DIO DHYLAN DAMARA-125120500111021

DIO DHYLAN DAMARA
125120500111021
TUGAS 1
Konsep Politik yang di Ungkapkan Tokoh-Tokoh Klasik-Modern

Zaman klasik :
a.Plato
Filosof Yunani kuno Plato tak pelak lagi cikal bakal filosof politik Barat dan sekaligus dedengkot pemikiran etika dan metafisika mereka. Pendapat-pendapatnya di bidang ini sudah terbaca luas lebih dari 2300 tahun. Tak pelak lagi, Plato berkedudukan bagai bapak moyangnya pemikir Barat,
Konsep yang diungkapkan plato, Bentuk terbaik dari suatu pemerintahan, usul Plato, adalah pemerintahan yang dipegang oleh kaum aristokrat. Yang dimaksud aristokrat di sini bukannya aristokrat yang diukur dari takaran kualitas, yaitu pemerintah yang digerakkan oleh putera terbaik dan terbijak dalam negeri itu. Orang-orang ini mesti dipilih bukan lewat pungutan suara penduduk melainkan lewat proses keputusan bersama. Orang-orang yang sudah jadi anggota penguasa atau disebut “guardian” harus menambah orang-orang yang sederajat semata-mata atas dasar pertimbangan kualitas.

b.Aristoteles
Nyaris tak terbantahkan, Aristoteles seorang filosof dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau. Dia memelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang falsafah dan memberi sumbangsih tak terperikan besarnya terhadap ilmu pengetahuan.
Teori politik Aristoteles bernuansa filsafat politik yang meliputi : Filsafat teoritis, Filsafat praktek dan Filsafat produktif. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis). Asal mula negara, Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh karena itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan.

c.Socrates
Socrates memiliki kepribadian sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR). Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.

Zaman Pertengahan :

a.Agustinus
Agustinus melihat perbandingan Negara sekuler dan negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran. Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern dimana penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, peperangan. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang :
* Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara
* Keadilan diletakkan sebagai dasar negara
* Kehidupan warga negara penuh kepatuhan
* Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.
b.Thomas Aquinas
teori politik Thomas Aquinas meliputi:
a. Pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik.
b. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi.
c. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.

c.Marthen Luther
Teori politik Marthen Luther meliputi :
a. Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.
b. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.
c. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia
Zaman Modern :

a.Thomas Hobbes
Teori politik Thomas Hobbes yang mencakup: Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951, Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis.Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.
b.John Locke
John Locke mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku two treatises on civil government. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi: Kebingungan, Ketidak pastian, Ketidak aturan, Tidak ada kematian. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif dan federatif. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi. tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.
Pemahaman dan Kesimpulan
Banyaknya konsep yang di kemukakan oleh berbagai tokoh filosofi terkenal dari zaman klasik sampai dengan zaman modern tentang politik.pembahasan meliputi segala aspek kegiatan poltik dari zaman terdahulu sampai sekarang.teori-teori itu muncul atau konsep dari setiap tokoh keluar berdasar dari lingkungan kemasyarakatan di zamannya masing-masing.dalam masa klasik konsep politik yang keluar meliputi seorang penguasa atau pemegang takhta kekuasaan haruslah orang yang bijak dan memiliki kemampuan iq,dan eq yang seimbang dan memiliki wibawa dalam mengatur sebuah negara agar terciptanya pemerintahan yang hebat.lalu dalam zaman pertengahan konsep dari tokoh zaman pertengahan tentang politik lebih kritis dan mencakup aspek kemasyarakatan yang lebih luas di banding pada zaman klasik dan lebih di tekankan dan di kaitkan dengan ke esaan tuhan dan pemikiran-pemikiran tentang membangun sebuah negara yang baik dan utuh haruslah sesuai dengan berdasrkan tuntunan tuhan,namun juga di zaman ini keluar sebuah konsep dari machiavelli yang begitu di tentang dari berbagai kalangan,yaitu pernyataan yang menitik beratkan pada sifat-sifat jelek seorang pemimpin harus di keluarkan demi kelangsungan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya.lalu seiring berjalannya waktu konsep-konsep yang sudah keluar di sempurnakan lagi oleh tokoh-tokoh filosofi dari zaman modern yang meitikberatkan dalam perjanjian sosial untuk masyarakat dalam dunia pemerintahan dan sudah keluar juga konsep sebuah negara harus demokrasi namun masih belum sempurna konsep yang keluar yaitu demokrasi liberal.
Jadi kesimpulan saya tentang berbagai banyaknya konsep yang di kemukakan tokoh-tokoh filosofi terkenal,negara yang makmur dan dapat mensejahterakan rakyatnya harus memiliki sebuah pemimpin yang hebat dalam segi aspek pikiran maupun perilaku sosial yang di dukung oleh pemahaman ketuhanan secara utuh di setiap negara dan negara harus punya dasar-dasar hukum,struktur negara,serta kebijakan yang mendukung terjadinya kemakmuran di negara tersebut.

Perempuan dan Keartisan dalam Dunia Politik

Democracy needs all participation people in the country, women and men. The political right for women, as we know was feminism hard and long time struggled, therefore now the women have the high quality live in politic, the economic and social. All the country in the world have ratificated the PBB of law for political freedom for women as the same as men. Especially in Indonesia now there‟s no formal barriers for women leadership, if they select to participate in politics but it was the phenomenon for the women among self selection in politics, the freedom to be participating and children, husband, housing, that still stronger; from which one barrier “self selection” or “culture and religion” responsibility where significantly. Minangkabau women, forward analysis we can aim self selection or children, husband and family responsibility. It is indisputable that the women‟s awareness and struggle in the politics are debt to the feminists‟ endless efforts. The feminists have fostered the women to empower themselves by which they reach equal position compared with their counterparts, in nearly all aspects of the social life.
Keberhasilan perjuangan feminisme serta tuntutan demokrasi agar semua warga negara berpartisipasi aktif dalam politik, dalam penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik (good government) meng-haruskan keikutsertaan perempuan dalam segala bidang termasuk politik, dengan kata lain perempuan diharapkan ambil bagian dalam pengambilan keputusan (compete). Istilah kompetensi politik perempuan dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi perbincangan yang menarik dalam bidang kajian birokrasi pemerintahan, dalam pendidikan, dan perusahaan.  kemampuan dalam pekerjaan tertentu, pendapatan yang cukup bagi seseorang untuk hidup dalam kesenangan, serta memiliki legal capacity dalam hukum dan akademik; dan competent yang apabila diatributkan pada orang dianggap memiliki kemampuan (ability), kekuatan (power), otoritas (authority), kemampuan (skill), dan pengetahuan (knowledge) (The Advanced Learner’s Dictionary of Current English). Sementara itu Echols dan Shadily dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia mendefinisikan kata competency sama dengan competence yakni kecakapan, kemampuan dan wewenang (Matullesy, 2005).
Selebritis Politik dan Dunia Sosialnya
Fenomena selebritis politik sebenarnya telah terjadi di setiap negara. Peran pekerja seni memberikan warna yang lain dalam perpolitikan. Panggung perpolitikan semakin ramai dan seolah-olah tak terbendung lagi. Misalnya, pada tahun pemilihan umum 2009 dari Partai Amanat Nasional merupakan partai terbanyak yang menjadi incaran para selebritis untuk membuka jalannya untuk berkecimpung di dunia politik. Contohnya, Eko Patrio dari dapil Jawa Timur, Derry Drajat dapil Jawa Barat, Ikang Fauzi dapil Banten serta banyak lain artis yang mencalonkan diri di daerah pemilihan lainnya. Maka, ada selentingan jika singkatan dari PAN merupakan Partai Artis Nasional. Seolah-olah tidak mau kalah Partai Bintang Reformasi (PBR) meminta Dewi Yull sebagai caleg. Dari Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut nama Maya Rumantir, Bella Saphira, dan Tessa Kaunang sebagai caleg. Baru-baru ini publik dikagetkan dengan pencalonan artis Julia Perez dan Ayu Azhari dalam bursa calon kepala daerah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan selebritis dalam perpolitikan merupakan bentuk partisipasi politik dalam bentuk aktif karena para selebritis tersebut menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi politik. Dari segi dukungan, selebritis mengeruk sukungan terbanyak karena popularitas yang mereka miliki serta untuk eksistensi partai politik yang menanungi mereka. Seperti yang telah diketahui bersama dalam sosioalisasi politik terdapat faktor eksistensi politik salah satunya popularitas tokoh partai. Hal inilah yang teraplikasi dalam wajah perpolitikan di Indonesia.
Keterpilihan dan keterbanyakan suara para selebritis dalam panggung perpolitikan memang tidak bisa dielakkan. Kebanyakan dari pemilihan umum yang telah diselenggarakan suara kaum penghijrah (selebritis politik ) ini mendapatkan suara tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh politik lain yang cenderung sudah lama dalam halpanggung  perpolitikan. Politik praktis ini tentu saja menghasilkan interpretasi tertentu bahwa menggunakan artis sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah lebih efektif. Hal tersebut menguntungkan kedua belah pihak antara partai politik dan para selebritis. Keuntungan yang didapatkan partai politik maka eksistensinya dibidang politik makin terlihat. Keuntungan bagi selebritis politik maka ia akan mendapatkan jabatan sebagai pemimpin.
Partai politik merupakan bagian dari perilaku kolektif yang bersama-sama yang mempunya tujuan yang sama. Menurut James S. Calomen, baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan.[6] Komitmen dalam partai politik bahwa mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sebuah pandangan hidup yang dinanti-nantikan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Pada saat musim kampanye berlangsung para calon pemimpin dari masing-masing politik menggambar-gemborkan jargon “kami akan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kami”. Kalimat yang menggelitik bagi masyarakat yang mendengarnya. Bagi calon pemimpin dari partai tersebut hal ini merupakan usaha untuk meyakinkan rakyat akan keseriusannya dalam merubah tatanan yang sudah ada.

Penutup
Peran selebritis dalam jagad perpolitikan di dunia sebenarnya sudah ada sejak dahulu tetapi budaya selebritis Indonesia masuk ranah perpolitikan terhitung baru. Seletah beberapa selebritis yang menggunakan hak warga negaranya terjun dalam politik dan berhasil menduduki kursi sebagai kepala daerah dan anggota legislatif memberikan daya tarik tersendiri bagi kalangan selebritis lain. maka ada selentingan bahwa para selebritis hanya ikut-ikutan saja dan hanya mencoba peruntungan di dunia politik. Budaya pop yang susah menjelma dalam diri masyarakat Indonesia telah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan politik di Indonesia sendiri. Popularitas seorang artis mengalahkan segala kharisma tokoh lain yang pada dasarnya telah lama berkecimpung di dunia politik.
Pro dan kontra terus bergulir tentang keterlibatan selebritis dalam ranah perpolitikan. Para politisi…, bukan salah satu figur yang menentukan dalam pembentukan berbagai arus dalam perjuangan politik mencapai kekuasaan. Jenis alat bantu yang mereka punyai juga sangat menentukan.[7] Keeksistensian dalam ranah perpolitikan selebritis merupakan modal awal bagi dirinya mengembangkan keterampilannya dibidang politik.
Kemunculan selebritis politik merupakan perwujudan nyata dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemimpin. Hal ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk mempersunting selebritis sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah tertentu. Tentu saja hal ini menguntungkan baik keuntungan kekuasaan maupun finansial.

TUGAS 2
DEFINISI ILMU POLITIK

Prof Miriam Budiarjo ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan
Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan
Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development).
Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states …).
J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”
Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamentals of Political Science: “Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.” (Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state).
Sri Sumantri Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yg dilembagakan dalam bermacam2 badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
Definisi ilmu politik menurut pendapat saya :
Ilmu politik adalah ilmu atau pengetahuan semua tetntang aspek politik dalam suatu tatanan sistem politik yang saling berkaitan dan memberikan fungsi  satu sama lain.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK KLASIK-MODERN

Perkembangan pemikiran politik pada zaman klasik menitik beratkan pada sosok pemimpin sebuah negara atau pemerintahan ,dimana pemimpin harus memiliki kemampuan kejiwaan dan motorik yang baik daripada lainnya agar pemerintahan yang di pilih rakyatnya sendiri berdasarkan kutipan plato,socrates,aristoteles.lalu berkembang menuju zaman pertengahan dimana konsep politik di sangkut pautkan pada ajaran ketuhanan disana banyak sekali para filosof yang mengkaiykan konsep politik apalagi negara dengan sistem ketuhanan diantara lain kutipan pernyataan dari agustinus,thomas aquinas,marthen luther.Lalu berkembang pada zaman modern pemikiran para filosof lebih detail dan kritis disana terdapat pernyataan tentang kontrak sosial dalam bernegara,dimana pemimpin dapat menggunakn kontrak sosial dimana dalam bernegara harus ad lembaga legislatif,eksekutif,yudikatif dimana pemimpin yang baik harus memberikann hak-hak rkayat atau masayarakatnya.

Konsep dan Devinisi dari Negara

Menurut Para Filosofi :

MIRIAM BUDIARDJO
Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolist dari kekuasaan yang sah
MAC IVER
Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
MAC IVER
Negara harus memenuhi 3 unsur pokok , yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu
Roger H Soultau
Negara ialah alat (agency) atau wewenang (autority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan persoalan persoalan bersama atas nama masyarakat.
Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai  monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah negara sebagai organisasi kesusilaan

Menurut Saya Sendiri :
Negara adalah sebuah gabungan dari berbagai kelompok manusia yang mempunyai kemauan bersama dan cita-cita bersama yang menempati suatu wilayah serta pemerintahan yang di pimpi oleh pemimpin yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama

Awal Mula Terbentuknya Negara Menurut Para Filosofi
Menurut Thomas Hobbes :
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Dengan adanya negara, harapan masyarakat untuk hidup aman, tertib, adil, makmur dan sejahtera akan terwujud. Sebab fungsi negara adalah untuk menciptakan hal-hal tersebut.
Negara dalam melaksanakan perannya, memiliki beberapa hak yang sifatnya memaksa / mengikat dengan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara apabila dikaitkan dengan etika politik, dalam melakukan peranannya suatu Negara dipertanyakan prinsip-prinsip moral yang harus mendasari penataan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan.
Membicarakan mengenai Negara tentunya kita haruslah terlebih dahulu mengetahui bagaimana asal usul terciptanya suatu Negara. Pemikiran tentang Negara sudah ada sejak zaman Yunani, kemudian zaman Romawi, selanjutnya zaman abad pertengahan, zaman renaissance, zaman berkembangnya hukum alam, dan kemudian zaman berkembangnya teori kekuatan. Salah satu nama yang memiliki sumbangsih terhadap teori negara adalah Thomas Hobbes, ahli filsafat dari Inggris. Dia memaparkan bahwa terbentuknya Negara dikarenakan oleh perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Menurut teori ini negara lahir karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas. Perjanjian ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin. Supaya orang yang satu tidak merupakan serigala bagi orang yang lain.

KESIMPULAN

Negara terbentuk karena adanya wilayah,penduduk,serta pemerintahan yang mengatur semua rakyatnya yang berdasarkan persamaan keinginan,atau cita-cita bersama yang berkumpul lalu terbentuknya pemerintahan dan pemimpin yang di hasilkan berdasarkan musyawarah bersama dan diwujudkan oleh kontrak sosial(perjanjian sosial dalam masyarakat)

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: