Febrina Dhani Umami – 125120502111003

TUGAS PENGANTAR ILMU

POLITIK

 

Disusun Oleh:

Febrina Dhani Umami

NIM : 125120502111003

 

eberapa Teori Mengenai Politik dan Ilmu Politik

  • Aristoteles

Pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.

  • Miriam Budiarjo

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsure paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.

  • Inu Kencana Syafiie

Politik dalam bahasa Arabnya disebut “siyasyah” atau dalam bahasa Inggris “politics”. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, membicarakan politik galibnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakekat Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat umum, peranan partai, dan pemilihan umum.

  • Arifin Rahman

Politik berasal dari bahasa Yunani “polis” adalah kota yang berstatus Negara/Negara kota, segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut “politike techne”. Kemudian ia juga berpendapat politik ialah pengertian dan kemahiran untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan Negara.

  • Soelaiman Soemardi
    Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, luas lingkupnya, dasar landasannya serta hasil akibatnya.
  • George B de Huszer dan Thomas H. Stevenson
    Ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama-pertama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara, dan antara negara dan negara.
  •  Ossip K. Fechtheim
    Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negera, sejauh mana negara merupakan organisasi kekuasaan , dan sifat serta tujuan daripada gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
    Ilmu yang kekuasaan politik dan tujuan politik mempengaruhi satu sama lain dan saling tergantung satu sama lain.
  • J. K. Blintschli
    Ilmu politik ialah ilmu yang bersangkutan dengan negara, yang berusaha untuk mengerti dan memahami negara dalam keadaannya, dalam sifat essensialnya, macam-macam bentuk dan manifestasinya dan perkembanganya.
  • Conley H. Dillon, Carl Leiden dan Paul D. Stewart
    Ilmu politik merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari usaha manusia untuk memerintah dirinya sendiri, untuk menciptakan pemerintahan dan negara dan untuk mengendalikan nasib sosialnya yaitu nasibnya dalam hidup bermasyarakat, ilmu politik juga mempelajari sifat yang abstrak dari negara dan lembaga-lembaga politik lainnya

KESIMPULAN :

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar politik diatas, dapat disimpulkan bahwa Politik merupakan suatu sistem yang bertujuan mengatur suatu siklus kehidupan masyarakat atas dasar peraturan yang berlaku sehingga dapat diterima dan diterapkan oleh semua pihak. Dalam arti sempit politik pada hakekatnya merupakan sistem yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan negara yang berupa kekuasaan yang mutlak.

Sembako Gratis Dituding Pencitraan Pilgub 2014, Gubernur: Terserah!

Pasuruan – Banyak pihak menuding pembagian sembako di seluruh Jawa Timur upaya Gubernur Soekarwo untuk pencitraan dirinya menghadapi Pilgub 2014. Meski tidak tegas memberi bantahan, Soekarwo mengatakan tudingan itu tidak benar dan meminta warga melihat bukti kerja nyatanya sebagai Gubernur. Hal itu dikatakan Soekarwo usai memberikan sembako gratis Pemprov Jatim kepada ribuan warga Kabupaten Pasuruan di GOR Raci, Bangil, Senin (6/8/2012). “Terserah. Boleh saja orang menafsirkan. Tetapi maksud saya sudah terbukti bahwa harga yang naik hanya daging. Itu keberhasilan,” kata Soekarwo. Pakde Karwo menegaskan bahwa persepsi bisa dibangun bermacam-macam dan sesuka hati. Menurutnya, mudah kalau hanya bicara tapi sulit jika bekerja.”Persepsi bisa dibangun macem-macem. Tapi faktanya harga stabil. Lihat di propinsi lain seperti di Jabar dan Jateng harga sembako naik sampai 20 persen,” tandasnya.

  • Catatan : Mengapa berita diatas disebut fenomena politik? Karena tertera jelas bahwa salah satu calon dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur, berusaha menarik simpati masyarakat dengan membagikan sembako guna mensukseskan dirinya menghadapi PiIgub 2014. Namun semua itu dibantah oleh Gubernur Suekarwo yaitu Gubernur Jatim yang akan mencalonkan kembali pada tahun 2014.

 

 

TUGAS 2

  • A.1. Pemahaman tentang negara menurut berbagai tokoh :
    • Roger H. Soltau

Negara merupakan agen atau kewenangan(authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

  • Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan nagian dari masyarakat.

  • Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

  • Robert M. Maclver

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

  • Tujuan dan Fungsi Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama, antara lain:

  1. Memperluas kekuasaan

  2. Menyelenggarakan ketertiban hukum

  3. Mencapai kesejahteraan umum.

Dalam Konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Dengan Demikian, dapat di katakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahtraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.

  • Setiap negara terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu :

  1. Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.

  2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.

  3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

  4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

  • Unsur-Unsur Negara

Menurut Mahfud M,D sebuah negara harus memiliki unsur konstitutif dan delaratif, yaitu antara lain :

  1. Rakyat
    Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu Negara adalah sekumpulan manusia yang di persatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami wilayah tertentu.

  2. Wilayah
    Wilayah adalah unsur Negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas.

  3. Pemerintah
    Pemerintah adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah Negara.

  4. Pengakuan Negara Lain

Unsur pengakuan Negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya Negara. Hal ini bersifat deklaratif ,bukan konstitutif sehingga tidak bersifat mutlak.ada dua pengakuan suatu Negara yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto yaitu pengakuan atas suatu Negara.pengakuan tersebut di dasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsure utama Negara neegara ( wilayah,rakyat dan pemerintah yang berdaulat) dengan memproleh penngakuan de jure maka suatu Negara mendapat hak-haknya di samping anggota keluarga sedunia.

  • Sifat-Sifat Negara

Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya.

  1. Sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta mencegah timbulnya anarki. Sehingga semua aturan-aturan yang dikeluarkan negara bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat.

  2. Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

  3. Sifat mencakup semua(all-encompassing). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab jika seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

  • A.2. Teori Tentang Terbentuknya Negara

Banyak dijumpai teori tentang terbentuknya sebuah Negara. Diantara teori-teori tersebut adalah:

  1. Teori Kontrak Sosial (sosial kontrak)

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dan tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan untuk tidak berpotensi menjadi Negara tirani, karna berlangsungnya berdasar pada kontrak-kontrak antara warga Negara dengan lembaga Negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Tomas Hobbes, Jhon Locke,danJ.J.Rousseu.

  1. Thomas Hobbes (1588-1679)

Menurut Hobbes kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada atau keadaan alamiah (Setatus Naturalis, state of nature) dan keadaan setelah ada Negara. Bagi Hobbes keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, di butuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan meyerahkan semua hak-hak kodrat yang di milikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang di sebut Negara.

b. John Locke ( 1632-1704)

Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen yang baik, saling menolong antara individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat, sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan suatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Disini unsur pimpinan atau Negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di antara warga Negara bersandar pada alasan inilah Negara di dirikan. Namun demikian menurut Locke penyelenggaraan Negara atau pimpinan Negara harus di batasi melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antara Negara dan warga Negara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pimpinan (penguasa) tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Hal ini di sebabkan karena dalam melakukan perjanjian individu-individu warga Negara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka. Menurut Locke terdapat hak-hak alamiah yang merupakan hak-hak asasi warga Negara yang tidak dapat di lepaskan, sekalipun oleh masing-masing individu.

c. Jean Jasques Rousseou (1712-1778)

Berbeda Hobbes dan Locke, menurut rosseau keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga Negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang di lakukan melalui organisasi politik,. Menurtnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang di bentuk melalui kontrak, pemerintah sebagai pemimpin organisasi Negara di bentuk dan di tentukan oleh berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga Negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari suatu komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersamatersebut.
Melalui pandangan ini, Rosseau di kenal sebagai peletak dasar bentuk Negara yang berdaulatnya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus di kenal sebagai penggagas paham Negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa Negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat bersama.

2. Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Teori ketuhanan di kenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini di temukan baik di timur maupun di belahan dunia barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tuliasan para sejarah Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja.Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang di miliki para raja berasal dari tuhan. Mereka mendapat mandat dari tuhan untuk bertahta sebagai pengusa. Para raja ini mengkliam sebagai tuhan sebagai wakil tuhan di dunia mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini di tentang oleh kalangan monar chomach (penentang raja). Menurut mereka, raja tiran dapat di turunkan dari mahkotanya, bahkan dapat di bunuh,. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.Dalam sejarah tata Negara islam, pandangan Teokratis serupa pernah di jalankan oleh raja-raja muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dengan mengklaim diri mereka sebagai wakil tuhan atau bayang-bayang Allah di dunia (khalifatullah fi al-ard, dzillullah fi al-ard), raja-raja muslim tersebut umumnya menjalankan kekuasaannya secara tiran. Serupa dengan raja-raja di Eropa abad pertengahan, raja-raja muslim tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, tetapi langsung kepada Allah. Paham teokrasi islam ii pada akhirnya melahirkan doktrin politik islam sebagai agama sekaligus kekuasaan (dien wa dawlah). Pandangan ini berkembang menjadi paham dominan bahwa dalam islam tidak ada pemisahan antara agama (church) dan Negara (state). Sama halnya dengan pengalaman kekusaan teokrasi di barat, penguasa teokrasi islam menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok anti kerajaan. Di pengaruhi pemikiran sekuler barat, menurut pandangan modernis muslim, kekuasaan dalam islam harus di pertanggung jawabkan baik kepada Allah maupun rakyat.

3. Teori Ketuhanan

Secara sederhana teori ini dapat di artikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi Negara kuat mealui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (rasion d’ektre) dari terbentuknya sebuah negar a, melalui proses penaklukan dan penduduk oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu di mulailah proses pembentukan suatu Negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu Negara karena pertarungan kekuaatan dimana sang pemenang memilki kekuatan untuk membentuk sebuah Negara.Teori ini berasal dari kajian Antropologis atas pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitif, dimana si pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang di kalahkan. Bentuk penaklukan yang paling nyata di masa modern adalah penaklukan dalam bentuk penjajahan bangsa barat atas bangsa-bangsa timur. Setelah masa penjajahan berakhir di awal abad ke-20, di jumpai banyak Negara-negara baru yang kemerdekaannya banyak di tentukan oleh pengusa kolonial. Negara Malaysia dan Brunei Darussalam bisa di katagorikan ke dalam jenis ini.

  • Bentuk-Bentuk Negara

Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda, secara umum dalam kosep dan teori modern, Negara terbagi dalam 2 bentuk; Negara kesatuan (unitarianisme) dan Negara serikat (federasi).

1. Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaanya Negara kesatuan ini terbagi dalam dua macam sistem pemerintahan; sentral dan otonomi.

  1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung di pimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan orde baru di bawah pemerintahan presiden soeharto adalah salah satu contoh pemerintahan model ini.

  2. Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi adalah kepala daerah diberiakan kesempatan, untuk mengurus pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini di kenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan Malaysia dan pemerintahan paska orde baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat di masukkan ke dalam model ini.


2. Negara serikat

Negara serikat atau federasi adalah merupakan bentuk Negara gabungan yang terdiri dari beberapa Negara bagian dari sebuah Negara serikat. Pada mulanya Negara-negara bagian tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaan dan menyerahkan kepada Negara serikat. Di samping di bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya bentuki Negara dapat di golongkan dalam tiga kelompok: monarki, oligarki, dan demokrasi.

  1. Monarki

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang di kepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memilki dua jenis: monarki absolute dan monarki konstitusional. Monarki absolute adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam katagori ini adalah Arab Saudi. Sedangkan, monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahnya (perdana menteri) di batasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi Negara. Praktik monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak di praktikkan di beberapa Negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan Negara hanya sebatas simbol Negara.

  1. Oligarki

Model pemerintahan oligarki adalah pemerintah yang di jalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

c. Demokrasi

Pemerintah model demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan hendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu)

  • Kesimpulan :

Dari berbagai analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, negara dapat di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, fungsi, serta tujuan bersama.

  • B.1. Seajarah dan Perkembangan Ilmu Politik

Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka daapat dikatakan bahwa ilmu politik masih ,uda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakn ilmu sosial tertua di sunia.

Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, anatara lain India dan China, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut kesuastraan yang mencakup bahasa politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialisme. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria dan Perancis bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Di inggris permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral philosophy, dan bahasanya tida dapat terlepas dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya Ecole Libre des Science Politiques di Paris(1870) dan London School of Economics and Political Science(1895), ilmu politik untuk pertama kali di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi.

Sesudah Perang Dunia II perkembangan ilmu politik semakin pesat. Pesatnya perkembangan ilmu politik disebabkan karena mendapata dorongan kuat dari beberapa badab Internasional, terutama UNESCO.Terdorong oleh ketidakadanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik, UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di 30 negara, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science(1948). Buku ini merupakan bagian dari suatu rangkaian penerbitan UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial di perguruan tinggi. Kedua karya ini merupakan usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mepertemukan pandangan yang berbeda-beda.Pada masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi dan sosiologi, dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainya. Berkat berbgai usaha tersebut, ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik.

C.1. Definisi atau Pemahaman Mengenai Ilmu Politik

Ilmu politik adalah ilmu yang membelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Dapat disimpulkan bahwa politiki usaha dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan (power) pengambilan keputusan(decision making), kebijakan piblik(public policy), dan alokasi atau distribusi(allocation or distribution). Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi-definisi lain yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik seperti, kekuasaan pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai dan sebagainya. Namun demikian pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarkat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl: “Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice.”

Pada umunya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.

C.2. Pemahan Pribadi Mengenai Ilmu Politik

Pada dasarnya politik mengandung empat aspek, yakni perilaku politik pemerintah dan masyarakat(interaksi), kemapuan mengikat yang dimiliki setiap keputusan politik, keputusan untuk masyarakat umum (demi kebaikan bersama dan unit politik), dan konflik konsensus serta perubahan. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum(public policies) yang menyangkut pengaturan dan alokasi(allocation) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan(power)serta wewenang(authority).

Daftara Pustaka

http://www.fileskripsi.com/2011/01/konsep-dasar-tentang-negara.html

http://www.anneahira.com/perkembangan-politik.htm

Budiardjo, Miriam.2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Surbakti, Ramlan.2010.Memahami Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia.

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Febrina Dhani Umami – 125120502111003

  1. Ping-balik: DAFTAR NAMA KELAS (A.POL.1) « The First Political Class

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: