Arsip Penulis: ubapol1

Suci Novelyna Anansi – 125120500111035

NAMA        : SUCI NOVELYNA ANANSI

NIM           : 125120500111035

 

1.      Pemahaman Mengenai Negara

  1. A.    Definisi Mengenai Negara
  • Roger H. Soltau        

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat” (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community).

  • H J. Laski                  

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yg bersifat memaksa dan yg secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yg merupakan bagian dari masyarakat itu.

  • Max Weber               

Negara adalah suatu masyarakat yg mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah” (The state is a human society that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory)

  • Robert M. MacIver  

Negara adalah asosiasi yg menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalm suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yg diselenggarakan oleh suatu pemerintah yg utk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

  • •         Kenneth Waltz         

Negara merupakan penggabungan dari berbagai individu yang berinteraksi satu sama lain untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri.

  • J.H.A. Logemann     

De staat is een gezags-organizatie. (Negara ialah suatu organisasi kekuasaan/ kewibawaan.

  • Miriam Budiardjo    

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

  • Mr. Soenarko                       

Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

  1. B.     Konsep Mengenai Negara

Konsep Adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia.

Konsep Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang harus mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain manusia, yang terpenting dari sebuah Negara adalah sudah punyakah Negara terseut suatu sasaran atau konsep dimana negara tersebut akan dijadikan sebuah Negara yang seperti apa di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang.

  1. C.    Awal Mula Terbentuknya Negara

Ada empat teori tentang terbentuknya negara, yaitu teori kontrak sosial, teori kekuasaan, teori hukum alam, dan teori ketuhanan.

  1. 1.      Teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial)

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidupsendiri-sendiri dan berpindah-pindah.

  • Thomas Hobbes mengemukakan bahwa lahirnya negara adalah dengan adanya kesepakatan untuk membentuk negara, maka rakyat menyerahkan semua hak yang mereka miliki sebelumnya secara alamiah (sebelum adanya negara), untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan negara.
  • John Locke mengatakan bahwa sebagian besar anggota masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, baru kemudian anggota masyarakat tersebut menjadi rakyat dari suatu negara yang didirikan. Negara dalam pandangan John Locke tidak berkuasa secara absolut sebagaimana pandangan Hobbes. Hal ini karena dalam ralitasnya, ada bagian yang dimiliki masing-masing orang yaitu hak asasi.
  • Jean Jacques Rosseau dalam bukunya yang terkenal Du Contract Social (1762), meletakan dasar berdirinya sebuah negara, yakni dengan mengemukakan paham kedaulatan rakyat. Yaitu adanya suatu perjanjian atau kesepakatan untuk membentuk negara, tetapi rakyat tidak sekaligus harus menyerahkan hak-hak yang dimilikinya untuk diatur negara. Agar partisipasi rakyat dapat tersalurkan maka rakyat wajib memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam pemerintahan yang didirikan serta menyusun birokrasi pemerintah secara lebih partisipatif.
  • Grotius mempergunakan kontrak sosial untuk dua tujuan, secara intern untuk membenarkan kewajiban mutlak dari rakyat untuk menaati pemerintah, secara internasional guna menciptakan suatu dasar yang mengikat secara hukum dan hubungan yang stabil diantara negara-negara. Grotius mengemukakan kontrak sosial sebagai suatu fakta aktual dalam sejarah manusia. Dia menganggap konstitusi setiap negara didahului kontrak sosial, dimana rakyat memilih bentuk pemerintahan yang menurut mereka paling cocok. Apapun pendapat orang tentang kelebihan salah satu bentuk pemerintahan, tiap orang berhak memilih bentuk pemerintahan yang disukainya.
  1. 2.      Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orangkuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain.

  • H.J. Laski berpendapat bahwa negara berkewenangan mengatur tingkah lakumanusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepadanegara.
  • Leon Duguit menyatakan bahwa seseorang dapat memaksakan kehendaknya terhadaporang lain karena ia memiliki kelebihan atau keistimewaan dalam bentuk lahiriah(fisik), kecerdasan, ekonomi dan agama.
  • Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutnya,sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinyapada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi duakelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik alat-alat produksi dan yangbukan pemilik. Kelas yang pertama tidak merasa aman dengan kelebihan yangdimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan organisasi paksa yangdisebut negara, untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan posisiistimewa kepada mereka dan untuk melanggengkan pemilikan atas alat-alat produksi tersebut.
  • Thomas Hobbes menyatakan ”Bellum Omnium Contra Omnes” semua berperang melawan semua, kiranya tepat sekali untuk memotret kondisi mereka dalam persaingan untuk memperebutkan sesuatu. Kelompok yang terkalahkan kemudian harus tunduk serta wilayah yang dimilikinya diduduki dan dikuasai oleh sang penakluk, dan demikian seterusnya.
  1. 3.      Teori Hukum Alam

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi danuniversal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukanbuatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam.

  • Menurut Plato, asal mula terjadinya negara adalah karena:

1)    adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup;

2)    manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain dan harus menghasilkan segala sesuatu yang bisa melebihi kebutuhannya sendiri untuk dipertukarkan;

3)     mereka saling menukarkan hasil karya satu sama lain dan kemudian bergabung dengan sesamanya membentuk desa;

4)    hubungan kerja sama antardesa lambat laun menimbulkan masyarakat (negara kota).

  • Aristoteles meneruskan pandangan Plato tentang asal mula terjadinya negara. Menurutnya, berdasarkan kodratnya manusia harus berhubungan dengan manusia lain dalam mempertahankan keberadaannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan itu pada awalnya terjadi di dalam keluarga, kemudian berkembang menjadi suatu kelompok yang agak besar. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari keluarga-keluarga itu kemudian bergabung dan membentuk desa. Dan kerja sama antardesa melahirkan negara kecil (negara kota).
  • Thomas Aquino berpendapat bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karena kebutuhan sosial manusia. Negara adalah lembaga yang bertujuan menjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat, penyelenggara kepentingan umum, dan penjelmaan yang tidak sempurna dari kehendak masyarakatnya.
  • Hugo De Groot/ grotius dalam bukunya de jure oc pacis bahwa sumber hukum alam adalah akal manusia.
  1. 4.      Teori Ketuhanan

Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjaditanpa kehendak-Nya.

  • Augustinus menganggap bahwa negara (kerajaan) yang ada di dunia ini adalah ciptaan iblis (Civitate Diaboli), sedangkan Kerajaan Tuhan (Civitate Dei) berada di alam akhirat. Gereja dianggap sebagai bayangan Civitate Dei yang akan mengarahkan hukum buatan manusia kepada azas-azas Kristen yang abadi.
  • Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga, menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. “Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan,” katanya.

 

  1. Kesimpulan

Jadi negara itu adalah penggabungan dari berbagai individu hingga menjadi sebuah kelompok dimana adanya beberapa orang yang memegang suatu kekuasaaan di dalam suatu wilayah yang dapat dikatakan sangat  besar. Sedangkan wilayah  negara terbentuk karena adanya campur tangan Tuhan, dan negara terbentuk atas kesepakatan bersama dan juga suatu perjanjian serta adanya kekuasaan yang terbentuk karena adanya perjanjian (kontrak sosial)

 

  1. 1.      Perkembangan Pemahaman Ilmu Politik

Perkembangan Ilmu Politik Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan cirri tersendiri.

Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948. Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

 

  1. 2.      Defnisi Mengenai Ilmu Poltik
    1. A.    Menurut Para Ahli
  • Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
  • Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.
  • Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
  • Prof Miriam Budiarjo ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
  • A. Kaplan dalam buku Power Society: “Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, 
  • Harold D. Laswell dalam buku Who gets What, When and How, Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.”
  • Max weaber ilmu politik adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya.
  • Ramlan Surbakti ilmu Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masayarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. 
  1. B.     Definisi Ilmu Politik Menurut Diri Sendiri

Ilmu politik adalah suatu hal yang identik atau selalu menyangkut dengan suatu kekuasaan dan juga suatu tujuan yang harus dicapai baik pencapaian tersebut dilakukan secara individu maupun kelompok.

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Suci Novelyna Anansi – 125120500111035

NAMA      : SUCI NOVELYNA ANANSI

NIM          : 125120500111035

 

MACAM-MACAM TEORI POLITIK      :

  1. 1.      Teori Politik Zaman Klasik
    1. Teori Politik Socrates            :
      1. Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR).
      2. Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi.
      3. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.
  2. Teori Politik Plato     :
    1. Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian:
      1. Pikiran atau akal
      2. Semangat atau keberanian
      3. Nafsu/keinginan berkuasa.
  3. Teori Politik Aristoteles        :
    1. Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi                   :
      1. Filsafat teoritis
      2. Filsafat praktek
      3. Filsafat produktif

2. Teori Politik Zaman Pertengahan

  1. 1.      Teori Politik Agustinus
    1. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang:
      1. Tuhan menjadi raja sebagai dasar Negara
      2. sebagai dasar Negara
      3. Kehidupan warga negara penuh kepatuhan
      4. Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.
      5. 2.      Teori Politik Machiavelli
        1. a.      Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini digambarkan dalam teori politik dan etika Machiavelli sebagai dasar nasionalisme.

3.Teori Politik Zaman Modern

1. Teori Politik Thomas Hobbes

  1. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati.
  2. Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.
  3. 2.      Teori Politik John Locke
    1. Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT.
    2. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:
    3. Kebingungan
    4. Ketidak pastian
    5. Ketidak aturan
    6. Tidak ada kematian
    7. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:
    8. Monarkhi
    9. Aristokrasi
    10. Demokrasi

 

 

  1. 3.      Teori Politik Montesquieu
    1. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHECK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan :
      1.  Kekuasan Legislatif adalah sebagai pembuat undang- undang
      2.  Kekuasaan Eksekutif adalah sebagai pelaksana undang- undang
      3.  Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk menghakimi

Kesimpulan     : jadi dapat disimpulkan dari kedelapan tokoh politik tersebut mengenai pandangan politik, politik itu adalah suatu upaya bersikap jujur, adil, dalam hidup bermasyarakat dengan mengunakan akal, keberanian, dan hasrat untuk bekuasa. membentuk suatu Negara, dengan bersumbu kepada hukum serta berhak memilih menjadi Negara yang sekuler atau berkeyakinan akan adanya tuhan dan juga menjadi Negara yang monarki atau republik dan juga Negara tersebut memiliki landasan keyakinan terhadap mekanisme pembagian keuasaan (1. Legislatif, 2. Eksekutif, 3. Yudikatif). Dimana warga Negara dari Negara tersebut menjadi salah satu lawan  dari warga Negara yang lainnya dengan tetap menjaga nilai-nilai hak asasi manusia.

MACAM-MACAM KONSEP ILMU POLITIK :

  1. 1.      Negara
    1. Miriam Budiardjo negaraadalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati moleh rakyatnya. Menurut Thomas Aquinas Negara merupakan lembaga social manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan social lebih kecil seperti desa dan kota.
    2.  Roger  F. Soltau negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.
    3. 2.      Kekuasaan

                                                             a.      Miriam Budiardjo kekuasan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

                                                            b.      Harold D. Laswell ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

  1. 3.      Pengambilan keputusan

                                                             a.      Miriam Budiardjo keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat.

                                                            b.      Harold D. Laswell “tujuan masyarakat dan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Definisi dari  Harold Laswell dirumuskan sebagai “who gets what, when, how”.

  1. 4.      Kebijakan

                                                             a.      Miriam Budiardjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

                                                            b.      David Easton ilmu politik adalah study mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. Dalam bukunya the political system david easton mengatakan kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang yang di terima untuk masyarakat.

  1. 5.      Pembagian (distribution)

                                                             a.      Miriam Budiardjo pembagian adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.

 

Kesimpulan     : jadi konsep-konsep ilmu politik tersebut adalah suatu hal yang ingin dicapai dalam politik, yaitu Negara yang artinya adala suatu wilayah yang harus memiliki suatu ekuasaan tanpa kekuasaan sebuah Negara tidak memiliki arti pentng sedangkan kekuasaan sendiri memiliki arti kemampuaan seseorng untuk mencapai batas tertinggi, setelah adanya kekuasaan  maka harus adanya  pengambilan keputusan lalu ditentukan oleh suatu kebijakan, dan pembagian dalam artian adanya keterkatan pemerintah dan hakikat politik dan negara itu sendiri

Pengertian Fenomena Politik

Fenomena politik, fenomena berasal dari kata phenomenon yang berarti Sebuah kejadian, keadaan, atau fakta yang dipersepsi oleh indra. Sedangkan politik  proses pembentukan dan pembagian kekuasaan yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Jadi , fenomena politik adalah kejadian, keadaan, atau fakta yang dipersepsi oleh indra yang didalamnya terdapat suatu proses dalam pembagian, atau proses pembuatan keputusan.

Contoh fenomena politik      :

Fenomena Politik Pada Kasus Penyuapan di Sekolah Negeri

            Pada saat ini banyak sekali orang tua yang mengandalkan kekayaan untuk dapat menyekolahan anaknya di sekolah negeri yang sudah baik tingkat akreditasinya. Dengan begitu banyak sekali oknum-oknum yang terlibat di dalamnya yang bersedia membantu dengan cara lain dan meminta agar diberikan sebuah imbalan. Tentu saja hal ini berbeda  dengan calon murid yang  murni lulus dengan adanya kelebihan ataupun nilai yang baik dalam memggikuti hasil test. Akan tetapi, justru siswa yang memiliki hasil test yang baik tidak dapat memasuki sekolah tersebut Karena tidak dapat memberikan sejumlah uang.

Lalu bagaimana dengan salah satu bangku pesanan dari  salah satu anggota DPRD untuk anaknya, adilkah dengan seorang anak yang tidak dapat memberikan sejumlah uang? Dan mengapa biaya uang masuk sekolah negeri mahal? Tentunya dalam hal ini adanya peran atau penyalahgunaan suatu kekuasan. Ada baiknya upaya pemerintah menggenai biaya opersional sekolah (BOS) lebih ditingkatkan lagi khususnya pada murid baru yang tidak mampu untuk memberikan sejumlah uang, terutama pembersihan sekolah negeri dari oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan, serta orang-orang yang mengandalkan kekuasaan untuk memperoleh cara singkat, dan juga lakukan transparansi terhadap rincian sebuah biaya.

 

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Bayu Satria Utama – 125120500111027

 

 

PENGANTAR ILMU POLITIK

TUGAS 1

 

Disusun Oleh.

  BAYU SATRIA UTAMA      125120500111027

 

 

 

A.             POL 1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

I. DEFINISI POLITIK MENURUT FILSUF KLASIK

1.                 Carl Schmitt

Perbedaan politik yang menjadi ciri-ciri, yang menjadi sumber dari tindakan-tindakan dan tema-tema politik, adalah perbedaan antarakawan dan lawan”.

2.                 Gerhard Lehmbruch

Politik adalah perbuatan kemasyarakatan (yaitu perbuatan yang diarahkan kepada kelakuan orang lain) yang bertujuan untuk mengatur secara mengingkat konflik-konflik kemasyarakatan mengenai nilai-nilai (termasuk barang jasmaniah).

3.                Vernon Van Dyke

Politik terdiri dari pertarungan antara aktor-aktor yang mempunyai keinginan-keinginan yang saling bertentangan mengenai pokok-pokok pertentangan masyarakat.

4.                John Locke

Berbicara mengenai kekuasaan politik untuk rakyat dalam konsep John Locke, tidak terlepas di dalamnya pembahasan mengenai hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggungjawab memungkinkan terciptanya masyarakat yang baik. Locke berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah hak untuk membuat hukum. Hukum itu dibuat untuk mengatur dan melindungi property demi tercapainya kebaikan bersama.

Dalam uraian ini fungsi pemerintah dilihat sangat transparan dan terbuka yaitu untuk mempertahankan komunitas demi bonum communae. Namun, yang menjadi persoalan komunitas macam mana yang mau Konsep Trias Politica merupakan ide pokok dalam Demokrasi Barat.Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Trias Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara dapat lebih terjamin.

5. Karl Marx & Federich Engels

Pemikiran mereka terutama Marx adalah pemikiran yang paling berpengarh pada sekarang ini.bahkan banyak sekali paham yang berkembang karena pemikiran mereka,seperti komunis yang dikemukakan oleh Stalin adalah salah satunya.Pemikiran mereka juga adalah salah satu pemikiran yang mampu membendung pemikiran liberalisme pada dewasa ini dan memiliki basis masa yang cukup masa yang menganut paham ini.walaupun paham ini sempat mendapat pertentangan dari berbagai Negara.Selain itu pemikirannya pada Das Kapitalis mengukir sejarh juga karena menjadi pelopor berberapa refolusi hebat didunia seperti Kuba.

Setiap pembagian kerja membentuk sejumlah kelas-kelas sosial, yang saling bertentangan sejak pertama kali kepemilikan pribadi berkembang, yang melibatkan sekaligus mengakibatkan `distribusi yang tidak merata baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dalam hal kerja dan produk-produknya. Kepemilikan atas alat produksi memberikan kemampuan pada suatu kelas untuk mendominasi kelas yang lain, dan negara politis menjadi perlu untuk menengahi konflik-konflik yang menyusulnya.

Pemikiran mereka sangat berpengaruh hingga saat ini .dari pemikiran mereka ini banyak diadopsi menjadi sebuah Ideologi pada suatu Negara,bahkan menjadi tameng yang cukup ampuh untuk melawan ideologi Liberalisme.Pemikirannya masih banyak dipakai oleh para kaum buruh dibanyak Negara .

6. Thomas Hobbes

Pemikiran Hobbes yang membuat dia terkenal adalah Leviathan atau commenwelth Pemikiran Hobbes yang penting adalah mengenai social contract (perjanjian bersama, perjanjian masyarakat, kontrak sosial. Civil society sudah menjadi mantra baru dalam konstelasi politik kontemporer. Tak dimungkiri ramifikasi gagasan civil society sudah sedemikian luas, dari aras liberalisme yang di cetuskan oleh Hobbes .Hobbes menggambarkan kondsi pra-sosial atau keadaan alamiah yang diliputi ketidakpastian. Khususnya Hobbes, keadaan alamiah adalah perang sehingga terkenallah ungkapannya, ‘perang semua melawan semua.’ Ia menggambarkan keadaan alamiah di mana manusia secara ekstrem individual mutlak dan hidupnya diliputi konflik

7. Plato

Pemikiran Plato merupakan suatu pemikiran yang sangat mempengaruhi dalam beberapa bidang pengetahuan terutama Filsafat dan pemikiran politiknya.bahkan mempengaruhi pemikir intelektual muslim abad tengah .Plato juga merupakan Pilar peradaban Barat pada dewasa ini.Dengan pemikirannya juga Plato adalah orang yang pertama melihat pentingnya lembaga pendidikan sehingga memotivasinya untuk membangun akademi pengetahuan

Kitab Politeia membicarakan masalah manusia sebagai suatu keseluruhan, segala aspek diri manusia itu dalam hubungannya dengan masyarakat, malah dalam hubungannya pula dengan jagat raya. Kitab tersebut menguraikan ajaran-ajaran praktis dalam pengertian ajaran-ajaran yang perlu dan harus diwujudkan. Pemikiran Plato yang menjadi dasar banyak pemikiran pada dewasa ini, pemikirannya tentang kepemilikan bersama merupakan dasar dari teori Komunisme pada sekarang ini.Selain itu seperti yang telah disebutkan diatas Pemikiran Plato tentang pentingnya lembaga pendidikan membawa lompatan besar dalam peradaban manusia karena perkembangan ilmu pangetahuan terus dapat ditingkatkan.

 

8. Niccollo Machiavelli

Machiavelli sering dikemukakan sebagai seorang pemikir yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Bahkan Machiavelli seing juga dikemukakan sebagai seorang yang menganjurkan untuk mengesampingkan nilai-nilai moral tadi untuk dapat mempertahankan kemegahan dan kekuasaan.

Machiavelli berpendapat bahwa nilai-nilai yang tinggi, atau yang dianggap tinggi, adalah berhubungan dengan kehidupan dunia, dan ini dipersempit pula hingga kemasyhuran, kemegahan, dan kekuasan belaka. Machiavelli menolak adanya hukum alam, yang seperti telah diketahui adalah hukum yang berlaku untuk manusia sejagat dan sesuai dengan sifat hukum, mengikat serta menguasai manusia.

Pemikiran poltik Marhiaveli mempunyai peranan besar pada masa sekarang ini,teorinya tentang tirani dan penguasa yang diktator masih dapat di jumpai pada abad XXI ini walaupun tidak ada tokoh sekarang ini berani mngemukakan pemikiran Marchiavelli sebagai dasar dari tindakannya seperti yang pernah dilakukanoleh Louis XIV,Hitler dan Mussolini.

9. Friedrich Hegel

Pemikiran Hegel tidak bisa dilepaskan dalam dialektika antara tesis, antitesis dan sintesis. Dalam bukunya Philosphy of Right, negara dan masyarakat sipil ditempatkan dalam kerangka dialektika itu yaitu keluarga sebagai tesis, masyarakat sipil sebagai antitesis dan negara sebagai sintesis.

Dialektika itu bertolak dari pemikiran Hegel bahwa keluarga merupakan tahap pertama akan adanya kehendak obyektif. Kehendak obyektif dalam keluarga itu terjadi karena cinta berhasil mempersatukan kehendak. Konsekuensinya, barang atau harta benda yang semula milik dari masing-masing individu menjadi milik bersama. Akan tetapi, keluarga mengandung antitesis yaitu ketika individu-individu (anak-anak) dalam keluarga telah tumbuh dewasa, mereka mulai meninggalkan keluarga dan masuk dalam kelompok individu-individu yang lebih luas yang disebut dengan masyarakat sipil (Civil Society). Individu-individu dalam masyarakat sipil ini mencari penghidupannya sendiri-sendiri dan mengejar tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Negara sebagai institusi tertinggi mempersatukan keluarga yang bersifat obyektif dan masyarakat sipil yang bersifat subyektif atau partikular.

II. Konsep Ilmu Politik

Terdapat banyak sekali konsep-konsep yang dapat kita gunakan dalam kajian tentang politik, antara lain: negara, kekuasaan, kedaulatan, kelas sosial, partai, kemerdekaan, dan sebagainya. Namun demikian dalam pembahasan ini kita hanya membahas konsep-konsep pokok yang sering digunakan untuk menelaah politik.

1. Negara

Negara, menurut Mirriam Budiarjo (1992:9) merupakan suatu organisasi dalasm suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yangs ah dan ditaati oleh rakyatnya. Sebagai sebuah organisasi masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

Dalam sisi lain, negara dapat disebut sebagai sebuah integrasi kekuatan politik yang ada dalam masyarakat. Pada posisi itulah, maka peran negara adalah menjadi agency bagi proses pelaksanaan kepentingan politik, atau aspirasi masyarakat. Negara menjadi sebuah kekuatan politik yang sah untuk memobilisasi kepentingan menjadi sebuah kenyataan.

2. Kekuasaan.

Kekuasaan (Budiardjo, 1992:35) adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkat lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu sendiri. Sumber-sumber kekuasaan itu sendiri, sangat beranekaragam. Bertrand Russel (1988) diantaranya menyebutkan bahwa kekuasaan itu bersumber dari sumber ilahiah (Tuhan), ekonomi, pemikiran, dan nilai budaya. bahkan, untuk jaman modern ini, teknologi dan kekuatan militer pun menjadi salah satu sumber kekuasaan yang bisa membantu manusia untuk menguasai orang atau kelompok lain. Dengan variasi sumber kekuasaan ini, melahirkan adanya sejumlah teori tentang kekuasaan dalam ilmu politik.

3.  Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Ilmu politik bukanlah ilmu pasti. Berpolitik adalah bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu dalam mengarahkan tindakan pada sebuah tujuan. Tanpa harus menghalalkan segala cara sebagaimana Machieveli, berpolitik itu sendiri tetap memiliki makna adalah memilih alternatif keputusan yang dapat mencapi sebuah tujuan. Dalam konteks inilah, sejalan dengan pemikiran Mirriam Budiardjo (1992:11) yang mengatakan bahwa keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa aklterntif, dan politik –Joys Micthel- adalah collective decision making or the making of public policies for entire society. Pendapat ini sejalan dengan Karl W. Deutsch dalam bukunya Politics and Government, How people decide their Fate menyatakan:

 “Politics is the making of decisions by publics means”.

Kajian ilmu politik yang menjadikan kebijakan sebagai bidang kajiannya berasumsi bahwa setiap orang, masyarakat ataupun negara mempunyai tujuan bersama dan untuk melaksanakan tujuan tersebut dibutuhkan suatu aturan yang mengikat. Aturan tersebut dibuat dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

4. Konflik dan Kerjasama

Dalam sebuah negara atau masyarakat terdapat lebih dari satu orang, atau lebih dari satu kelompok. Variasi kelompok ini, berpotensi dan adalah alamiah, memiliki sejumlah kepentingan, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Relasi antar kepentingan kelompok itulah yang kemudian akan melahirkan dua kemungkinan, yaitu kerjasama atau konflik.

Pemaknaan terhadap dua kedua konsep ini, kerap kurang berimbang. Kerjasama dianggap sebagai sebuah hal yang positif, sementara konsep konflik diposisikan sebagai konsep negatif. Padahal, dalam konteks politik dan ilmu sosial, pemaknaan tersebut sangat tidak empirik. Sebab, kerjasama pun dapat bermakna negatif (ingat KKN), dan konflik pun dapat melahirkan hal yang positif (contoh kasus saling kritik dan mengingatkan). Dengan demikian, konsep konflik dan kerjasama, merupakan konsep politik yang sangat universal dan menjadi pisau analisis politik yang strategis dalam memetakan perilaku politik masyarakat.

5. Penyaluran (Distribution) dan Penempatan (Allocation)

Ada dua asumsi dasar yang menghantarkan pentingnya konsep distribusi dan alokasi sebagai bagian dari konsep ilmu politik. Pertama, terkait dengan kewajiban pemerintah. Misalnya salam ekonomi, pemerintah memiliki kewajiban untuk distribusi bahan bakar, distribusi hasil pertanian, alokasi dana pembangunan dan sebagainya. Dalam bidang poltik, ada distribusi kekuasaan antara rakyat, dan pejabat publik. Dalam birokrasi dan administrasi ada kewajiban untuk menjelaskan distribusi kekuasaan antar lembaga politik yang ada dalam struktur pemerintahan.
Pada sisi kedua, yaitu terkait dengan hakikat politik dan negara itu sendiri. sebagai sebuah organisasi sosial yang terdiri dari berbagai kepentingan, maka masalah distribusi kekuasaaan dan alokasi menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya dalam sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi

III.  Kesimpulan Konsep Teori dan Ilmu Politik

Dalam dunia poltik sangat memainkan peranan penting karena inilah ranah ideologi sebenarnya.Dalam politik dasar dari segala kebijakan berawal dari Ideologi apa yang dipakai atau dianut oleh penguasa tersebut.Seperti Contoh tentang bentuk pemerintahan yang dipakai dalam Negara Cina.Negara Cina yang menganut ideologi komunis akan selalu menerapkan kebijakan yang selalu berdasarkan pada sendi-sendi ajaran komunis. Dan setiap kebijakan juga akan bersumber dari ideologi karena merupakan dari sumber dari segala hukum .

 

IV.     FENOMENA

Politik Dalam Negara dan Harga Pangan di Masyarakat .

Di dalam sebuah Negara Demokrasi yang memiliki rakyat yang heterogen, wilayah yang luas dan sumber daya alam yang kaya seperti Indonesia, di dalam kehidupan ketatanegaraanya tidaklah terlepas dari kancah dunia politik, mulai dari tingkat desa hingga Negara dalam mengambil keputusan untuk masyarakat luas di Negara ini. Di dalam kancah perpolitikan di Indonesia sangatlah mempengaruhi keputusan yang di ambil oleh Negara untuk di jalankan pada kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Mengapa demikian?

Perlu kita ingat Negara ini menganut sistem pemerintahan layaknya teori trias politica yang di dengungkan oleh John Locke yakni : pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Oleh sebab itu seluruh keputusan yang akan di laksanakan di dalam Negara ini perlu melalui proses persetujuan dari kekuasaan legislative dalam hal ini yaitu DPR, dimana para anggota DPR tersebut merupakan bagian dari perpolitikan di Negara ini.

Sehingga ketika terjadi kisruh yang melanda Negara ini layaknya saat kenaikan harga minyak bumi dunia saat itu yang secara langsung mempengaruhi kenaikan harga pangan di masyarakat disinilah para anggota dewan atau orang-orang politik berperan dalam membahas kisruh tersebut entah berdampak baik atau buruk demi masyarakat atau bahkan ada keperluan tertentu. Tidak hanya itu tetapi sebagian besar apa yang dirasakan masyarakat adalah hasil dari perpolitikan di Negara ini.

    Oleh sebab itu, keperluan yang sangat dominan dari lapisan masyarakat kebawah hingga ke atas yaitu Pangan sangatlah bergantung pada kancah, kisah ataupun kisruh perpolitikan di Indonesia. Karena seluruh keputusan pemerintah yang akan dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia adahal hasil dari perpolitikan di Negara itu sendiri.

 

Sumber :

·         http://konsultanseojakarta.com/teori-politik-ekonomi-dan-komunikasi.php

·         http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=103957

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

DIO DHYLAN DAMARA-125120500111021

DIO DHYLAN DAMARA
125120500111021
TUGAS 1
Konsep Politik yang di Ungkapkan Tokoh-Tokoh Klasik-Modern

Zaman klasik :
a.Plato
Filosof Yunani kuno Plato tak pelak lagi cikal bakal filosof politik Barat dan sekaligus dedengkot pemikiran etika dan metafisika mereka. Pendapat-pendapatnya di bidang ini sudah terbaca luas lebih dari 2300 tahun. Tak pelak lagi, Plato berkedudukan bagai bapak moyangnya pemikir Barat,
Konsep yang diungkapkan plato, Bentuk terbaik dari suatu pemerintahan, usul Plato, adalah pemerintahan yang dipegang oleh kaum aristokrat. Yang dimaksud aristokrat di sini bukannya aristokrat yang diukur dari takaran kualitas, yaitu pemerintah yang digerakkan oleh putera terbaik dan terbijak dalam negeri itu. Orang-orang ini mesti dipilih bukan lewat pungutan suara penduduk melainkan lewat proses keputusan bersama. Orang-orang yang sudah jadi anggota penguasa atau disebut “guardian” harus menambah orang-orang yang sederajat semata-mata atas dasar pertimbangan kualitas.

b.Aristoteles
Nyaris tak terbantahkan, Aristoteles seorang filosof dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau. Dia memelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang falsafah dan memberi sumbangsih tak terperikan besarnya terhadap ilmu pengetahuan.
Teori politik Aristoteles bernuansa filsafat politik yang meliputi : Filsafat teoritis, Filsafat praktek dan Filsafat produktif. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis). Asal mula negara, Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh karena itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan.

c.Socrates
Socrates memiliki kepribadian sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR). Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.

Zaman Pertengahan :

a.Agustinus
Agustinus melihat perbandingan Negara sekuler dan negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran. Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern dimana penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, peperangan. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang :
* Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara
* Keadilan diletakkan sebagai dasar negara
* Kehidupan warga negara penuh kepatuhan
* Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.
b.Thomas Aquinas
teori politik Thomas Aquinas meliputi:
a. Pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik.
b. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi.
c. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.

c.Marthen Luther
Teori politik Marthen Luther meliputi :
a. Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.
b. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.
c. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia
Zaman Modern :

a.Thomas Hobbes
Teori politik Thomas Hobbes yang mencakup: Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951, Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis.Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.
b.John Locke
John Locke mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku two treatises on civil government. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi: Kebingungan, Ketidak pastian, Ketidak aturan, Tidak ada kematian. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif dan federatif. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi. tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.
Pemahaman dan Kesimpulan
Banyaknya konsep yang di kemukakan oleh berbagai tokoh filosofi terkenal dari zaman klasik sampai dengan zaman modern tentang politik.pembahasan meliputi segala aspek kegiatan poltik dari zaman terdahulu sampai sekarang.teori-teori itu muncul atau konsep dari setiap tokoh keluar berdasar dari lingkungan kemasyarakatan di zamannya masing-masing.dalam masa klasik konsep politik yang keluar meliputi seorang penguasa atau pemegang takhta kekuasaan haruslah orang yang bijak dan memiliki kemampuan iq,dan eq yang seimbang dan memiliki wibawa dalam mengatur sebuah negara agar terciptanya pemerintahan yang hebat.lalu dalam zaman pertengahan konsep dari tokoh zaman pertengahan tentang politik lebih kritis dan mencakup aspek kemasyarakatan yang lebih luas di banding pada zaman klasik dan lebih di tekankan dan di kaitkan dengan ke esaan tuhan dan pemikiran-pemikiran tentang membangun sebuah negara yang baik dan utuh haruslah sesuai dengan berdasrkan tuntunan tuhan,namun juga di zaman ini keluar sebuah konsep dari machiavelli yang begitu di tentang dari berbagai kalangan,yaitu pernyataan yang menitik beratkan pada sifat-sifat jelek seorang pemimpin harus di keluarkan demi kelangsungan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya.lalu seiring berjalannya waktu konsep-konsep yang sudah keluar di sempurnakan lagi oleh tokoh-tokoh filosofi dari zaman modern yang meitikberatkan dalam perjanjian sosial untuk masyarakat dalam dunia pemerintahan dan sudah keluar juga konsep sebuah negara harus demokrasi namun masih belum sempurna konsep yang keluar yaitu demokrasi liberal.
Jadi kesimpulan saya tentang berbagai banyaknya konsep yang di kemukakan tokoh-tokoh filosofi terkenal,negara yang makmur dan dapat mensejahterakan rakyatnya harus memiliki sebuah pemimpin yang hebat dalam segi aspek pikiran maupun perilaku sosial yang di dukung oleh pemahaman ketuhanan secara utuh di setiap negara dan negara harus punya dasar-dasar hukum,struktur negara,serta kebijakan yang mendukung terjadinya kemakmuran di negara tersebut.

Perempuan dan Keartisan dalam Dunia Politik

Democracy needs all participation people in the country, women and men. The political right for women, as we know was feminism hard and long time struggled, therefore now the women have the high quality live in politic, the economic and social. All the country in the world have ratificated the PBB of law for political freedom for women as the same as men. Especially in Indonesia now there‟s no formal barriers for women leadership, if they select to participate in politics but it was the phenomenon for the women among self selection in politics, the freedom to be participating and children, husband, housing, that still stronger; from which one barrier “self selection” or “culture and religion” responsibility where significantly. Minangkabau women, forward analysis we can aim self selection or children, husband and family responsibility. It is indisputable that the women‟s awareness and struggle in the politics are debt to the feminists‟ endless efforts. The feminists have fostered the women to empower themselves by which they reach equal position compared with their counterparts, in nearly all aspects of the social life.
Keberhasilan perjuangan feminisme serta tuntutan demokrasi agar semua warga negara berpartisipasi aktif dalam politik, dalam penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik (good government) meng-haruskan keikutsertaan perempuan dalam segala bidang termasuk politik, dengan kata lain perempuan diharapkan ambil bagian dalam pengambilan keputusan (compete). Istilah kompetensi politik perempuan dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi perbincangan yang menarik dalam bidang kajian birokrasi pemerintahan, dalam pendidikan, dan perusahaan.  kemampuan dalam pekerjaan tertentu, pendapatan yang cukup bagi seseorang untuk hidup dalam kesenangan, serta memiliki legal capacity dalam hukum dan akademik; dan competent yang apabila diatributkan pada orang dianggap memiliki kemampuan (ability), kekuatan (power), otoritas (authority), kemampuan (skill), dan pengetahuan (knowledge) (The Advanced Learner’s Dictionary of Current English). Sementara itu Echols dan Shadily dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia mendefinisikan kata competency sama dengan competence yakni kecakapan, kemampuan dan wewenang (Matullesy, 2005).
Selebritis Politik dan Dunia Sosialnya
Fenomena selebritis politik sebenarnya telah terjadi di setiap negara. Peran pekerja seni memberikan warna yang lain dalam perpolitikan. Panggung perpolitikan semakin ramai dan seolah-olah tak terbendung lagi. Misalnya, pada tahun pemilihan umum 2009 dari Partai Amanat Nasional merupakan partai terbanyak yang menjadi incaran para selebritis untuk membuka jalannya untuk berkecimpung di dunia politik. Contohnya, Eko Patrio dari dapil Jawa Timur, Derry Drajat dapil Jawa Barat, Ikang Fauzi dapil Banten serta banyak lain artis yang mencalonkan diri di daerah pemilihan lainnya. Maka, ada selentingan jika singkatan dari PAN merupakan Partai Artis Nasional. Seolah-olah tidak mau kalah Partai Bintang Reformasi (PBR) meminta Dewi Yull sebagai caleg. Dari Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut nama Maya Rumantir, Bella Saphira, dan Tessa Kaunang sebagai caleg. Baru-baru ini publik dikagetkan dengan pencalonan artis Julia Perez dan Ayu Azhari dalam bursa calon kepala daerah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan selebritis dalam perpolitikan merupakan bentuk partisipasi politik dalam bentuk aktif karena para selebritis tersebut menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi politik. Dari segi dukungan, selebritis mengeruk sukungan terbanyak karena popularitas yang mereka miliki serta untuk eksistensi partai politik yang menanungi mereka. Seperti yang telah diketahui bersama dalam sosioalisasi politik terdapat faktor eksistensi politik salah satunya popularitas tokoh partai. Hal inilah yang teraplikasi dalam wajah perpolitikan di Indonesia.
Keterpilihan dan keterbanyakan suara para selebritis dalam panggung perpolitikan memang tidak bisa dielakkan. Kebanyakan dari pemilihan umum yang telah diselenggarakan suara kaum penghijrah (selebritis politik ) ini mendapatkan suara tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh politik lain yang cenderung sudah lama dalam halpanggung  perpolitikan. Politik praktis ini tentu saja menghasilkan interpretasi tertentu bahwa menggunakan artis sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah lebih efektif. Hal tersebut menguntungkan kedua belah pihak antara partai politik dan para selebritis. Keuntungan yang didapatkan partai politik maka eksistensinya dibidang politik makin terlihat. Keuntungan bagi selebritis politik maka ia akan mendapatkan jabatan sebagai pemimpin.
Partai politik merupakan bagian dari perilaku kolektif yang bersama-sama yang mempunya tujuan yang sama. Menurut James S. Calomen, baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan.[6] Komitmen dalam partai politik bahwa mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sebuah pandangan hidup yang dinanti-nantikan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Pada saat musim kampanye berlangsung para calon pemimpin dari masing-masing politik menggambar-gemborkan jargon “kami akan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kami”. Kalimat yang menggelitik bagi masyarakat yang mendengarnya. Bagi calon pemimpin dari partai tersebut hal ini merupakan usaha untuk meyakinkan rakyat akan keseriusannya dalam merubah tatanan yang sudah ada.

Penutup
Peran selebritis dalam jagad perpolitikan di dunia sebenarnya sudah ada sejak dahulu tetapi budaya selebritis Indonesia masuk ranah perpolitikan terhitung baru. Seletah beberapa selebritis yang menggunakan hak warga negaranya terjun dalam politik dan berhasil menduduki kursi sebagai kepala daerah dan anggota legislatif memberikan daya tarik tersendiri bagi kalangan selebritis lain. maka ada selentingan bahwa para selebritis hanya ikut-ikutan saja dan hanya mencoba peruntungan di dunia politik. Budaya pop yang susah menjelma dalam diri masyarakat Indonesia telah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan politik di Indonesia sendiri. Popularitas seorang artis mengalahkan segala kharisma tokoh lain yang pada dasarnya telah lama berkecimpung di dunia politik.
Pro dan kontra terus bergulir tentang keterlibatan selebritis dalam ranah perpolitikan. Para politisi…, bukan salah satu figur yang menentukan dalam pembentukan berbagai arus dalam perjuangan politik mencapai kekuasaan. Jenis alat bantu yang mereka punyai juga sangat menentukan.[7] Keeksistensian dalam ranah perpolitikan selebritis merupakan modal awal bagi dirinya mengembangkan keterampilannya dibidang politik.
Kemunculan selebritis politik merupakan perwujudan nyata dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemimpin. Hal ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk mempersunting selebritis sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah tertentu. Tentu saja hal ini menguntungkan baik keuntungan kekuasaan maupun finansial.

TUGAS 2
DEFINISI ILMU POLITIK

Prof Miriam Budiarjo ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan
Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan
Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development).
Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states …).
J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”
Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamentals of Political Science: “Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.” (Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state).
Sri Sumantri Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yg dilembagakan dalam bermacam2 badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
Definisi ilmu politik menurut pendapat saya :
Ilmu politik adalah ilmu atau pengetahuan semua tetntang aspek politik dalam suatu tatanan sistem politik yang saling berkaitan dan memberikan fungsi  satu sama lain.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK KLASIK-MODERN

Perkembangan pemikiran politik pada zaman klasik menitik beratkan pada sosok pemimpin sebuah negara atau pemerintahan ,dimana pemimpin harus memiliki kemampuan kejiwaan dan motorik yang baik daripada lainnya agar pemerintahan yang di pilih rakyatnya sendiri berdasarkan kutipan plato,socrates,aristoteles.lalu berkembang menuju zaman pertengahan dimana konsep politik di sangkut pautkan pada ajaran ketuhanan disana banyak sekali para filosof yang mengkaiykan konsep politik apalagi negara dengan sistem ketuhanan diantara lain kutipan pernyataan dari agustinus,thomas aquinas,marthen luther.Lalu berkembang pada zaman modern pemikiran para filosof lebih detail dan kritis disana terdapat pernyataan tentang kontrak sosial dalam bernegara,dimana pemimpin dapat menggunakn kontrak sosial dimana dalam bernegara harus ad lembaga legislatif,eksekutif,yudikatif dimana pemimpin yang baik harus memberikann hak-hak rkayat atau masayarakatnya.

Konsep dan Devinisi dari Negara

Menurut Para Filosofi :

MIRIAM BUDIARDJO
Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolist dari kekuasaan yang sah
MAC IVER
Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
MAC IVER
Negara harus memenuhi 3 unsur pokok , yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu
Roger H Soultau
Negara ialah alat (agency) atau wewenang (autority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan persoalan persoalan bersama atas nama masyarakat.
Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai  monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah negara sebagai organisasi kesusilaan

Menurut Saya Sendiri :
Negara adalah sebuah gabungan dari berbagai kelompok manusia yang mempunyai kemauan bersama dan cita-cita bersama yang menempati suatu wilayah serta pemerintahan yang di pimpi oleh pemimpin yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama

Awal Mula Terbentuknya Negara Menurut Para Filosofi
Menurut Thomas Hobbes :
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Dengan adanya negara, harapan masyarakat untuk hidup aman, tertib, adil, makmur dan sejahtera akan terwujud. Sebab fungsi negara adalah untuk menciptakan hal-hal tersebut.
Negara dalam melaksanakan perannya, memiliki beberapa hak yang sifatnya memaksa / mengikat dengan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara apabila dikaitkan dengan etika politik, dalam melakukan peranannya suatu Negara dipertanyakan prinsip-prinsip moral yang harus mendasari penataan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan.
Membicarakan mengenai Negara tentunya kita haruslah terlebih dahulu mengetahui bagaimana asal usul terciptanya suatu Negara. Pemikiran tentang Negara sudah ada sejak zaman Yunani, kemudian zaman Romawi, selanjutnya zaman abad pertengahan, zaman renaissance, zaman berkembangnya hukum alam, dan kemudian zaman berkembangnya teori kekuatan. Salah satu nama yang memiliki sumbangsih terhadap teori negara adalah Thomas Hobbes, ahli filsafat dari Inggris. Dia memaparkan bahwa terbentuknya Negara dikarenakan oleh perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Menurut teori ini negara lahir karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas. Perjanjian ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin. Supaya orang yang satu tidak merupakan serigala bagi orang yang lain.

KESIMPULAN

Negara terbentuk karena adanya wilayah,penduduk,serta pemerintahan yang mengatur semua rakyatnya yang berdasarkan persamaan keinginan,atau cita-cita bersama yang berkumpul lalu terbentuknya pemerintahan dan pemimpin yang di hasilkan berdasarkan musyawarah bersama dan diwujudkan oleh kontrak sosial(perjanjian sosial dalam masyarakat)

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

RIZQIETA EKKY HAPSARI 125120501111001

I. Konsep dan Teori Ilmu Politik dari beberapa filsuf.

1. Pemikiran Plato Mengenai Politea

Konsep Plato : The Philosopher King.

Plato adalah seorang filsuf yang hidup pada masa sekitar 428 hingga 348 SM di Athena. Ia menulis konsepnya dengan nama Politea pada 365 SM. Pada waktu telah diterapakannya konsep demokrasi Athena (polis). Pokok pemikiran Politea membicarakan mengenai konsep Negara sebagai makro-antropos. Plato memusatkan kajiannya mengenai konsep keadilan dan keutamaan serta tatanan politik. Dari pemikiran Plato inilah, filsafat politik mengalami perkembangan.

Selain mempunyai pandangan atau pemikiran tentang filsafat dalam politik Plato juga memiliki pemikiran dari berbagai ide, dunia ide juga dunia Indrawi.Pandangan Plato terhadap idea mendapat pengaruh dari pandangan Sokrates mengenai apa itu definisi. Menurut Plato pikiran dari manusialah yang tergantung pada sebuah idea. Ide tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk berkembang lebih baik lagi namun perlu ide satu dengan ide yang lainnya.Pandangan plato tentang sebuah keindahan.Sebenarnya pandangannya mengenai ini masih berhubungan dengan ide.Plato berpendapat bahwa keindahan sesungguhnya berasal dari dunia ide. Dan ciri khas dari sebuah keindahan adalah sebuah kesederhanaan.

2. Pemikiran Aristoteles Mengenai Politica

Konsep Aristoteles : Ideal Constitution, Zoon Politicon

Aristoteles juga merupakan seorang filsuf dari Yunani yang hidup pada sekitar 348 hingga 322 SM. Ia lahir di Stagira dan meninggal di Chalkis. Aristoteles menyusun konsep Politica setelah ia mempelajari konsep Plato mengenai Politea. Pemikiran mengenai Politica ia tujukan untuk menanggapai pemikiran Plato tersebut. Aristoteles mencetuskan pemikirannya ketika mulai runtuhnya konsep pemerintahan Polis di Athena. Saat itu berlaku konsep mengenai Kosmopolitan Hellenisme yang diprakasrasi oleh Alexander de Great. Di dalam Politica menegaskan tentang harus adanya jarak antara ruang pribadi dengan ruang awam, dan ruang politik dengan ruang non-politik.

Karena pemikiran itulah, akhirnya Plato memaparkan inti-inti mengenai konsep warga Negara, konsep hak-milik, dan konsep komunitas politik. Konsep mengenai hak-milik ini kemudian dikembangkan oleh John Locke.

3. Pemikiran Aurelius Agustinus

Konsep Aurelius : Scholatism

Agustinus menulis magnum opus-nya De Civitate Dei (Kota Tuhan). Ia membagi negara ke dalam dua substansi: Sekuler dan Surgawi. Negara sekuler (diaboli) adalah negara yang jauh dari penyelenggaraan hukum-hukum Tuhan, sementara negara surgawi sebaliknya. Negara Surgawi (disebut pula negara Allah) ditandai oleh penjunjungan tinggi atas kejujuran, keadilan, keluhuran budi, serta keindahan. Negara sekuler ditandai oleh kebohongan, pengumbaran hawa nafsu, ketidakadilan, penghianatan, kebobrokan moral, dan kemaksiatan. Konsepsi negara surgawi dan diaboli dianalogikan Agustinus seperti kisah Kain dan Habel. Perilaku Kain yang negatif mencerminkan pengumbaran hawa nafsu, sementara perilaku Habel mencerminkan ketaatan pada Tuhan.Aurelius Agustinus merupakan seorang Bapak Gereja yang termasyhur sepanjang abad. Ia lahir di Tagase, Afrika Utara pada 354 Masehi. Meski lahir sebagai putra Afrika, namun Agustinus mempunyai nama besar di Romawi. Agustinus hidup pada awal abad pertengahan Kristian (pascaromawi). Pada saat itu terjadi perhijrahan anatara bangsa-bangsa yang kemudian menimbulkan kontroversi antara Kristiani dan non-Kritstiani.

Pada himpitan masa itulah Agustinus kemudian mengumpulka pemikirannya tentang filsafat politik ke dalam sebuah karya besarnya yang bernama “De Civitate Dei”.  Di dalam karya besarnya itu Agustinus menguraikan gagasannya mengenai “keadilan sebagai kriteria legitimasi bangsa”. Agustinus juga menekankan mengenai “Negara Tuhan” dan “Negara Dunia”, berbaur di dalam negara empirik.

Yang paling menarik adalah mengenai munculnya ungkapan tentang “agama sebagai kritik kekuasaan”. Mungkin pemikirannya merupakan yang pertama dalam sejarah, agama digunakan sebagai kritik politik. Selain itu, Agustinus juga banyak menguraikan mengenai konsep legitimasi kekuasaan.

5. Thomas Hobbes

Konsep Thomas Hobbes: Social Contract, Leviathan

Dasar pemikiran Thomas Hobbes adalah empirisme. Dalam ilmu politik maupun politik Thomas Hobbes dicurahkan dalam buku berjudul Leviathan. Thomas Hobbes juga berperan penting dalam teorinya tentang Negara. Magnum opus-nya Thomas Hobbes adalah “Leviathan.” Bagi Hobbes, manusia adalah serigala bagi sesamanya (homo homini lupus), sebab manusia secara mendasar memiliki naluri-naluri ‘buas’ di dalam dirinya. Situasi dalam masyarakat sebelum adanya negara adalah Bellum Omnium Contra Omnes (perang semua lawan semua). Untuk mengatasi situasi perang tersebut perlu dibentuk negara guna menciptakan stabilitas dan kedamaian.Hobbes berbeda dengan Aristoteles sebab memperbolehkan pemerintahan tanpa konstitusi. Bagaimana raja terjaga dari kemungkinan penyelewengan kekuasaan? Hobbes menjawa: “Tidak mungkin sebab raja dituntun oleh hukum moral di alam dirinya!”

6. John Locke

Konsep John Locke : Liberalism

Filsuf era modern ini juga mampunyai pengaruh yang besar dalam filsafat politik. Pemikiran tentang politik tertuang dalam buku karyanya yang berjudul Dua Tulisan Tentang Pemerintah atau judul aslinya Two Treatises of Civil Government. Ia menyebutkan bahwa perkembangan masyarakat didasarkan kepada tiga tahap, yaitu keadaan alamiah, keadaan perang dan negara.Menurut Locke kekuasaan negara adalah terbatas dan tidak mutlak karene kekuasaan yang sebenarnya ada pada mesyarakat, masyarakatlah yang mendirikannya. Sedangkan tujuan dari pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak manusia apalagi rakyatnya. Dengan karya dan pemikirannya ini sudah jelas bahwa John Locke menentang pandangan filsafat poitik Hobbes dalam hal kekuasaan negara.

Oleh karena masyarakatlah yang mengatur dan membuat peraturan suatu negara maka sistem negara harus mempunyai batasan. Pembatasan dapat dilakukan melalui dua cara, yang pertama dengan membentuk konstitusi Undang-Undang Dasar yang disusun dan dipertimbangkan oleh anggota parlemen dan cara yang kedaua adalah dibaginya tiga unsur kekuasaan yang meliputi legislatif, eksekutif dan federatif.Untuk unsur legislatif dijalankan oleh parlemen yang mewakili berbagai golongan dan dalam pembuatan undang-undang didasarkan pada hukum alam yang mewajibkan untuk menghormati hak-hak sebagai manusia.Untuk unsur eksekutif yang melaksanakan undang-undang adalah raja dan bawahannya. Berarti untuk negara demokratis seperti Indonesia yang melaksanakan ini adalah presiden, wakil dan para menterinya.Sedangkan untuk unsur federatif kekuasaan mengatur masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerja sama dan menyatakan perang.

John Locke juga telah membuat karya berupa buku lainnya yang berjudul Surat-Surat atau dalam bahasa Inggrisnya Letters of Toleration yang didalamnya membahas mengenai toleransi yang berisi tentang hubungan agama dengan negara.Dalam bukunya ini Locke mengatakan bahwa jangan menyamakan antara agama dan negara, antara keduanya harus mempunyai pemisah karena tujuannya yang sudah berbeda. Jadi negara tidak boleh menganut agama apapun apalagi sampai menghapus dan meniadakan agama yang dipegang oleh masyarakatnya.Tujuan negara adalah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan sebaliknya agama mengatur kehidupan manusia di dunia akhir.Dengan begitu pemikiran John Locke tentang filsafat politik digunakan untuk sistem negara demokratis seperti halnya di Indonesia.

7. Niccolo Machiavelli

Konsep Niccolo Machiavelli: Alasan dan Tujuan Negara

Niccolo Machiavelli adalah seorang politikus maupun filsuf yang lahir dan memimpin di Italia. Dua bukunya yang terkenal,Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Diskursus tentang Livio) dan Il Principe(Sang Pangeran), awalnya ditulis sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara, kemudian menjadi buku umum dalam berpolitik pada masa itu.Il Principe, atau Sang Pangeran menguraikan tindakan yang bisa atau perlu dilakukan seorang seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.Nama Machiavelli, kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, untuk menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Orang yang melakukan tindakan seperti ini disebut makiavelis.

Karya-karya Machiavelli tidak hanya di bidang politik, tetapi juga sejaraharya-karya Machiavelli mengakibatkan banyak pihak yang menempatkannya sebagai salah satu pemikir brilian pada masa renaissance, sekaligus figur yang sedikit tragis. Pemikiran Machiavelli berkembang luas pada abad ke-16 dan ke-17 sehingga namanya selalu diasosiasikan penuh liku-liku, kejam, serta dipenuhi keinginan rasional yang destruktif. Tidak ada pemikir yang selalu disalahpahami dari pada Machiavelli. Kesalahpahaman tersebut terutama bersumber pada karyanya yang berjudul The Prince yang memberikan metode untuk mendapatkan dan mengamankan kekuasaan politik. Selain itu, juga terdapat karya lain yang banyak menjadi rujukan yaitu Discourses on the Ten Books of Titus Livy.

Inovasi Machiavelli dalam buku Discourses on Livy dan The Prince adalah memisahkan teori politik dari etika. Hal itu bertolakbelakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik dan kebijakan sangat erat kaitannya dengan etika seperti pemikiran Aristoteles yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika. Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Saat itu, Machiavelli telah menggunakan istilah la stato, yang berasal dari istilah latin status, yang menunjuk pada ada dan berjalannya kekuasaan dalam arti yang memaksa, tidak menggunakan istilah dominium yang lebih menunjuk pada kekuasaan privat.

8. Karl Marx

Konsep Karl Marx : Komunisme dan Marxisme

Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunismePada tahun 1849 Marx pindah ke London, dan karena kegagalan revolusi politiknya pada tahun 1848, ia mulai menarik diri dari aktivitas revolusioner lalu beralih ke penelitian yang lebih serius dan terperinci tentang bekerjanya sistem kapitalis.[5] Pada tahun 1852, ia mulai studi terkenalnya tentang kondisi kerja dalam kapitalisme di British Museum. Studi-studi ini akhirnya menghasilkan tiga jilid buku Capital, yang jilid pertamanya terbit pada tahun 1867; dua jilid lainnya terbit setelah ia meninggal. Ia hidup miskin selama tahun-tahun itu, dan hampir tidak mampu bertahan hidup dengan sedikitnya pendapatan dari tulisan-tulisannya dan dari bantuan Engels.

Pada tahun 1864 Marx terlibat dalam aktivitas politik dengan bergabung dengan gerakan pekerja Internasional. Ia segera mengemuka dalam gerakan ini dan menghabiskan selama beberapa tahun di dalamnya. Namun disintegrasi yang terjadi di dalam gerakan ini pada tahun 1876, gagalnya sejumlah gerakan revolusioner.Dalam hidupnya, Marx terkenal sebagai orang yang sukar dimengerti. Ide-ide nya mulai menunjukkan pengaruh yang besar dalam perkembangan pekerja segera setelah ia meninggal. Pengaruh ini berkembang karena didorong oleh kemenangan dari Marxist Bolsheviks dalam Revolusi Oktober Rusia. Ide Marxian baru mulai mendunia pada abad ke-20. Karya Karl Marx adalah Manifest der Kommunistischen Partei dan Achtzehnte Brumaire

9. Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M).

Magnum opus Rousseau adalah “The Social Contract.” Dalam karya tersebut, Rousseau menyebutkan bahwa negara terbentuk lewat suatu perjanjian sosial. Artinya, individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara.

Negara berdaulat selama diberi mandat oleh rakyat. Kedaulatan tersebut akan tetap absah selama negara tetap menjalankan fungsi sesuai kehendak rakyat. Dalam menjalankan hidup keseharian negara, Rousseau tidak menghendaki demokrasi perwakilan melainkan lagsung. Artinya, setiap masyarakat tidak mewakilkan kepentinga politiknya pada seseorang atau sekelompok orang, tetapi sendiri melakukannya di kehidupan publik. Masing-masing rakyat datang ke pertemuan umum dan menegosiasikan kepentingannya dengan individu lain.

Secara umum, pendekatan filsafat politik tradisi pencerahan dapat dilihat pada bagan berikut:

II. Kesimpulan mengenai teori politik maupun politik.

  • Politik adalah pembantu manusia dalam pembagian kekuasaan, mensejahterakan masyarakat, menjalankan sebuah negara, menjalin kerjasama yang baik dalam hubungan negara dan juga sebagai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan Publik
  • Ilmu Politik adalah hakikat dan berbagai macam definisi dari Politik itu sendiri.

III. Fenomena Politik

Kasus Fenomena Politik : Politik Indonesia Dilanda Narsisme

MEDAN, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta berpendapat, dunia politik Indonesia dewasa ini tengah dilanda sebuah fenomena aneh yang disebutnya “wabah” narsisme.”Di dunia politik kita kini terlalu banyak narsisnya, yang kemudian memunculkan politik pencitraan,” katanya dalam pidato politik pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara di Medan.

Fenomena Politik yang saya sebutkan dapat diartikan bahwa wabah ke “ narsisan “ Yang tengah melanda ranah Politisi ini mengakibatkan Politisi cenderung suka memperlihatkan bahwa mereka selalu sibuk, telah banyak berbuat dan senang disanjung untuk hal hal yang tidak mereka lakukan. Mereka memperlihatkan kesibukan mereka, tetapi sesungguhnya mereka tidak produktif. Sikap politik seperti ini dapat mengakibatkan Tidak produktifnya para politisi bagi bangsa dan negara. Politisi hanya akan memedulikan bagaimana pencitraan dirinya di mata masyarakat tanpa memperbaiki kualitas kerja. Apabila narsisme tersebut dapat menaikkan kualitas kerja para politisi, hal ini tidak akan dianggap penyakit bagi beberapa orang. Tapi setelah ditelisik cukup jauh, performa dan kualitas kerja para politisi tetap sama. Hal yang memperparah keadaan dari “ penyakit “ ini adalah cepat bangga atas prestasi – prestasi kecil dan cepat sekali puas dengan keadaan yang ada. Serta menginginkan pujian dan penghargaan jauh diatas performa kerja mereka..

Media massa cukup berperan dalam menyebarnya masalah ini. Dikarenakan media massa selalu mencari dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencari berita. Dan dibutuhkan politisi yang dapat bicara di depan umumlah yang dapat membicarakan masalah yang sedang hangat. Bahkan ada beberapa yang sempat sengaja menceburkan dirinya dalam sebuah kasus agar dapat diliput oleh media massa. Kegiatan kegiatan yang dapat menaikkan popularitas disiarkan dalam media massa. Agar seluruh masyarakat mengerti bahwa hal hal seperti ini adalah hal yang biasanya dilakukan. Serta tak jarang banyak politisi yang sangat bahagia apabila menerima penghargaan tentang suatu hal yang dimana dilakukan oleh masyarakat luas. Dan pada saat menerima penghargaan tersebut seakan akan dirinya adalah orang yang bekerja paling keras, tanpa memperdulikan orang yang telah membantunya.

Pencitraan diri memang tidak bisa dipisahkan dari para politisi. Hal ini seperti hidup dan mati bagi politisi. Memang tidak dilarang apabila para politisi membangun pencitraan dirinya. Tapi seharusnya pencitraan itu datang pada saat kualitas dan kebenaran pekerjaan yang dilakukan sudah dapat di pertanggungjawabkan.

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

DESTYA NIMAS ARUM S – 125120506111001

Nama : Destya Nimas Arum Sari      NIM :125120506111001

  TUGAS 4     SISTEM PEMERINTAHAN

System pemerintahan

pengertian

Cirri – ciri

Negara yg menganut

kelemahan

kelebihan

Parlementer

sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.

 

Inggris, Malaysia, Jepang, dan Australia.

 

Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada banyaknya dukungan dari parlemen jadi sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

 

Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

 

 

 

 

 

 

 

Komunis

Ideologi politik dan struktur social ekonomi yg mendorong pembentukan masyarakat yg egalitarian, tanpa kelas dan tanpa Negara berdasarkan kepemilikan dan control yg sama atas factor produksi dan harta secara umum.

Tidak bersandarkan pada kepercayaan agama, hanya berupa pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa “agama dianggap candu” yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).

 

Cina, Laos, Vietnam, Cuba, Korea Utara.

Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat

Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah.

Presidensial

sistem pemerintahan negara republik, kekuasaan eksekutif dipilih melalui Pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

Indonesia, Filipina

Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

Liberal

suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, serta tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu, agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya itu sebebas mungkin. Inti pokok liberalisme adalah terjaminnya kemerdekaan individu mengingat masyarakat dibentuk dari individu-individu.

Menjamin kemerdekaan dan kebebasan berekspresi setiap individu.

AS , Britania Raya , Perancis

Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan. Sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan.

Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarkat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Destya Nimas Arum – 125120506111001

TUGAS 1 DAN 2

Nama : Destya Nimas Arum Sari

NIM    : 125120506111001

 

tugas 1

kesimpulan

ilmu politik itu adalah sesuatu hal yang mempelajari manusia dan kekuasaan nya terhadap suatu negara. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai

kepercayaan dan keyakinan tentang:Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara,Keadilan diletakkan sebagai dasar negaraKehidupan warga negara penuh kepatuhan.

 

fenomena politik yang pernah ada di indonesia salah satunya adalah seorang artis mencalonkn diri sebagai calon gubernur di suatu daerah. dia memanfaatkan kepopuleran nya untuk menarik simpati dari masyarakat.

 

 teori plato: filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian yaitu Pikiran atau akal,Semangat/keberanian,Nafsu/keinginan berkuasa.

 

 teori aristoteles: Teori politik yang bernuansa filsafat politik yang meliputi Filsafat teoritis,Filsafat praktek,Filsafat produktif

 

teori agustinus : negara sekuler dan negara tuhan

 

            teori marthen luther: Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui          perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia.

 

teori montesquine: landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan.

 

teori thomas aquinas :

Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.
 
teori thomas hobes: State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati

teori ibnu khaldun :  Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan teori politik askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara.

 

tugas 2

Negara adalah alat ( kekuasaan agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Roger H. Soltau: “Negara adalah agen (agency) atau kewewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.”

Max Weber: “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.”

 

teori-teori pembentukan negara ada 4 yaitu teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, dan teori hukum alam.

asal mula terjadinya negara adalah kareana adanya pendudukan,peleburan,penyerahan,penaikan, dan pengumuman

KESIMPULAN :

Negara adalah suatu wilayah teritorial yang dikuasai oleh masyarakat terntu untuk mengatur seluruh kegiatan kegiatan yang berhbungan dengan masyarakatnya. Negara terbentuk karena adanya berbagai teori seperti teori ketuhanan,teori kekuasaan,teori perjanjian masyarakat dan teori hukum alam. Negara memiliki sifat memaksa,monopoli dan sifat mncakup semua.

ilmu politik ada sejak orang dapat hidup bersama.Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan. lalu orang yunani mengawalinya. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan. ilmu politik diawali pada jaman yunani kuno pada abad 19. lalu berkembang di amerika dengan didirikannya American Political Science Association pada 1904. pada PD 1 dan 2 ilmu poltik berkembang secara cepat hingga ke negara negara eropa. Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary Political Science pada tahun 1948. di indonesia ilmu politik sudah ada sekitar abad 13 masehi dengan bukti beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi.

definisi ilmu politik menurut beberapa ahli :
 LITRE
Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara
SEELY – STEPHEN LEACOCK
lmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan

aliran pemikiran ilmu politik di indonesia ada 5 yaitu kumunisme,sosialisme demokrat,islam,nasionalisme radikal dan tradisional jawa

kesimpulan :

Ilmu politik adalah ilmu yang memelajari tentang bagaimana cara berkuasa dan mengendalikan kekuasaan dengan tujuan untuk mengatur suatu negara yang berkaitan dengan masalah ekonomi ,kemasyrkatan,sumber daya,distribusi dan lain lain.

 

 

 

Categories: Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Devi Ayu Permatasari – 125120502111005

TUGAS  4

NAMA        : DEVI AYU PERMATASARI

NIM            : 125120502111005

FAK/JUR: FISIP/ILMU POLITIK

 

SISTEM PEMERINTAHAN DI DUNIA

 

Sebelum membahas apa saja sistem pemerintahan yang ada di dunia, ada sebuah pertanyaan awal. Apa itu sistem pemerintahan ? Menurut wikipedia sistem pemerintahan adalah sebuah sistem yang dimiliki oleh negara untuk menjaga kestabilan negara dan mengatur pemerintahannya.

 

Sistem pemerintahan tiap negara pun berbeda-beda. Berikut sedikit penjelasan tentang masing-masing sistem.

 

  1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara,dimana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Eksekutif yang dimaksut disini adalah Presiden dan pembantu-pembantunya. Ciri yang menonjol disini adalah fungsi Presiden. Selain sebagai Kepala Negara, Presiden juga merupakan Kepala Pemerintahan.

Kelebihan : Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya. Masa jabatan badan eksekutif lebih dengan jangka waktu tertentu. Penyusunan progam kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan.

Kelemahan : Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas. Dan kekuasaan eksekutif ada diluar pengawasan sehingga ada kekuasaan mutlak. Selain itu, pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

 

  1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sebuah sistem permerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Berbeda dengan presidensial, disini parlemen memegang kekuasaan, sedangkan Presiden hanyalah sebuah simbol kepada negara saja. Karakteristik dari sistem ini yang paling menonjol menurut saya adalah Parlemen yang berasal dari partai yang menguasai kursi parlemen sehiungga adanya rangkap jabatan di dalam pemerintahan.

Beberapa negara yang menganut sistem ini antara lain Prancis, Kerajaan Inggris, Kanada, Australia, India

kelemahannya : Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai masa jabatannya.

Demikian sedikit penjelasan tentang Sistem Pemerintahan di Dunia. Semoga bermanfaat :)

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Devi Ayu Permatasari – 125120502111005

TUGAS 2

NAMA      : Devi Ayu Permatasari

NIM          : 125120502111005

FAK/JUR: FISIP/ILMU POLITIK

 

 

Pemahaman mengenai Negara

 

a. Definisi Negera Menurut Para Ahli

 

  1. Prof. Miriam Budiarjo

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolist dari kekuasaan yang sah

 

  1. HAROLD J. LASKI

The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all.

 

  1. Mr. J.C.T. Simorangkir dan Mr. Woerjono Sastropranoto

Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.

 

  1. O. Notohamidjojo

Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.

 

  1. Prof.Dr. J.H.A. Logemann

De staat is een gezags-organizatie. (Negara ialah suatu organisasi kekuasaan/ kewibawaan).

 

  1. R.M. MacIver

The state is an association which, acting through law as promugated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order.

 

  1. Hugo de Groot (Grotius)

Negara merupakan ikatan manusia yang insyaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

 

  1. Roger H. Soltau

The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community.

 

b. Awal Mula Terbentuknya Negara

 

- Terjadinya negara secara Primer :

Terjadinya negara secara primer adalah bertahap yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia.
Menurut G. Jellinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan (Fase) yaitu :

  • Fase Persekutuan manusia.
  • Fase Kerajaan.
  • Fase Negara.
  • Fase Negara demokrasi dan Diktatur.

Beberapa teori tentang asal mula terjadinya negara :

1.  Teori Ketuhanan (Theokrasi)

Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan, demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa–sisa perlambang teori theokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai Undang–Undang Dasar negara, seperti : “….. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” atau “By the grace of God”.

Penganut teori theokrasi modern adalah Frederich Julius Stahl (1802 – 1861). Dalam bukunya yang berjudul “Die Philosophie des recht”, ia menyatakan bahwa negara secara berangsur–angsur tumbuh melalui proses evolusi : Keluarga —–> Bangsa —–> Negara. Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kekuatan manusia, melainkan disebabkan kehendak Tuhan. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, teori theokratis tidak dipratekkan lagi, sudah tertinggal jauh.

2. Teori Kekuasaan.

Menurut teori ini negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa, sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan/kekuasaan menaklukkan yang lemah.

3. Teori Perjanjian Masyarakat.

Menurut teori ini, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing–masing hidup sendiri–sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Teori ini didasarkan pada suatu paham kehidupan manusia dipisahkan dalam dua jaman yaitu pra negara (jaman alamiah) dan negara.

4. Teori Hukum Alam.

Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri–sendiri.

Para penganut teori hukum alam terdiri :

  1. Masa Purba, seperti Plato dan Aristoteles.
  2. Masa Abad Pertengahan, seperti Agustinus dan Thomas Aquinas.
  3. Masa Rasionalisme, seperti penganut teori perjanjian masyarakat.

PLATO :
Asal mula terjadinya negara sangat sederhana antara lain :

  1. Adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam menyebabkan mereka harus bekerjasama.
  2. Mengingat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerjasama dengan orang lain, maka mengharuskan manusia dalam menghasilkan sesuatu harus lebih untuk dipertukarkan.
  3. Karena seringnya mereka saling tukar menukar hasil dan sekaligus bergabung, maka terbentuklah desa.
  4. Antara desa yang satu dengan desa yang lain terjadi pula hubungan kerjasama, maka terbentuklah suatu masyarakat negara.

ARISTOTELES :

Menurut Aristoteles, keberadaan manusia menurut kodratnya adalah sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Asal mula terbentuknya negara dapat digambarkan sebagai berikut :

KELUARGA ——> KELOMPOK ——> DESA ——> KOTA/NEGARA

  • Secara Sekunder.

Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan hal tersebut maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru.
Untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar–benar terjadi.

Menurut kenyataan sejarah, terjadinya suatu negara karena :
a.  Penaklukan/Pendudukan (Occupasi).

Suatu daerah belum ada yang menguasai kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Contoh : Liberia diduduki budak–budak negro yang dimerdekakan tahun 1847.

b.  Pelepasan diri (Proklamasi).

Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh : Belgia melepaskan diri dari Belanda tahun 1839, Indonesia tahun 1945, Pakistan tahun 1947 (semula wilayah Hindustan), Banglades tahun 1971 (semula wilayah Pakistan), Papua Nugini tahun1975 (semula wilayah Australia), 3 negara Baltik (Latvia, Estonia, Lituania) melepaskan diri dari Uni Soviet tahun 1991, dsb.

c.  Peleburan menjadi satu (Fusi).

Beberapa negara mengadakan peleburan menjadi satu negara baru. Contoh : Kerajaan Jerman (1871), Vietnam (1975), Jerman (1990), dsb.

d.  Aneksasi.

Suatu daerah/negara yang diambil alih oleh bangsa lain, kemudian di wilayah itu berdiri negara. Contoh : Israel tahun 1948.

e.  Pelenyapan dan pembentukan negara baru.

Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian diatas wilayah itu muncul negara baru. Contoh :

  • Colombia pecah menjadi Venezuella dan Colombia Baru tahun 1832.
  • Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur tahun 1945.
  • Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara tahun 1945.
  • Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan tahun 1954.
  • Uni Soviet pecah/lenyap tahun 1992 kemudian muncul Rusia, Georgia, Kazakistan dsb.
  • Yugoslavia pecah tahun 1992 kemudian muncul Kroasia, Bosnia, Serbia (Yugoslavia Baru).
  • Cekoslovakia menjadi Ceko dan Slovakia tahun 1992.

 

c. Kesimpulan

Berdasarkan teori-teori yang ada dapat disimpulkan bahwa negara adalah sebuah kumpulan dari individu atau kelompok yang dipimpin/dikelola oleh sekelompok kecil yang dipilih sendiri oleh masyarakat. Dan negara terbentuk melalui proses primer dan sekunder sesuai dengan penjelasan di atas

 

  1. perkembangan politik

 

 

Sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.

Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masa Romawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada Zaman Renaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).

 

  1. pemahaman tentang ilmu politik

a. Definisi Ilmu Politik Menurut Para Ahli

 

I. Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.

 

II. Soelaiman Soemardi
Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, luas lingkupnya, dasar landasannya serta hasil akibatnya.

 

III. Ossip K. Fechtheim
Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negera, sejauh mana negara merupakan organisasi kekuasaan , dan sifat serta tujuan daripada gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
Ilmu yang kekuasaan politik dan tuajan politik mempengaruhi satu sama lain dan saling tergantung satu sama lain.

 

  1. J. K. Blintschli
    Ilmu politik ialah ilmu yang bersangkutan dengan negara, yang berusaha untuk mengerti dan memahami negara dalam keadaannya, dalam sifat essensialnya, macam-macam bentuk dan manifestasinya dan perkembanganya.

 

  1. Prof Miriam Budiarjo

ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

 

VI. J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”

 

b.Definisi Ilmu Politik Menurut Saya ( pribadi )

 

  1. Menurut saya pribadi, Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari sebuah usaha atau kegiatan untuk menguasai, mengatur, dan memimpin masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.
Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Devi Ayu Permatasari – 125120502111005

NAMA      : DEVI AYU PERMATASARI

NIM          : 125120502111005

FAK/JUR: FISIP/ILMU POLITIK

 

 

KONSEP / TEORI POLITIK DAN ILMU POLITIK MENURUT PARA AHLI

 

  • POLITIK

A. ROD HAGUE
Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya

B. ANDREW HEYWOOD
Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama

C. CARL SCHMIDT
Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan – keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak.

D.Harold Laswell

Politik menyangkut “who gets what, when, and how”

E. ROBERT
Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia

F. IBNU AQIL
Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W

G. ARIFIN RAHMAN

politik ialah pengertian dan kemahiran untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan Negara

  • ILMU POLITIK

A. Harold D. Laswell dan A. Kaplan
Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan.”
B. W.A Robson
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian sarjana ilmu politik, tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.
C. Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan;
D. Seely dan Stephen Leacock
Ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.
E. Goodin
Ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan.
F. David Eston
Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksaan umum
G. Wilbur White
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses-proses negara dan pemerintah.
H. Adolf Grabowsky
Ilmu politik adalah menyelidiki negara dalam keadaan bergerak.
Golongan pendefinisian institusional ini mempelajari lembaga-lembaga politik dengan negara sebagai pusat pembahasannya. Pembahasan dimulai dengan asal mula negara, hakikat negara, sejarah dan tujuan, serta bentuk-bentuk negara sampai dengan penyusunan deduksi-deduksi tentang pertumbuhan dan perkembangan negara.
I. Catliri
A study of the act of control, or as the act of human and social control
J. Wikipedia
Ilmu politik merupakan cabang dari ilmu sosial yang membahas tentang teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

 

  1. KESIMPULAN

berdasarkan pemaparan diatas, saya menyimpulkan bahwa politik adalah bagaimana seseorang / kelompok berusaha untuk dapat menguasai orang lain dengan tujuan kepentingan bersama. Sedangkan ilmu politik itu sendiri adalah pengetahuan tentang bagaimana kita untuk menguasai sesuatu hal yang kita inginkan.

 

  1. FENOMENA POLITIK

Fenomena politik kutu loncat yang dilakoni Jokowi-Ahok dan Alex-Nono dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkda) DKI , menurut pengamat politik dinilai telah merusak tatanan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Karena seharusnya proses politik itu terus dijalankan sampai akhir masa jabatan beliau.

Categories: Tak Berkategori | 1 Komentar

Blog pada WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.