FEBBIN RAMADHAN – 125120500111007

TUGAS PENGANTAR ILMU POLITIK

KONSEP / TEORI SERTA PANDANGAN DARI BEBERAPA FILOSOF

TENTANG POLITIK DAN ILMU POLITIK

 

OLEH :

FEBBIN RAMADHAN / A.POL.1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KONSEP / TEORI TENTANG POLITIK DAN ILMU POLITIK

  1. Konsep/teori tentang politik :

–        Teori Politik berasal dari dua suku kata, Teori dan Politik. Teori dapat  diartikan sebagai cara, model kerangka fikiran ataupun pedapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara (berasal dari kata polis). Politik juga memiliki arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

–        Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda yaitu :

–        Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaiakan bersama

–        Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara

–        Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

–        Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik

  1. Konsep /teori tentang ilmu politik :

– Secara teoritis, terbagi menjadi 2 jenis :

–        Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori ini terdiri dari filsafat politik, ideologi, dan politik sistematis.

–        Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengkaitkannya dengan moral atau norma.

– Adapun konsep-konsep dalam ilmu politik yang senantiasa berkutat dalam masalah :

–        Kekuasaan – sumber kekuasaan – pengaruh – pembuat – dan pelaksanaan kebijakan

–        Kewenangan – kekuasaan berdasarkan legitimasi

–        Konflik dan konsensus

–        Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan

  1. Pandangan para filosof tentang politik dan ilmu politik :

–      Teori politik zaman klasik :

–        Teori Socrates :

–        Metode Socrates berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik ini.

–        Teori Plato :

–        Dalam teori ini yakni Plato membicaraakan tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian yaitu, Pikiran atau akal, Semangat/keberanian dan Nafsu/keinginan berkuasa.

–        Teori Aritoteles :

–      Teori politiknya meliputi : Filsafat teoritis, Filsafat praktek dan Filsafat produktif. Dan juga ia berpendapat bahwa, sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum. Oleh karena itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan.

–        Teori politik zaman pertengahan :

–        Teori Agustinus :

–        Ia melihat perbandingan Negara sekuler dan negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran.

–        Teori Marthen Luther :

–        Teori politiknya meliputi :

–        Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.

–        Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.

–        Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara.

–        Teori politik zaman modern :

–        Teori John Locke :

–        Ia menekankan bahwa dalam state of nature terjadi: Kebingungan, Ketidak pastian, Ketidak aturan, Tidak ada kematian. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif dan federatif.

–        Teori Montesquine :

–        Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya chek and balance terhadap mekanisme pembangian kekuasaan.

  1. Kesimpulan :

–        Dari pandangan beberapa tokoh tersebut, dalam memandang politik dapat disimpulkan bahwa, politik adalah suatu sistem yang kompleks yang tertanam dalam kehidupan manusia yang kemudian politik tersebut di amalkan melalui sebuah ilmu yang kemudian muncul ilmu-ilmu lainnya yang nantinya akan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini adalah terbentuknya negara, lembaga negara dan mekanisme pembagian kekuasaan, yang nantinya bisa mengatur suatu masyarakat agar patuh menjalankan apa yang diperintahkaan oleh penguasa.

CONTOH FENOMENA POLITIK

Dalam hal ini, fenomena politik yang sering terjadi belakangan ini adalah fenomena politik uang (money politic). Money politic ini marak dilakukan pada saat pemilu legislatif, pemilu kada, dan pemilu-pemilu lainnya di berbagai daerah.

Seakan-akan money politik tersebut adalah perbuatan yang dianggap wajar oleh sebagian wakil rakyat tersebut. Amat disayangkan, perubahan di negeri ini terhalang oleh adanya politik busuk yang mengandalkan kekuatan uang.

Adapun pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya fenomena money politik tersebut. Yang pertama adalah politisi itu sendiri, tidak ada jaminan politik uang akan mampu mengantarkan politisi ke kursi kekuasaan sesuai apa yang diinginkan. Melainkan politisi tersebut bisa dilanda depresi dan stres akibat uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapat.

Yang kedua adalah politisi yang jujur dan bersih, politisi  ini memiliki idealisme dan memaknai politik sebagai pengabdian. Dengan adanya politik uang yang dimainkan politisi busuk, politisi jujur dan bersih ini sering kali dikagetkan dengan beredarnya uang di tengah masyarakat. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk membina dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya menjadi sirna karena permainan politik uang.

Yang ketiga adalah masyarakat, baik masyarakat yang kesadaran politiknya rendah maupun yang kesadaran politiknya tinggi.

Dalam hal ini, pendidikan politik perlu dilakukan pihak-pihak nonpemerintah secara berkesinambungan dalam upaya menjadikan masyarakat melek dan cerdas politik. Masyarakat yang cerdas dan melek politik adalah salah satu prasyarat menjadikan lembaga parlemen lebih berwibawa dan bermartabat.

TUGAS PENGANTAR ILMU POLITIK

TUGAS KE – 2

 

 

OLEH :

FEBBIN RAMADHAN

125120500111007

A.POL.1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TAHUN 2012

PEMAHAMAN TENTANG NEGARA

DAN ASAL TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT PARA FILOSOF

  1. A.              Pemahaman tentang negara

Negara adalah suatu daerah atau wilayah di permukaan bumi yang memiliki pemerintahan yang mengatur dalam urusan ekonomi, politik,sosial, budaya,pertahanan dan keamanan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Atau dalam arti lain didefinisikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahanyang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukaan tujuan nasionalnya.

Sementara itu, pengertian negara secara umum adalah suatu organisasi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu dan hidup di dalam daerah atau wilayah yang memiliki pemerintahan yang berdaulat penuh dan memiliki kedaulatan.

Adapun syarat utama dari sebuah negara adalah memeiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat lain dari sebuah negara adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Sebuah negara juga mempunyai fungsi-fungsi yaitu menyejahterakan dan memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban, pertahan dan keamanan, dan menegakkan keadilan.

  1. B.              Asal mula terbentuknya suatu negara

Terbentuknya suatu negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu terbentuknya negara secara primer dan terbentuknya negara secara sekunder.

Terbentuknya negara secara primer adalah bertahap yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama didunia.

Disamping itu, untuk mempelajari asal mula terjadinya negara yang pertama dapat pula menggunakan pendekatan teoritis yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kerangka pemikiran logis yang hipotesanya belum dibuktikan secara kenyataan. Atas dasar pendekatan tersebut, ada beberapa teori tentang asal mula terjadinya negara yaitu :

  1. 1.     Teori Ketuhanan (Theokrasi) :

Dalam teori ini, suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan, demikian negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa-sisa perlambang teori theokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai Undang-Undang Dasar Negara, seperti “…..Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” atau “ By the grace of God”. Tetapi dalam dunia modern sepeerti saat ini, teori theokratis tidak dapat dipraktekkan lagi karena sudah tertinggal jauh.

Adapun beberapa filosof yang menganut teori ini adalah :

  1. a.     Santo Agustinus :

ia berpendapat bahwa, kedudukan gereja yang dipimpin Sri Paus lebih tinggi dari kedudukan negara yang dipimpin oleh raja, karenaa Paus merupakan wakil dari Tuhan di dunia dan gereja merupakan bayangan dari kerajaan Tuhan. Atas pendapatnya tersebut, Agustinius membagi sebuah negara menjadi 2 macam, yaitu Civitate Dei (Kerajaan Tuhan) dan Civitate Diabolis/Terrana (Kerajaan Setan) yang ada di dunia fana.

  1. b.     Thomas Aquinas :

Ia berpendapat bahwa, negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karena kebutuhan sosial manusia, sebagai lembaga yang bertujuan menjamin ketertiban dan kehidupan masyarakat serta penyelenggara kepentingan umum, negara merupakan penjelmaan yang tidak sempurna. Kedudukan raja dan Sri Paus sama tinggi, keduanya merupakan wakil Tuhan yang masing-masing mempunyai tugas berlainan yaitu raja mempunyai tugas dibidang keduniawian yaitu mengusahakan agar rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera di dalam negara, sedangkan Paus mempunyai tugas dibidang kerokhanian yaitu membimbing rakyatnya agar kelak dapat hidup bahagia di akhirat.

  1. 2.     Teori Kekuasaan :

Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa, sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan/kekuasaan menaklukan yang lemah.

Gambaran bahwa negaraa terbentuk karena adanya kekuasaan dapat dilihat dari berbagai pendapat paara filosof sebagai berikut :

  1. a.     Kalikles :

Berpendapat bahwa, dalam suasana alam bebas bila ada orang–orang yang lebih baik telah memperoleh kekuasaan yang lebih besar dari yang kurang baik, maka disitulah keadilan, demikian pula pada negara bahwa yang kuat memerintah (menguasai) yang lemah.

  1. b.     Voltaire :

“Raja yang pertama ialah pahlawan yang menang dalam peperangan”

  1. c.      Karl Marx :

Beliau berpendapat, negara adalah hasil pertarungan antar kekuatan–kekuatan ekonomis dan negara merupakan alat pemeras bagi mereka yang lebih kuat terhadap yang lemah dan negara akan lenyap kalau perbedaan kelas tidak ada lagi.

  1. d.     Harold J. Laski :

Berpendapat bahwa, setiap pergaulan hidup memerlukan organisasi pemaksa untuk menjamin kelanjutan hubungan produksi yang tetap.

  1. e.     Leon Duguit :

Berpendapat bahwa, yang dapat memaksakan kehendak kepada pihak lain ialah mereka–mereka yang paling kuat yang memiliki keistimewaan phisik, otak (kecerdasan), ekonomi dan agama.

  1. f.      George Jellinek :

Berpendapat bahwa, negara adalah kesatuan yang dilengkapi dengan kekuasaan memerintah bagi orang-orang yang ada di dalamnya yaitu kemampuan memaksakan kemauan sendiri terhadap orang-orang lain tanpa tawar menawar.

  1. 3.     Teori Perjanjian Masyarakat :

Dalam teori ini, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing–masing hidup sendiri–sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Teori ini didasarkan pada suatu paham kehidupan manusia yang dipisahkan dalam dua jaman yaitu pra negara (jaman alamiah) dan negara.

Dan berikut adalah para filosof yang mendukung teori tersebut :

  1. a.     Hugo de Groot (Grotius) :

Berpendapat bahwa, negara merupakan ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan kodrat. Negara berasal dari suatu perjanjian yang disebut “pactum” dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dan menghilangkan kemelaratan. Grotius merupakan orang yang pertama kali memakai hukum kodrat yang berasal dari rasio terhadap hal–hal kenegaraan. Dan ia menganggap bahwa perjanjian masyarakat sebagai suatu kenyataan sejarah yang sungguh–sungguh pernah terjadi.

  1. b.     Thomas Hobbes :

Berpendapat bahwa, perjanjian masyarakat hanya ada satu yaitu “Pactum Subjectionis”, dalam perjanjian ini terjadi penyerahan natural rights (hak kodrat) kepada suatu badan yang dibentuk (yaitu body politik) yang akan membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan umum, hak yang sudah diserahkan kepada penguasa (raja) tidak dapat diminta kembali dan raja harus berkuasa secara mutlak. Melalui teorinya, Thomas Hobbes menghendaki adanya bentuk monarkhi absolut.

  1. c.      John Locke :

Melalui bukunya yang berjudul “Two treaties on civil Government”, ia menyatakan : suasana alam bebas bukan merupakan keadaan penuh kekacauan (Chaos) karena sudah ada hukum kodrat yang bersumber pada rasio manusia yang mengajarkan bahwa setiap orang tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Untuk menghindari anarkhi maka manusia mengadakan perjanjian membentuk negara dengan tujuan menjamin suasana hukum individu secara alam. Perjanjian masyarakat ada 2 yaitu :

–        Pactum Unionis : perjanjian antar individu yang melahirkan negara

–        Pactum Subjectionis : perjanjian antara individu dengan penguasa yang diangkat dalam pactum unionis, yang isinya penyerahan hak-hak alamiah.

Dan dalam pactum sujectionis ini,  tidak semua hak–hak alamiah yang dimiliki manusia diserahkan kepada penguasa (raja) tetapi ada beberapa hak pokok (asasi) yang meliputi hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan, hak milik yang tetap melekat pada diri manusia dan hak tersebut tidak dapat diserahkan kepada siapapun termasuk penguasa. Dan hak–hak tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh raja dalam konstitusi (UUD). Melalui teorinya John Locke menghendaki adanya bentuk monarkhi konstituisonal, dan ia dianggap sebagai peletak dasar teori hak asasi manusia.

  1. d.     Jean Jacques Rousseau :

Melalui bukunya yang berjudul “Du Contract Social”, Jean Jacques Rousseau menyatakan : menurut kodratnya manusia sejak lahir sama dan merdeka, tetapi agar kepentingannya terjamin maka tiap–tiap orang dengan sukarela menyerahkan hak dan kekuasaannya itu kepada organisasi (disebut negara) yang dibentuk bersama–sama dengan orang lain. Kepada negara tersebut diserahkan kemerdekaan alamiah dan di bawah organisasi negara, manusia mendapatkan kembali haknya dalam bentuk hak warga negara (civil rights). Negara yang dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat harus dapat menjamin kebebasan dan persamaan serta menyelenggarakan ketertiban masyarakat.
Yang berdaulat dalam negara adalah rakyat, sedangkan pemerintah hanya merupakan wakilnya saja, sehingga apapila pemerintah tidak dapat melaksanakan urusannya sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat dapat mengganti pemerintah tersebut dengan pemerintah yang baru karena pemerintah yang berdaulat dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (Volonte general). Melalui teorinya tersebut, J.J. Rousseau menghendaki bentuk negara yang berkedaulatan rakyat (negara demokrasi). Itulah sebabnya ia dianggap sebagai Bapak kedaulatan rakyat (demokrasi).

  1. 4.     Teori Hukum Alam :

Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri–sendiri.

Berikut adalah pendapat para filosof yang menganut teori hukum alam :

  1. a.     Plato :

Ia berpendapat bahwa asal mula terjadinya negara adalah adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam menyebabkan mereka harus bekerjasama, mengingat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerjasama dengan orang lain, maka mengharuskan manusia dalam menghasilkan sesuatu harus lebih untuk dipertukarkan, karena seringnya mereka saling tukar menukar hasil dan sekaligus bergabung, maka terbentuklah desa, antara desa yang satu dengan desa yang lain terjadi pula hubungan kerjasama, maka terbentuklah suatu masyarakat negara.

  1. b.     Aristoteles :

Menurutnya, berdasarkan kodratnya, manusia harus berhubungan dengan manusia lain dalam mempertahankan keberadaannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan itu pada awalnya terjadi di dalam keluarga, kemudian berkembang menjadi suatu kelompok yang agak besar. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari keluarga-keluarga itu kemudian bergabung dan membentuk desa. Dan kerja sama antardesa melahirkan negara kecil (negara kota).

Yang kedua adalah terbentuknya negara secara sekunder. Terbentuknya negara yang sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan hal tersebut maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru.
Untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar–benar terjadi. Berdasarkan teori ini, yang terpenting adalah adanya pengakuan (erkening) yaitu :

  1. Pengakuan de facto : pengakuan yang bersifat sementara terhadap terbentuknya suatu negara baru.
  2. Pengakuan de jure : pengakuan seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap timbulnya suatu negara baru karena terbentuknya negara baru tersebut berdasarkan hukum.
  3. C.              Kesimpulan

Dari pernyataan para filosof di atas, tentang asal mula terbentuknya negara dapat di simpulkan bahwa, terbentuknya sebuah negara berawal dari manusia sebagai suatu makhluk sosial. Yang kemudian suatu bentuk individu manusia itu membentuk suatu kelompok. Dan kelompok-kelompok inilah yang nantinya membentuk suatu negara. Dan dalam membentuk sebuah negara, masing-masing kelompok memiliki caranya sendiri seperti mengadakan suatu perjanjian, menakhlukkan negara lain, dan masih banyak lagi. Dan dari banyak cara membentuk sebuah negara tersebut semuanya memiliki kesamaan, yaitu agar dapat mengatur keberlangsungan hidup masyarakatnya, maka dari sekumpulan- sekumpulan kelompok tadi membuat suatu sistem pemerintahan. Dan dari sistem pemerintahan tersebut dibentuklah aparatur negara yang nantinya memegang kendali kekuasaan dalam setiap sistem pemerintahan tersebut.

 

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN

POLITIK KLASIK HINGGA MODERN

  1. A.              Pendahuluan

Pemikiran mengenai politik sudah terpikirkan sejak era Yunani kuno. Hingga sekarang filsafat politik terus mengalami perkembangan. Pemikiran politik di dalam perjalanannya semenjak era Yunani kuno, kemudian melewati abad pertengahan, abad renaisans, abad pencerahan, abad modern hingga dewasa ini memunculkan berbagai karya dan pemikiran besar dari para ahli.

  1. B.              Sejarah perkembangan pemikiran politik

Berikut ini adalah beberapa pemikiran besar tentang pemikiran politik dari setiap jaman, mulai jaman klasik hingga modern, diantaranya :

  1. a.     Plato

Beliau adalah seorang filsuf yang hidup pada masa sekitar 428 hingga 348 SM di Athena. Ia menulis konsepnya dengan nama polithea pada 365 SM. Pada waktu telah diterapkannya konsep demokrasi Athena (polis). Pokok pemikiran Politea membicarakan mengenai konsep negara sebagai makro antropos. Plato memusatka kajiannya mengenai konsep keadilan dan keutamaan serta tatanan politik. Dari pemikiran Plato inilah, filsafat politik mengalami perkembangan.

Selain mempunyai pandangan atau pemikiran tentang filsafat dalam politik, Plato juga memiliki pemikiran dari berbagai dunia ide juga dunia indrawi.

Pandangan Plato terhadap idea mendapat pengaruh dari pandangan Sokrates mengenai apa itu definisi. Menurut Plato, pikiran dari manusialah yang tergantung pada sebuah idea. Ide tertentu tidak bisa berjalan sendiri untuk berkembang lebih baik lagi namun perlu ide satu dengan ide yang lainnya.

Pandangan Plato tentang sebuah keindahan, sebenarnya pandanganya mengenai ini masih berhubunngan dengan ide. Plato berpendapat bahwa keindahan sesungguhnya berasal dari dunia ide. Dan ciri khas dari sebuah keindahan adalah sebuah kesederhanaan.

  1. b.     Aristoteles :

Aristoteles menyusun konsep Politica setelah ia mempelajari konsep Plato mengenai Politea. Pemikiran mengenai Politica ia tujukan untuk menanggapi pemikiran Plato tersebut.

Aristoteles mencetuskan pemikirannya ketika mulai runtuhnya konsep pemerintahan Polis di Athena. Saat itu berlaku konsep mengenai Kosmopolitan Hellenisme yang diprakaasai ileh Alexander de Great. Di dalam Politica menegaskan tentang harus adanya jarak antara ruang probadi dengan ruang awam, dan ruanbg politik dengan ruang non politik.

  1. c.      Aurelius Agustinus

Merupakan bapak gereja yang termasyur sepanjang abad. Agustinus hidup pada awal abaad pertengahan Kristian (pascaromawi). Pada saat itu terjadi perhijrahan antara bangsa-bangsa yang kemudian menimbulkan kontroversi antara Kristiani dan non-Kristiani.

Pada himpitan masa itulah Agustinus kemudian mengumpulkan pemikirannya tentang filsafat politik ke dalam sebuah karya besarnya yang bernama “De Civitate Dei”. Di dalam karya besarnya itu Agustinus menguraikan gagasannya mengenai “keadilan sebagai kriteria legitimasi bangsa”. Agustinus juga menekankan mengenai “Negara Tuhan” dan Negar Dunia”. Berbaur di dalam negara empirik.

Yang paling menarik adalah mengenai munculnya ungkapan tentang “ agamasebagai kritik kekuasaan”. Mungkin pemikirannya merupakan yang pertama dalam sejarah, agama digunakan sebagai kritik politik. Selain itu, Agustinus juga banyak menguraikan mengenai konsep legitimasi kekuasaan.

  1. d.     Thomas Aquinas

Thomas hidup dalaam kondisi yang feodal. Lantas kemudian ia merumuskan teorinya mengenai “Hukum Kodrati”(Natural Law) di dalam karya besarnya yang bernama “De Regimine Principum”. Karyanya ia tulispada 1265 masehi di tengah-tengah kondisi feodalisme kehidupannya. Ia juga turut menekankan kepada pandangan mengenai perlawanan terhadap tirani dan mengenai politik dan keadilan.

  1. e.     Thomas Hobbes

Dasar pemikiran filsuf ini adalah berakar pada empirisme. Empirisme sendiri berarti berpengalaman dalam atauberkenalan dengan maksudnya pengalaman merupakan asal dari semua pengetahuan. Menurutnya filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat berdasarkan fakta yang bisa diamati. Segala sesuatu yang terjadi mengikuti hukum ilmu dan hukum alam dan tidak tergantung pada pemikiran atau rasio manusia.

Dalam kemndirian filsafat Thomas Hobbes dia berpendapat bahwa filsafat banya disusupi ileh gagasan religius. Dan objek-objek filsafat adalah objek yang bersifat lahiriah dan bergerak dengan ciri-cirinya masing-masing.

  1. f.      John Locke

Dalam bidang teori politik ditulislah dalam bukunya yang berjudul “two treatises on civil government. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi: Kebingungan, Ketidak pastian, Ketidak aturan, Tidak ada kematian. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif dan federatif. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi. tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.

  1. g.     Montesquine

Beliau terkenal di dunia ilmu pengetahan tentang negara, hukum dan kemudian dia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan. Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.

DEFINISI / PEMAHAMAN TENTANG ILMU POLITIK

  1. A.              Definisi dari beberapa tokoh

Berikut adalah beberapa definisi/pemahaman dari beberapa tokoh filsafat tentang ilmu politik :

–        Soelaiman Soemardi :

Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, luas lingkupnya, dasar landasannya serta hasil akibatnya.

–        George B de Huszer dan Thomas H. Stevenson :

Ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama-pertama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara, dan antara negara dan negara.

–        Ossip K. Fechtheim :

Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negera, sejauh mana negara merupakan organisasi kekuasaan , dan sifat serta tujuan daripada gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara.

–        J. K. Blintschli :

Dalam bukunya yang berjudul The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.

–        Conley H. Dillon, Carl Leiden dan Paul D. Stewart :

Ilmu politik merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari usaha manusia untuk memerintah dirinya sendiri, untuk menciptakan pemerintahan dan negara dan untuk mengendalikan nasib sosialnya yaitu nasibnya dalam hidup bermasyarakat, ilmu politik juga mempelajari sifat yang abstrak dari negara dan lembaga-lembaga politik lainnya.

–        Prof Miriam Budiarjo :

Ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

–        Ramlan Surbakti :

Ilmu Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

–        David Easton :

Dalam bukunya, The Political System: “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya “Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.

–        Joyce Mitchel :

Dalam bukunya Political Analysis and Public Policy: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.

 

  1. B.               Pendapat penulis

Menurut saya, ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang mengatur suatu kumpulan masyarakatdalam sebuah negara dengan cara membuat sistem-sistem yanga nantinya akan ditaati serta dipatuhi oleh masyarakat tersebut.

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “FEBBIN RAMADHAN – 125120500111007

  1. Ping-balik: DAFTAR NAMA KELAS (A.POL.1) « The First Political Class

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: