Allenda Cornelia S. – 125120501111011

TUGAS 1

KONSEP / TEORI TENTANG POLITIK

1. Karl Marx & Federich Engels

  • Pemikiran Marx dan Engels

Marx membangun pembedaan antara komunisme filosofis dan komunisme `nyata’ pada sebuah sketsa umum perkembangan historis yang menempatkan komunisme sebagai sebuah `partai revousioner tertentu’, bukan dalam dunia ide melainkan sebagai hasil yang niscaya dalam sebuah kondisi sosial tertentu. Dari skema inilah muncul kemudian konsep-konsep dasar tentang materialisme historis. Marx menyajikan penafsirannya tentang sejarah dengan sangat berbeda dari apa yang disajikan oleh filsafat Jerman dalam hal sejarah bergerak maju “dari bumi menuju surga “bukannya sebaliknya. Adalah dalam proses di mana manusia memproduksi alat material untuk penghidupannya, bagaimana mereka “bekerja di bawah pembatasan-pembatasan syarat-syarat dan kondisi-kondisi material tertentu yang tidak tergantung dari kehendak bebas mereka”, itulah yang menentukan `pembentukan ide-ide, pandangan dan kesadaran”. `Moralitas, agama, metafisika, dan semua ideologi yang lain dengan demikian tak lagi dapat mempertahankan tampilan kemandiriannya. Ide-ide tersebut tak punya sejarah, tidak memiliki perkembangan; tetapi manusia, yang mengembangkan produksi materialnya dan interaksi materialnya, mengubah seiring dengan keberadaan nyata dirinya, pemikiran dan hasil-hasil pemikirannya’.

Dinamika perkembangan sejarah ditentukan oleh perkembangan kekuatan-kekuatan produktif dan perubahan-perubahan dalam hubungan kepemilikan yang disyaratkannya. Dengan pernyataan bahwa `berbagai tahap perkembangan dalam pembagian kerja hanyalah bentuk-bentuk yang berbeda dari kepemilikan’, Marx memperkenalkan pembagian masa kesejarahan yang sangat penting bagi teorinya, menempatkan kepemilikan suku, `kepemilikan komunal dan kepemilikan negara’ kuno (Greko-Roman) dan kepemilikan feudal sebagai tiga bentuk pra-borjuis yang utama. Karena kesadaran tidak memiliki perkembangan mandiri, maka `jika teori, teologi, filsafat etika dan lain lain ini mengalami kontradiksi dengan hubungan-hubungan [sosial] yang ada, hal ini hanya dapat terjadi karena hubungan-hubungan sosial yang ada telah berbenturan dengan kekuatan-kekuatan produksi yang ada’, yaitu karena perkembangan dari kekuatan-kekuatan produktif menuntut adanya bentuk-bentuk kepemilikan baru yang akan berbenturan dengan bentuk-bentuk [kepemilikan] yang ada pada waktu itu.

Setiap pembagian kerja membentuk sejumlah kelas-kelas sosial, yang saling bertentangan sejak pertama kali kepemilikan pribadi berkembang, yang melibatkan sekaligus mengakibatkan `distribusi yang tidak merata baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dalam hal kerja dan produk-produknya’. Kepemilikan atas alat produksi memberikan kemampuan pada suatu kelas untuk mendominasi kelas yang lain, dan negara politis menjadi perlu untuk menengahi konflik-konflik yang menyusulnya. `Semua pergulatan di dalam negara, pergulatan antara demokrasi, aristokrasi dan monarki, perjuangan untuk memperoleh hak pilih dan lain-lain, hanyalah bentuk-bentuk semu di mana perjuangan yang sesungguhnya antar kelas-kelas yang berbeda dilancarkan … Setiap kelas yang sedang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan … haruslah pertama-tama merebut kendali atas kekuasan politik bagi dirinya agar dapat ganti menyajikan kepentingannya sebagai kepentingan umum. Aturan dari kelas yang dominan selalu disahkan secara ideologis, karena `kelas yang memiliki alat produksi material di tangannya, juga memegang kendali atas alat produksi mental’, dan ide-ide penguasa tak lain adalah perwujudan hubungan-hubungan material yang dominan dalam ide-ide … hubungan-hubungan yang membuat satu kelas menjadi kelas berkuasa.

Dalam penafsiran sejarah seperti itu, konsepsi Marx tentang komunisme `nyata’ menjadi dapat dipahami. Ide-ide komunis bukanlah hasil logis dari sejarah filsafat, karena filsafat tidak memiliki sejarahnya sendiri. Kesadaran komunis muncul karena hubungan produksi borjuis yang tidak lagi mampu menampung perkembangan kekuatan-kekuatan produktif.

Dalam perkembangan kekuatan-kekuatan produktif, muncullah suatu tahap di mana kekuatan-kekuatan produktif dan alat interaksi yang dihasilkan, di bawah hubungan-hubungan yang ada, hanya menyebabkan kerusakan, dan tidak lagi produktif tapi destruktif (mesin dan uang); dan sehubungan dengan ini muncullah sebuah kelas, yang harus menanggung semua beban masyarakat tanpa menikmati keuntungannya, yang, karena diasingkan dari masyarakat, terpaksa mengambil sikap penentangan yang paling kuat terhadap kelas-kelas yang lain, sebuah kelas yang membentuk mayoritas dari seluruh anggota masyarakat, dan dari mana muncul kesadaran akan perlunya sebuah revolusi yang mendasar.

Singkatnya, syarat-syarat material bagi komunisme adalah hal yang membangkitkan kesadaran komunis, yang akan mengakibatkan satu tranformasi sosial. `Bagi kami komunisme bukanlah suatu state of affairs [keadaan yang menentukan berlangsungnya peristiwa-peristiwa] yang harus dibangun, suatu hal yang ideal, di mana kemudian realitas harus menyesuaikan diri terhadapnya. Kami menyebut komunisme sebagai gerakan yang nyata, yang akan menghapuskan berbagai keadaan yang sekarang ada’.

Marx dengan pasti menolak konsep-konsep humanisme Feuerbachian yang mengasumsikan sifat manusia yang ideal, yang harus mengarahkan segala usaha untuk menempa ulang seluruh lembaga sosial. Sebaliknya, Marx menekankan pentingnya penyelidikan ilmiah yang objektif tentang dunia nyata, yang digabungkan dengan praktek politik untuk mengubahnya. Menyusul penemuan teori materialisme historis, Engels kemudian menulis,

Komunisme di antara orang-orang Perancis dan Jerman, Chartisme di antara orang-orang Inggris, kini tidak tampak sebagai suatu yang kebetulan saja, yang dapat saja tidak terjadi sama sekali. Gerakan-gerakan ini kini menampakkan dirinya sebagai gerakan dari kelas tertindas modern, yaitu proletariat, sebagai bentuk yang lebih atau kurang berkembang dari perjuangan yang secara historis memang diperlukan untuk melawan kelas berkuasa, yaitu borjuasi. Dan komunisme kini bukan lagi sebuah campuran, melalui khayalan, tentang sebuah masyarakat yang ideal sesempurna mungkin, melainkan sebuah pandangan terhadap watak, syarat-syaratnya, dan tujuan umum perjuangan dilancarkan oleh kaum proletariat `.

Meskipun Marx dan Engels kini menyadari bahwa gerakan buruh sejatilah yang telah menarik keduanya pada komunisme, namun ideologi gerakan ini, bahkan ketika sudah menyebut diri sebagai komunis dan memandang perlu penghapusan kepemilikan pribadi, belum menunjukkan satu pandangan yang memadai terhadap masyarakat di mana mereka dimunculkan, dan tentang berbagai kemungkinan dan alat untuk mencapai tranformasi sosial itu. Terlebih lagi, Inggris ketika itu masih merupakan satu-satunya negeri di mana kapitalisme industri mutlak merupakan bentuk produksi material yang dominan, di mana pertanian hanya melibatkan separuh dari populasi pekerja, dan di mana bentuk-bentuk produksi perkotaan awal seperti kerajinan tangan dan manufaktur hampir semuanya telah dihisap kering oleh industri mesin.

2. Plato

  • Pemikiran Plato

Kitab Politeia membicarakan masalah manusia sebagai suatu keseluruhan, segala aspek diri manusia itu dalam hubungannya dengan masyarakat, malah dalam hubungannya pula dengan jagat raya. Kitab tersebut menguraikan ajaran-ajaran praktis dalam pengertian ajaran-ajaran yang perlu dan harus diwujudkan. Dalam Kitab tersebut membicarakan empat masalah besar :

1. Metafisika : Mencari dan membiarkan apa sebenarnya hakikat segala yang ada.

2. Etika : Tentang sikap yang benar dan baik, dan sebaliknya.

3. Pendidikan : Pendidikan yang harus dijalani seseorang dalam hidup ini.

4. Pemerintahan : Pemerintahan yang seharusnya, yang ideal.

Keempat masalah tersebut merupakan suatu kebulatan. Dalam menulis Politeia, Plato mengemukakan peringatan dan suruhan daripada mengadakan suatu analisis keadaan atau kejadian. Kemunduran Athena dengan merajalelanya ketidaktahuan yang disertai pula dengan kepentingan diri, berpangkal pada demokrasi-kuno yang bisa menempatkan seseorang pada jabatan-jabatan tanpa mempunyai syarat-syarat yang diperlukan. Kepentingan diri sendiri berpangkal pada sifat individualisme yang tidak dikendalikan, yang menyamakan kepentingan negara (masyarakat) dengan kepentingan orang-orang yang kebetulan sedang berkuasa. Plato tidak menafikan tentang harus adanya keselarasan kepentingan antara orang-orang dengan negara atau masyarakat, tetapi keselarasan itu menurut pendapatnya bukanlah dengan menyamakan kepentingan negara ini dengan kepentingan orang seorang, melainkan sebaliknya, yaitu kepentingan orang seoranglah yang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian Plato lebih cenderung untuk menciptakan adanya rasa kolektivisme, rasa bersama, dari pada penonjolan pribadi orang-seorang.

Organisme adalah suatu kesatuan yang bulat di mana tiap anggota atau bagiannya merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dari rangka keseluruhan, dimana tiap anggota mempunyai fungsi atau tujuan tertentu yang sesuai dengan tujuan dari organisme yang lebih besar, dimana tiap anggota atau bagian dapat berbuat, malah ada, karena adanya organisme itu. Organisme juga dipahami dengan melihat atau merasakan bahwa kalau ada bagian yang sakit, maka keseluruhan badan akan sakit, karena tiap bagian berhubungan dengan bagian yang lain. Tiap organisme mempunyai tujuan, dan tujuan ini tidak berlawanan, melainkan bersesuaian, antara yang satu dengan yang lain. Tujuan yang sama itu menghendaki adanya persesuaian dalam fungsi.

Keadilan akan tercapai bila tiap orang melakukan dan mengabdikan diri pada fungsi masing-masing sepenuhnya. Plato mengemukakan adanya analogi antara jiwa dan negara. Unsur yang di jumpai pada jiwa, dijumpai pula pada negara. Pada jiwa terdapat unsur keinginan, seperti lapar, dahaga, dan cinta. Adapula unsur logos (akal) yang dengannya manusia dapat belajar mengetahui sesuatu, dan karena mengetahui itu maka manusia mencintainya pula. Di antara kedua unsur itu dijumpai unsur semangat, yang menyangkut soal kehormatan. Unsur ini memberikan inspirasi manusia untuk bertempur, tetapi bukan didorong oleh rasa berontak terhadap ketidakadilan, dan rasa tunduk pada keadilan. Dalam jiwa, unsur ini berada diantara kedua unsur yang lain disertai kecenderungan untuk berpihak pada akal. Selaras dengan adanya ketiga unsur di dalam jiwa itu, maka dalam negarapun, terdapat tiga jenis kelas dengan fungsi masing-masing. Tiga jenis kelas tersebut adalah kelas Penguasa (yang mengetahui segala sesuatu), kelas pejuang atau Pembantu Penguasa (yang penuh semangat), dan kelas Pekerja(yang lebih mengutamakan keinginan dan nafsu.

Dengan demikian ketiga unsur jiwa tadi membentuk susunan negara. Adanya keinginan menyebabkan adanya asosiasi, perhubungan dan pergaulan antara manusia, suatu dasar pokok bagi adanya masyarakat atau negara. Manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia memerlukan manusia lain. Terutama saling memerlukan kerjasama dalam mencukupi kebutuhan jasmani, seperti makan-minum, menyebabkan manusia itu tidak dapat berdiri sendiri.

Menurut Plato,Negara Ideal menganut sistem prinsip mementingkan kebajikan sehingga (Virtue).Plato menilai Negara yang mengabaikan prinsip kebajikan jauh dari Negara yang didambakan manusia, sangking pentingnya menurutnya Negara yang yang ideal adalah Negara yang penuh kebajikan. Mereka yang berhak menjadi penguasa adalah mereka yang mengerti sepenuhnya prinsip kebajikan.

Hubungan timbal balik atau (interdependency) dan pembagian kerja secara social (social division of labour) merupakan prinsip lain pokok kenegaraan lain. Plato beranggapan bahwa munculnya Negara adalah karena adanya hubungan timbal-balik dan rasa saling membutuhkan antar sesama. Ini dikarenakan manusia dianugrahi bakat dan kemampuan yang berlainan sehingga menciptakan ketergantungan dalam arti positif dalam masyarakat.

Mengenai cara kehidupan sosial Plato mengemukakan larangan atas kepemilikan pribadi yang melarang adanya hak milik serta kehidupan berfamili, larangan ini melingkupi dalam bentuk uang, harta keluarga, anak istri. Adanya milik, akan mengurangi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Karena dengan hak atas pemilikan pribadiakan menciptakan kecemburuan dan kesenjangan sosial dan menjadikan setiap orang berusaha untuk menumpuk kekayaannya. Semuanya itu akan menyebabkan kompetisi tidak sehat (free Fight Compettion) Larangan kepemilikan Plato terbatas hingga kelas-kelas penguasa dan pembantu penguasa saja. Kelas ketiga yaitu pekerja, di benarkan mempunyai milik dan berfamili, mereka pula yang menghidupi kelas-kelas lain. Dalam konteks ini Plato mengemukakan gagasan tentang pemilikan bersama,Kolektifitas atau Komunisme (Communism)

Pandangan Plato tentang anak dan wanita adalah bahwa ia mengakui hak yang sama antara wanita dan laki-laki, sebagimana yang dicerminkan dalam pengakuannya bahwa kedudukan penguasa dan pembantu penguasa dapat dipegang oleh wanita. Gagasan ini timbul karena Plato melihat lembaga perkawinan membuat wanita terinstusional sisasi secara sosial sebagai pekerja rumah tangga, ”pengabdi” suami , pengasuh anak. Wanita tidak dapat menjadi sama perannya dalam Negara seperti tentara dan penguasa Negara.

Alasan dari gagasan individualisme Plato adalah sifat individualisme yang didengungkan oleh para sofis dimasa itu dapat merusak kehidupan sosial masyarakat Athena, manusia nanti hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan orang lain. Padahal kehidupan bernegara pada hakikatnya menekankan saling ketergantungan sesame warga Negara.

Kebahagiaan menurutnya terletak pada kewajiban atau fungsi masing-masing yang dipenuhi. Syarat-syarat penguasa bisa didapati di dalam diri seorang filosof. Pendapatnya ini berpangkal pada pendirian bahwa pengetahuan nyang sebenarnya, yaitu kebajikan, hanya bisa diperoleh oleh seorang filosof. Ia adalah orang yang berpendirian bahwa orang yang berilmu haruslah memberikan sumbangannya bagi masyarakat. Orang-orang yang harus mendapatkan kepercayaan dalam memimpin negara dan masyarakat itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berilmu, yaitu filosof-filosof.

Kitab lain yang ditulis Plato adalah Kitab Hukum (Nomoi), yang tidak menempatkan penguasa diatas hukum melainkan sebagai pengemban dan penjaga hukum itu sendiri, sebagai hambanya. Hukum menurut Plato sebagai sesuatu yang menangani segenap segi hidup, termasuk segi-segi moral dan hukumpun merupakan suatu cara pendidikan yang pelaksanaannya lebih tergantung pada kesadara dan bukan pada hukuman.

Perbedaan antara Politeia dan Nomoi adalah bahwa menurut Nomoi baik penguasa maupun yang dikuasai semuanya mempunyai hak-hak politik, sedang dalam Politeia hak tidak dipersoalkan, yang dikemukakan adalah hak dan kewajiban.

Menurut Nomoi penguasa mempunyai milik serta keluarga. Komunisme yang dianjurkan dihapuskan. Penguasa tidak pula merupakan kelas tersendiri karena siapa yang duduk dipemerintahan bergantung pada pilihan yang datang dari rakyat.

3. Friedrich Hegel

  • Pemikiran Hegel

Pemikiran Hegel tidak bisa dilepaskan dalam dialektika antara tesis, antitesis dan sintesis. Dalam bukunya Philosphy of Right, negara dan masyarakat sipil ditempatkan dalam kerangka dialektika itu yaitu keluarga sebagai tesis, masyarakat sipil sebagai antitesis dan negara sebagai sintesis.

Dialektika itu bertolak dari pemikiran Hegel bahwa keluarga merupakan tahap pertama akan adanya kehendak obyektif. Kehendak obyektif dalam keluarga itu terjadi karena cinta berhasil mempersatukan kehendak. Konsekuensinya, barang atau harta benda yang semula milik dari masing-masing individu menjadi milik bersama. Akan tetapi, keluarga mengandung antitesis yaitu ketika individu-individu (anak-anak) dalam keluarga telah tumbuh dewasa, mereka mulai meninggalkan keluarga dan masuk dalam kelompok individu-individu yang lebih luas yang disebut dengan masyarakat sipil (Civil Society). Individu-individu dalam masyarakat sipil ini mencari penghidupannya sendiri-sendiri dan mengejar tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Negara sebagai institusi tertinggi mempersatukan keluarga yang bersifat obyektif dan masyarakat sipil yang bersifat subyektif atau partikular.

Meskipun logika pemikiran Hegel nampak bersifat linear, namun Hegel tidak memaksudkannya demikian. Hegel memaksudkannya dalam kerangka dialektika antara tesis, antitesis dan sintesis. Dalam kerangka teori dialektikanya ini, Hegel menempatkan masyarakat sipil di antara keluarga dan negara. Dengan kata lain, masyarakat sipil terpisah dari keluarga dan dari negara.

Masyarakat sipil bagi Hegel digambarkan sebagai masyarakat pasca Revolusi Perancis yaitu masyarakat yang telah diwarnai dengan kebebasan, terbebas dari belenggu feodalisme. Dalam penggambaran Hegel ini, Civil Society adalah sebuah bentuk masyarakat dimana orang-orang di dalamnya bisa memilih hidup apa saja yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sejauh mereka mampu. Negara tidak memaksakan jenis kehidupan tertentu kepada anggota Civil Society seperti yang terjadi dalam masyarakat feodal karena negara dan civil society terpisahkan.

Masyarakat sipil terdiri dari individu-individu yang masing-masing berdiri sendiri atau dengan istilah Hegel bersifat atomis. Akibatnya, anggota dalam masyarakat sipil (civil society) tidak mampu mengobyektifkan kehendak dan kebebasan mereka. Kehendak dan kebebasan mereka bersifat subyektif-partikular. Meskipun demikian, masing-masing anggota dalam mengejar pemenuhan kebutuhannya saling berhubungan satu sama lain. Civil society menjadi tempat pergulatan pemenuhan aneka kebutuhan dan kepentingan manusia yang menjadi anggotanya. Dalam kerangka penggambaran ini, masyarakat sipil adalah masyarakat yang bekerja. Karena kegiatan masyarakat sipil tidak dibatasi oleh negara, maka dalam masyarakat sipil terjadilah usaha penumpukan kekayaan yang intensif.

Berkaitan dengan ciri kerja itu, masyarakat sipil ditandai dengan pembagian kelas sosial yang didasari pada pembagian kerja yaitu kelas petani, kelas bisnis dan kelas birokrat atau pejabat publik (public servants). Kelas petani mengolah tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga. Kelas bisnis terdiri dari pengrajin, pengusaha manufaktur dan pedagang. Kelas pelayan publik bertugas memelihara kepentingan umum komunitas masyarakat sipil. Kelas pejabat publik ini bila ditinjau dari gaji yang diperoleh merupakan kelas dalam masyarakat sipil, tetapi bila ditinjau dari tugasnya, ia termasuk kelas eksekutif dalam negara. Jadi, kelas birokrat atau pejabat publik ini dalam pemikiran Hegel merupakan jembatan dari masyarakat sipil ke negara.

Masyarakat sipil adalah masyarakat yang terikat pada hukum. Hukum diperlukan karena anggota masyarakat sipil memiliki kebebasan, rasio dan menjalin relasi satu sama lain dengan sesama anggota masyarakat sipil itu sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Hukum merupakan pengarah kebebasan dan rasionalitas manusia dalam hubungan dengan sesama anggota masyarakat sipil. Tindakan yang melukai anggota masyarakat sipil merupakan tindakan yang tidak rasional.

Dalam kedudukannya yang tertinggi, negara mengatur sistem kebutuhan masyarakat sipil dan keluarga dengan memberikan jaminan stabilitas hak milik pribadi, kelas-kelas sosial dan pembagian kerja. Pengaturan negara itu dilakukan melalui hukum. Melalui hukum itu, negara berfungsi untuk memperkembangkan agregat tindakan rasional sebab pembatasan yang dilakukan oleh hukum negara merupakan pembatasan rasional yang diperlukan bagi keberadaan individu-individu lainnya. Kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas manusia. Hukum negara menjadi instrumen untuk mengingatkan manusia agar tidak bertindak irrasional.

4. Niccollo Machiavelli

  • Pemikiran politik Nicollo Marchiavelli

Machiavelli sering dikemukakan sebagai seorang pemikir yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Bahkan Machiavelli sering juga dikemukakan sebagai seorang yang menganjurkan untuk mengesampingkan nilai-nilai moral tadi untuk dapat mempertahankan kemegahan dan kekuasaan. Kitabnya, The Prince, penuh dengan nasihat-nasihat demikian, sehingga apa yang disebut Machiavellisme adalah ajaran tanpa moral tadi.

Machiavelli berpendapat bahwa nilai-nilai yang tinggi, atau yang dianggap tinggi, adalah berhubungan dengan kehidupan dunia, dan ini dipersempit pula hingga kemasyhuran, kemegahan, dan kekuasan belaka. Machiavelli menolak adanya hukum alam, yang seperti telah diketahui adalah hukum yang berlaku untuk manusia sejagat dan sesuai dengan sifat hukum, mengikat serta menguasai manusia. Machiavelli menolak ini dengan mengemukakan bahwa kepatuhan pada hukum tersebut, malah juga pada hukum apapun pada umumnya bergantung pada soal-soal apakah kepatuhan ini sesuai dengan nilai-nilai kemegahan, kekuasaan, dan kemasyhuran yang baginya merupakan nilai-nilai tinggi. Bahkan menurut pendapatnya inilah kebajikan.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan seorang penguasa, Machiavelli membahas perebutan kekuasaan (kerajaan). Bila seorang penguasa berhasil merebut suatu kerajaan maka ada cara memerintah dan mempertahankan negara yang baru saja direbut itu.

1. Memusnahkannya sama sekali dengan membumi hanguskan negara dan membunuh seluruh keluarga penguasa lama. Tidak boleh ada yang tersisa dari keluarga penguasa lama sebab hal itu akan menimbulkan benih-benih ancaman terhadap penguasa baru suatu saat kelak.

2. Dengan melakukan kolobisasi, mendirikan pemukiman-pemukiman baru dan menempatkan sejumlah besar pasukan infantri di wilayah koloni serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga terdekat. Cara kolonisasi pernah dilakukan bangsa Romawi.

Dari kedua cara itu menurut Machiavelli cara pertama adalah cara yang paling efektif meski bertentangan dengan aturan moralitas.

Machiavelli menyimpulkan bahwa cara-cara itu hanya akan menjadikan sang penguasa berkuasa tetapi tidak menjadikannya terhormat, pahlawan atau orang besar.

Machiavelli menyarankan kalaupun seorang penguasa boleh melakukan kekejaman dan menggunakan “cara binatang” hendaknya dilakukan tidak terlalu sering. Setelah melakukan tindakan itu, ia harus bisa mencari simpati dan dukungan rakyatnya dan selalu berjuang demi kebahagiaan mereka.

Dalam sejarah agama kuno, menurut machiavelli, hanya nabi-nabi bersenjata (the armed prophets) dan memiliki kekuatan militer yang berhasil memperjuangkan misi kenabiannya. Sedangkan para nabi yang tidak bersenjata, betapa baik dan sakralnya misi yang mereka bawa, akan mengalami kekalahan karena tidak memiliki kekuatan militer . Atas dasar asumsi itu machiavelli menilai keberadaan angkatan perang yang kuat sebagai suatu keharusan yang dimilki negara. Machiavelli menyadari benar akan pentingnya angkatan bersenjata bagi seorang penguasa negara. Angkatan bersenjata, menurut Machiavelli merupakan basis penting seorang penguasa negara. Ia merupakan manifestasi nyata kekuasaan negara. Penguasa yang tidak memiliki tentara sendiri akan mudah goyah dan diruntuhkan kekuasaannya.

5. Thomas Hobbes

  • Pemikiran Thomas Hobbes

Pemikiran Hobbes yang membuat dia terkenal adalah Leviathan atau commenwelth. Pemikiran Hobbes yang penting adalah mengenai social contract (perjanjian bersama, perjanjian masyarakat, kontrak sosial). Perjanjian ini mengakibatkan manusia-manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada seseorang atau pada suatu majelis. Gerombolan orang yang berjanji itu pun menjadi satu dan ini bernama Commonwealth atau Civitas. Pihak yang memperoleh kekuasaan itu mewakili mereka yang telah berjanji. Jadi menurut Hobbes, isi perjanjian bersama itu mengandung dua segi: pertama, perjanjian antara sesama sekutu, sehingga tercipta sebuah persekutuan, dan kedua, perjanjian menyerahkan hak dan kekuasaan masing-masing kepada seseorang atau majelis secara mutlak.

Civil society sudah menjadi mantra baru dalam konstelasi politik kontemporer. Tak dimungkiri ramifikasi gagasan civil society sudah sedemikian luas, dari aras liberalisme yang di cetuskan oleh Hobbes. Hobbes menggambarkan kondisi pra-sosial atau keadaan alamiah yang diliputi ketidakpastian. Khususnya Hobbes, keadaan alamiah adalah perang sehingga terkenallah ungkapannya, ‘perang semua melawan semua.’ Ia menggambarkan keadaan alamiah di mana manusia secara ekstrem individual mutlak dan hidupnya diliputi konflik. Ini menandai keretakan atau diskontinuitas dengan keyakinan nilai moral tradisional, yakni relativisme moral dan pengedepanan nilai-nilai pasar. Kedaulatan mutlak individu dan etika yang didasarkan pada kepentingan diri membutuhkan bangunan Negara yang kuat untuk menjamin keamanan, kepastian relatif, dan kemungkinan antisipasi bagi hadirnya civil society. Pergeseran dari kondisi alamiah menuju civil society ini dicapai melalui tegaknya “Leviathan” atau “mortal God” yang bernama negara. Bagi Hobbes fungsi normal civil society – produksi dan pemerolehan properti baik akumulasi modal aupun ekspansi pasar, budaya, seni, dan hal-hal umum yang dibutuhkan dalam kehidupan – tergantung pada Negara yang kuat. Artinya negaralah yang membuat eksistensi civil society menjadi mungkin. Hobbes memandang negara mengungguli civil society dan prasyarat terbentuknya civil society adalah negara

Hobbes juga berpendapat bahwa nilai itu bersifat subjektif. Yang baik dan yang buruk semata-mata bergantung pada pendapat masing-masing. Oleh sebab itu baik buruk itu adalah pula soal pribadi. Disamping itu ia juga mengugkapkan bahwa adalah menjadi fitrah manusia untuk berselisih, bertengkar dan cekcok sesamanya.

6. John Locke

  • Pemikiran John Locke

Berbicara mengenai kekuasaan politik untuk rakyat dalam konsep John Locke, tidak terlepas di dalamnya pembahasan mengenai hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab memungkinkan terciptanya masyarakat yang baik.

Dalam pembahasannya tentang hak dan asal usulnya, seperti Hobbes, Locke berpaling kepada originalitas keadaan alamiah sebelum terbentuknya pemerintahan. Dikatakan bahwa “hak” lahir dari keadaan alamiah (state of nature) di mana manusia ada dalam keadaan bebas yang sempurna untuk mengatur tindakan, kepemilikan dan orang-orang yang cocok dalam ikatan hukum alam. Locke berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah hak untuk membuat hukum. Hukum itu dibuat untuk mengatur dan melindungi property demi tercapainya kebaikan bersama. Dalam uraian ini fungsi pemerintah dilihat sangat transparan dan terbuka yaitu untuk mempertahankan komunitas demi bonum communae. Namun, yang menjadi persoalan komunitas macam mana yang mau dipertahankan. Apakah layak kita gunakan kekerasan atas nama komunitas? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan prinsip universal yaitu kemanusiaan yang dianut hampir semua Negara modern?

Hukum alam yang paling fundamental adalah melindungi hidup. Bagaimana the state of nature berkembang menjadi sebuah komunitas politik? Menurut Locke, satu-satunya jalan membentuk sebuah komunitas politik dan mendirikan sebuah pemerintahan harus ada konsistensi terhadap pengunaan intelek yang dibimbing oleh hukum alam dan oleh persetujuan bebas . Kekerasan dan penaklukan haruslah diganti dengan perjanjian dan persetujuan untuk membentuk sebuah kekuasaan politis. Dengan demikian ada perbedaan antara kekuasaan politik dan kekuasaan absolut yang cenderung menggunakan kekerasan.

Konsep Trias Politica merupakan ide pokok dalam Demokrasi Barat, yang mulai berkembang di Eropa pada abad XVII dan XVIII M. Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Trias Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara dapat lebih terjamin.

Konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya Two Treatises on Civil Government (1690), yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris.

Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain; kekuasaan legislatif yang membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federatif yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Setelah menguraikan pemikiran Locke, dapat dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Locke adalah suatu yang baik. Hal ini saya dukung dengan argumen bahwa suatu Negara dapat berkembang kalau Negara tersebut dapat menjalankan hukum-hukumnya dengan baik. Itu berarti hukum itu sendiri sungguh-sungguh hukum yang benar dan mempunyai tujuan yang baik untuk kemakmuran rakyat. Prinsipnya bahwa hukum dibuat untuk kepentingan rakyat dan bukannya untuk melindungi penguasa. Hukum dalam suatu negara berfungsi untuk menjamin kebahagiaan rakyat.

Hukuman bagi orang yang melanggar hukun adalah suatu hal yang baik apalagi tujuannya adalah untuk keamanan semua masyarakat. Dengan hukum yang baik, suatu Negara dapat menuju tujuan yang ingin dicapai dengan baik pula. Namun satu hal yang tidak dapat saya dukung dari pemikiran Locke adalah sanksi hukuman mati kepada orang yang melakukan kesalahan. Menghukum orang dengan hukuman mati adalah suatu tindakan yang melanggar hak asasi seseorang. Yang dapat mengambil nyawa seseorang hanyalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk hal itu.

Pada dasarnya manusia ingin hidup aman dan sejahtera. Namun semua itu tidak dapat tercapai kalau tidak ada hukum yang mengatur dengan baik. Locke berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah hak untuk membuat hukum dengan hukuman mati dan akhibatnya semua hukuman yang lebih randah, demi mengatur dan melindungi property dan menggunakan kekerasan atas nama komunitas dalam melaksanakan hukum-hukum itu dan dalam mempertahankan harta bersama, semuanya demi kebaikan bersama. Namun itu tak berarti bahwa dengan hukum, kita dapat menghalalkan segala cara untuk dapat menghukum orang yang bersalah. Menghukum dengan hukuman mati adalah tindakan yang telah melanggar hak asasi seseorang.

Negara persemakmuran pada dasarnya adalah suatu bentuk penguasaan namun lebih mengarah pada suatu pembangunan ke depan menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dengan Negara Persemakmuran Locke bermaksud bukan pada suatu demokrasi, atau bentuk pemerintahan apapun, melainkan masyarakat mandiri.

7. Rod Hague et al

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggotanya.

KONSEP / TEORI TENTANG ILMU POLITIK

Perkembangan Ilmu Politik

Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904.

Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948. Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Ilmu politik memiliki beberapa konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam politik.

1. Power (Kekuasaan)

Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und Gesselshaft menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan,” Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan pihak pertama.”

2. Authority (Kewenangan)

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektevitas organisasi.

Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya an analysis of social power , bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya.

3. Influence (Pengaruh)

Norman Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adala suatu tipe kekuasaan, yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka bukan merupakan motivasi pendorongnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapai sebuah tujuan.

Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan pelakunya, dan masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada faktor lain yang menentukannya bertindak. Walaupun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih unggul karena terkadang ia memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering berhasil.

4. Persuasion (Ajakan)

Persuasi adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mengubah sikap dengan argumentasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan orang yang mengajak. Dalam politik, persuasi diperlukan untuk memperoleh dukungan. Persuasi disini dilakukan untuk ikut serta dalam suatu komunitas dan mencapai tujuan komunitas tersebut. Persuasi bersifat tidak memaksa dan tidak mengharuskan ikut serta, tapi lebih kepada gagasan untuk melakukan sesuatu. Gagasan ini dinyatakan dalam argumen untuk memengaruhi orang atau kelompok lain.

5. Coercion (Paksaan)

Paksaan merupakan cara yang mengharuskan seseorang atau kelompok untuk mematuhi suatu keputusan. Peragaan kekuasaan atau ancaman berupa paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemilik kekuasaan.

Dalam masyarakat yang bersifat homogen ada konsensus nasional yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Paksaan tidak selalu memengaruhi dan tidak tampak. Dengan demikian, di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan hanya digunakan untuk meyakinkan suatu pihak.

Contoh dari paksaan yang diberlakukan sekarang adalah sistem ketentuan pajak. Sifat pajak ini memaksa wajib pajak untuk menaati semua yang diberlakukan dan apabila melanggar akan dikenai sanksi.

6. Acquiescence (Perjanjian)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak membuat janji kepada pihak lain untuk melaksanakan satu hal. Oleh karena itu, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tulisan. Acquiescence diartikan sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes.

Konsep politik lahir dalam pikiran (mind) manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa phenomena, yang disebut sebagai teori. Berdasarkan pengertiannya, teori politik bisa dikatakan sebagai bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Norms for political behavior, yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moril dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan valuational (mengandung nilai). Yang termasuk golongan antara lain filsafat politk, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.

b. Teori-teori politik yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politk dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai (non valuational), atau biasa dipakai istilah “value free” (bebas nilai). Biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politk sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Teori-teori kelompok (a) dibagi menjadi tiga golongan :

Filsafat politik (political philosophy), yaitu mencari penjelasan berdasarkan ratio. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi.

Teori politik sistematis (systematic political theory), yaitu mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masanya. Dengan kata lain teori ini hanya mencoba merealisasikan norma-norma dalam suatu program politik.

Ideologi politik (political ideology), yaitu himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan, yang dimiliki seorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politk yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah lakunya.

FENOMENA POLITIK

  • Sengketa Laut China Selatan

JAKARTA : Pemerintah Amerika Serikat menyatakan apresiasinya atas posisi Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian di konflik Laut China Selatan dan Myanmar.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan apresiasi tersebut disampaikan saat Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton saat melakukan kunjungan kehormatan dengan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana hari ini (4/9).

“Perkembangan di Laut China Selatan, khususnya apresiasi dari pemerintah AS atas peranan Indonesia dalam kelola masalah ini, pertahankan keutuhan Asean.”

“[Sementara] penanganan masalah Rohingya, sekali lagi AS menyampaikan apresisasi atas posisi indonesia,” kata Menlu Marty Natalegawa dalam jumpa pers di Kantor Presiden, usai Hillary bertemu dengan SBY Selasa, 4 September 2012.

AS menyampaikan apresiasinya pada Indonesia terkait konflik Laut China Selatan, ujarnya, atas peranan RI dalam mengelola masalah tersebut.

AS menilai RI telah berupaya mempertahankan keutuhan Asean, dan mendorong adanya pencapaian code of conduct, serta penekanan agar masalah itu dapat dikelola dengan baik.

Menlu AS, ujarnya, juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden SBY atas perannya dalam memastikan kemajuan proses demokrasi dan reformasi di Myanmar.

“AS menyampaikan apresisasi atas posisi Indonesia yang sangat terukur dan betul-betul menampilkan kepedulian berdasarkan fakta yang berkembang di lapangan,” kata Marty. (Bsi)

BEIJING: Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton menemui Presiden China Hu Jintao pada hari ini (5/9/2012) dengan salah satu misinya yakni mencari solusi penyelesaikan perebutan wilayah Laut China Selatan.

Clinton membujuk China dan negara-negara Asia Tenggara lebih menggunakan diplomasi ketimbang kekuatan militer untuk menyelesaikan perselisihan di wilayah yang kaya minyak dan gas itu.

Clinton bertemu dengan Hu setelah menemui Menlu China Yang Jiechi tadi malam (4/9/2012). Agenda kunjungan Clinton ini adalah kekhawatiran seputar keamanan global, termasuk program nuklir Iran dan Korea Selatan.

Kami yakin hubungan AS dan China kuat dan solid. Kita dapat menyelesaikan kesepakatan dan ketidaksepakatan dengan terbuka, yang menurut saya menunjukkan kedewasaan hubungan dan kesempatan untuk terus mempereratnya di masa depan,” kata Clinton dalam pertemuannya dengan Hu.

Dalam kunjungan ke enam negara Asia Pasifik dalam 11 hari tersebut, Clinton ingin mempromosikan diplomasi dalam menyelesaikan perebutan wilayah, tanpa mengganggu hubungan AS dan China.

Pemerintah AS khawatir ketegangan di Laut China Selatan dan Timur yang melibatkan China dan beberapa negara mulai dari China hingga Filipina, dapat mengganggu kebebasan navigasi dan memicu pertempuran bersenjata.

Pertemuan Clindon dengan Wakil Presiden China Xi Jinping, kandidat pengganti Hu terkuat dalam peralihan kekuasaan Partai Komunis akhir tahun ini, ditunda. Clinton dikabarkan tadi malam bahwa Xi tidak dapat menemuinya hari ini.

Sementara itu, Hu memuji Clinton atas kunjungannya yang penting bagi hubungan AS dan China. Persengketaan wilayah laut oleh enam negara Asia ini telah meningkatkan ketegangan pada tahun ini.

China menempatkan pasukan militer di pulau sengketa, sementara Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei mengajukan klaim masing-masing. Wilayah sengketa ini diperkirakan mengandung hingga 30 miliar metrik ton minyak dan 16 triliun meter kubik gas.

AS punya kepentingan nasional dalam menjaga perdamian dan stabilitas, penghormatan terhadap hukum internasional, kebebasan pelayaran, dan keleluasaan perdagangan legal di Laut China Selatan,” kata Clinton setelah bertemu dengan Menlu Indonesia Marty Natalegawa pada 3 September di Jakarta.

Pengamat Asia seperti Ernie Bower dari Center for Strategic and International Studies (CSIC) di Washington mengatakan kunjungan Clinton mengakomodasi kepentingan AS dengan semua negara yang bersengketa dan dengan negara lain yang tidak terlibat.

Clinton meyakinkan sekutu mereka yang ketakutan bahwa AS akan tegas melawan segala gangguan terhadap kebebasan pelayaran dan perdagangan dari China, tapi tetap menjaga hubungan perdagangan AS dengan China.

Meski AS tidak memihak dalam persengketaan ini, kami yakin negara-negara di wilayah ini perlu bekerjasama untuk mengatasi sengketa tanpa pemaksaan, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, dan tentu saja tanpa peperangan militer,” kata Clinton. (Bloomberg/03/arh)

Kesimpulannya adalah,

Ini adalah sengketa internasional yang dapat melibatkan seluruh dunia. Sebab yang disengketakan adalah sebuah laut yang merupakan jalur perdagangan ke seluruh dunia. Wajar rasanya bila AS yang sebagai negara adidaya berupaya untuk menjadi atau sebagai pihak ketiga yang netral. Sebab secara tidak langsung dan kecil besarnya berpengaruh besar ke perekonomian dunia. Tetapi pihak yang bersengketa merasa bahwa AS hanya mengambil untung dari situasi ini untuk menguasai pihak-pihak yang bersengketa.

TUGAS 2

MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU POLITIK

JUDUL TUGAS : NEGARA

TUGAS : KE-2

NAMA : ALLENDA CORNELIA

NIM : 125120501111011

KELAS : A-POL-1

  • Asal mula sebuah negara

Pendekatan teoritis (sekunder), yaitu dengan menyoal tentang bagaimana asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofis tanpa mencari bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut (karena sulit dan bahkan tak mungkin), melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis.

Teori Kenyataan

Timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saatitu pula negara itu menjadi suatu kenyataan.

Teori Ketuhanan

Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwanegara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga,menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. Negara bukan tumbuh disebabkanberkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan,´ katanya.

Demikian pada umumnya negara mengakui bahwa selain merupakan hasil perjuangan atau revolusi, terbentuknya negara adalah karunia atau kehendak Tuhan. Ciri negara yang menganut teori Ketuhanan dapat dilihat pada UUD berbagai negara yang antaralain mencantumkan frasa: Berkat rahmat Tuhan atau By the grace of God´.

Doktrin tentang raja yang bertahta atas kehendak Tuhan (divine right of king ) bertahan hingga abad XVII.

Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: Homo homini lupus dan Bellum omnium contra omnes. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan . Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut.

Demikianlah akal sehat manusia telah membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tenteram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (contract social ).Perjanjian antarkelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian itu sendiri disebut pactum unionis. Bersamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut pactum subiectionis, yaitu perjanjian antarkelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam pactum unionis . Isi pactum subiectionis adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya.

Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J.Rousseau (1712-1778).

Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana disindir oleh Kallikles danVoltaire: “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”.

Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutnya,sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik alat-alat produksi dan yang bukan pemilik. Kelas yang pertama tidak merasa aman dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan organisasi paksa yang disebut negara, untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan posisi istimewa kepada mereka dan untuk melanggengkan pemilikan atas alat-alat produksi tersebut.

H.J. Laski berpendapat bahwa negara berkewenangan mengatur tingkah laku manusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepada negara.

Teori Hukum Alam

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Penganut Teori Hukum Alam antara lain:

o Masa Purba: Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)

o Masa Abad Pertengahan: Augustinus (354-430) dan Thomas Aquino (1226-1234)

o Masa Renaissance: para penganut teori Perjanjian Masyarakat

Teori Hukum Murni

Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang harus taat dan tunduk. Kehendak negara adalah kehendak hukum. Negara identik dengan hukum.

Paul Laband (1838-1918) dari Jerman memelopori aliran yang meneliti negara semata-mata dari segi hukum. Pemikirannya diteruskan oleh Hans Kelsen (Austria)yang mendirikan Mazhab Wina. Hans Kelsen mengemukakan pandangan yuridis yang sangat ekstrim: menyamakan negara dengan tata hukum nasional (national legal order ) dan berpendapat bahwa problema negara harus diselesaikan dengan cara normatif. Ia mengabaikan faktor sosiologis karena hal itu hanya akan mengaburkan analisis yuridis. Hans Kelsen dikenal sebagai pejuang teori hukum murni (reinerechtslehre), yaitu teori mengenai mengenai pembentukan dan perkembangan hukum secara formal, terlepas dari isi material dan ideal norma-norma hukum yangbersangkutan. Menurut dia, negara adalah suatu badan hukum (rechtspersoon, juristicperson), seperti halnya NV, CV, PT. Dalam definisi Hans Kelsen, badan hukum adalah ‘sekelompok orang yang oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan,yaitu sebagai suatu person yang memiliki hak dan kewajiban.’ (General T heory of Law and State, 1961). Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dengan badan-badan hukum lain adalah bahwa negara merupakan badan badan hukum tertinggiyang bersifat mengatur dan menertibkan.

Teori Modern

Teori modern menitik beratkan fakta dan sudut pandangan tertentu untuk memeroleh kesimpulan tentang asal mula, hakikat dan bentuk negara. Para tokoh Teori Modern adalah Prof.Mr. R. Kranenburg dan Prof.Dr. J.H.A. Logemann.

Kranenburg mengatakan bahwa pada hakikatnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sebaliknya, Logemann

mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Perbedaan pandangan mereka sesungguhnya terletak pada pengertian istilah bangsa. Kranenburg menitik beratkan pengertian bangsa secara etnologis, sedangkan Logemann lebih menekankan pengertian rakyat suatu negara dan memperhatikan hubungan antar organisasi kekuasaan dengan kelompok manusia di dalamnya.

  • Pemahaman tentang negara

Pengertian Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian Negara lain yang didefinisikan KBBI adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Berikut dibawah ini Pengertian Negara menurut para Ahli :

Prof. Farid S.

Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

Georg Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

Roelof Krannenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Roger H. Soltau

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Prof. R. Djokosoetono

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Prof. Mr. Soenarko

Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Aristoteles

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

  • Pemikiran politik

1. Komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka seringkali menggunakan ideom politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalm Partai Komunis Indonesia.

2. Sosialisme Demokrat yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran barat. Aliran ini muncul dalam Partai Sosialis Indonesia.

3. Islam, yang terbagi menjadi dua varian: kelompok Islam Reformis (dalam bahasa Feith)- atau Modernis dalam istilah yang digunakan secara umum- yang berpusat pada Partai Masjumi, serta kelompok Islam konservatif –atau sering disebut tradisionalis- yang berpusat pada Nadhatul Ulama.

4. Nasionalisme Radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai nasionalis Indonesia (PNI).

5. Tradisionalisme Jawa, penganut tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang kongkret, melainkan sangat mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR), kelompok-kelompok Teosufis (kebatinan) dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan (pamong Praja).

  • Definisi atau pemahaman tentang politik

Pengertian politik

Secara etimologis, kata Politik berasal dari bahasa Yunani Polis yang berarti kota atau Negara kota. Dari kata Polis ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperi polities (Warga Negara) dan politicos nama sifat yang berarti kewarganegaraan. Untuk kata ilmu politik digunakan istilah politike episteme dan untuk kemahiran politik digunakan istilah politike techne.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi politik menurut beberapa ahli:

# ROD HAGUE

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya

# ANDREW HEYWOOD

Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama

# CARL SCHMIDT

Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan – keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak.

# LITRE

Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara

# ROBERT

Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia

# IBNU AQIL

Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W

Definisi politik menurut saya : politik adalah cara untuk meraih atau mendapatkan sesuatu

  • Perkembangan politik

Perilaku politik sudah ada sejak jaman dahulu, ini semua terjadi karena para ahli-ahli politik yang mengemukakan pendapatnya. Politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena politik pada zaman itu mendapatkan karakteristik tersendiri.

Politik dalam pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina.

Perkembangan politik dari jaman dahulu sampai sekarang secara garis besar hampir memiliki ciri khas yang sama, hanya saja pada sekarang ini tidak penerepan ilmu politik dalam perilaku berpolitik sudah berbeda dengan jaman dahulu.

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Allenda Cornelia S. – 125120501111011

  1. Ping-balik: DAFTAR NAMA KELAS (A.POL.1) « The First Political Class

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: