CAESAR DEMAS EDWINARTA – 125120500111003

TUGAS

PENGANTAR ILMU POLITIK

TENTANG PENGERTIAN NEGARA, ASAL MULA NEGARA, PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ILMU POLITIK SERTA DEFINISI ILMU POLITIK

 

 

 

 

CAESAR DEMAS EDWINARTA

A.POL.1 / 125120500111003

1. Beberapa pengertian Politik dari beberapa filsuf dunia adalah :

  • Menurut Aristoteles, Politik merupakan suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik.

  • Menurut Andrew Heywood, Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan – peraturan umum yang mengatur kehidupannya.

  • Menurut Peter Merkl, Politik dalam bentuk paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.

  • Menurut Joyce Mitchell, Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

  • Menurut Karl W. Deutsch, Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.

  • Menurut Miriam Budiarjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

  • Menurut Inu Kencana Syafiie, politik dalam bahasa Arabnya disebut “siyasyah” atau dalam bahasa Inggris “politics”. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana.

Sedangkan pengertian Ilmu Politik menurut beberapa pakar adalah :

  • J.K. Bluntschli berpendapat bahwa Ilmu Politik merupakan ilmu yang menyangkut tentang ketatanegaraan.

  • Prof. Mr. Dr. J. Barents memiliki pendapat bahwa Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari penghidupan negara. Ilmu politik diserahi tugas untuk menyelidiki negara – negara itu sebagaimana negara – negara itu melakukan tugas – tugasnya.

  • Goerge Simpson berpendapat bahwa Ilmu Politik itu berhubungan dengan suatu bentuk kekuasaan, jalan untuk mendapatkan kekuasaan, pembelajaran tentang kekuasaan suatu institusi, serta perbandingan dari sistem kekuasaan yang berbeda.

  • Soelaeman Soemardi memiliki pendapat bahwa Ilmu Politik, sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat : sifat hakekatnya, dasar – landasannya, proses – proses kelangsungannya, luas – lingkungannya serta hasil – akibatya.

  • Dr. Deliar Noer berpendapat bahwa Ilmu Politik adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

  • Menurut Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.

  • Seely dan Stephen leacock berpendapat bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.

Dari pengertian diatas, dapat dijabarkan bahwa konsep-konsep dasar Ilmu Politik

adalah sebagai berikut:

a. Negara

Menurut Prof. Miriam Budiarjo, Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya

diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Menurut Roger H. Soltau, Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority)

yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.

Syarat berdirinya suatu negara adalah memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan

kedaulatan. Sifat–sifat Negara adalah memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sedangkan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth).

b. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk

mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan /tujuan dari perilaku.(Miriam Budiarjo)

Menurut Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: “ Ilmu Politik

mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”

Sedangkan menurut W.A Robson dalam The University Teaching of Social Sciences:

Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Focus perhatian sarjana ilmu politik…tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.”

c. Pengambilan Keputusan

Keputusan (decision) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (decision making ) menunjuk pada proses memilih berbagai aternatif yang ada untuk kebijakan publik. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakasanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut (Miriam Budiarjo).

The process of making government policies” (Ranney)

d. Kebijaksanaan Umum (public policy)

Merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan caa-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijsanaan tersebut memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. (Miriam Budiarjo)

e. Pembagian (distribusi) dan alokasi (allocation)

Merupakan pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Menurut para ahli politik membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat dan seringkali pembagian ini tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.

  1. Dari beberapa teori serta konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa Politik adalah

kegiatan dimana suatu kelompok atau bangsa mencapai sebuah keputusan bersama melalui cara membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan – peraturan umum yang mengatur kehidupannya demi tercapainya keputusan – keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat dan/atau demi perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.

Sedangkan pengertian Ilmu Politik adalah ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan

dan memberikan pengetahuan tentang segala sesuatu kearah usaha penguasaan negara dan alat – alatnya atau untuk mempertahankan kedudukan atau penguasaannya atas negara dan alat – alatnya itu, dan/atau untuk melaksanakan hubungan – hubungan tertentu dengan negara lain atau rakyatnya.

  1. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 52/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah di sahkan oleh Presiden RI, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, pada tanggal 11 Mei 2012 menuai banyak gugatan (uji materi ke MK) dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang mengajukan uji materi adalah 17 (tujuh belas) partai politik, yaitu: Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Republik Nusantara, dan Partai Pemuda Indonesia (PPI). Partai politik tersebut diatas mengajukan permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Terhadap uji materi sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor: 52/PUU-X/2012 menyatakan bahwa: (a) Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945; (b) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa ”yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik barudan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa ”yang dimaksud dengan ”partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu”.UU Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945; (c) Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945; (d) Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945; (e) Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945; (f) Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (g) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa ”yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik barudan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa ”yang dimaksud dengan ”partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti PemiluUU Nomor 8 Tahun 2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (h) Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (i) Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 memiliki makna bahwa: (a) Tidak ada perbedaan antara partai politik yang lolos ambang batas perolehan suara 2,5 % suara sah secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009 (biasa disebut “partai parlemen”) dengan partai politik baru (belum pernah ikut pemilu) atau partai politik yang tidak lolos ambang batas perolehan suara 2,5 % suara sah secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009 (biasa disebut “partai non parlemen”) dalam hal verifikasi partai politik peserta pemilu. Semua partai politik mendapatkan perlakukan yang sama untuk diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (b) ambang batas perolehan suara sekurang-kurang 3,5 % suara sah secara nasional hanya berlaku untuk penentuan perolehan kursi anggota DPR, dan tidak berlaku untuk penentuan perolehan kursi anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 tersebut di atas menyebabkan KPU harus merubah regulasi, yaitu: (a) Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 diubah dengan Peraturan KPU Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; dan (b) Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah dengan Peraturan KPU Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 merupakan sebuah “kemenangan” bagi partai politik baru dan partai politik yang tidak lolos ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota (partai politik “non-parlemen”); dan sebaliknya sebuah “kekalahan” bagi 9 (sembilan) partai politik yang lolos ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota (partai politik “parlemen”) yang saat ini memiliki kursi di DPR RI. Setidaknya ada 2 alasan, yaitu: pertama, Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 17 UU Nomor: 8 Tahun 2012 mengharuskan partai politik “non-parlemen” harus memenuhi syarat-syarat untuk diverifikasi secara administratif dan faktual; sebaliknya partai politik “parlemen” secara otomatis menjadi peserta pemilu 2014 dengan melampirkan berkas persyaratan dengan hanya diverikasi administratif tanpa verifikasi faktual. Dengan adanya Putusan MK tersebut di atas, semua partai politik tanpa kecuali wajib mendaftarkan diri ke KPU, menyerahkan berkas persyaratan, dan mengikuti verifikasi administratif dan faktual oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Partai politik yang lolos verifikasi administratif dan faktual ditetapkan menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 oleh KPU. Kedua, Pasal 208 dan 209 UU Nomor 8 Tahun 2012 mengharuskan partai politik peserta pemilu 2014 untuk dapat memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5 % suara sah secara nasional agar dapat diikutsertakan penentuan perolehan kursi Anggota DPR dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan adanya Putusan MK tersebut, ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5 % suara sah secara nasional hanya berlaku untuk syarat agar diikutkan penghitungan kursi anggota DPR RI dan tidak berlaku untuk syarat penentuan penghitungan kursi anggota DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Disamping alasan tersebut di atas, KPU selanjutnya melalukan perubahan jadwal penyerahan kelengkapan berkas persyaratan, khususnya Copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik ke KPU Kabupaten/Kota, dari yang semula berakhir tanggal 7 September 2012 (Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012) diperpanjang sampai dengan tanggal 29 September 2012 (Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012). Oleh karena ambang batas perolehan suara nasional hanya berlaku untuk kursi DPR RI, verifikasi administratif dan faktual untuk semua partai politik yang mendaftar ke KPU, dan jadwal pengumpulan berkas kelengkapan administrasi, khususnya KTA parpol yang diperpanjang oleh KPU, maka membludaklah partai politik yang mendaftar ke KPU agar dapat menjadi peserta pemilu 2014. Dengan UU nomor 8 Tahun 2012 sebelum Putusan MK diperkirakan tidak lebih dari 20 parpol yang mendaftar dan tidak lebih dari 15 parpol yang lolos verifikasi, tetapi pasca Putusan MK terdapat 46 parpol yang mendaftar ke KPU.

Adapun ke 46 parpol yang telah mendaftar ke KPU adalah sebagai berikut: (1) Partai Aksi Rakyat; (2) Partai Amanat Nasional; (3) Partai Barisan Nasional; (4) Partai Bhineka Indonesia; (5) Partai Bulan Bintang; (6) Partai Buruh; (7) Partai Damai Sejahtera: (8) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; (9) Partai Demokrasi Kebangsaan; (10) Partai Demokrasi Pembaharuan; (11) Partai Demokrat; (12) Partai Gerakan Indonesia Raya; (13) Partai Golongan Karya; (14) Partai Hati Nurani Rakyat; (15) Partai Indonesia Sejahtera; (16) Partai Partai Islam; (17) Partai Karya Peduli Bangsa; (18) Partai Karya Republik; (19) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesi; (20) Partai Keadilan Sejahtera; (21) Partai Kebangkitan Bangsa; (22) Partai Kebangkitan Nasional Ulama; (23) Partai Kedaulatan; (24) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru; (25) Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia; (26) Partai Konggres; (27) Partai Matahari Bangsa; (28) Partai Merdeka; (29) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia; (30) Partai Nasdem; (31) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; (32) Partai Nasional Republik; (33) Partai Patriot; (34) Partai Peduli Rakyat Nasional; (35) Partai Pelopor; (36) Partai Pemersatu Bangsa; (37) Partai Pemuda Indonesia; (38) Partai Penegak Demokrasi Indonesia; (39) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; (40) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia; (41) Partai Persatuan Nasional; (42) Partai Persatuan Pembangunan; (43) Partai Republik; (44) Partai Republika Nusantara; (45) Partai Republiku Indonesia; dan (46) Partai Serikat Rakyat Indonesia. (Jawa Pos, Sabtu 8 Sepember 2012 terlampir)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 disambut gembira oleh partai politik di daerah, utamanya partai politik baru dan partai politik yang tidak lolos ambang batas perolehan suara nasional pada pemilu sebelumnya. Pasal 208 dan 209 UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan suatu momok yang sangat menakutkan bagi pengurus partai politik di tingkat propinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Jika pasal-pasal dalam undang-undang tersebut benar-benar berlaku maka keberadaan mereka terancam dengan ambang batas perolehan suara nasional sekurang-kurangnya 3,5 %. Meski di daerah di tingkat propinsi dan tingkat kabupaten / kota memperoleh suara yang tinggi, bahkan sangat tinggi, akhirnya hangus lantaran partai politiknya tidak dapat memenuhi ambang batas minimal 3,5 % di tingkat nasional. Mereka yang telah bekerja keras akan menjadi sia-sia jika kondisi tersebut benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 yang memberlakukan perolehan suara yang harus memenuhi ambang batas minimal 3,5 % suara nasional hanya berlaku untuk penentuan kursi anggota DPR RI.

Antusias pengurus parpol di daerah tampak sekali pada hari jum’at tanggal 7 September 2012 yang merupakan batas akhir pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu di KPU sebagaimana jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 yang telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012. Anehnya mereka (pengurus parpol di Kabupaten/Kota) berbondong-bondong mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten/Kota. Mereka taku terkena diskualifikasi jika tidak mendaftar, paling lambat tanggal 7 September 2012 pukul 16.00). Padahal pendaftaran parpol untuk menjadi peserta pemilu 2014 mestinya hanya dilakukan di tingkat pusat, yaitu pimpinan parpol pusat ke KPU RI; sedangkan yang ke KPU Kabupaten / Kota hanyalah penyerahan copy KTA sejumlah 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kabupaten / Kota dengan batas waktu hingga 29 September 2012. Dan yang lebih aneh lagi terjadi di daerah adalah ada persepsi beberapa komisioner KPU di daerah bahwa parpol juga harus mendaftar di KPU daerah. Pernyataan Juwahir, Ketua KPU Nganjuk (Radar Nganjuk, Jum’at 7 September 2012, terlampir): “Jika sampai batas waktu yang ditentukan (hari ini, red. / maksudnya tanggal 7 September 2012) tidak mendaftar, maka terancam tidak bisa ikut pilleg”. Begitu juga pernyataan Masrukin, Anggota KPU Kota Kediri (Radar Kediri, Sabtu 8 September 2012): “ Tepat pukul 16.00 pendaftaran kami tutup. Besuk (hari ini, red) kami sudah tidak menerima pendaftaran lagi, tegasnya”. Secara terpisah, hasil klarifikasi dengan Ketua KPU Kabupaten Kediri, Agus Edi Winarto menyatakan: “pendaftaran parpol untuk menjadi peserta pemilu hanya di KPU RI oleh Pimpinan Parpol tingkat Pusat. Di KPU Daerah tidak ada pendaftaran, tetapi hanya menerima berkas copy KTA sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk dalam 2 rangkap. Kami juga menerima berkas pendukung yang diserahkan parpol, misalnya SK Kepengurusan Parpol, Surat Keterangan Domisili Kantor Sekretariat, dan berkas penting lainnya”. Demikianlah yang terjadi di daerah Kabupaten / Kota.

Terlepas apakah ada korelasi dengan Putusan MK atau tidak, terdapat hal-hal yang unik yang saat pengurus parpol ke KPU Kabupaten / Kota. Partai Nasdem, misalnya, menyerahkan berkas ke KPU dan KPU Kabuapten/Kota se-Indonesia pada Tanggal 10 pukul 10.00. Partai Amanat Nasional juga demikian, datang ke KPU Kabupaten Kediri menyerahkan berkas pada tanggal 7 September 2012 pukul 9 lebih 9 menit dengan membawa 99 orang. Sebaliknya ada pengurus parpol yang tidak siap, datang ke KPU Daerah hanya menyerahkan AD/ART Parpol dan Copy SK Pengurus DPC, tanpa copy KTA satupun. Dan masih banyak kondisi parpol di daerah yang mungkin satu daerah dengan daerah lain berbeda.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Pasal 8 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah diputus tanggal 29 Agustus 2012 yang berisi membatalkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan penjelasannya, Pasal 17 dan penjelasannya, Pasal 208, dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) memiliki implikasi terhadap percaturan politik, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Jika ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan terhadap putusan MK tersebut adalah sesuatu yang harus disikapi secara wajar. Dalam memutus perkara, MK selalu mengawali dengan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena Putusan MK adalah yang pertama dan terakhir dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka besar harapan kita bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/20 memiliki implikasi positif yang berkeadilan dalam dinamika demokrasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

TUGAS 2

  1. Pengertian, konsep serta asal mula negara.

  1. Pengertian negara

Istilah negara mulai dikenal pada masa Renaissance di Eropa dalam abad XV melalui Niccolo Machiavelli yang mengenalkan istilah Lo Stato dalam bukunya yang berjudul Il Principe. Semula istilah itu digunakan untuk menyebut sebagian dari jabatan negara, kemudian diartikan juga sebagai aparat negara, dan “orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan beserta staf-stafnya”, maupun “susunan tata pemerintahan atas suatu masyarakat di wilayah tertentu”.

Beberapa definisi negara menurut para ahli :

  • Benedictus de Spinoza: “Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan)

antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis).”

  • Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki

wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

  • Dr. W.L.G. Lemaire: Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial

yang diorganisasikan.

  • Hugo de Groot (Grotius): Negara merupakan ikatan manusia yang insyaf akan arti dan

panggilan hukum kodrat.

  • R.M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam

suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

  • Prof. Mr. Kranenburg: “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan

oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.”

  • Herman Finer: The state is a territorial association in which social and individual

forces of every kind struggle in all their great variety to control its government vested with supreme legitimate power.

  • Prof.Dr. J.H.A. Logemann: Negara ialah suatu organisasi kekuasaan/ kewibawaan.

 

Beberapa konsep negara menurut para ahli:

Prof.Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (Pengantar Ilmu Hukum Belanda) menyatakan bahwa:

  • Istilah negara dalam arti “penguasa”: untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melaksanakan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah.
  • Istilah negara dalam arti “persekutuan rakyat”: untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.
  • Negara juga mengandung arti “wilayah tertentu”, dalam hal ini istilah negara digunakan untuk menyatakan suatu wilayah yang di dalamnya diam sekelompok masyarakat/ rakyat/ bangsa di bawah suatu kekuasaan tertinggi.
  • Negara dapat berarti juga “kas negara/ ficus”: untuk menyatakan bahwa harta yang dipegang penguasa adalah demi kepentingan umum (misalnya dalam istilah: domain negara, pendapatan negara, etc.).

 

Herman Finer dalam bukunya yang berjudul The Theory and Practice of Modern Government menyatakan:

  • Orang Yunani tidak mengenal istilah negara atau state karena ukuran wilayahnya

kecil; lebih menekankan pada kepemilikan hak, bukan keunggulan dalam ketaatan.

  • Romawi juga bukan state karena:
  • merupakan a closed corporation dan penduduknya memelihara budak
  • dinamakan civitas atau res publica, kemudian disebut imperium, dan tak satu pun dari istilah itu setara dengan istilah state.

 

  1. Asal mula negara menurut para ahli
  • Terjadinya negara secara Primer :

Terjadinya negara secara primer adalah bertahap yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia.
Menurut
G. Jellinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan (Fase) yaitu :

  • Fase Persekutuan manusia.
  • Fase Kerajaan.
  • Fase Negara.
  • Fase Negara demokrasi dan Diktatur.

Dismping itu untuk mempelajari asal mula terjadinya negara yang pertama dapat pula menggunakan pendekatan teoritis yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kerangka pemikiran logis yang hipotesanya belum dibuktikan secara kenyataan. Atas dasar pendekatan tersebut, ada beberapa teori tentang asal mula terjadinya negara :

 

  1. Teori Ketuhanan (Theokrasi).

Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan, demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa–sisa perlambang teori theokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai Undang–Undang Dasar negara, seperti : “….. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” atau “By the grace of God”.

Penganut teori theokrasi modern adalah Frederich Julius Stahl (1802 – 1861). Dalam bukunya yang berjudul “Die Philosophie des recht”, ia menyatakan bahwa negara secara berangsur–angsur tumbuh melalui proses evolusi : Keluarga —–> Bangsa —–> Negara. Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kekuatan manusia, melainkan disebabkan kehendak Tuhan. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, teori theokratis tidak dipratekkan lagi, sudah tertinggal jauh.

 

  1. Teori Kekuasaan.

Menurut teori ini negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa, sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan/kekuasaan menaklukkan yang lemah.

  1. Teori Perjanjian Masyarakat.

Menurut teori ini, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing–masing hidup sendiri–sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Teori ini didasarkan pada suatu paham kehidupan manusia dipisahkan dalam dua jaman yaitu pra negara (jaman alamiah) dan negara.

 

  1. Teori Hukum Alam.

Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri–sendiri.

Para penganut teori hukum alam terdiri :

  • Masa Purba, seperti Plato dan Aristoteles.
  • Masa Abad Pertengahan, seperti Agustinus dan Thomas Aquinas.
  • Masa Rasionalisme, seperti penganut teori perjanjian masyarakat.

 

  • Secara Sekunder.

Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang

dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan hal tersebut maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru.

Untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar–benar terjadi. Menurut kenyataan sejarah, terjadinya suatu negara karena :
a.  Penaklukan/Pendudukan (Occupasi).

Suatu daerah belum ada yang menguasai kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Contoh : Liberia diduduki budak–budak negro yang dimerdekakan tahun 1847.

b.  Pelepasan diri (Proklamasi).

Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh : Belgia melepaskan diri dari Belanda tahun 1839, Indonesia tahun 1945, Pakistan tahun 1947 (semula wilayah Hindustan), Banglades tahun 1971 (semula wilayah Pakistan), Papua Nugini tahun1975 (semula wilayah Australia), 3 negara Baltik (Latvia, Estonia, Lituania) melepaskan diri dari Uni Soviet tahun 1991, dsb.

c.  Peleburan menjadi satu (Fusi).

Beberapa negara mengadakan peleburan menjadi satu negara baru. Contoh : Kerajaan Jerman (1871), Vietnam (1975), Jerman (1990), dsb.

d.  Aneksasi.

Suatu daerah/negara yang diambil alih (dicaplok) oleh bangsa lain, kemudian di wilayah itu berdiri negara. Contoh : Israel tahun 1948.

e. Penaikan (Accesie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah Negara. Misalnya wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

f.  Pelenyapan dan pembentukan negara baru.

Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian diatas wilayah itu muncul negara baru. Contoh :

  • Cekoslovakia menjadi Ceko dan Slovakia tahun 1992.

g. Penyerahan (Cessie)

Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).

 

  1. Kesimpulan

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki keteraturan serta

kekuasaan yang bersifat memaksa demi mengatur kepentingan bersama dalam masyarakat.

 

  1. Sejarah perkembangan pemikiran politik

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.
Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948.
Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.

 

  1. Definisi ilmu politik
  1. Menurut para ahli
  • Menurut Goodin, ilmu politik merupakan penggunaan kekuasaan sosial secara paksa.

Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut.

  • Sri Sumantri berpendapat bahwa ilmu politik adalah pelembagaan dari hubungan

antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

  • Isjwara memiliki pendapat bahwa ilmu politik adalah perjuangan untuk memperoleh

kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan / pembentukan dan penggunaan kekuasaan.

  • Menurut Ossip K.Flechteim, ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari

sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.

  • Prof. Wilbur White berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari

tentang formasi, bentuk, serta proses dari negara dan pemerintah.

  • Menurut A. Kaplan, ilmu politik berhubungan dengan kekuasaan secara umum,

dengan segala bentuk yang terjadi.

  • Frantz van Kalken & Jules Lespes memiliki pandangan bahwa ilmu politik adalah

ilmu yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

  • Menurut Delisle Burns, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari organisasi

kemasyarakatan untuk kepentingan sementara.

  • Rodee, Anderson & Christol berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu yang

mempelajari tentang negara.

 

  1. Kesimpulan

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari cara untuk mendapatkan kekuasaan melalui demokratisasi serta sistem perundangan yang berlaku yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan/atau untuk memperoleh keuntungan bagi kelompoknya.

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “CAESAR DEMAS EDWINARTA – 125120500111003

  1. Ping-balik: DAFTAR NAMA KELAS (A.POL.1) « The First Political Class

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: