Imam Jumeidil – 125120500111019

Tugas 1

PENGANTAR ILMU POLITIK

 Dosen Pengampu:

Wawan E. Kuswandoro, S.Sos, M.Si

 

NAMA : IMAM JUMEIDIL

NIM: 125120500111019

KELAS: A.POL.1

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 

 

PENDAPAT PARA TOKOH POLITIK

  1. SOCRATES

Menurut Socrates keadilan(justice) merupakan tujuan politik yang layak. Ini disebabkan keadila merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan kecendrungan alamiah manusia. Menempatkan keadilan sebagai patokan politik tertinggi sama dengan memandang tujuan kehidupan politik sebagai aktualisasi bakat-bakat manusia. Baginya keadilan ialah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain (the practice of minding one’s own business)

  1. PLATO

Menurut Plato; keselarasan itu bukanlah dengan menyamakan kepentingan negara ini dengan kepentingan orang seorang, melainkan sebaliknya, yaitu kepentingan orang seoranglah yang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian Plato lebih cenderung untuk menciptakan adanya rasa kolektivisme, rasa bersama, dari pada penonjolan pribadi orang-seorang.

  1. NICOLLO MACHIAVELLI

Machiavelli berpendapat bahwa nilai-nilai yang tinggi, atau yang dianggap tinggi, adalah berhubungan dengan kehidupan dunia, dan ini dipersempit pula hingga kemasyhuran, kemegahan, dan kekuasan belaka. Machiavelli menolak adanya hukum alam, yang seperti telah diketahui adalah hukum yang berlaku untuk manusia sejagat dan sesuai dengan sifat hukum, mengikat serta menguasai manusia. Machiavelli menolak ini dengan mengemukakan bahwa kepatuhan pada hukum tersebut, malah juga pada hukum apapun pada umumnya bergantung pada soal-soal apakah kepatuhan ini sesuai dengan nilai-nilai kemegahan, kekuasaan, dan kemasyhuran yang baginya merupakan nilai-nilai tinggi. Bahkan menurut pendapatnya inilah kebajikan. Machiavelli mengatakan bahwa untuk suksesnya seseorang, kalau memang diperlukan, maka gejala seperti penipuan dibenarkan. Misalnya, ia mengakui bahwa agama mendidik manusia menjadi patuh, dan oleh sebab kepatuhan ini perlu untuk suksesnya seorang yang berkuasa, maka perlulah agama tadi. Jadi agama itu diperlukan sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai yang dikandung agama itu
Aquinas dalam karyanya The Government of Princes berpendapat bahwa penguasa yang baik harus menghindari godaan kejayaan dan kekayaan-kekayaan duniawi agar memperoleh ganjaran syurgawi kelak. Bagi Machiavelli justru terbalik, penguasa yang baik harus berusaha mengejar kekayaan dan kejayaan karena keduanya merupakan nasib mujur yang dimiliki seorang penguasa.

 

  1. JOHN LOCKE

Locke berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah hak untuk membuat hukum. Hukum itu dibuat untuk mengatur dan melindungi property demi tercapainya kebaikan bersama. Dalam uraian ini fungsi pemerintah dilihat sangat transparan dan terbuka yaitu untuk mempertahankan komunitas demi bonum communae.

Menurut Locke, satu-satunya jalan membentuk sebuah komunitas politik dan mendirikan sebuah pemerintahan harus ada konsistensi terhadap pengunaan intelek yang dibimbing oleh hukum alam dan oleh persetujuan bebas . Kekerasan dan penaklukan haruslah diganti dengan perjanjian dan persetujuan untuk membentuk sebuah kekuasaan politis. Dengan demikian ada perbedaan antara kekuasaan politik dan kekuasaan absolut yang cendrung menggunakan kekerasan.
Konsep Trias Politica merupakan ide pokok dalam Demokrasi Barat, yang mulai berkembang di Eropa pada abad XVII dan XVIII M. Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain; kekuasaan legislatif yang membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federatif yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Locke berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah hak untuk membuat hukum dengan hukuman mati dan akhibatnya semua hukuman yang lebih randah, demi mengatur dan melindungi property dan menggunakan kekerasan atas nama komunitas dalam melaksanakan hukum-hukum itu dan dalam mempertahankan harta bersama, semuanya demi kebaikan bersama. Namun itu tak berarti bahwa dengan hukum, kita dapat menghalalkan segala cara untuk dapat menghukum orang yang bersalah. Menghukum dengan hukuman mati adalah tindakan yang telah melanggar hak asasi seseorang.

  1. THOMAS HOBBES

Pemikiran Hobbes yang penting adalah mengenai social contract (perjanjian bersama, perjanjian masyarakat, kontrak sosial). Perjanjian ini mengakibatkan manusia-manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada seseorang atau pada suatu majelis. Gerombolan orang yang berjanji itu pun menjadi satu dan ini bernama Commonwealth atau Civitas. Pihak yang memperoleh kekuasaan itu mewakili mereka yang telah berjanji. Jadi menurut Hobbes, isi perjanjian bersama itu mengandung dua segi: pertama, perjanjian antara sesama sekutu, sehingga tercipta sebuah persekutuan, dan kedua, perjanjian meneyerahkan hak dan kekuasaan masing-masing kepada seseorang atau majelis secara mutlak. Menurutnya, penguasa dapat mempergunakan segala cara termasuk kekerasan untuk menjaga ketentraman yang dikehendaki di awal. Walaupun Hobbes mengatakan bahwa penguasa dapat berupa majelis, tetapi ia lebih suka melihatnya berada di tangan satu orang karena seseorang akan dapat berpegang terus pada satu kebijakan dan tidak berubah-ubah karena banyaknya pemikiran seperti dalam majelis. Walaupun menurutnya kekuasan bersifat mutlak, tetapi ada beberapa hal yang membolehkan rakyat untuk menentangnya.

Hobbes juga berpendapat bahwa nilai itu bersifat subjektif.Yang baik dan yang buruk semata-mata bergantung pada pendapat masing-masing.Oleh sebab itu baik buruk itu adalah pula soal pribadiDisamping itu ia juga mengugkapkan bahwa adalah menjadi fitrah manusia untuk berselisih,bertengkar dan cekcok sesamanya.

  1.  HEGEL

Pemikiran Hegel bahwa keluarga merupakan tahap pertama akan adanya kehendak obyektif. Kehendak obyektif dalam keluarga itu terjadi karena cinta berhasil mempersatukan kehendak. Konsekuensinya, barang atau harta benda yang semula milik dari masing-masing individu menjadi milik bersama. Akan tetapi, keluarga mengandung antitesis yaitu ketika individu-individu (anak-anak) dalam keluarga telah tumbuh dewasa, mereka mulai meninggalkan keluarga dan masuk dalam kelompok individu-individu yang lebih luas yang disebut dengan masyarakat sipil (Civil Society). Individu-individu dalam masyarakat sipil ini mencari penghidupannya sendiri-sendiri dan mengejar tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Hegel menempatkan masyarakat sipil di antara keluarga dan negara. Dengan kata lain, masyarakat sipil terpisah dari keluarga dan dari negara.

Dalam penggambaran Hegel ini, Civil Society adalah sebuah bentuk masyarakat dimana orang-orang di dalamnya bisa memilih hidup apa saja yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sejauh mereka mampu. Negara tidak memaksakan jenis kehidupan tertentu kepada anggota Civil Society seperti yang terjadi dalam masyarakat feodal karena negara dan civil society terpisahkan. Masyarakat sipil terdiri dari individu-individu yang masing-masing berdiri sendiri atau dengan istilah Hegel bersifat atomis.

Hegel lebih lanjut mengatkaan bahwa pada titik tertentu masyarakat sipil mencapai kelimpahan produksi sebagai akibat dari kerja para anggota masyarakat sipil. Titik jenuh produksi ini disebut Hegel sebagai tingkat kematangan masyarakat sipil. Dalam tingkat kematangan ini, masyarakat sipil harus mencari pasar di tempat lain dengan cara mengkoloni tempat tersebut. Tapi Hegel menyebutkan alasan tindakan koloni itu dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga di tempat lain

 

  1. J.J. ROUSSEAU

Berbeda dengan Hobbes dan Locke, Rousseau lebih menekankan keinginan umum (general will). Menurut Rousseau, sejarah manusia telah melalui empat tahap.

Pertama, tahap primitive pada tahap ini kehidupan manusia lebih harmonis, damai, dan dalam suasan aman. Kedua, pada tahap ini manusia telah mengenal keluarga dan untuk pertama kalinya tebentuk lembaga hak milik pribadi yaitu keluarga. Ketiga, pada tahap ini telah muncul ketimpangan social antara yang miskin dan yang kaya. Keempat, sebagai akibat ketimpangan pemilikikan harta maka timbullah konflik antara yang kaya dan yang miskin. Konflik itu menimbulkan kekacauan social.

Oleh karena itu, untuk menciptakan dan memelihara tertib social, lalu dibentuk suatu pemerintah yang melaksanakan kontrak social da keinginan umum. Dari situ muncul suatu pemerintahan yang berdasrkan keinginan umum untuk menciptakan tertib social dan membawa masyarakat ke suasana damai harmonis, kendati merupakan hal yang mustahil untuk menciptakan kebebasan alamiah.

 

  1. KARL MARX

Menurut Karl Marx masyarakat bukan terdiri atas individu-individu melainkan terdiri atas kelas-kelas. Yang dimaksud kelas ialah kelompok orang yang memiliki pola hubungan yang sama terhadap produksi. Karena mereka memiliki pola hubungan  yang sama terhadap sarana produksi, mereka mengembangkan pandangan  yang khas terhadap diri mereka dan dunia sekitarnya.

 

KESIMPULAN

Berdasarkan teori-teori mengenai politik di atas dapat kita simpulkan sebagia berikut:

  1. a.      Politik merupakan media, alat, dan cara untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan kelompok maupun kebutuhan individu itu sendiri.
  2. b.      Dengan poltik kita juga dapat mengatur dan mengawasi sistem yang ada baik itu sistem dalam Negara dalam skala yang besar maupun sistem yang ada pada kelompok dalam skala yang lebih sederhana.
  3. c.       Politik juga mengambil peran penting dalam kehidupan, misalnya sebagai media penengah dalam suatu pertikaian.

Intinya politik itu ada untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia secara umum.

 

FENOMENA POLITIK

 

TERSANGKA KORUPTOR MENJADI ALIM

Kenapa setiap pejabat Negara yang menjadi tersangka koruptor tiba-tiba menjadi pemerhati agama (menjadi alim)?

Ini sebuah fenomena politik yang nyata pada saat ini khusunya di Negara kita. Berbagai pendapat pun muncul, ada yang berkata itu adalah bentuk pengakuan bahwa mereka bersalah dan ingin bertobat, ada juga yang mengatakan itu hanyalah kedok semata untuk mendapat perhatian hakim khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hanya Tuhan yang tahu apa maksud mereka.

Namun dibalik semua itu tidakkah kita sadar bahwa para koruptor itu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana tidak, mereka kembali kepada Tuhannya setelah mendapat masalah alias dalam keadaan terjepit, tapi sebelum-sebelumnya ketika mereka menikmati uang hasil korupsi apakah pernah terlintas di benak mereka bahwa Tuhan akan murka?, apakah pernah terbesit di pikiran mereka bahwa masih banyak orang yang hidupnya masih di bawah garis kelayakan hidup?, jawbannya TIDAK. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya.

Wahai para koruptor sadarlah masamu berada di ujung tanduk, masyarakat telah mencium kebusukan-kebusukan yang akan kau timbulkan. Wahai para penegak keadilan tegakkanlah keadilian yang sesungguhnya sebelum rakyat sendiri yang menegakkan keadilan mereka dan menghukum para koruptor dengan “HUKUMAN TANPA AMPUN”

 

 

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: