Kukuh Napaki Muttaqin – 125120501111005

1.     Definisi, teori, dan konsep tentang negara

                   I.            Pengertian Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

                II.            Teori – teori  asal mula terbentuknya negara

1.      Teori Ketuhanan

Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya.Merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dari negara.

2.      Teori Kekuasaan / Kekuatan

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana ungkpan, “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”.

3.      Teori Organis

Teori organis adalah teori yang menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut dengan sel, kemudian sel berkumpul membentuk jaringan dan jaringan membentuk organ, sistem organ begitu seterusnya sampai individu.

4.      Teori Perjanjian Masyarakat

Tokoh dari teori ini adalah Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J. Rousseau.Teori ini mengasumsikan adanya keadaan alamiah yang terjadi sebelum manusia mengenal negara. Keadaan alamiah itu merupakan keadaan dimana manusia masih bebas, belum mengenal hukum dan masih memiliki hak asasi yang ada pada dirinya.

5.      Teori Naturalis

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat).Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam.

6.      Teori Daluwarsa

Teori daluwarsa menyatakan bahwa raja bertakhta bukan karena jure divino (kekuasaan dari Tuhan) akan tetapi karena jureconsuetudinario (kebiasaan). Raja dan organisasinya ada karenakepemilikan yang sudah lama yang kemudian akan melahirkan hak milik selanjutnya.

7.      Teori Idealis

Disebut sebagai teori idealistis dikarenakan negara dianggap sebagai sebuah kesatuan yang mistis dan memiliki aspek supranatural. Hegel adalah Pemuka teori idealistis yang berdasarkan pada nature negara. Menurutnya negara bukanlah sebuah mekanisme artifisial yang diciptakan oleh manusia. Hal ini merupakan perwujudan yang tinggi dari idea atau Tuhan.

8.      Teori Patriakal dan Matriakal

Menurut Aristoteles, negara adalah wujud akibat perkembangan kumpulan manusia yang mempunyai pertalian darah. Teori Patriakal, pada teori Patriakal, kewibawaan keluarga bergantung kepada ketaatan kepada kaum laki-laki.Kaum laki-laki menjadi rujukan dan keputusan dianggap sah dan mengikat semua anggota masyarakat. Teori Matriakal, dalam masyarakat primitif ketua keluarga ialah ibu dan bukan bapak. Corak perkawinan dalam masyarakat tradisional menjadikan wanita sebagai barang tukar yang penting. Pertalian suatu keluarga melalui anggota keluarga wanita.

9.      Teori Historis

Bahwa negara sebagai sebuah organisasi social tidak dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Dalam hukum  evolusi lembaga-lembaga sosial mendapatkan keniscayaan, dan sangat bergantung pada kondisi, waktu dan tempat dimana evolusi itu bergantung.

             III.            Kesimpulan pribadi

Negara adalah salah satu alat atau media dalam politik sebagai pengaplikasian prinsip – prinsip politik dan konsepnya, juga sebagai produk dari politik itu sendiri. Negara dimulai dari suatu komunitas baik kecil maupun besar yang menduduki suatu wilayah dan memiliki dasar ideologi yang dianut.Kepemimpinan negara adalah aktualisasi konsep politik tantang kekuasaan, masyarakat yang dipimpin secara tidak sadar menjalani politik dengan mematuhi wewenang penguasa. Terbentuknya negara melalui banyak cara sesuai latar belakang historisnya yang memungkinkan negara itu terbentuk.

2.        Pemikiran PolitikKlasik, Renaissans dan Modern

 

I.     Politik klasik

Pemikiran politik klasik didasari buku karangan Plato yang berjudul Politea.Kitab Politea membicarakan masalah manusia sebagai suatu keseluruhan, segala aspek diri manusia itu dalam hubungannya dengan masyarakat, malah dalam hubungannya pula dengan jagat raya. Kitab tersebut menguraikan ajaran-ajaran praktis dalam pengertian ajaran-ajaran yang perlu dan harus diwujudkan. Dalam Kitab tersebut membicarakan empat masalah besar :

1.      Metafisika

Mencari dan membiarkan apa sebenarnya hakikat segala yang ada.

2.      Etika

Tentang sikap yang benar dan baik, dan sebaliknya.

3.      Pendidikan

Pendidikan yang harus dijalani seseorang dalam hidup ini.

4.      Pemerintahan

Pemerintahan yang seharusnya, yang ideal.

Pada poin empat dalam pemerintahan, Plato membagi tiga kelas dalam negara, terdapat tiga jenis kelas dengan fungsi masing-masing.Tiga jenis kelas tersebut adalah kelas Penguasa (yang mengetahui segala sesuatu), kelas pejuang atau Pembantu Penguasa (yang penuh semangat), dan kelas Pekerja (yang lebih mengutamakan keinginan dan nafsu.

Menurut plato, negara ideal menganut system prinsip mementingkan kebajikan sehingga (virtue). Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebajikan jauh dari negara yang didambakan manusia, saking pentingnya, menurutnya negara yang yang ideal adalah negara yang penuh kebajikan. Mereka yang berhak menjadi penguasa adalah mereka yang meengerti sepenuhnya prinsip kebajikan.Hubungan timbal balik atau saling ketergantungan (interdependency) dan pembagian kerja secara social (social division of labour) merupakan prinsip lain pokok kenegaraan lain.

                II.            Politik Renaisans

Banyak pemikir politik abad renaisans yang terkenal, salah satunya Niccolo Machiavelli, lewat bukunya yang terkenal The Prince.Tidak seperti pemikir abad pertengahan, Machiavelli melihat kekuasaan sebagai tujuan itu sendiri.Ia menyangkal asumsi bahwa kekuasaan adalah alat atau instrumen belaka untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas, etika atau agama. Bagi Machiavelli segala kebajikan, agama, moralitas justru harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan.Bukan sebaliknya.Jadi kekuasaan haruslah diperoleh, digunakan, dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri. Dengan pandangannya itu, Machiavelli menolak tegas doktrin Aquinas tentang gambaran penguasa yang baik.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan seorang penguasa, Machiavelli membahas perebutan kekuasaan (kerajaan). Bila seorang penguasa berhasil merebut suatu kerajaan maka ada cara memerintah dan mempertahankan negara yang baru saja direbut itu.

Trias Politica, konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya Two Treatises on Civil Government (1690), yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris.adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Liberalisme modern dengan demikian dapat dilacak dalam individualisme metodologis Hobbes. Oposisi dalam paham liberal antara negara dan civil society diteorisasikan pada era ekspansi pasar, transformasi ekonomi, dan munculnya kelas sosial baru di Eropa. Individualisme metodologis Hobbes setidaknya tampak dalam dua hal: pertama, seluruh badan korporasi bersifat artifisial dan konvensional; dan kedua, realitas secara hakiki bersifat individual. Kebebasan dan kekuasaan selalu berada dalam ‘satu paket’ karena kebebasan akhirnya dimengerti sebagai “tiadanya oposisi eksternal atau halangan-halangan eksternal.”Individu-individu atomis adalah halangan eksternal, pula Negara menjadi semacam “external impediment” yang mengancam kebebasan individu.

 III.            Pemikiran Politik Modern

Pemikiran awal dalam politik modern, selalu merujuk pada demokrasi sabagai solusi sistem  monarki absolut yang selama berabad – abad memenjarakan msayarakat. Demokrasi modern ini merupakan buah dari pencerahan dan revolusi industri yang mendobrak dominasi gereja sebagai pemberi legitimasi sistem monarki absolut dan mengantarkan pada dua revolusi besar yang membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi modern, yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika melahirkan sebuah sistem demokrasi liberal dan federalisme (James Madison) sebagai bentuk negara, sedangkan Revolusi Perancis mengakhiri monarki absolut dan meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal.

Pemikir-pemikir demokrasi modern yang paling berpengaruh termasuk J.J. Rousseau (1712-1778), John S Mill (1806-1873), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Max Weber (1864-1920), dan J. Schumpeter (1883-1946). Rousseau membuat konsepsi tentang kontrak sosial antara rakyat dan penguasa dengan mana legitimasi pihak yang kedua akan diberikan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ia dianggap melakukan penyelewengan. Gagasan dan praktik pembangkangan sipil (civil disobedience) sebagai suatu perlawanan yang sah kepada penguasa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau. Mill mengembangkan konsepsi tentang kebebasan (liberty) yang menjadi landasan utama demokrasi liberal dan sistem demokrasi perwakilan modern (Parliamentary system) di mana ia menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dari intervensi negara/pemerintah. Gagasan pemerintahan yang kecil dan terbatas merupakan inti pemikiran Mill yang kemudian berkembang di Amerika dan Eropa Barat. De Toqcueville juga memberikan kritik terhadap kecenderungan negara untuk intervensi dalam kehidupan sosial dan individu sehingga diperlukan kekuatan kontra yaitu masyarakat sipil yang mandiri.

Marx dan Engels merupakan pelopor pemikir radikal dan gerakan sosialis-komunis yang menghendaki hilangnya negara dan munculnya demokrasi langsung. Negara dianggap sebagai “panitia eksekutif kaum burjuis” dan alat yang dibuat untuk melakukan kontrol terhadap kaum proletar. Sejauh negara masih merupakan alat kelas burjuis, maka keberadaannya haruslah dihapuskan (withering away of the state) dan digantikan dengan suatu model pemerintahan langsung di bawah sebuah diktator proletariat. Dengan mendasari analisa mereka mengikuti teori perjuangan kelas dan materialism dialektis, Marx dan Engels menganggap sistem demokrasi perwakilan yang diajukan oleh kaum liberal adalah alat mempertahankan kekuasaan kelas burjuis dan karenanya bukan sebagai wahana politik yang murni (genuine) serta mampu mengartikulasikan kepentingan kaum proletar.

Max Weber dan Schumpeter adalah dua pemikir yang menolak gagasan Marx dan lebih menonjolkan sistem demokrasi perwakilan. Mereka berdua mengemukakan demokrasi sebagai sebuah sistem kompetisi kelompok elite dalam masyarakat, sesuai dengan roses perubahan masyarakat modern yang semakin terpilah-pilah menurut fungsi dan peran. Demokrasi yang efektif adalah melalui perwakilan dan dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan, oleh karenanya pada hakekatnya demokrasi modern adalah kompetisi kaum elit.

Demokrasi kemudian menjadi alat legitimasi para penguasa, baik totaliter maupun otoriter di seluruh dunia. Dengan hancurnya blok komunis/sosialis pada penghujung abad ke duapuluh, demokrasi seolah-olah tidak lagi memiliki pesaing dan diterima secara global. Fukuyama bahkan menyebut era paska perang dingin sebagai ujung sejarah (the end of history) di mana demokrasi (liberal), menurutnya, menjadi pemenang terakhir. Pada kenyataannya, sistem demokrasi di dunia masih mengalami persoalan yang cukup pelik karena komponen-komponen substantif dan prosedural terus mengalami penyesuaian dean tantangan. Kendati ideologi besar seperti sosialisme telah pudar, namun munculnya ideologi alternatif seperti fundamentalisme agama, etnis, ras, dsb telah tampil sebagai pemain dan penantang baru terhadap demokrasi, khususnya demokrasi liberal. Kondisi saat ini dimana globalisasi telah berlangsung, maka demokrasi pun mengalami pengembangan baik pada tataran pemikiran maupun praksis.

3.        Definisi Ilmu Politik

Berdasarkan pengertian – pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan pandangan saya sendiri, maka ilmu politik adalah, ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku – perilaku politik dalam mencapai tujuan bernegara sehingga teselenggara kemakmuran rakyat secara merata dan sebesar – besarnya.

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Kukuh Napaki Muttaqin – 125120501111005

  1. Ping-balik: DAFTAR NAMA KELAS (A.POL.1) « The First Political Class

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: