau kepentingan warga negara dkalahkan untuk kepentingan negara.

hubungan antara warga negara dengan negara adalah seimbang. Artinya kepentingan negara dengan warga negara sama-sama dipetingkan

2

Agama (hubungan negara dengan agama)

Negara tidak mempunyai urusan agama. Agama menjadi urusan pribadi setiap warga negaranya. Warga negara bebas beragama, tetapi juga bebas tidak beragama.

Kehidupan agama terpisah dengan negara. Warga negara bebas beragama, bebas tidak beragama dan bebas pula untuk propaganda anti-agama.

Agama erat hubungannya dengan negara. Setiap warganegara dijamin pula kebebasanya untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Setiap orang harus beragama, dan tidak diperbolehkan propaganda anti-agama

3

Pendidikan (tujuan pendidikan)

Pendidikan diarahkan pada pengembangan demokrasi

Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang senantiasa patuh atau taat pada perintah negara

Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab memiliki akhlak mulia dan takwa kepada tuhan yang Tuhan yang Maha Esa.

4

Ekonomi (sistem perekonomian )

Sisitem ekonomi yang pengelolaannya diatur oleh kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individeu dalam kegiatan ekonomi dan pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas melindungi, menjaga dan memberi fasilitas

Sistem ekonomi sosialisme ini bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dan perolehan produksi kekayaan yang lebih baik. Sisitem sosialisme berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berpondasikan kemakmuran bersama dan merupakan faktor-faktor produksi yang merupakan kepemilikan sosial

Sisitem ekonomi pancasila terdiri dari beberapa prinsip antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS 4

PENGANTAR ILMU POLITIK

SISTEM PEMERINTAHAN DUNIA

 

 

OLEH   :

Falah Sulthanah Anggarwati

125120500111009

 

Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

A.    Pengertian

Sistem Pemerintahan adalah suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antar semua organ negara,termasuk hubungan pemerintahan pusat dan bagian di tingkat local, khususnya antara eksekutif dan legisatif.

 

B.     Macam-macam Sistem Pemerintahan

1.      Sistem Pemerintahan Presidensial

Merupakan sistem pemerintahan negara republic, kekuasan eksekutif di pilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Rod Haque membagi sistem pemerintahan presidensial ke dalam 3 unsur,

·         Presiden yang terilih oleh rakyat, memimpin pemerintahan dan mengangkat para pejabat pemerintahan terkait.

·         Presiden dan dewan perwakilan mempunyai masa jabatan yang tetap. Mereka juga tidak bisa saling menjatuhkan.

·         Antara badan eksekutif dan badan legislatif tidak terjadi tumpang tindih.

Di dalam sistem pemerintahan presidensial, biasanya presiden berada pada posisi yang relati kuat dan tidak dapat dijatuhkan. Meskipun demikian, presiden tetap bisa dikontrol, ia juga bisa dijatuhkan apabila melakukan penghianatan terhadap negara atau terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Kelebihan

·         Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen

·         Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu

·         Penyusunan program kerja cabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

·         Legislatif bukan tempat kadernisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan

·         Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislative sehingga dapat menciptakan kekuasan mutlak.

·         Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.

·         Pembuatan keputusan/kebijakan public umumnya hasil tawar-menawarnya antara eksekutif dengan legislative sehingga dapat terjadi keputusann tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

 

 

 

2.      Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepada negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri dan kepala negara ditunjuk dengan kekuasaan yang sedikit atau seremonial.

Parlemen mempunyai wewenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya.

Kelebihan

·         Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat, karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative. Hal ini karena kekuasaan legislative dan eksekutif berada pada satu partai.

·         Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.

·         Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap cabinet sehingga kebinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan

·         Kedudukan badan eksekutif/cabinet sangat tergantung pada  mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu cabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer.

·         Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau badan cabinet tak bisa berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu cabinet dapat bubar.

·         Cabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila anggota cabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota cabinet pundapat menguasai parlemen.

·         Parlemen menjadi tempat kadernisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

 

3.      Sistem Pemerintahan Komunis

Komunisme merupakan sebuah ideologi yang lahir untuk menentang paham kapitalisme di awal abad ke-19. Pencetusnya adalah Karl Marx dan Fredrich Engels yang menulis pemikiran berjudul Manifest der Kommunistischen. Komunisme mengambil alih kekuasaan dengan menggunakan sistem partai komunis. Mereka sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu.

Komunisme mempunyai prinsip bahwa semua harus dipresentasikan sebagai milik rakyat. Semua alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara merata. Mereka juga beranggapan bahwa perubahan sosial harus dimulai dari kaum buruh atau proletar. Kenyataannya, produksi beserta alat-alat produksi negara hanya dikelola untuk menguntungkan elit politik saja.

Komunisme coba menerapkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan elit-elit partai komunis. Mereka sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan bagian dari anggota partai komunis. Oleh karena itulah, di dalam paham komunisme, tidak dikenal hak perorangan seperti dalam paham liberalisme.

 

4.      Sistem Pemerintahan Liberal

Pemerintahan liberal merupakan pandangan politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik utama. Liberalisme menginginkan masyarakatnya mempunyai kebebasan yang ditandai dengan kebebasan berpikir bagi para individu. Paham ini sangat menolak adanya pembatasan, baik pembatasan dari pemerintah maupun agama.

5.      Sistem Pemerintahan Demokrasi

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

 

C.     Aplikasi di Negara-negara

# INGGRIS

Inggris adalah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki namun lebih banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan parlementer karena badan eksekutif negara beranggotakan raja yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat. Walaupun secara formal raja yang membubarkan parlemen dan memberikan instruksi untuk diselenggarakannya pemilihan umum kembali, namun semua itu dilakukan raja atas saran dari perdana menteri. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan di Inggris lebih menonjolkan sistem pemerintahan kabinet, sehingga banyak orang yang memberikan istilah cabinet government (pemerintahan kabinet) kepada negara Inggris.

# AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial. Badan eksekutif terdiri dari presiden beserta para menterinya. Di Amerika Serikat, seorang presiden juga dinamakan “Chief Executive”. Presiden samasekali terpisah dari lembaga legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi serta penyelenggaraan pekerjaan dari konggres. KOnggres tidak bisa menjatuhkan presiden selama presiden masih dalam masa jabatan, begitu juga sebaliknya, presiden tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan konggres. Kekuasaan presiden Amerika Serikat terletak dalam wewenangnya untuk memveto suatu rancangan undang – undang yang telah diterima oleh konggres.

            # PAKISTAN

Pakistan juga menganut sistem pemerintahan bentuk presidensial dengan badan eksekutif yang sangat kuat. Anggota badan eksekutif terdiri dari presiden beserta para menterinya. Perdana menteri sifatnya merupakan pembantu presiden dan tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif. Di Pakistan, dalam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan ordinances yang harus diajukan kepada badan legislatif dalam waktu 6 bulan. Badan legislatif bisa memecat presiden bila melanggar undang – undang dan berkelakuakn buruk. Dewan di Pakistan telah kembali ke sistem pemerintahan parlementer saat ini.

# INDIA

Sistem pemerintahan yang berlaku di India tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan di Inggris, yaitu cabinet government. Anggota badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara dan para mentrinya yang dipimpin oleh perdana menteri. Walaupun harus diakui bahwa sistem pemerintahan parlementer dengan gaya cabinet government hanya dapat berjalan dengan baik pada saat pemerintahan Nehru karena sejak tahun 1975, India berada dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan pemerintahan saat itu untuk melakukan berbagai macam pembatasan agar pembangunan di India tidak terhambat. 

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: