Jose Rizal Sihotang – 125120501111009

1. Plato
konsep dan teorinya : Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian:
1. Pikiran atau akal
2. Semangat/keberanian
3. Nafsu/keinginan berkuasa.
Kesimpulan: Perlu adanya ide dan gagasan untuk suatu perubahan.
2 John Locke
Konsep dan teori nya : Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori politik John Locke yang mencakup:
1. Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT.
2. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:
• Kebingungan
• Ketidak pastian
• Ketidak aturan
• Tidak ada kematian.
3. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut:
• hak akan hidup
• hak atas kebebasan dan kemerdekaan
• hak memiliki sesuatu.
4. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga:
• legislatif
• eksekutif dan yudikatif
• federatif
5. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:
• Monarkhi
• Aristokrasi
• Demokrasi
6. Dan tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan umat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.
Kesimpulan : Konsep jhon locke ini lebih dalam ke manusianya yakni hak asasi manusia di tegakkan dan di berlakukan.
Thomas Hobbes
Konsep dan teorinya :
1. Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951.
2. Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal.
3. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati.
Kesimpulan : manusia satu menjadi lawan terhadap manusia lain nya.
Thomas P.J dalam The Study Political Theory terdapat 2 macam teori politik :
a.Teori yang mempunyai dasar moril dan menentukan norma politik sehingga dinamakan Valutional (filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi).
b.Teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik yang tidak tidak mempersoalkan norma dan nilai-nilai sehingga dinamakan Nonvaluation bersifat deskriptif dan komparatif.
Kesimpulan : politik juga mempunyai batasan yg di tentukan oleh nilai dan norma.
Teori Politik Montesquine
konsep dan teorinya : Kegiatan belajar 3 membahas tentang teori politik Montesquieu yang mencakup:
1. Montesquieu terkenal dengan dunia ilmu pengetahan tentang negara, hukum dan kemudian dia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah.
2. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE terhadap mekanisme pembagian kekuasaan.
3. Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.
Kesimpulan : montesquieu membagi kekuasaan sehingga ada sistem pemerintahan demokrasi liberal.
Niccollo Machiavelli
Konsep dan teorinya : Latarbelakang pergolakan politik, intrik, dan kekerasan di Italia, yang dilihat dan dialaminya secara langsung. Pokok2 Pemikiran Politik Machiavellis Disebut sebagai bapak “politik kekuasaan”; bahwa kekuatan buta atau cara2 yang menguntungkan bisa dan harus digunakan (jikaperlu) untuk mencapai tujuan negara, Politik mempunyai sistem nilainya sendiri yang berbeda dari sistem etika perseorangan segala sesuatu yang kondusif untuk mencapai, mempertahankan, dan meluaskan kekuasaan politik bisa dibenarkan sekalipun merupakan kejahatan bila dilihat dari sudut pandang moralitas dan agama
Kesimpulan : kekuatan dan cara-cara harus di gunakan.
Aristoteles
Konsep dan teorinya :
1. Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi:
• Filsafat teoritis
• Filsafat praktek
• Filsafat produktif
2. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis).
3. Asal mula negara. Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota.
4. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi.
Kesimpulan : Kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan sempurna dan warga negara adalah manusia yang mampu berperan.
Contoh fenomena peristiwa politik :
Pada tahun ini siaran bola liga champions eropa sekarang di siarkan oleh SCTV yang sebelumnya dulu selama 4 tahun di siarkan oleh RCTI, hal ini dilakukan untuk menambah jumlah penonton SCTV dan menarik perhatian penggila bola di indonesia yang sebelomnya siaran bola luar negri khususnya di benua eropa selalu di siarkan di RCTI dan sekarang bisa di lihat di SCTV.
Fenomena nya : semua penggila dan pecinta bola khususnya di indonesia akan berpaling hati ke SCTV.
Perkembangan Pemikiran Politik
 
Al-Farabi
Dalam pemikiran politik al-farabi terlihat jelas dilandasi oleh filsafat kenabian, dalam hal ini al-farabi dapat tergolong filosof politik yang idealistic. Al-farabi memang memfokuskan perhatiannya pada pemimpin atau kepala Negara serta kaitannya dengan system pemerintahan.
Al – Mawardi
Bila al-farabi bersifat idealistic dan mengutamakan pemikiran politiknya tentang kualitas pemimpin, maka Al-Mawarbi cenderung lebih realistic dan berorientasi pada masalah konstitusi kenegaraan. Al-Mawardi ternyata lebih dulu memperkenalkan kontrak social pada awal abad XI M, dan baru lima abad kemudian bermunculan teori kontrak social di Barat.
Ibnu khaldun
Ibnu khaldun mengemukan bahwa system politik itu sangat diperlukan untuk terwujudnya stabilitas, dan nuansa politik tersebut amat relevan dengan kondisi manusia sebagai makhluk social-politik. Pemimpin tidak harus memiliki jarak jauh dengan rakyat. Konsep kepemimpinan primusinterpares ternyata telah diperkenalkan oleh Ibnu khaldun.
Confucius
Dari berbagai pemikran Confucius atau Kong Hu Cu, terutama yang berkaitan dengan politik lebih menekankan bagaimana menjadi penguasa, pemerintah dan pejabat yang baik yaitu yang mengutamakan kepentingan rakyat. sangatlah penting mengingat banyak rakyat yang menjadi korban ambisi dan kepentingan penguasa. Confucius juga meyakini adanya Tuhan yang disebut Tien. Dan dekat dengan alam sebagaimana pemikir Cina lainnya. Dengan begitu dalam setiap pemikirannya mengenai pemerintahan adalah tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi segenap rakyat tanpa terkecuali.
. Lao Tzu
Dalam teori politik Lao Tzu, penganut Taonisme sepakat dengan kaum Confucianisme, bahwa Negara idaman ialah Negara yang dikepalai manusia bijaksana. Hanya manusia bijaksanalah yang dapat dan seharusnya memerintah. Tetapi perbedaan diantar kedua mazhab tersebut adalah bahwa menurut kaum Conficianisme , bila seorang manusia bijaksana menjadi penguasa ia seharusnya berbuat banyak bagi rakyatnya, sedangkan menurut kaum Taonisme, kewajiban penguasa bijaksana bukan berbuat banyak tapi meniadakan perbuatan apapun. Menurut Lao Tzu, kesulitan-kesulitan yang terjadi di dunia bukan disebabkan banyak hal yang belum di kerjakan, melainkan karena terlalu banyak hal yang telah di kerjakan. Salah satu ajaran Lao Tzu dalam kitabnya adalaah “ jangan mengagung-agungkan orang-orang terhormat, maka rakyat tidak akan lagi bertengkar. Jangan memandang tinggi benda-benda berharga yang sulit diperoleh, maka tidak aka nada lagi pencuri. Jika rakyat tidak pernah melihat benda-benda yang membangkitkan keinginan, maka pemikiran mereka tidak akan rancu. Itulah sebabnya manusia bijaksana memerintah rakyat dengan cara mengosongkan pikiran mereka, mengisi perut mereka, melemahkan kehendak mereka, serta mengencangkan syaraf mereka, dan senantiasa membuat rakayat tanpa pengetahuan serta tanpa keinginan.” (bab 3 kitab Tao).
Mahatma Gandhi
Mohandas Karamchad Gandhi, seorang pemikir politik di India dan pejuang yang memerdekan India. Membaca karya India dan buku pengetahuan, hukum, pemerintah, dan tentang Tuhan merupakan favoritnya. Ahimsa (tidak melukai) ajaran Gandhi yang terkenal, ajaran ahimsa adalah dasar dan pedoman untuk bertindak. Tujuannya untuk menegakkan kebenaran. Ciri ahimsa adalah penyesuaian dan pembaharuan yang tiada henti. Ada 3 bentuk tindakan bersifat ahimsa yaitu, non co-operation, ketidakpatuhan sipil, dan puasa. Yang paling utama adalah non co-operation dimaksudkan menolak untuk mengambil bagian dalam system yang tidak adil. Tujuannya adalah untuk perubahan struktur masyarakat yang tidak adil, yang membuat orang menderita.
Confucius
Confucius merupakan seorang tokoh yang sangat sentral yang berasal dari China yang memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan politik timur. Confucius lahir pada abad ke-6 sebelum masehi dan pada abad itu juga lahir ajaran Taoisme. Confucius merupakan seorang pemberi nasihat, yang mana ajarannya dikenal sebagai ajaran Confucianisme. Ajaran Confucianisme ini masih dianut hingga sekarang oleh masyarakat China. Ajaran ini mengajarkan bagaimana menjalankan cara-cara hidup yang baik yang sesuai dengan tataran pribadi maupun sosial. Yang menjadi topik utama dalam ajaran ini adalah etika dan juga politik. Selain itu ajaran Confucianisme juga mengajarkan bahwa manusia dapat mengatur kehidupannya sesuai dengan keinginannya. Confusius bisa dikatakan sebagai seorang suhu miskin, namun selalu dianggap sebagai orang yang berasal dari kelas tuan tanah atau kapitalis. Namun pada kenyataannya Confucius menghabiskan banyak waktu hidupnya tanpa memilih pekerjaan, bahkan Confucius selalu dalam keadaan kekurangan uang dan juga sebagai orang yang tidak memiliki tanah. Confucius menganggap dirinya sebagai orang yang gagal atau tidak berhasil dalam hidup dan kemudian mati dalam keadaan kecewa. Meskipun begitu ajarannya dipakai oleh seluruh masyarakat China dalam kehidupan sehari-hari. Namun ajaran Confucianisme sempat dicoba untuk dimusnahkan dari pemikiran masyarakat China. Namun hal ini tidak berhasil sebab ketua rakyat China selalu menggunakan nasihat Confusius dalam memberikan nasihatnya kepada rakyatnya, sehingga ajaran ini tidak benar-benar punah. Sehingga ajaran Confucianisme tetap dijalankan di dalam masyarakat China, dan ajaran ini tetap ada karena diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Siddhartha Gautama
Siddhartha Gautama merupakan pelopor atau pendiri dari ajaran Buddhisme di India. Ajaran ini memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pemikiran politik timur. Ajaran ini sangat berkembang pesat di daerah timur khususnya Thailand, Singapura, Taiwan dan sebagainya. Ajaran Buddhisme ada sejak tahun ke-6 sebelum masehi. Siddhartha Gautama merupakan putra raja dari bagian Nepal. Dalam perjalanan mencari jati diri ataupun pencerahan, akhirnya Siddhartha Gautama mendapatkan ilham dan menjadi Buddha setelah bermenung selama tujuh hari di bawah sebuah pohon kebijaksanaan. Siddhartha Gautama merupakan seorang guru spritual di suatu daerah di bagian India. Siddharta Gautama disebut sebagai Buddha oleh para pengikutnya karena dianggap telah mencapai penerangan yang sempurna. Buddha Gautama secara persis tahu apa sebenarnya hakikat hidup manusia di dunia, akan tetapi Buddha tidak pernah mengatakan bahwasanya dunia ini adalah asli atau palsu dan Buddha hanya mengatakan apa yang tampak di dunia ini seperti adanya. Ajaran Buddha mengajarkan agar setiap manusia selalu memelihara kebijaksanaan dan juga kepercayaan. Selain itu Buddha juga mengajarkan melalui perbuatan, selain melalui ucapan. Ajaran Buddhisme percaya bahwa untuk hidup seseorang memerlukan suatu moral yang tinggi. Tujuan hidupnya adalah untuk mencapai kehidupan yang bebas dari nafsu duniawi. Ajaran ini dapat dikatakan sebagai ajaran bersifat rasional. Ajaran ini berkembang sangat pesat di dunia sebab ajaran ini mampu menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada.
Thomas Aquinas
Manusia adalah makhluk yang hidup sesuai dengan kodratnya karena hukum kodrat adalah dasar semua tuntutan moral dan juga Allah meninginkan manusia hidup sesuai dengan kodratnya sehingga dapat berkembang, membangun dan menemukan identitasnya hingga tercapai kebahagiaan.
Banyak pengaruh Aristoteles dalam pemikirannya seperti Negara memiliki system hierarki, ada yang memerintah dan ada yang di perintah seperti juga kodrat alam yang sistemnya berputar mengelilingi matahari. Dan juga untuk mencapai kebahagiaan bersama, timbullah sikap manusia yang saling bergantung terhadap yang lainnya sehingga timbullah system barter.
Thomas Aquinas juga mengatakan bahwa suara hati yang mengendalikan semua akal dan perbuatan dan meyakini Tuhan menanamkannya pada diri manusia sehingga mengetahui mana yang baik dan buruk.
Menurut Thomas Aquinas meyakini bahwa hukum alam tidak akan bertentangan dengan hukum kodrati, maka ada pengetahuan yang tidak perlu di pertentangkan yaitu tetap berdiri sendiri dan berdampingan yaitu pengetahuan alamiah yang berasal dari akal budi manusia dan pengetahuan iman yang bersumber pada kitab suci dan keagamaan.
Dalam ajaran teologi kristennya, ia mengatakan bahwa misteri Allah tidak bisa di ketahui dengan akal pikiran, tetapi hanya dengan iman
Definisi dan Pengertian Ilmu Politik
Pengertian ilmu politik menurut Roger F. Soltan ialah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
Pengertian ilmu politik menurut Ossip Flechtheim yaitu ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan daripada gejala-gejala kekusaan lain yang tidak resmi dan yang dapat mempengaruhi negara.
Pengertian ilmu politik menurut Samuel H. Beer, yaitu ilmu mengenai kelakuan politik dan bahwa kelakuan politik itu sebaiknya dipelajari sebagai suatu sistem politik yang memilki empat variables.
Pengertian ilmu politik menurut Inu Kencana dalam bukunya ”Ilmu politik” ialah ilmu yang mempelajari asal mula bentuk-bentuk proses negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan.
Pengertian ilmu politik menurut Carlton Clymer Rodee ialah bagian dari usaha manusia yang berkesinambungan untuk memahami dirinya.
Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
pendapat Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.
pemikir francis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.
Kesimpulan : ilmu politik adalah ilmu yang berhubungan dengan negara, pemerintahan, serta kekuasaan.
Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.  Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah / lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Pengelompokan Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan Presidensial. Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia
Sistem pemerintahan Parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Macam-macam Sistem Pemerintahan
studi ilmu negara dan ilmu politik sendiri dikenal adanya tiga sistem pemerintahan yaitu: Presidensial, Parlementer, dan Referendum.
a) Sistem Presidensial
Dalam sistem Presidensial secara umum dapat disimpulkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Kepala Negara sekaligus menjadi Kepala Pemerintahan (eksekutif).
b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar.
c. Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat.
d. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden.
e. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tertentu, misalnya 5 tahun.
b) Sistem Parlementer
Sedangkan dalam sistem parlementer prinsip-prinsip atau ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
a. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional.
b. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah Kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana Menteri.
c. Kedudukan eksekutif lebih lemah dari pada parlemen.
d. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen, dan dapat dijatuhkan parlemen melalui mosi.
Untuk mengatasi kelemahan sistem parlemen yang terkesan mudah jatuh bangun, maka kabinet dapat meminta kepada Kepala Negara untuk membubarkan parlemen (DPR) dengan alasan yang sangat kuat sehingga parlemen dinilai tidak representatif.
c) Sistem Referendum
Dalam sistem referendum badan eksekutif merupakan bagian dari legislatif. Badan eksekutif yang merupakan bagian badan legislatif adalah badan pekerja legislatif. Artinya dalam system ini badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.
Pembuat undang-undang dalam sistem ini diputuskan langsung oleh seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu:
a. Referendum obligatoir, yaitu referendum untuk menentukan disetujui atau tidaknya oleh rakyat tentang berlakunya suatu peraturan atau undang-undang yang baru. Referendum ini disebut referendum wajib.
b. Referendum fakultatif, yaitu referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau undang-undang yang sudah ada tetap untuk terus diberlakukan ataukah harus dicabut. Referundum ini merupakan referendum tidak wajib.
c. Dalam prakteknya sistem yang sering dipakai oleh negara-negara adalah sistem presidential atau sistem parlementer. Seperti halnya Indonesia yang pernah menerapkan kedua sistem itu. Sebelum perubahan UUD 1945 Indoneia menganut sistem presidensial, namun penerapannya tidak murni atau bisa dikatakan “quasi presidensial”. Menginggat presiden adalah sebagai mandataris MPR yang konsekuensinya harus bertanggung jawab kepada MPR (parlemen), namun setalah perubahan UUD 1945 Indonesia menganut sistem pemerintah presidensial secara murni karena presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR (parlemen).
Sistem pemerintahan di berbagai negara dunia:
# INGGRIS
Inggris adalah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki namun lebih banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan parlementer karena badan eksekutif negara beranggotakan raja yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat. Walaupun secara formal raja yang membubarkan parlemen dan memberikan instruksi untuk diselenggarakannya pemilihan umum kembali, namun semua itu dilakukan raja atas saran dari perdana menteri. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan di Inggris lebih menonjolkan sistem pemerintahan kabinet, sehingga banyak orang yang memberikan istilah cabinet government (pemerintahan kabinet) kepada negara Inggris.
# AMERIKA SERIKAT
Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial. Badan eksekutif terdiri dari presiden beserta para menterinya. Di Amerika Serikat, seorang presiden juga dinamakan “Chief Executive”. Presiden samasekali terpisah dari lembaga legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi serta penyelenggaraan pekerjaan dari konggres. KOnggres tidak bisa menjatuhkan presiden selama presiden masih dalam masa jabatan, begitu juga sebaliknya, presiden tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan konggres. Kekuasaan presiden Amerika Serikat terletak dalam wewenangnya untuk memveto suatu rancangan undang – undang yang telah diterima oleh konggres
# PAKISTAN
Pakistan juga menganut sistem pemerintahan bentuk presidensial dengan badan eksekutif yang sangat kuat. Anggota badan eksekutif terdiri dari presiden beserta para menterinya. Perdana menteri sifatnya merupakan pembantu presiden dan tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif. Di Pakistan, dalam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan ordinances yang harus diajukan kepada badan legislatif dalam waktu 6 bulan. Badan legislatif bisa memecat presiden bila melanggar undang – undang dan berkelakuakn buruk. Dewan di Pakistan telah kembali ke sistem pemerintahan parlementer saat ini.
# INDIA
Sistem pemerintahan yang berlaku di India tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan di Inggris, yaitu cabinet government. Anggota badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara dan para mentrinya yang dipimpin oleh perdana menteri. Walaupun harus diakui bahwa sistem pemerintahan parlementer dengan gaya cabinet government hanya dapat berjalan dengan baik pada saat pemerintahan Nehru karena sejak tahun 1975, India berada dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan pemerintahan saat itu untuk melakukan berbagai macam pembatasan agar pembangunan di India tidak terhambat.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut
1.    Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2.    Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3.    Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4.   Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
5.   Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6.    Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut
1.    Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2.    Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3.    Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4.    Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5.    Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6.    Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Nama : Jose Rizal S
Nim : 125120501111009
Kelas : A.pol.1

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: