Imam Jumeidil – 125120500111019

TUGAS KE-2

 

NEGARA, PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK,

DAN PEMAHAMAN ILMU POLITIK.

(PENGANTAR ILMU POLITIK)

 

 

 

IMAM JUMEIDIL

A.POL.1

12512050011019

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

NEGARA

 

  1. Konsep Negara Menurut Para Ahli

 

  • Ø Benedictus de Spinoza: “Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis).
  • Ø Harold J. Laski: The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all. (Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
  • Ø Dr. W.L.G. Lemaire: Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan.
  • Ø Hugo de Groot (Grotius): Negara merupakan ikatan manusia yang insyaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.
  • Ø Leon Duguit: There is a state wherever in a given society there exists a political differentiation (between rulers and ruled) (Ada negara manapun dalam suatu masyarakat tertentu terdapat perbedaan politik (antara penguasa dan yang dikuasai))
  • Ø R.M. MacIver: The state is an association which, acting through law as promugated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order. (Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa).
  • Ø Prof. Mr. Kranenburg: “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.”
  • Ø Herman Finer: The state is a territorial association in which social and individual forces of every kind struggle in all their great variety to control its government vested with supreme legitimate power.(Negara adalah asosiasi teritorial di mana kekuatan-kekuatan sosial dan individu dari setiap jenis perjuangan dalam semua berbagai besar mereka untuk mengontrol pemerintah yang diberikan dengan kekuasaan tertinggi yang sah)
  • Ø .Prof.Dr. J.H.A. Logemann: De staat is een gezags-organizatie. (Negara ialah suatu organisasi kekuasaan/ kewibawaan).
  • Ø Roger H. Soltau: The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community. (Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat).
  • Ø Max Weber: The state is a human society that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. (Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah).
  • Ø Bellefroid: Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
  • Ø Prof.Mr. Soenarko: Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
  • Ø G. Pringgodigdo, SH: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
  • Ø Prof. R. Djokosutono, SH: Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
  • Ø O. Notohamidjojo: Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya
  • Ø Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH: Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia itu
  • Ø M. Solly Lubis, SH: Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu community dengan syarat-syarat tertentu: memiliki wilayah, rakyat dan pemerintah.
  • Ø Prof. Miriam Budiardjo: Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.
  • Ø Prof. Nasroen: Negaraadalah suatu bentuk pergaulan manusia dan oleh sebab itu harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan dan dipahami.
  • Ø Mr. J.C.T. Simorangkir dan Mr. Woerjono Sastropranoto: Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.

 

 

 

  1. Proses Terbentuknya Negara Menurut Para Ahli

Teori tentang asal mula atau teori terbentuknya Negara dapat dilihat dari dua segi, yakni :

(1)teori yang bersifat spekulatif, dan (2) teori yang bersifat evolusi.

 

1)       Teori yang Bersifat Spekulatif
Teori yang bersifat spekulatif, meliputi antara lain :

1. Teori Teokrasi (ketuhanan) menurut teori ketuhanan, segala sesuatu di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan, sehingga negara pada hakekatnya ada atas kehendak Tuhan. Penganut teori ini adalah Fiedrich Julius Stah, yang menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses bertahap mulai dari keluarga menjadi bangsa dan negara.

2. Teori perjanjian masyarakat. Dalam teori ini tampi tiga tokoh yang paling terkenal, yaitu Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau. Menurut teori ini negara itu timbul karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, supaya ”orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang lain” (homo homini lupus, menurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (contract social menurut ajaran Rousseau). Dapat pula terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahan, misalnya : Kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.
3. Teori kekuasaan/ kekuatan. Menurut teori kekuasaan/kekuatan, terbentuknya negara didasarkan atas kekuasaan/kekuatan, misalnya melalui pendudukan dan penaklukan.
Ditinjau dari teori kekuatan, munculnya negara yang pertama kali, atau bermula dari adanya beberapa kelompok dalam suatu suku yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku (datuk). Kemudian berbagai kelompok tersebut hidup dalam suatu persaingan untuk memperebutkan lahan/wilayah, sumber tempat mereka mendapatkan makanan. Akibat lebih jauh mereka kemudian berusaha untuk bisa mengalahkan kelompok saingannya. Adagium thomas Hobbes yang menyatakan ”Bellum Omnium Contra Omnes” semua berperang melawan semua, kiranya tepat sekali untuk memotret kondisi mereka dalam persaingan untuk memperebutkan sesuatu. Kelompok yang terkalahkan kemudian harus tunduk serta wilayah yang dimilikinya diduduki dan dikuasai oleh sang penakluk, dan demikian seterusnya.

 

2)       Teori yang Bersifat Evolusi
Teori yang evolusi atau teori historis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga – lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan – kebutuhan manusia, maka lembaga – lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan – tuntutan zaman. Menurut teori yang bersifat evolusi ini terjadinya negara adalah secara historis-sosio (dari keluarga menjadi negara).Termasuk dalam teori ini yang bersifat evolusi ini antara lain teori hukum alam. Berdasarkan teori hukum alam ini, negara terjadi secara alamiah.

 

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

A.  MASA KLASIK

1.Jaman Yunani kuno

Dengan beberapa tokoh:

a.PLATO(429-347 SM)

  • Mengarang buku “Politea”(Negara)
  • Negara timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka, kesatuan mereka disebut” Negara”. Ada 3 golongan dalam Negara:

1. ahli pikir, sebagai yang menjalankan pemerintahan

2. tentara, sebagai penjamin keaman

3.pekerja/pengusaha, sebagai rakyat, atau masyarakat.

  • Bentuk Negara
  1. Yang tertinggi adalah aristokrasi, pemerintahan dipimpin oleh kaum cerdik pandai dan dijalankan dengan keadilan.
  2. Timokrasi, pemerintahan dijalankan oleh kaum cerdik pandai untuk kepentingan penguasa, kekayaan dan pendapatan Negara digunakan untuk kepentingan golongan ekonomi kuat/hartawan
  3. Oligarkhi, pemerintahan dijalankan untuk kepentingan golongan ekonomi kuat atau hartawan, sehingga golongan ekonomi lemah makin  bertambah miskin
  4. Demokrasi , pemerintahan berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan umum, prinsip kemerdekaan dan kebebasan lebih diutamakan.
  5. Kemerdekaan yang bebas tanpa batas menyebabkan tindakan anarkhi, sehingga menimbulkan kekacauan, karena ada kekacauan diperlukan pemimpin yang berani dan kuat untuk memimpin dengan “tangan besi”, Negara yang dihasilkan adalah Negara berbentuk tirani.

b.  ARISTOTELES (384-322 SM), bapak “Filsafat”(mencari hakekat terdalam dari segala sesuatu)

  • Menulis buku tentang “ETICHA(Keadilan) dan POLITHICA( Negara)
  • Mengajarkan teori hukum alam ( hukum yang bersifat abadi, menurut hukum alam  manusia adalah ahli berpikir sehingga merupakan bagian dari Tuhan).
  • Negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi kelompok yang lebih besar, kelompok bergabung menjadi desa, desa bergabung menjadi kota dan terus bekembang menjadi Negara( penggabungan terbesar adalah Negara), jadi Negara dibentuk berdasarkan keturunan, sehingga bersifat geneologis

Negara terjadi karena kodrat.

Ciri bangsa :

  • Bangsa merupakan bagian dari Negara yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri dan tidak bisa lepas dari Negara
  • Negara sebagai penguasa seluruh sendi kehidupan masyarakat/bangsa

Bentuk Negara:

  1. Republic konstitusional, pemerintahan dipegang oleh rakyat untuk kepentingan umum
  2. Monarkhi, pemerintahan dipegang oleh satu orang penguasa untuk kepentingan umum
  3. Tyrani, pemerintahan dipegang oleh satu orang penguasa untuk kepentingan penguasa
  4. Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh beberapa orang untuk kepentingan umum
  5. Oligharkhi, pemerintahan dipegang oleh beberapa orang untuk kepentingan pemerintah.
  • Ajaran aritoteles disebut ajaran “Collectivisme” yaitu mengutamakan kepentingan Negara atau masyarakat.

Berlaku Hukum alam, diantara hukum alam terdapat akal manusia, yang memungkingkan kita mengetahui segala hal, akal manusia juga berperan sebagai pembentuk Negara dunia.

2. JAMAN ROMAWI KUNO

POLYBIOS(204-122 SM)

  • Ajarannya” cyclus theory”, menurutnya bentuk Negara yang satu merupakan akibat dari bentuk Negara yang lain yang telah mendahuluinya, dan  merupakan sebab dari bentuk Negara yang berikutnya
  • Bentuk Negara selalu berubah-ubah sedemikian rupa dan perubahannya merupakan suatu lingkaran
  • Siklus bentuk Negara:
  1. Monarkhi
  2. Tirani
  3. aristokrasi
  4. oligharki, yang diperhatikan adalah kepentingan pemerintah
  5. okhlorasi, merupakan Negara yang kacau , ditandai dengan korupsi di segala bidang, sebagai akibat dari keinginan manusia untuk bebas dari peraturan-peraturan yang ada di Negara.

B.ABAD PERTENGAHAN

1.DI EROPA

THOMAS AQUINAS(1225-1274)

  • Bukunya” de regimine principium”
  • Negara ada karena keinginan manusia sebagai mahkluk social untuk menyatukan pemikiran
  • Tujuan Negara adalah menyelenggarakan kebahagiaan warga Negara yang diselaraskan dengan syarat-syarat agama
  • Tugas Negara, menyelenggarakan perdamaian, melaksanakan cita-cita rakyat, memelihara fakir miskin.
  • Bentuk Negara:

1.monarkhi

2.tyrani

3. oligharki

4.demokrasi, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat.

C.MASA RENAISSANCE( jaman berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno)

NICOLLO MACHIAVELLI (1469-1527)

  • Bukunya “Il Princile”
  • Ajarannya disebut ajaran tentang kepentingan Negara/staatsraison
  • Negara ada karena keinginan rakyat untuk bebas dari kekacauan sehingga perlu ditjunjuk penguasa yang kuat, berani, dan cerdik
  • Negara yang idiil berbentuk monarchi, terwujud di perancis dan spanyol
  • Pemerintahan yang diinginkan adalah pemerintahan sentral/zentral gewalt
  • Tujuan Negara untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentaraman untuk kemakmuran bersama, untuk bias tercapai maka raja harus diberi kekuasaan penuh/absolute
  • Negara merupakan keadaan dalam masyarakat dengan kekuasaan tetap.
    • Moral dan tata susila harus dipisahkan dari asas-asas Negara karena:
    • Tata susila  merupakan sesuatu hal yang diharapkan( das sollen)
    • Asas-asas Negara merupakan sesuatu kenyataan(das sein)

D.JAMAN BARU

1. JAMAN TEORI HUKUM ALAM

THOMAS HOBBES(1588-1679)

Terbentuknya Negara karena suatu perjanjian kemasyarakatan yang diadakan untuk mewujudkan keinginan dari setiap individu guna menyelamatkan diri dari segala ancaman yang timbul  sebagai akibat dari adanya pertentangan hak dari setiap individu.

Karena perjanjian kemasyarakatan ini, maka setiap individu anggota masyarakat harus memberikan seluruh haknya kepada Negara.

JOHN LOCK (1632-1704)

Negara terbentuk karena perjanjian kemasyarakatan diantara rakyat dengan tujuan untuk melindungi  hak hidup, hak milik,dan kebebasan terhadap bahaya yang berasal dari dalam maupun luar

Negara yang terbaik adalah Demokrasi, dengan system kekuasaan ada di tangan satu orang penguasa,  sedangkan undang- undang dipegang oleh masyarakat.

JEAN JAQUES ROUSSEAU(1712-1778), Perancis

Manusia mula-mula hidup secara bebas , dan timbul kekacauan sehingga ,           memerlukan      suatu        Jaminan  untuk keselamatan jiwa dan miliknya, maka       diadakan perjanjian kemasyarakatan.

Perjanjian kemasyarakatan diadakan untuk menemukan suatu kesatuan guna membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang sehingga semuanya dapat bersatu tanpa kehilangan kebebasan pribadi

Akibat dari perjanjian kemasyarakatan:

  • Tercipta Kemauan umum (Volunte generale) atau kemauan dari orang-orang yang menyelenggarakan Negara
  • Terbentuk masyarakat atau kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan negara

Dengan terbentuknya Negara maka tercipta kondisi dari keadaan alam bebas yang          tidak teratur menjadi keadaan bernegara.

Rousseau ingin mengubah ajaran dari system pemerintahan raja yang absolut

Raja merupakan wakil rakyat yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan           dapat    diganti jika dalam melaksanakan pemerintahan tidak sesuai dengan     kehendak rakyat.

Konskwensi dari ajaran Rousseau adalah:

  • Raja diangkat oleh rakyat dengan undang-undang
  • Bentuk pemerintahan ditentukan oleh rakyat berdasarkan undang-undang.
  • Rakyat berhak mengganti raja
  • Kedaulatan ada di tangan rakyat.
  • Rakyat tidak dapat menjalankan pemerintahan/menjalankan UU sendiri karena akan menimbulkan kekacauan
  • Pemerintah merupakan suatu badan yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi bersandar pada sang daulat atau rakyat.
  • Kekusaan pemerintahan dapat diserahkan kepada penguasa, tetapi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sehingga kedudukan raja tidak lebih hanya sebagai wakil rakyat saja.
  • Menimbulkan adanya kekuasaan perwakilan  atau parlemen selain kekuasaan raja
  • Menimbulkan suatu pergolakan besar di Perancis, yang terkenal dengan sebutan Revolusi Perancis.

Bentuk-bentuk Negara:

  • Monarkhi, kekuasaan ada ditangan seorang raja sebagai wakil rakyat
  • Aristokrasi, kekuasaan ada ditangan 2 orang atau lebih dan dijalankan untuk kepentingan rakyat
  • Demokrasi, kekuasaan ada ditangan rakyat untuk kepentingan rakyat.

 

TEORI KEKUATAN

KARL MAX

  • Negara merupakan penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi
  • Negara merupakan alat dari golongan ekonomi kuat untuk menindas ekonomi lemah

TEORI MODERN

PROF M.R.KRANENBURG

Negara dibentuk oleh sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut.

  • Pada masa sekarang ini terbentuknya Negara karena disebabkan oleh beberapa hal yakni:
  1. peleburan atau fusi

Misal: Latvia, Estonia , dan Lithuania melebur menjadi Uni soviet

  1. Pemisahan diri

Misal: Timor-timor memisahkan diri dari Indonesia menjadi Timor Laste dari   Indonesia. Bangladesh dari India.

 

  1. Penaklukan

Misal: Pembetukan RIS dan negara IndonesiaTimur oleh Belanda setelah agresi militer BelandaI.

  1. Pendudukan atas Negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya dan Negara-negara lain bekas Negara jajahan.

Misal: Malaysia, menjadi Negara sendiri setelah dilepas dari penjajahan Inggris

 

  1. Kesimpulan

Negara ibarat sebuah mesin pada kendaraan bermotor yang menjadi pengatur bagi setiap bagian-bagian yang ada.

Negara terbentuk berdasar pada dua teori yaitu teori spekulatif yang meliputi teori teokratis, teori perjanjian masyarakat, dan teori kekuatan/ kekuasaan, dan teori evolusi, bahwa Negara itu berasal dari kelompok kecil kemudian berkembang dan terus berkembang hingga membentuk sebuah Negara.

 

 

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK

 

Teori Politik mempelajari tentang pemikiran-pemikiran politik secara umum dari masa klasik sampai pada masa sekarang ini. Para pemikir politik kuno memusatkan perhatiannya kepada masalah negara ideal, para pemikir politik abad pertengahan melibatkan diri mereka pada pengembangan suatu kerangka bagi adanya pendirian Kerajaan Allah di dunia, sedangkan para pemikir politik pada zaman sesudahnya telah melibatkan diri mereka pada masalah-masalah lainnya seperti kekuasaan, wewenang dan lain-lain. Tetapi pada masa selanjutnya, ilmu politik berfokus pada masalah kelembagaan dan pendekatannya yang digunakan juga semakin luas. Pendekatan yang digunakan sepanjang masa itu bersifat historis, dalam pengertian bahwa para pemikir politik lebih memusatkan perhatiannya pada upaya melacak serta menggambarkan berbagai fenomena politik yang ada, atau pada perkembangan lembaga politik yang bersifat khusus, dari pada menganalisa fenomena serta lembaga-lembaga tersebut, serta melibatkan diri dengan elemen-elemen yang bersifat abstrak. Pendekatan ini mendapat pengaruh dari Eichorn dan Sovigni dari aliran hukum yang bersifat historis.

Paham ini berasal dari Eropa Kontinental yang kemudian mempengaruhi Amerika. Namun, berbeda dengan negara asalnya, politik di Amerika memiliki keyakinan bahwa politik secara analitisdan pada derajat tertentu secara empirisdapat dibedakan dengan keseluruhan bidang ilmu sosial lainnya. Pada kuartal pertama abad ke 19 pendekatan ini telah ditambah dengan suatu perspektif yang bersifat normatif.

Karena pendekatan yang digunakan bersifat historis maka banyak orang yang dapat membedakan ilmu ini dengan sejarah. Namun, James Bryce dalam karyanya yang berjudul American Commonwealth pada tahun 1988 dan dalam Modern Democracies, ia selalu menekankan bahwa ilmu politik bukanlah cabang ilmu filsafat yang bersifat spekulatif namun ilmu yang bersifat deduktif dan mendukung upaya pencarian fakta yang tak terhingga jumlahnya.

Perkembangan-perkembangan Baru

Setelah didirikannya American Political Science Association, American Historical Association dan American Economic Association, ilmu politik telah berkembang sebagai pendekatan yang bersifat taksonomi deskriptif. Pendekatan ini berarti penekanan yang begitu besar diletakan pada pengumpulan dan penggolongan fakta-fakta tentang lembaga-lembaga serta proses-proses politik.

Dan pada awal abad 19 telah mengembangkan pengetahuan yang lebih luas tentang cara kerja berbagai lembaga politik daripada abad-abad sebelumnya. Penekanan sekarang lebih diterapkan pada kecenderungan-kecenderungan yang lebih besar dalam meneliti lembaga-lembaga dan organisasi.

Pada awal abad ke-20, Gettell mengemukakan bahwa ilmu politik mulai dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahap penelitian kalangan intelektual. Sementara itu Bryce mengemukakan bahwa ilmu politik masih belum menjangkau metode-metode pengumpulan data, pengumpulan data serta analisa data yang canggih dan teliti yang dikembangkan pada era behavioral.

Seorang pengamat yang tajam dapat melihat adanya suatu perubahan yang besar dan cepat dalam karakter ilmu politik. Charles Beard A.L Lowell serta Arthur Bentley contohnya, merekalah yang memperluas ruang lingkup ilmu politik. AL Lowell adalah pelopor pertama pendekatan baru yang menerapkan teknik statistik secara sistematis. Dalam Essays on Government ia menyadari pentingnya meneliti fungsi-fungsi pemerintahan daripada meneliti lembaga-lembaganya. Ia juga menyatakan meskipun atribut-atribut legal dari Raja dan Lords the Commons sudah begitu sering digambarkan dengan tepat, tetapi fungsi-fungsi yang dimilikinya sama sekali masih diabaikan. Graham Wallas juga menyatakan bahwa semua orang yang mempelajari politik hanya menganalisa berbagai macam lembaga  tetapi mengabaikan analisa terhadap faktor manusianya sendiri.

Arthur Bentley dan Konsep Tentang Proses

Bentley mengemukakan dua pendapat dalam The Process of Government yaitu: a. Gagasan tentang kelompok, sebagai tingkat kenyataan yang tepat bagi pemahaman serta penelitian politik dan b. konsep tentang proses, sebagai satu-satunya pendekatan yang andal untuk memahami realitas. Ia sangat mengecam ilmu politik tradisional yang dinilai terlalu formalistis, animistis, dan statis. Ia mempunyai keyakinan yang besar pada kuantifikasi dan pengukuran.

Charles Merriam dan Awal Suatu Pendekatan Ilmiah

Merriam ialah seorang bapak pembaptis intelektual dari ilmu politik yang bersifat behavioral. Ia mengorganisir suatu panitia penelitian politik serta suatu konferensi nasional tentang ilmu politik dan pendiri “social Science Research Council” sekaligus pemberi bantuan keuangan pada penelitian sosial ilmiah. Penelitiannya didasarkan pada pemanfaatan kemajuan intelejensi manusia yang dibawa ke dunia oleh ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam

Merriam juga mendirikan “The Chicago School off Behavioral Political Science” lewat hasil karyanya New Aspects Of Politics. Dalam setiap penelitiannya ia selalu mengutamakan sifat kooperatif serta upaya kolaboratif dan menganjurkan bahwa ilmu politik harus memanfaatkan semua kemajuan berpikir manusia.

William B Munro melihat fisika sebgaai model yang paling pantas bagi adanya suatu ilmu politik yang sejati dan sementara itu G.E.C Catlin menganjurkan agar ilmu politik mengambil posisi sebagai ilmu murni yang bebas nilai.

Merriam sangat tertarik pada demokrasi, dan percaya akan pentingnya manfaat ilmu dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Ia juga tak pernah menentang pentingnya ilmu politik menjadi suatu ilmu tentang kebijaksanaan.

Pengaruh Ahli-ahli Sosiologi Eropa

Pengaruh dari para sosiologi Eropa sangat mempengaruhi perkembangan politik di Amerika. Banyak nama yang memberi pengaruh besar seperti Comte, Durkheim, Weber dan Freud. Mereka dianggap sebagai perintis jalan bagi behavioralis. Mereka menyebutkan bahwa pengaruh dari suatu masyarakat yang sedang berubah mempengaruhi negara dan lembaga-lembaga politik lainnya serta menjaga adanya analisa masyarakat yang besifat netral secara etik atau bebas nilai atau yang disebut dengan teori tindakan

Perang Dunia II dan Pengaruhnya

Setelah perang, behavioralis yang bersifatThurstonian mulai ditinggalkan karena konsepsinya tentang metode ilmiah dirasakan terlalu sempit dan pilihannya terhadap sikap sebagai unit yang fundamental dianggap terlalu terbatas. Ilmu politik ketika itu mendapat pengeruh besar dari para ahli sosiologi . Perkembangan ilmu politik behavioralis dengan gerakan dan penelitian baru tidak mungkin terjadi tanpa dukungan para pemberi donatur. Merekalah yang membiayai proyek penelitian baru yang didasarkan pada aspek perilaku yang dianggap paling obyektif.

Gerakan yang terus dikembangkan oleh kaum behavioralis ditentang oleh ilmuwan politik yang beraliran humanisme. Menurut mereka behavioralisme dianggap sebagai penyangkalan yang biadap terhadap warisan-warisan yang tak ternilai.

Pendekatan-pendekatan Inter-Disipliner

Pada awalnya ilmu sosial merupakan suatu ilmu yang kemudian terpecah-pecah, akan tetapi ilmu politiklah yang paling lamban. Karena itu para ilmuwan politik menyerap pendekatan-pendekatan teoritis metodelogi dari beberapa cabang ilmu sosial lainnya. Teori yang paling berhasil adalah teori sistem dan analisa struktural yang diadaptasi dari ahli antropologi dan sosiologi . Teori ini dianggap dapat memahami proses-proses politik di negara-negara baru.

Ilmu Politik, Ekonomi, dan Psikologi

Pendekatan ekonomi sangat penting bagi politik. Karena kebijakan-kebijakan yang diambil umumnya selalu berpengaruh pada ekonomi. Sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi akibat-akibat ekonomi yang akan timbul.

Pendekatan psikologi digunakan dengan mengacu pada struktur konseptual yang didasarkan pada sifat-sifat psikologis dari individu atau kelompok-kelompok sering menjadi bagian penting dalam analisa politik. Bagian dari psikologi yang digunakan untuk penelitian politik adalah psiko-analisa oleh Freud. Digunakan untuk menganalisa keinginan menyerang dan mendominasi oleh manusia. Selain itu psikiatri oleh Dollard yang digunakan untuk memecahkan masalah konflik apabila ilmu politik harus dipahami sebagai ilmu yang bersifat terapis

Dari Behavioralisme ke Post Behavioralisme

Setelah diadakannya forum rapat (Caucus) para pendukung behavioralisme  menyadari bahwa relevansi dalam kehidupan berpolitik sangat diperlukan baik dari segi partai politik, lembaga-lembaga politik, kebijakan, desentralisasi, demokrasi dan lain-lain untuk menyelesaikan permasalahan politik. Karena itulah muncul suatu aliran Post Behavioralisme yang memiliki dua karakter utama, yaitu relevansi dan tindakan. Teori ini muncul dari David Easton

Pemahaman ini adalah suatu pemahaman terhadap implikasi-implikasi yang penuh, tindakan menentang, bahkan bersifat memberontak. Namun post behavioralisme ini tidak disebut sebagai ideologi karena didukung oleh para pendukung dari berbagai pendukung.

Menurut Easton post behavioralisme memiliki tujuh karakter utama yang menggambarkan sebagai The Credo Relevance, yaitu:

1.       Dalam penelitian politik “substansi atau isi pokok harus mendahului tekhnik

2.       Memberi penekanan utamanya pada perubahan sosial dan bukan kepada pemeliharaannya

3.       Melihat pada realitas politik yang sifatnya masih kasar

4.       Memperhatikan sistem nilai dalam penelitian politik

5.       Kaum intelektual mempunyai peranan yang harus dimainkan

6.       Ilmu yang mempunyai komitmen untuk bertindak daripada bertindak kontemplatif

7.       Politisasi profesi dari semua asosiasi sangat diperlukan

 

KESIMPULAN

Teori politik mempelajari tentang perkembangan pemikiran-pemikiran politik dari masa Yunani kuno, kemudian zaman pertengahan, dan sampai pada zaman modern ini. Dimana pada masa Yunani kuno memusatkan perhatiannya pada masalah negara ideal, zaman pertengahan tentang kerangka adanya pendirian negara Allah di dunia ini, dan pada zaman selanjutnya melibatkan diri terhadap permasalahan yang lainnya seperti kekuasaan, wewenang, dll.

Ilmu Politik selalu berkembang dari masa ke masa selanjutnya, adapun dalam perkembangannya itu terdiri dari pemikiran: 1. Kaum Tradisionalisme => 2. Kaum Behavioralisme => 3. Kaum Post Behavioralisme.

1.             Kaum Tradisonalisme

Mempelajari pemikiran-pemikiran politik yang ada. Namun tidak ilmiah, tidak empiris, hanya sebatas pemikiran-pemikiran saja.

2.            Kaum Behavioralisme

Mengkritik kaum tradisionalisme, karena tidak secara ilmiah dan tidak empiris dalam mempelajari ilmu politik. Kaum behavioralisme menjadikan Ilmu Politik sebagai ilmu yang ilmiah dan empiris dengan melalui penelitian yang bersifat kuantitatif.

3.            Kaum Post Behavioralisme

Mengkritik kaum behavioralisme karena tidak memakai etika dalam ilmu politik sehingga dianggap tidak relevan dalam kehidupan berpolitik

 

Dari perkembangan pemikiran-pemikiran politik yang ada, para pemikir politik menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada masanya. Sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa selanjutnya.

 


 

DEFINISI MENGENAI ILMU POLITIK

 

  1. Menurut Para Ahli
  • Prof Miriam Budiarjo ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
  •  Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan
  •  Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan 
  • Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development).
  •  Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states …). 
  • J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.” 
  • Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamentals of Political Science: “Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.” (Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state). 
  • Sri Sumantri Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yg dilembagakan dalam bermacam2 badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
  •  Cheppy hary cahyono politik adalah macam-macam kegiatan  dalam system politik atau  Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan system itu.
  • Inu kencana syafiie ilmu politik adalah kemahiran untuk mencukupi dan menyelengarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan Negara.
  • Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan”.
  •  Idrus Affandi mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara”.
  •  Kosasih Djahiri dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang atau pihak yang memengaruhi.”
  •  Deliar Noer dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik: “Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.” 
  • Menurut Goodin dalam buku “A New Handbook of Political Science”, politik dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan social secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut. 
  • A. Kaplan dalam buku Power Society: “Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, 
  • Harold D. Laswell dalam buku Who gets What, When and How, Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.”
  • W.A. Robson dalam buku The University Teaching of Social Sciences: “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik … tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.” (Political science is concerned with the study of power in society … its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist … centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power of influence over other, or to resist that exercise). 
  • Isjware Politik adalah perjuangan utk memperoleh kekuasaan / teknik menjalankan kekuasaan2 / masalah2 pelaksanaan dan kontrol kekuasaan / pembentukan dan penggunaan kekuasaan.
  • Max weaber ilmu politik adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya.
  • Aristoteles Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
  • Hoogerwerf definisi dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya.
  • Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.” (Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society).
  • Karl W. Duetch dalam buku Politics and Government: How People Decide Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.” (Politics is the making of decision by public means).
  • David Easton dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya “Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.” (Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society).
  • Ramlan Surbakti ilmu Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masayarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
  • Miriam Budiarjo ilmu politik Merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan caa-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijsanaan tersebut memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.
  • menurut Germino,  politik sebagai “studi kritis tentang prinsip-prinsip pengaturan yang benar dalam eksistensi social manusia.
  • Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan , dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, y ang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.
  • Rod Hague et al.: “politik adalah kegiatna yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusankeputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.
  • G.A jacobsoen ilmu politik adalah ilmu dari Negara, berisi tentang:

a)  hubungan indifidu dengan yang lainnya sejauh Negara mengatur mereka lewat hokum.

b) hubungan individu-individu atau kelompok dari individu-individu pada Negara

c)  hubungan dengan Negara

 

B.  Pendapat

Menurut saya ilmu politik merupakan sebuah kajian yang memebahas mengenai tata cara, media, atau metode untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan kelompok atau individu yang meliputi kebutuhan kesejahteraan ataupun kebutuhan akan kekuasaan.

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: