Bayu Satria Utama – 125120500111027

 

 

PENGANTAR ILMU POLITIK

SISTEM PEMERINTAHAN

 

 

Disusun Oleh:

 

BAYU SATRIA UTAMA      125120500111027

 

 

 

A.             POL 1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I.      PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN.

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan yag terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadapk eseluruhannyas ehingga hubugan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggaraan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menialankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainya termasuk legislatif dan yudikatif.

Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

 

II.  MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN.

1.     SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

a.    Pengertian.

Dari sejarah ketatanegaraan dapat dikatakan bahwa sistem parlementer adalah kelanjutan dari bentuk negara monarki konstitusional, di mana kekeuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena itu, dalam sistem parlementer, Raja/Ratu dan Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara. Yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet. Kabinet yang terdiri dari PerdanaM enteri dan Menteri-menteri bertanggungj awab sendiri atau bersama kepada Presiden atau Raja.

Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia

 

b.    Ciri-ciri.

                 i.         Raja/Ratu atau Presiden adalah sebagai Kepala Negara. Kepala Negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet. Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif dan yang disebut eksekutif adalah kabinet.

               ii.         Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri.

             iii.         Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai Perdana Menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Sedangkan, partai politik yang kalah akan bertindak sebagai oposisi.

             iv.         Dalam system banyak partai,formatur kabinet harus membentuk kabinet secarak koalisi karena kabinet harus mendapat dukungan dari parlemen.

               v.         Apabila terjadi perselisihan anatarkabinet dengan parlemen dan Kepala Negara beranggapan bahwa kabinet berada di pihak yang benar. Maka, Kepala Negara akan mernbubarkan parlemen sehingga kabinet bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan  umum.

 

c.     Keunggulan dan Kekurangan Sistem Parlementer.

Keuntungan sistem parlementer ialah bahwa penyesuaian antara eksekutif dan legislatif mudah dicapai dan kelernahanya adalah  ada pertentangan antara keduanya bisa sewaktu-waktu terjadi yang menyebabkan kabinet harus mengundurkan diri yag akibatnya pemerintahan tidak stabil.

·         Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai.

·         Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

·         Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

 

 

2.     SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL.

 

a.    Pengertian.

      Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri-pun tak bisa diberhentikan olehnya.

     Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Dan mereka pun dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia

b.    Ciri-ciri.

                            i.            Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.

                          ii.            Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislative.

                        iii.             Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen

                        iv.            Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer

                          v.            Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat

                        vi.            Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen

 

c.     Keunggulan dan Kekurangan Sistem Presidensial.

Keuntungan dari sistem presidensial adalah bahwa  pemerintahan untuk  jangka waktu tertentu itu stabil, dan kelemahannya adalah bahwa kemungkinan terjadi apa yang ditetapkan sebagai tujuan Negara menurut ekskutif bias berbeda dengan pendapat legislatif.

·         Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

·         Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun.

·         Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

·         Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi  oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

·         Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

 

3.     SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN/ REFRENDUM.

a.       Pengertian.

Istilah sistem pemerintahan campuran, kata campuran diartikan campuran antara ciri sistem pemerintahan presidensiil dengan parlementer. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen. Bila presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, presiden tidak lebih dari sekedar lambang dalam pemerintahan. Akan tetapi presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, bahkan presiden dapat membubarkan parlemen.

 

Contoh yang lazim disebut-sebut mewakili system campuran ini adalah Negara Swiss.

 

b.    Ciri-ciri.

              i.   Menteri-menteri dipilih oleh parlemen.

            ii.   Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi.

          iii.   Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.

 

Ciri yang pertama adalah merupakan ciri pokok dari sistem parlementer, sedangkan ciri yang kedua adalah merupakan ciri pokok dari sistem pemerintahan presidensiil. Ciri yang ketiga adalah ciri yang tidak terdapat baik dalam system pemerintahan parlementer maupun dalam sistem pemerintahan presidensiil. Justru ciri ketiga ini adalah merupakan konsekuensi dari dianutnya ciri pertama dan  kedua secara bersama-sama.

c.        Keunggulan dan Kekurangan Sistem Campuran.

Keuntungan dengan penggunaan istilah sistem pemerintahan campuran yaitu dapat menimbulkan kesan bahwa jenis sistem pemerintahan terakhir ini masih mempunyai hubungan yang erat dengan sistem pertama (parlementer) dan sistem keduan (presidensiil) yang kesemuanya itu berada dalam kerangka system politik demokrasi liberal atau demokrasi modern.

 

 


Sumber :

  • Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Yo
  • I Made Pasek Diantha, 1990, Tiga Tipe pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern, Penerbit Abardin, Bandung

 

 

 

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Bayu Satria Utama – 125120500111027

  1. Ping-balik: TUGAS 4 (Difinisi Pemerintah & Sistem Pemerintahan) « The First Political Class

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: